Hal itu, disampaikan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03) tadi.

Komnas HAM sendiri, telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

“Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50, merupakan pelanggaran HAM biasa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, dalam keterangannya di Kantor Presiden.

Mahfud juga menegaskan, bahwa Presiden dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, terkait dengan peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

“Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF), lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat),” imbuhnya.

Baca juga: 3 Ribu ASN Kemenag Ikuti Vaksinasi

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo.

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (hms/neg/aye)

Massa aksi ini mengatasnamakan Muslim Malang Bersatu (MMB) ini mencoba mendekat ke Mapolresta Malang Kota. Mereka menuntut agar imam besar FPI dibebaskan oleh Polri tanpa syarat.

Aksi massa ini berjalan kondusif, beberapa perwakilan dari mereka diperbolehkan masuk ke Polresta Malang Kota untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya.

Ir H Andi Kurniawan, koordinator MMB mengatakan bahwa aksi ini digelar bentuk belasungkawa atas meninggalnya 6 laskar FPI dalam tragedi di KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020.

“Kedua mendesak Presiden dan DPR untuk membentuk tim gabungan mencari fakta yang independen terkait tewasnya enam warga negara Indonesia tersebut. Bebaskan ulama kami (HRS) tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum,” ujar Andi.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus saat menemui perwakilan massa aksi. (ist)

Perlu diketahui bahwa HRS ditangkap atas tuduhan pengumpulan massa berlebih di situasi pandemi.

Mereka meminta bahwa tragedi 7 Desember 2020, diusut tuntas. “Melihat konstitusi negara kita, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu yang benar benar menjadi pijakan kita dalam tragedi kemanusiaan, terutama dalam peristiwa 7 Desember 2020,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, jika tuntutan mereka tak didengar, mereka akan mengadakan koordinasi dengan jaringan mereka di pusat untuk mengambil langkah hukum. Baik lewat Komnas HAM Indonesia maupun Komnas HAM Internasional.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH bahwa pihaknya hanya menampung aspirasi.

“Kejadiannya di luar Kota Malang. Kami hanya menampung aspirasi mereka. Kita di Kota Malang tidak menangani kasus itu. Serahkan saja pada mekanisme hukum. Jangan sampai ada yang mencari diluar hukum,” ujar Kombes Pol Dr Leonardus. (gie)

Dalam penurunan tersebut, total ada sembilan baliho dengan ukuran sedang yakni sekitar 2 meter x 1 meter, yang berhasil diturunkan. Baliho tersebut, tersebar di wilayah seperti Kecamatan Gondanglegi dan lima kawasan di Kecamatan Bantur.

“Penindakan ini langsung dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kami (Polres Malang) dan Kodim 0818. Ini bersifat membantu dan memantau penurunan tersebut,” ujar Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar.

Hendri menambahkan, alasan penurunan tersebut, dikarenakan baliho yang telah terpampang dinilai melanggar Perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan pemasangan reklame. “Baliho-baliho ini tanpa ijin dan sudah jelas dalam Perda itu tentang pemasangan baliho harus ada ijin dengan jangka waktu yang ditentukan,” ungkapnya.

Hendri menyampaikan, setelah adanya penurunan ini, harapannya bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar bisa mematuhi peraturan yang ada. Sehingga, tercipta situasi yang kondusif.

“Ini tujuannya untuk menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat. Saya berharap, masyarakat bisa tahu peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan agar bisa mematuhinya,” ujarnya. (riz/sit

“Itu wajib ditolak. Dan kami minta DPRD Bangkalan mengirimkan draft penolakan ke DPR pusat sebab ini merupakan sebuah aspirasi kami. Adanya RUU HIP hanya akan membuat negara terpecah belah,” ucapnya, Senin (6/7/2020).

Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut inisiator yang mengagas pembahasan RUU HIP itu diproses secara hukum. Sebab hingga kini belum diketahui apakah pihak legislatif ataukah eksekutif pusat yang mengagas hal tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad atau biasa disapa Ra Fahad menyetujui usulan tersebut. Bahkan, pimpinan DPRD Bangkalan sudah menyetujui penolakan tersebut.

“Hari ini kami tandatangani penyataan penolakan yang akan dikirim ke Senayan. Ini aspirasi yang harus disampaikan ke pusat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hosyan Muhammad mengatakan hal ini harus terus dikawal bersama. Bahkan, adanya pembahasan PIP juga harus disoroti sebab hal tersebut akan memperkuat BPIP.

“Kawal juga PIP karena itu masih satu pembahasan. Jangan HIP kita tolak namun PIP lolos,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)