Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH), Mastuki menyampaikan, usaha mendorong industri halal perlu adanya kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, BUMN, instansi swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

“Sekup kerjasama BPJPH sekarang lebih luas lagi dan inklusif, tidak eksklusif. Terbuka bagi siapa saja. Karena BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan jaminan produk halal,” jelas Mastuki saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) Desain Model Implementasi Jaminan Produk Halal yang diadakan Program Pascasarjana S3 Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Kamis (18/03).

Menurut Mastuki, pihaknya telah merumuskan enam langkah untuk mendorong misi halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

Pertama, BPJPH aktif menjalin kerjasama G to G dengan negara lain. Kedua, BPJPH juga menjalin kerjasama dengan lembaga halal luar negeri. Ketiga, BPJPH terlibat aktif dalam TBT-WTO (Technical Barriers to Trade – World Trade Organization).Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), utamanya dalam pengembangan industri halal. Kelima, sertifikasi produk halal dari luar negeri yang juga sudah berjalan, misalnya dari Hongkong, India, dan sejumlah negara lainnya. Keenam, turut serta aktif dalam event halal dunia. 

“Kemarin BPJPH meeting dengan Rusian Halal Center yang berminat melakukan kerjasama dan masih puluhan negara yang saat ini mengajukan kerjasama,” sebutnya.  

Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar mengatakan usaha pengembangan industri halal di Indonesia bisa dimulai dari mendorong pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya mencapai 64,2 juta untuk bersertifikasi halal. “Pemerintah ingin sertifikasi halal UKM digratiskan, tentu dengan berbagai skema yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta atau lembaga donor Islam seperti lembaga wakaf untuk bisa ikut bekerja sama dalam mendorong dan membantu UKM dalam sertifikat halal”, jelas Afdhal. (hms/nag/aye/ed2).

UMM sendiri, terpilih menjadi salah satu universitas di Indonesia, yang berpartisipasi dalam diskusi RUU EBT. RUU nantinya, adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum.

Bupati Malang dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR-RI, yang telah mendorong upaya hilirisasi di sektor industri seperti di UMM. Di mana, mampu menggembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Baca Juga : Bupati Sanusi Ikuti Penandatanganan PMA dan PMDN Dengan UMKM Secara Virtual

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, energi baru dan terbarukan menjadi yang sangat penting. Karena, pembangkitan ekonomi Indonesia, bisa dimulai secara tepat dari investasi EBT,” kata Bupati Malang.

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 7 DPR-RI itu, merupakan serangkaian kegiatan ke kampus-kampus di Indonesia, untuk diskusi tentang RUU EBT. “RUU adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum. Undang-Undang yang lalu memang ada tetapi tidak menjadi satu kesatuan yang komprehensif jadi masih terpisah-pisah,” papar Sugeng.

Politisi dari Nasdem ini menambahkan, untuk menjadi RUU, DPR tidak bisa memutuskan sendiri. Namun, perlu peran dari beberapa pemangku kepentingan, stake holder, maupun akademisi untuk berbagi saran dan masukan.

“DPR sebagai tugas legislasi mempunyai target. Insya Allah, Oktober tahun ini akan tuntas menjadi Undang-Undang EBT. Untuk hari ini sudah ada draft undang-undangnya yang terdiri dari 59 Pasal 14 bab,” paparnya. (sit)

Maksud dari welas asih itu ialah memiliki kepedulian antar sesama dengan penuh kasih sayang, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Jember Drs Abdul Muqit Arief usai mengikuti kegiatan Forum Group Discussion di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (10/10/2019) siang.

Menurut Wabup, ini mengingatkan semuanya, betapa pentingnya kehidupan sosial, jadi nanti bagaimana menjadi peduli terhadap orang lain, bagaimana menciptakan dan menjadi tempat komunikasi.

“Yang pada intinya menjadi nilai-nilai bagi masyarakat, baik itu nilai kemanusian, peduli kepada lansia, peduli kepada anak yatim dan sebagainya, intinya, itu nanti yang sangat ditekankan,” ujarnya.

Wabup yang akrab disapa Ky. Muqit ini Salah satu tujuan untuk mengantarkan jember menjadi Kota Welas Asih (Compaesionate City) sesuai dengan perencanaan awal.” Nanti jember ini akan diupayakan seperti kota lain yang masuk jaringan ini, menjadi suatu kota memiliki rasa welas asih, ” ungkap Muqit.

Artinya Sambung Ky Muqit, masyarakatnya bahagia, pejabatnya bahagia yang salah satu kuncinya adalah kasih sayang.

”Ini sangat menarik untuk mengantarkan jember menjadi kota welas asih, seperti yang diikuti oleh tujuh kota,” terangnya.

Ky Muqit menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membangun insfrastruktur dan segala macam semuanya untuk kebahagian, meskipun disini terdapat gedung-gedung bertingkat, tetapi tidak memiliki kebahagian, namun ini yang perlu direnungkan kembali, apa ada sesuatu yang salah dalam hal ini.

“Welas asih ini sebetulnya menggugah pada orang lain, sedangkan yang saat ini dilaksanakan ini baru dari aspek teori, tetapi bagaimana mengintegrasikan, bagaimana merumuskan kabupaten menjadi masyarakat welas asih yang sebenarnya,” ungkap Muqit Arief.

Sebagai pelopor di Kabupaten Jember lanjut Ky Muqit, ada Haidar Bakir yang dipercaya untuk Indonesia, karena welas asih ini awalnya berasal dari Amerika yang dibangun oleh Ken Amstrong yang sekarang sudah mendunia.

“Semisal nanti ini akan berjalan sesuai dengan harapan, dan didukung oleh semua elemen masyarakat di jember, termasuk pada pendidikan, maka kita akan bekerja sama dengan kota luar negeri. Ini nanti akan melibatkan semua lapisan masyarakat, dan nanti juga ada kriteria-kriteria tertentu menjadikan masyarakat welas asih,” pungkasnya. (bud/yud/oso)

Pada kegiatan ini pemerintah Kota Malang menyungsung tema “Strategi menangkal penyebaran radikalisme di lingkungan kampus” yang juga dihadiri para perwakilan mahasiswa di setiap perguruan tinggi yang berada di Kota Malang.

Hadir pada kegiatan iti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malanh Wasto, mewakili Pjs Walikota Malang. Kata Sekda agar paham-paham radikalisme yang menyusupi lingkungan kampus segera dibasmi dan dihilangkan.

“Kalau tidak segera dihilangkan pengusung paham radikal akan memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, dan jauh dari kontekstualisasi, yang nantinya akan tertanam kuat dan melakukan tindakan lebih berani dengan bergabung pada organisasi terorisme internasional,” tegasnya.