Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Koramil 0823/07 Asembagus 4 Orang dipimpin Serka Hamzah, Anggota Polsek Asembagus, Ipda Harnowo, dan Bripka Faisal  A, Anggota Satpol PP 3 Orang, Dpp Samsul.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Serka Hamzah yang mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan. “Kegiatan diawali dengan Apel kesiapan sebelum Pelaksanaan operasi yustisi di Pasar PG. Asembagus yang dipimpin Oleh Ipda Harnowo,” Tuturnya.

Cara bertindak dilapangan, sesuai arahan saat alel dan sasaran kegiatan yaitu masyarakat yang tidak menggunakan masker. Setelah Pelaksanaan apel kemudian Personil gabungan dari TNI/POLRI dan Satpol PP langsung melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan disiplin di Pasar PG  Asembagus dengan sasaran  penjual, pembeli dan pedagang Pasar PG yang tidak memakai masker.

Seluruh personil gabungan langsung Memberi himbauan dan menegur pembeli dan pedagang Pasar PG yang tidak memakai masker. “Untuk saat ini wajib menggunakan masker sesuai Inpres Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tahun 2020,” himbau Ipda Harnowo.

Maksud dan tujuan operasi yustisi ini agar masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 semakin disiplin menggunakan masker dan menjadikan masker sebagai kewajiban Dalam gelar operasi masih diojumpai 7 orang yang tidak menggunakan masker, kemudian diberikan teguran langsung dan himbauan agar menggunakan masker. Sekaligus memberikan masker kepada  warga penjual/ pembeli dan pedagang pasar PG yang terjaring tidak menggunakan masker. (her/ed2)

Memontum Pamekasan – Forum Masyarakat Tlanakan (Format) bersatu meminta areal Wiraraja, dilakukan penutupan untuk selamanya. Permintaan tersebut, karena lokasi itu dinilai tidak melengkapi perizinan yang telah diisyaratkan. Format juga beralasan, keresahan warga sekitar menjadi alasan utama, ngototnya permintaan penutupan Wiraraja.

Areal Wiraraja yang wajib ditutup itu, meliputi Resto dan Cafe Wiraraja, serta reklamasi disekitar lokasi. Informasi yang diterima Format Bersatu, per tanggal 1 Januari 2020, izin resto dan cafe telah habis.

Koordinator Format Bersatu, Zainullah, meminta penegak Perda untuk meratakan lokasi tersebut. Sebab, izin beroperasinya sudah kadaluarsa. Sehingga, Pemkab harus tegas menutup lokasi tersebut.

“Sudah dari awal, kami mengawal persoalan ini. Dahulu, melalui organisasi masyarakat (ormas), sekarang melalui Format Bersatu. Dua kali atas nama Format,” kata Zainullah kepada media, Senin (28/12) tadi.

Format kata Zainullah, tetap menuntut ketegasan Pemkab, seperti saat menutup Hotel Putri 2019 lalu. Saat itu, Bupati bersama Wabup menutup sendiri dengan alasan dipilih langsung oleh rakyat

“Kenapa sekarang kok melempem. Ijin (Wiraraja) tidak ada, sudah lengkap (pelanggarannya). Kami minta tutup total bukan hanya dengan banner. Sebab, jika ini dibiarkan, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain,” ujarnya.

Apakah Format merasa dirugikan ? Zainullah mengaku, pihaknya tidak dirugikan dengan adanya Wiraraja. Hanya saja, selaku masyarakat Tlanakan, jika daerahnya dijadikan hal-hal yang tidak bagus, akan meresahkan semua.

“Bukan dirugikan. Selaku masyarakat, saya merasa resah. Keresahan kami, karena siapapun dimanapun, kecamatan manapun kalau dijadikan pesta narkoba (dugaan, red) akan resah apalagi tidak berizin,” ucapnya.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Kusyairi, mengatakan bahwa semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan perizinan, sepakat lokasi tersebut dikatakan illegal. Namun, Sat Pol PP belum berani mengambil tindakan tegas, karena masih membutuhkan bukti dan data.

“Kami akan mengumpulkan data pembuktian dahulu, meskipun ada (datanya). Untuk meyakinkan. Kami rangkum semua untuk diajukan ke Bupati,” kata Kusyairi ditanya rencana penutupan Wiraraja.

Mantan Camat Batumarmar itu mengaku, akan mengundang forum pimpinan kecamatan (Forpimka). Hal itu untuk mengumpulkan bukti illegal, untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati.

“Seperti sudah disampaikan tadi, per 1 Januari 2020, sudah tidak berizin. OSS tidak bisa dilanjutkan, karena tidak bisa menyiapkan data ijin tata ruang, zonasi dan sebagainya. Tapi, itu dinas terkait yang menangani,” paparnya. (adi/sit)

Razia yang dilakukan oleh gabungan Satpol PP Kecamatan Krian, anggota Polsek dan anggota Koramil Krian berhasil menjaring 99 orang pengunjung warkop. Mereka dinyatakan tidak mematuhi peraturan bupati nomer 44 tahun 2020 tentang pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di masa pandemi covid – 19 di Sidoarjo sehingga diberi sanksi.

Dari yang terkena razia tidak memakai masker, didapat 86 orang membawa KTP dan harus disita selama 14 hari, sementara 13 orang lainnya tidak ber KTP sehingga harus menjalani sanksi bersih- bersih halaman kantor kecamatan Krian.

Kapolsek Krian, Kompol. M. Kholil, sangat menyesalkan masih banyaknya warga yang kurang disiplin.

“Dari hasil razia malam itu masih banyak warga yang tidak disiplin memakai masker dan berkumpul duduk tidak berjarak. Sangat penting untuk terus menyadarkan warga agar memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga rantai penularan covid – 19 terputus, ” ujarnya.

Camat Krian, Agus Maulidy mengatakan bahwa warkop menjadi target razia karena disana banyak terjadi ketidak disiplinan dan warga berkumpul.

” Kami razia pengunjung warkop untuk memutus rantai penularan covid- 19. Dan sanksi yang diberikan sesuai dengan Perbup. no 44 tahun 2020 adalah memberikan efek jerah. Sehingga yang melanggar akan segera sadar dan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Selanjutnya pada malam itu juga 91 orang dari mereka ( kena razia) kami rapid test untuk memastikan kondisinya . Bersyukur semuanya nonreaktif,” tutupnya. (par/yan)

Pertemuan dihadiri Camat Buduran, Sentot Kunmardianto, Kapolsek Buduran, Kompol Sujut S.H, Danramil Buduran, Kapten Inf Dwi Umiyanto dan Kades se- Kecamatan Buduran.

Dalam rapat itu dipaparkan larangan PSBB dan hak-hak warga. Selanjutnya perwakilan takmir menyampaikan keluh kesah tentang himbauan ditiadakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau mushola. Demikian pula sholat Jum’at.

Seperti yang dismpaikan Agus Salim Takmir Masjid Al-Ikhsan Desa Siwalanpanji, Menurutnya dia tetap mentaati aturan PSBB tetapi juga tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan mentaati protokol kesehatan.

“Kami tetap sholat berjamaah tetapi dengan menjaga jarak. Ini lakukan sambil menunggu keputusan MUI pusat. Kalau MUI pusat sudah ada keputusan, baru kami mematuhinya. Masjid rumah Allah, Covid 19 itu seperti makluk gaib. Kita kembalikan semua kepada Allah seperti tertulis di surat Al-ghoibi, ” ucapnya.

Kapolsek Buduran, Kompol Sujut S.H menyampaikan jika dengan adanya PSBB bukan berarti melarang orang beribadah tetapi mengatur bagiamana agar virus covid-19 itu tidak menyebar kemana-mana.

Sementara itu, Camat Buduran, Sentot Kunmardianto mengatakan jika pertemuan itu dilaksanakan untuk menyampaikan arahan dan wawasan terkait pandemi Covid-19. “Masih banyak warga yang belum mengetahui apa itu Covid 19 dan maksud dilaksanakanya PSBB. Karena itu para tokoh masyarakat ini kami kumpulkan,’’ ujarnya. (ari/yan)

Sosialisasi dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas Jabon dr. Djoko Setijono. Dalam kegiatan itu warga langsung diberi wawasan, pengetahuan tata cara gerakan mencuci tangan yang bersih dan sehat, Senin (30/3/2020) siang

dr Djoko mengatakan, sosialisasi dengan materi tata cara cuci tangan yang bersih dan sehat, penyemprotan disinfektan, serta pemasangan spanduk himbauan pada seluruh desa diwilayah Kecamatan Jabon. Hal itu dilakukan agar masyarakat, dapat berpola fikir hidup sehat dan mencegah virus corona (Covid-19).

“Kami bersama-sama Forkopimpka Jabon, Camat, Polsek, Koramil, Satpolpp terus melakukan patroli, penyisiran sosialisasi ketempat-tempat keramaian bahkan ke desa-desa. sarana ibadah, Masjid, Musholla, Pondok Pesantren serta falitas lainya turut disemprot disinfektan, ” terang dr Djoko

Dikatakan Djoko , pihaknya sudah membentuk tim satgas beberapa hari lalu. Maka dari itu warga bermukim di utara sungai Porong (Brantas), dapat terjangkau dan intinya bagi tugas. Dikarenakan wilayah Kecamatan Jabon, ada dua yakni diutara sungai dan selatan sungai Porong.

“Kami berharap, kepada seluruh masyarakat wilayah Kecamatan Jabon, setelah dilakukan penyemprotan Disinfektan ini, warga memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Makanan ini sebagai vitamin penyeimbang maupun keseimbangan menjaga stamina tubuh, agar tubuh tetap sehat juga berolah raga yang rutin serta menggunakan masker,” terang Djoko. (gus/yan)

Kegiatan dengan hastag (#)Stop Buang Sampah Ke Sungai dan Galakkan Bank Sampah ini diawali Apel yang berlangsung di Lapangan Desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihadiri Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rahmat Suharyono, S.Sos, M.Si, Camat Puri Nalurita Priswiandini, S.STP., M.Med.Kom, Danramil 0815/04 Puri Kapten Inf Sumiarso, dan Kapolsek Puri AKP Sukadi, SH.

Saat Apel Pencanangan, Camat Puri Nalurita Priswiandini, S.STP., M.Med.Kom, mengatakan kegiatan Pencanangan Cinta Puri ini sebagai wujud kotminmen warga Kecamatan Puri untuk selalu menjaga Puri tetap kondusif terhindar dari segala gangguan.

Saat ini, lanjutnya, sudah mulai musim penghujan, untuk itu kita semua harus mempersiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi musim penghujan tahun ini, mudah-mudahan hujan yang turun menjadi rahmat bagi kita dan bukan sebagai bencana.

Camat juga menghimbau, kepada seluruh warga Kecamatan Puri untuk senantiasa menjaga lingkungannya terutama aliran sungai, jangan buang kotoran sampah ke sungai karena akan mengganggu aliran sungai dan bila hujan air akan meluber ke jalan dan mengakibatkan banjir.

“Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri selanjutnya mengingatkan kepada tetangga atau lingkungan untuk tidak buang sampah di Sungai. Jadikan ini sarana edukasi agar semua masyarakat Puri tidak membuang sampah sembarangan ke sungai,” tandasnya.

Hal itu disampaikan Kapolsek Wonoasih, Kompol Sukatno dihadapan Tokoh Masyarakat, Anggota linmas dan serta masyarakat sekitar pada Acara sosialisasi pengendalian Keamanan yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan setempat, Rabu (7/11/2018)

“Kondusifitas ini bukan saja oleh linmas akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Wonoasih.Selama ini di wilayah kecamatan Wonoasih sangat kondusif dan tetap harus dipertahankan,”terangnya

Sementara itu,Danramil Wonoasih,Kapten Cpl,Eko Saputro menyampaikan,pihaknya meminta kepada linmas maupun masyarakat dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 mendatang agar tempat pos ronda keamanan difungsikan dan ditingkatkan demi keamanan lingkungan di wilayah masing-masing, dan dalam Pilgub nanti agar dijaga kerukunan warga,”ungkapnya.

M.Ishag,Kasi Linmas pada Dinas Satpol PP Kota Probolinggo,sekaligus narasumber sosialisasi memaparkan, era reformasi saat ini ada perubahan yang signifikan, pemilihan pemimpin semuanya dilakukan secara langsung, dan pemilu ini agar sukses maka harus ada keamanan yang maksimal.Untuk itu masyarakat dan Linmaslah salah satu yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat.Sosialisasi ini dalam rangka mewujudkan keamanan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Mewujudkan kamtibmas tidak hanya tugas Polri dan TNI saja, tapi diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah.Sasaran sosialisasi ini, kata Ishag, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara kamtibmas,”imbuhnya.(geo/yan)

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, utamanya Ka.Ur. Keuangan dan Umum, dan Bendahara desa. Tak hanya itu, juga diikuti oleh para pendamping desa setempat. Dalam pelatihan tersebut juga dihadiri dari Bidang Pemerintahan Desa Dispemmasdes Kabupaten Jember sebagai tutor pengelolaan desa.

Camat Arjasa, Ir Herwan Agus Darmanto mengatakan, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membentengi para perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dari penyalahgunaan dan ketidak tepatan penggunaan keuangan desa.

“Intinya, dalam pelatihan ini nantinya akan diajarkan bagaimana keuangan desa yang sumbernya dari APBN itu bisa benar-benar tepat sasaran, Tepat dalam penggunaannya, tepat pertanggungan jawabnya,” ujarnya. Oleh karenanya, Herwan meminta agar para perangkat desa dan Kepala desa yang hadir sebagai peserta ini benar-benar serius terhadap materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri.

“Silahkan ditanyakan jika itu memang tidak mengerti atau kurang dipahami”, tegas Herwan. Senada dengan Camat Arjasa, Danramil Arjasa, Kapten Kav. Bambang Susiono, menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah momentum yang baik bagi seluruh perangkat desa untuk menimba ilmu, sehingga kedepan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pelaporan keuangan bisa terpenuhi.

“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kecamatan Arjasa hari ink, dalam rangka melindungi terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.

Bambang sendiri berharap selepas dari pelatihan ini semua perangkat desa bisa lebih fokus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. ” sejatinya desa hanya menyalurkan untuk kepentingan masyatakat, jadi kita harus hati – hati dalam mengelolanya,” pungkasnya. (yud/yan)

Gerak jalan diikuti pelajar dan umum dengan start di lapangan Desa Bulang. Peserta , 193 regu pelajar dan 100 regu umum dan pemerintahan desa. Keikutsertaan warga umum menjadi cermin kepedulian terhadap perjalanan bangsa ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Prambon Ainun Amalia. Menurutnya peran serta warga umum adalah wujud perhatian dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan, lebih jauh diharap mereka peduli mengisi kemerdekaan dengan menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik.

” Tidak hanya sekedar mengikuti lomba, kami ingin para pelajar sebagai generasi penerus lebih mencintai tanah airnya dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. Gerak jalan adalah napak tilas para pejuang dalam merebut kemerdekaan, sehingga mereka akan tahu susahnya perjuangan pendahulu kita, ” papar Camat Prambon, Ainun Amalia.

Sementara itu Kepala desa Bulang, Abdul Kodir,sebagai ketua tim pelaksana menyampaikan , Pemerintah 20 desa se Kecamatan Prambon mendukung peringatan kemerdekaan bangsa ini , baik pikiran , tenaga ,dan materiil yang tidak sedikit, agar setiap warga memahami rasa nasionalisme dan berperan aktif mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. (par/yan)