Alasannya, tersendatnya layanan air dari Perumda Tugu Tirta, bukan hanya sekali atau dua kali. Namun, sudah berlangsung selama sekitar dua tahun terakhir.

“Parah (layanan air, red), mas. Kejadian ini sudah dua tahun ini saya alami. Kalau tidak sering mati, ya nyala (air)nya kecil,” ujar Arif kepada Memontum.com, Jumat (16/09/2022) tadi.

Jika ini terkait masalah tehnis, tambah Arif, tentunya sebagai konsumen dirinya memahami. Tetapi, kalau kendala masalah air ini sampai rutin, apa bisa ditolerir. “Kalau itu masalah tehnis, harusnya hanya sesekali. Tapi kalau rutin, apa itu tehnis,” paparnya.

Apalagi, ujarnya, seperti distribusi atau tekanan air di tempatnya, itu juga sulit bisa sampai ke bak kamar mandi. Akibatnya, karena tekanan airnya kecil, dirinya pun harus ambil di kran dan baru dimasukan ke bak kamar mandi.

“Itu saja, kadang alasannya siang hari lancar. Padahal, saya pagi kerja. Sehingga, otomatis siang masih di tempat kerja. Sementara, kita butuhnya air. Setidaknya, pagi untuk kebutuhan mandi,” lanjutnya.

Karenanya, ujar Arif, kalaupun sekarang muncul desakan mundur atau copot Dirut, dirinya sangat setuju. Karena secara pribadi, sebagai konsumen dirinya sangat kecewa dengan layanan yang diberikan. Begitu juga sebaliknya, agar eksutif dan legislatif, pun merespon mengenai keluhan ini.

“Setidaknya, Perumda ditegur, dipanggil dan direspon. Karena, tidak mungkin juga Dirutnya mundur. Jadi, minimal Perumda dirombak. Minimal lagi, dari kepalanya dahulu diganti. Karena ini sudah terlalu lama dan tidak ada respon,” ungkap Arif.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Seruan tidak jauh berbeda, pun disampaikan pelanggan di Perum Puri Cempaka-Kedungkandang, Kota Malang, yakni Abdul Muntholib. Kepada Memontum.com, dirinya mengatakan bahwa layanan air dari Perumda, memang tidak maksimal. Kondisi ini, sudah berlangsung cukup lama.

“Hampir seminggu ini, malah lebih terasa. Setelah Salat Subuh, itu mati kletes (total). Lalu nanti sekitar 09.00 hingga 10.00, nyala airnya kecil. Nanti saat Magrib (waktu, red), itu juga kecil. Jadi, wajar saja kalau pelanggan mendesak seperti itu,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan seruan pergantian Dirut, juga mendapat reaksi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Menurutnya, jika Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang sudah tidak bisa mengatasi atas keluhan dari masyarakat, maka sebaiknya harus diganti. Apalagi, masalah air merupakan kebutuhan dari masyarakat luas.

“Kalau dari pandangan masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dengan pergantian Dirut itu lebih baik, ya why not (kenapa tidak, red). Tentunya, Pemkot juga harus lebih berkomunikasi dan responsif. Karena masyarakat melihat itu,” ungkap Bayu, saat dikonfirmasi Memontum.com melalui sambungan telepon, Jumat (16/09/2022) tadi.

Bayu juga mengatakan, bahwa terkait dengan kemacetan layanan air, itu sudah beberapa kali menjadi bahasan DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna. Sehingga menurutnya, itu perlu penanganan dan perhatian khusus dengan serius.

“Kita selalu sampaikan berulang kali, bahwa itu perlu perhatian khusus. Pemkot harus ada perbaikan-perbaikan secara bertahap. Kalau pipa mengalami kebocoran atau pun titik-titik lain yang perlu ada penyertaan modal untuk ganti, maka secara bertahap,” lanjutnya.

Selain itu, terkait juga dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilakukan dengan pihak Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang, juga harus disaksikan oleh kepala masing-masing daerah. Karena menurutnya, pada intinya untuk langkah ke depan ada dalam PKS tersebut.

“Terkait dengan PDAM Simpar, lalu muncul PKS yang berkolaborasi dengan kabupaten, harus kepala daerah turun langsung. Karena intinya, itu ada di situ. Ini yang turun, kok malah asisten dan wakil bupati,” ujarnya.

Sehingga, tambahnya, ke depan menurutnya Kota Malang harus bisa memanfaatkan sumber air sungai yang ada. Namun, itu masih belum menjadi prioritas.

“Kalau itu dilakukan, bagus. Terutama, memanfaatkan air permukaan dan air bersih. Tapi itu masih belum prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, saat dihubungi Memontum.com melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai tanggapan #copotmuhlas hingga tidak maksimalnya layanan di wilayah Kedungkandang, masih belum ada respon. Sebaliknya, dari pesan WA yang dikirimkan pada Kamis (15/09/2022) malam atau terkait layanan, mengatakan masih dalam tahap pembersihan dan tidak menghabiskan waktu lama.

“Ada pembersihan pipa. Tidak ada pemberitahuan karena itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama,” ujar Muhlas, Kamis malam. (rsy/sit)

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, itu meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, agar mengedukasi masyarakat sampai tingkat desa. Edukasi tersebut, tentunya menjelaskan tentang penyakit PMK DNA langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

“DKPP harus melakukan upaya atau gerak cepat pencegahan dini. Sebab, masyarakat di desa resah. Apalagi, akan menghadapi Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.

Hosnol berharap, DKPP tidak tinggal diam. Mengingat, sejumlah sapi ada yang sampai mati. Sebagian lagi, terpaksa dijual murah karena khawatir sapinya akan mati karena penyakit PMK itu.

“Saya minta dinas terkait jangan diam. Harus ada gerak cepat untuk menangani masalah PMK ini. Masyarakat resah,” tutur oolitisi yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) DKPP Pamekasan, Slamet Budi Harsono, secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan dan pengawasan mengenai laporan sejumlah masyarakat. Namun sampai saat ini, temuannya hanya penyakit demam biasa.

“Temen-temen sudah melakukan tindakan di bawah dan temuan sementara ada sekitar dua sampai tiga hari sembuh, sapi sembuh. Penyebabnya, karena musim pancaroba. Karena cuaca saat ini kurang stabil atau kurang mendukung,” kata Budi.

Menurut Budi, terjadinya penyakit hewan semisal sapi di Kabupaten Pamekasan, itu dianggap wajar. Sebab, populasi sapi itu ada sekitar 194 ribu. Dari banyaknya populasi itu, pasti ada yang sakit.

Budi meminta masyarakat jika nantinya ditemukan penyakit PMK atau semacam itu, maka masyarakat tidak usah khawatir. Penyakit PMK tersebut tidak menular kepada masyarakat dan sekaligus aman untuk dikonsumsi. “Peternak jangan panik. Silakan laporkan. Butuh layanan kesehatan hewan, kami dengan cepat akan memberikan pelayanan,” ucapnya. (udi/srd/gie)

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mengatakan bahwa apabila benar, maka dinas seharusnya ikut memproteksi keberlangsungan petani apel.

Karena, masalah yang tengah dihadapi petani ini, justru tidak ada tindakan yang komprehensif. Sehingga, jelas ini bukan solusi yang baik. Karena, untuk menyelesaikan masalah seseorang harus prihatin terlebih dahulu. Sehingga, bisa mengetahui duduk permasalahan.

“Jika kecemasan saja tidak ada, maka ya tidak ada goodwill untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi petani. Padahal, masalah yang dihadapi petani ada di depan mata,” ujarnya, Selasa (20/01) tadi.

Dirinya merasa, langkah yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah Dispertan Kota Batu, masih jauh dari harapan. Sehingga, permasalahan ini akan berlarut-larut karena tidak tertangani.

Masih menurut Ludi, selama tiga tahun belakangan ini, petani apel di Kota Batu mengalami kerugian akibat penyakit mata ayam yang belum ditemui solusinya. Sehingga, berdampak pada harga pasar yang kalah dengan apel impor membuat petani apel semakin tercekik.

“Petani kita itu sebenarnya kreatif, mereka bisa menemukan solusinya sendiri di dalam proses produksi. Namun harus ada jaminan harga yang stabil karena itu yang menjadi harapan mereka, sebab yang jadi permasalahan itu karena selama ini antara biaya produksi dan hasil tidak berimbang dengan laba yang sedikit bahkan cenderung merugi,” tambahnya.

Seharusnya, ujarnya, perawatan tanaman apel ini didukung oleh semua pihak. Karena, apel ini ikon Kota Batu yang harus dipertahankan.

Dirinya mencontohkan, harusnya Dispertan l, bersinergi dengan Diskumdag dalam jaminan harga hasil panen apel. Regulasi apel impor juga harus dibuat oleh Diskumdag untuk membatasi distribusinya.

“Sehingga apel lokal Kota Batu bisa terangkat menjadi kebanggaan Kota Batu kembali. Namun hal itu sepertinya belum dilakukan,” paparnya.

Selain itu, seharusnya Dispertan mengeluarkan solusi dalam bentuk teknologi-teknologi untuk menyelesaikan penyakit mata ayam ini. Ludi mengatakan bahwa Dispertan seharusnya menggandeng akademisi dari berbagai universitas yang hasil penelitiannya bisa diterapkan ke petani apel Kota Batu.

Lalu, dirinya menambahkan, bahwa eksekutif harus membuat sistem perputaran ekonomi yang memadukan antara pertanian dan pariwisata.

“Misalnya, hotel di Kota Batu wajib untuk menyediakan apel lokal di setiap kamar, minimal dua buah. Dengan kalkulasi berapa kapasitas kamar hotel yang ada di Kota Batu. Dan tingkat kunjungan pada saat normal. Kalau itu bisa dilakukan tentu petani kita terbantu. Sehingga wisatawan yang datang mencicipi apel lokal Kota Batu, jika rasanya enak kan mereka tertarik untuk membeli,” jelasnya.

Terakhir, Dispertan menurut Ludi, harusnya memberi slot anggaran khusus untuk program pemeliharaan apel Kota Batu. Selama ini menurutnya belum dilakukan. (bir/sit)

Saat dihubungi memontum.com, dirinya mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menghitung kebutuhan kedelai di masyarakat. Begitu kebutuhan-kebutuhan ditingkatan masyarakat tidak menjadi kendala dan pemerintah melalui Bulog, bisa mengantisipasi hal tersebut.

“Kondisi tersebut memang menyulitkan bagi pengusaha tempe dan tahu. Sementara daya beli masyarakat, masih belum pulih karena pandemi ini. Mestinya, pemerintah melalui Bulog, misalnya baffer stock (ketersediaan barang) harus aman. Jadi, saat ada kenaikan harga secara internasional, baffer stock kedelai tidak ada kendala,” katanya.

Mestinya, tambah Ludy, yang harus dilakukan adalah produksi lokal. Apalagi, di Batu menurutnya kurang cocok untuk tanaman kedelai. “Karena biasanya, kedelai ditanam pada dataran rendah,” jelasnya.

Karena itu, menurut Ketua Fraksi PKS, pemerintah sudah harus melakukan langkah-langkah antisipasi. Bagaimana solusinya, agar permasalahan ini tidak selalu terulang. Tentunya, Diskoumdag harus selalu berkoordinasi dengan Bulog.

Sedangkan secara nasional, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada fraksi PKS yang ada di DPR. Tujuannya, supaya bisa menjadi kebijakan pusat serta mendorong peningkatan produksi pangan nasional khususnya kedelai.

“Sebab, dengan demikian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena, tempe dan tahu merupakan lauk pauk yang murah namun banyak mengandung gizi. Apalagi, masyarakat kita merupakan konsumen kedelai yang cukup tinggi terhadap kedelai,” terangnya.

Pengusaha tahu yang beralamat di jalan Bromo Kelurahan Sisir Kecamatan/Kota Batu, Riyanto, mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai tidak terlampau mempengaruhi tingkat produksinya. Meskipun, dampak kenaikan juga dirasakan.

“Ya, secara umum produksi kami tidak ada kendala. Setiap hari, kami masih mampu produksi sekitar empat kwintal kedelai. Namun, sejak Covid-19 jadi menurun dari sebelumnya. Termasuk, harganya sekarang yang mengalami kenaikkan,” ujarnya.

Ditambahkan, namun demikian, tatkala sudah melewati batas sesuai perhitungan, tentu saja harga jual menjadi naik.

Kenaikan harga kedelai, itu sendiri tidak langsung seperti sekarang (Rp 9000/kg) di distributor. Tetapi, bertahap sekitar bulan November harga kedelai mulai naik, dari Rp 6000/kg – Rp 7000/kg ada kenaikan Rp 100 dan terus naik. “Hingga sekarang, berkisar Rp 9500/kg,” tambah Riyanto. (bir/sit)

“Ini hanya merupakan sebuah trigger dari kami untuk mengetuk hati elemen masyarakat agar tidak menyalahgunakan dan menimbun APD karena tenaga medis masih sangat membutuhkannya hingga pandemi ini berakhir,” terang ketua fraksi Ludi Tanarto kepada awak media.

Ia juga menambahkan bahwa hazmet yang disumbangkan ini akan bersifat kontinyu selama 3 bulan ke depan dengan hasil potongan gaji fraksi PKS sebesar 50 %.

“Semoga bisa bermanfaat kedepannya dan pandemi covid-19 bisa segera teratasi,” tegasnya.

Sementara itu drg Kartika Trisulandari menerangkan bahwa dengan adanya sumbangan dari anggota DPRD Fraksi PKS ini merasa sangat membantu tenaga medis di Kota Batu. Ia juga menambahkan bahwa perlengkapan APD Overall di Kota Batu diperkirakan bisa aman hingga akhir April ke depan.

“Sejauh ini sudah ada 130 APD Overall dan ditambah 125 Hazmet ini. Tentu kami sangat senang karena mendapatkan perhatian dari wakil rakyat,” tuturnya.

Ia juga menerangkan Dinkes sendiri sebelumnya telah menargetkan pengadaan APD Overall sejumlah 600 unit namun masih belum terpenuhi karena ketersediaan APD dari pabrikan juga masih membutuhkan waktu.

“Namun dengan banyaknya perhatian dari segala sektor maka kami tidak perlu terlalu khawatir dan bisa bekerja secara maksimal,” (bir/yan/oso)