Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari pemenuhan oleh Pemkab Situbondo, atas harapan dan keinginan masyarakat. Tentunya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat.

Secara fisik, tambahnya, bangunan MPP sudah siap dan terkait unsur-unsur perangkat lainnya, akan disiapkan. Sebab, ini masih dilakukan kajian dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, sudah bisa terselesaikan.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berdasarkan arahan Menpan RB yang terbaru, ujarnya, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka MPP ini merupakan bagian dari SPBE konsepsi baru yaitu MPP digital. “Pembentukan MPP ini menjadi bagian target kami di Pemkab Situbondo. Sebab, MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Situbondo, Qurrotul Aini, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menjaring saran serta menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan MPP di Kabupaten Situbondo. Yaitu, dengan harapan di tahun 2023 ini, persiapan penyelenggaraan MPP baik secara fisik ataupun administrasi sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan lokasi MPP, ujarnya, berada di eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. “Dengan adanya MP, maka pelayanan akan lebih mudah, efektif, efisien dan cepat. Karena, ini sudah terintegrasi dalam satu gedung. Dalam kegiatan ini kami mengundang pihak Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta,” ujarnya. (her/gie)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan dari stakeholder dan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu strategis daerah untuk diselaraskan dengan arah kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional. “Saat ini kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Seperti, kondisi jalan yang masih belum mantap, insfrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal, angka stunting yang masih tinggi serta banjir di wilayah pertanian dan permukiman penduduk,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari total sepanjang 1.200 KM jalan yang menjadi kewenangan daerah, baru sekitar 70 persen yang sudah dalam kondisi baik. Untuk infrastruktur, seperti jaringan irigasi yang tidak teraliri air dan avoor sungai yang meluap pada saat musim penghujan serta permasalahan stunting di Kabupaten Jombang sebanyak 7.516 anak.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Tujuan pembangunan tiga tahun ke depan, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik. Selain itu, juga meningkatakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya, pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas insfrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainya,” tuturnya.

Pembangunan tersebut, tambahnya, akan diimplementasikan pada arahan kebijakan tahunan seperti tahun 2024. Dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan, maka akan mendorong industri agrobisnis dan pembangunan wilayah tahun 2025. Penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis tahun 2026, ujarnya, untuk mewujudkan integritas sektor perdagangan dan industri agrobisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya. “Beberapa kegiatan nyata yang dapat dilaksanakan, adalah dengan melaksanakan pelebaran berbagai ruas jalan kabupaten, melaksanakan normalisasi avoor, membangun waduk dan pembangunan jaringan irigasi tersier, melaksanakan fasilitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan jalan menuju pusat pariwisata, membangun pasar, membangun sentral PKL. Serta, membangun beberapa fasilitas pendukung pelayanan publik,” ungkapnya.

Dirinya berharap, melalui forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang terbaik untuk mewujudkan pemerintah pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. (azl/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa pentingnya berkolaborasi dengan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. “Rancangan tema RKPD 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi,” kata Sutiaji di salah satu hotel di Kota Malang, dalam ‘Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Malang 2023, Rabu (19/01/2022).

Baca juga

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dirinya juga mengapresiasi seluruh pihak, atas dukungan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 hingga 2023. Termasuk, juga menyampaikan permohonan maaf terhadap aspirasi masyarakat yang belum dituntaskan.

“Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, jika kita terus membangun kerja sama secara kolaboratif, inovatif, tangguh dan aspiratif,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Malang di tahun 2023, mengaku optimis akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, perlunya pemanfaatan momentum di tahun akhir RPJMD.

“Pandemi memang mempengaruhi pencapaian sejumlah target dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebagai contoh, kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kemiskinan, dan angka pengangguran di tahun 2020,” tambahnya.

Sutiaji menjelaskan, bahwa terdapat lima prioritas kerja yang akan dilakukan di tahun 2023. “Pertama, pemenuhan target kinerja. Kedua, penguatan penuntasan permasalahan utama (banjir, kemacetan, dan pengangguran). Ketiga, penguatan ketahanan sistem kesehatan. Keempat, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas. Kelima, penguatan branding kota,” terangnya. (cw1/sit)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Dwi Rahayu,SH,M.Hum menekankan bahwa forum konsultasi publik dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memperoleh masukan dan sarana terhadap rancangan awal RKPD Kota Malang. Ada empat arah kebijakan daerah yaitu pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar; industri kreatif; infrastruktur dan perlindungan sosial. “Bapak Sekretaris daerah bersama ini perlu saya laporkan bahwa laporan hasil evaluasi RKPD sementara sudah terkirim ke Provinsi. Tetapi nanti tetap akan dilakukan Desk bersamaan dengan Desk penyusunan RKJP,” ujarnya

Selanjutnya Sekda Kota Malang Wasto menyampaikan pentingnya RKPD. “Siklus dari sebuah perencanan tahunan itu pondasinya adalah RKPD. Kalau di pusat namanya RKP, kalo di Provinsi RKP Provinsi dan kalo dikota RKPD Kota, itulah yang mendasari dari induk perencanaan, sehingga direktur penganggaran menyebutkan yang namanya RKPD adalah imam dari seluruh proses penganggaran,” ujarnya.

“Tahapan-tahapan atau ruang dalam rangka memfinalkan RKPD sebagai acuan dokumen penganggaran induk itu sedemikian banyaknya. Ini masih namanya rancangan awal, dari rancangan awal nanti akan terus berproses dengan adanya musrenbang, dengan pokir dewan, Renja dan semuanya ini bahan baku dalam finalisasi RKPD,” ujar Wasto.

Dalam Forum Konsultasi Publik ini Sekda mengingatkan terkait pentingnya sumur injeksi di Kelurahan untuk gerakan menabung air dan mengatasi genangan air sesaat atau banjir. “Diperbanyak sumur-sumur injeksi. Di APBD-P tolong masing-masing kelurahan mengusulkan 10, di APBD 2021 tolong 20 dan Bapeda tolong dikawal. Kedua masing-masing OPD harus membuat sumur injeksi.“ pungkas Wasto. (*/yan)