Hal itu, disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023, Selasa (04/10/2022) malam, di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut Aryo Nugroho menyampaikan, selain wisata Kolam Renang Penataran, stadion milik pemerintah Kabupaten Blitar di Nglegok harus diperjelas kemanfaatannya. “Hal ini, agar keberadaan stadion yang menelan biaya milliaran rupiah tersebut bisa memberikan hasil positif bagi pemda dan masyarakat Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Fraksi PDI-Perjuangan meyakini, pemerintah daerah bisa merealisasikan PAD lebih besar dari target, dengan cara mengoptimalkan potensi pos-pos baru. “Contoh hal yang bisa diwujudkan adalah mengoptimalkan potensi tambang galian C. Selama ini, PAD dari usaha pertambangan sangatlah minim, bila dibandingkan dengan besarnya volume hasil tambang yang dipasarkan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta Pemda agar duduk bersama berkoordinasi dengan stakeholder. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka PAD bisa meningkat dengan signifikan.

“Misalnya Forkopimda dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan optimalisasi terhadap usaha pertambangan galian C,” paparnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i, didampingi Wakil Ketua Mujib tersebut, diikuti 33 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, dan telah menandatangani daftar hadir. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). (jar/sit)

Menurutnya, munculnya seruan itu tidak lepas karena Dirut dinilai tidak mampu untuk menata kelola PDAM (Perumda Tugu Tirta, red). Indikator utamanya, yakni sering terjadinya kemacetan air.

“Permasalahan yang terus menerus ini, tentunya menjadi penilaian sendiri oleh masyarakat Kota Malang. Karena, air ini merupakan sumber kehidupan mereka. Pastinya, mereka (pelanggan, red) berfikir juga, Dirut ini bisa atau nggak sih, mengatasi permasalahan ini,” ujar Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, saat ditemui Memontum.com di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (19/09/2022) tadi.

Diuraikan Eko, bahwa terkait kondisi di Perumda Tugu Tirta, itu di setiap tahunnya ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan untuk beberapa aspek, salah satunya pengkondisian pipa. Bahkan, untuk di tahun ini, penyertaan modal kurang lebih sekitar Rp 27,550 miliar.

“Dana itu, dipergunakan untuk pemasangan, pembenahan atau rehabilitasi pipa air. Jadi, APBD kota ini masih memberikan penyertaan modal ke PDAM,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu salah satu andalannya yakni didorong dari PDAM. Selain, seperti dari retribusi parkir, perhotelan dan sebagainya. Pelanggan PDAM sendiri, itu sudah jelas dan riil.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Sekarang, karena pelanggan dari PDAM sendiri sudah jelas dan sudah riil, sementara akhirnya mereka kecewa atas kekurang bisaan Dirut yang nggak bisa mengelola keuangan hingga cash flownya, jadi buat apa kok masih dapat dari APBD. Terlebih, sampai munculnya tagar seperti itu (pergantian atau pencopotan Dirut),” katanya.

Eko juga menjelaskan, memang perihal pergantian atau pencopotan tersebut (Dirut) adalah domain dari pimpinan daerah atau Wali Kota Malang. Sehingga, pihaknya hanya bisa menyampaikan atas keluhan dan keresahan yang terjadi di masyarakat.

“Yang punya domain perihal Dirut itu, ya tetap Wali Kota Malang. Kita tidak ada kewenangan untuk melakukan itu,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai bagian pelanggan PDAM, secara pribadi pihaknya juga pernah mengalami kemacetan air yang terjadi di rumahnya selama dua bulan. Kemudian, dirinya juga mencoba untuk menghubungi Dirut Perumda.

“Tanggal 13 Agustus lalu, saya coba hubungi Dirut, karena air mati di pagi hari atau sekitar jam 7, pas kita mau mandi dan berangkat kerja. Lalu, saat saya pulang kerja jam 17.00, ternyata masih mati. Baru hidupnya, itu malam dan itu pun nggak deras. Saya sampaikan ke Dirut, saya hubungi terus di balas, akhirnya mengalir terus sampai sekarang tidak ada kendala,” terang Eko.

Mensikapi seruan yang muncul, Eko berharap, ke depan baginya siapapun Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, harus bisa memiliki inovasi untuk menangani persoalan air yang terjadi. Karena, Kota Malang sendiri tidak memiliki sumber air sendiri.

“Rata-rata, sumber air yang masuk ke Kota Malang, itu berasal dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sehingga, diperlukan inovasi dari PDAM. Salah satunya, dengan pengadaan sumber air melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),” imbuhnya. (rsy/sit)

Riskiyah Nurfadila dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Situbondo, khususnya kaum perempuan. Karenanya, melalui program-program kerja yang telah disusunnya, baik Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dan juga melalui reses, tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Pokir ini, saya membuat pelatihan ketrampilan memasak untuk ibu-ibu,” ucapnya.

Dengan cara ini, tambahnya, ibu-ibu bisa lebih mandiri dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga serta untuk masyarakat banyak. “Inikan pemulihan ekonomi kita paska pandemi Covid-19. Saya inginnya, ibu-ibu itu bangkit dan jangan mau kalah sama Covid. Ayo kita keluarkan kemampuan kita, supaya perekonomian negara kita bisa membaik seperti sedia kala,” ujarnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, H Moh Imam Darmaji, mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pelatihan, hingga akhirnya melalui Pokir anggota DPRD Situbondo, kegiatan ini bisa terlaksana.

“Pelatihan kali ini diikuti sebanyak 30 ibu-ibu dari Kecamatan Mangaran. Agar pelatihan ini maksimal, kami juga menghadirkan nara sumber yang berkompeten dibidangnya yang memberikan lima jenis masak olahan ikan. Yakni pembuatan abon ikan tongkol, pastel abon mini, sambal petis tuna, strimp roll dan nuget,” jelasnya.

Pihaknya berharap, kepada seluruh peserta agar selama proses pelatihan, lebih serius dalam mengikuti. Sehingga, ilmu yang akan didapat nantinya bisa langsung dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. (her/gie)

Kegiatan yang dikonsentrasikan di salah satu di Rumah Makan Kecamatan Kapongan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menanamkan nilai nilai ideologi Pancasila. Terutama, dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, juga sebagai penguatan karakter bangsa dalam menciptakan suasana keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta, membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan demi mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Dalam paparan materinya, anggota DPRD dari DPC PDI-Perjuangan Situbondo, Rudi Afianto, mengungkapkan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diberikan. Terutama, untuk generasi muda. Sebab, di tangan pemuda masa depan bangsa Indonesia, akan diwariskan.

Dengan begitu, generasi muda Indonesia tidak kehilangan jati diri bangsanya, penguatan pemahaman terhadap nilai nilai ideologi Pancasila harus terus digalakkan. Salah satunya, dengan mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang membuka ruang edukasi seperti sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi para pemuda-pemudi di Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Anak muda adalah harapan masa depan bangsa. Di tangan mereka nasib bangsa kita ini dipertaruhkan. Untuk itu, sebagai bekal menyongsong masa depan itu, sedini mungkin kita harus sudah tanamkan nilai-nilai Pancasila. Agar mereka, para generasi muda tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” jelas Rudi.

Lebih lanjut anggota DPRD Situbondo tiga periode ini menjelaskan, penguatan ideologi Pancasila di kalangan anak muda, tidak hanya untuk terus merawat dan mempertahankan jati diri bangsa, tetapi juga sebagai tali perekat yang dapat memperkokoh eksistensi bangsa Indonesia.

“Penguatan ideologi Pancasila tidak hanya untuk menjaga serta merawat jati diri bangsa, namun juga sebagai bentuk pengokohan eksistensi bangsa Indonesia, agar tak mudah untuk diprovokasi dan diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja ingin Indonesia terpecah belah” ungkapnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat Situbondo, tentang pentingnya penanaman nilai nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dengan begitu, bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, ras, suku dan budaya,” kata Sopan Efendi. (her/gie)

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Jon Junaedi, ini dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo. Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Disebutkan, realisasi retribusi penanganan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah selama pandemi mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 173,44%.

Terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait pemasukan retribusi parkir di mall, swalayan Kitos Paiton, Diva, Delta serta Rumah Sakit Rizani, Dinas Perhubungan tidak menangani penarikan retribusi secara langsung, mengingat lahan dan fasilitas tersebut adalah milik yang bersangkutan, namun sudah dikenakan pajak parkir yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah. Demikian juga untuk pengelolaan parkir pada RSUD. Waluyo Jati Kraksaan dan Tongas sedangkan beberapa pasar dilakukan penarikan retribusi 1 (satu) tahun sebesar Rp 80.000.000.

Untuk retribusi parkir yang ditangani Dinas Perhubungan adalah retribusi parkir berlangganan target tahun 2020 sebesar Rp 4.158.400.000 dengan realisasi Rp 3.732.962.500 dengan capaian 89,7% dan retribusi parkir non berlangganan tepi jalan dan pasar target tahun 2020 sebesar Rp 160.000.000 dengan realisasi Rp 156.800.000 dengan capaian 98%.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawaban yang dikemukakan berkaitan dengan Raperda Tentang Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Disebutkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan penertiban Rumah Potong Hewan antara lain melakukan pengawasan pendataan dan pembinaan kepada para jagal yang memotong di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan.

Kemudian terhadap PU Fraksi Gerindra-Hanura, salah satu jawabannya terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Strategi Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar mempekerjakan tenaga kerja asing yang betul-betul dibutuhkan dan mempunyai keahlian khusus, tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja pendamping sebagai syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, sehingga bisa mentransfer keahliannya kepada tenaga lokal.

Baca Juga : Wali Kota Probolinggo Tinjau Layanan Donor Plasma Konvalesen di RSUD dr Muhamad Saleh

Disebutkan urgenitas perubahan Perda ini adalah adanya potensi restribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing cukup tinggi, sehingga diharapkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data dari Sistem Tenaga Kerja Asing online di Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2021 sebanyak 17 orang. Bidang yang ditempati tenaga kerja asing meliputi peternakan ayam, furniture/kayu, budidaya udang dan pembangkit listrik.

Estimasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing adalah 17 orang x $100 x 12 = $ 20.400. Estimasi dalam rupiah kurs Rp 14.000 = 20.400 x 14.000 = Rp 285.600.000.

Terakhir terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawabannya terkait Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Pengenaan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi sebesar 2% per bulan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Geo/ed2)

“Kita apresiasi langkah bu Wali Kota untuk perihal ini,” ujar Anas Karno dari FPDIP saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, ia menganggap setelah adanya pandemi Covid-19, warga agak terganggu dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Anas mengaku, pada saat seperti ini Pemkot Surabaya hadir untuk mengurangi beban masyarakat.

“Tentunya langkah ini diambil sebagai sebagai salah satu instrumen Jaring Pengaman Sosial. Sehingga masyarakat Surabaya tidak lagi terbebani oleh tagihan,” terangnya.

Walaupun demikian, Anas Karno tetap meminta warga Surabaya untuk menjaga kesehatan. Serta mematuhi aturan yang dikeluarkan Pemkot terutama dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Olah raga teratur dan yang terpenting jaga kebersihan diri. Mari kita manfaatkan Air yang sudah digratiskan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ace/yan)

Ketua fraksi PDI Perjuangan, Ficky Septalinda menegaskan untuk penanganan Covid-19 Pemkab Banyuwangi harus segera merelokasi Anggaran.

“Kami mendorong Pemkab Banyuwangi untuk segera melaksanakan Inpres No 4 Tahun 2020, karena dampak Covid-19 ini sudah sampai kebawah,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan Banyuwangi.

Menurut Ficky, realokasi anggaran untuk penanganan Covid19 harus di lakukan akselerasi agar dampaknya bisa diminimalisir bukan hanya penanganan pasien tapi juga pada dampak sosial ekonomisnya pada masyarakat.

Sebagai partainya wong cilik PDI Perjuangan berharap juga dipikirkan dampak ekonomis pada nasib Yu Nah, Yu Tun sehingga jaring pengaman sosial hendaknya juga di anggarkan dalam realokasi anggaran sehingga buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga.

“Kebijakan menjaga jarak atau physical distancing memang efektif mencegah penyebaran virus corona,” ujarnya.

Namun, akan banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan tersebut, khususnya bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian oleh karena hal tersebut Peran Pemkab juga diperlukan dalam memberikan bantuan sosial.

“Tidak hanya menutup tapi harus dibarengi dengan social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat. Fraksi PDI Perjuangan siap melakukan pembahasan bersama eksekutif,” tuturnya.

Selain hal yang bersifat kebijakan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan kegiatan kegiatan penyemprotan desinfektan di tempat tempat publik, Pembagian Sembako, Jamu Tradisional dan Masker di beberapa titik di Kabupaten Banyuwangi. (ras/oso)

Pihaknya juga bersyukur acara ini dapat dihadiri langsung oleh Kiai Tawwab yang merupakan petinggi di Nahdlatul Ulama Surabaya.

“Ini lah yang menjadi kegembiraan kami bahwa PDI Perjuangan tidak terlepas dari kiai dan ulama yang selalu mendukung kita,” tambah Syaifuddin.

Kiai Abdul Tawwab yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Kiai Kampung Nusantara itu menceritakan hubungan baiknya dengan PDIP tidak terlepas dari jalannya hubungan sejarah antara Bani Hasyim (anak, cucu, dan pengikut Kiai Hasyim) dengan Bani Soekarno.

” Bani tersebut sangat berperan besar dalam merajut kebangsaan dan kenegaraan republik Indonesia. Ia berharap dengan diresmikannya ruangan baru fraksi PDI Perjuangan ini akan muncul semangat yang baru untuk lebih baik dalam melayani warga Surabaya” pungkasnya. (Ace/yan)