Gelaran yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini bermaksud untuk menyosialisasikan regulasi perizinan dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus prosedur pengaduan serta pemanfaatan panggilan darurat Ngalam 112.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan tentang bagaimana tata cara mengelola frekuensi. Supaya hak serta kewajiban tidak menganggu antara satu yang lain,” ungkap Wali Kota Sutiaji.

Sehingga, lanjutnya, apabila tata cara kelola frekuesi sudah diketahui perlu juga untuk melek regulatif.

“Kalau sudah secara regulatif literasinya paham, serta implementasi di lapangan patuh dan taat, maka hasilnya akan baik,” tambah Sutiaji.

Kedepan sosialisasi aturan dan regulasi optimalisasi pemahaman tentang tata cara perizinan frekuensi ini akan terus dikuatkan. Pasalnya, masyarakatlah yang menjadi subjek dari regulasi.

“Kegiatan ini salah satu perpanjangan tangan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dimana terus dioptimalkan untuk implementasi di lapangan terkait penggunaan frekuensi. Harapannya negara akan mengatur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” paparnya.

Pemilik kursi N1 itu mencontohkan, perihal terkait penggunaan frekuensi dalam membangun rumah saja dibutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Salah satu tujuannya adalah agar bisa melihat akses planingnya menganggu orang atau tidak. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat,” tegas Sutiaji.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa melalui sosialisasi ini komunitas atau pelaku di bidang frekuensi radio bisa terarah.

“Di sisi lain kita bangun sinergitas dalam rangka percepatan deteksi kejadian yang ada di lapangan. Komunitas ini banyak memberi bantuan atas beberapa kejadian yang ada. Sinergi komunitas dengan layanan kami, Ngalam 112, bisa selaras. Poin besarnya itu,” tutur mantan Kabid Humas Pemkot Malang itu.

Menurut pria yang akrab disapa Wiwid itu, jika digambarkan, lintasan langit sudah padat sekali. Sehingga manajemen pengelolaan perizinan spektrum frekuensi radio sangat penting.

“Saya berharap 55 peserta yang hadir dari perangkat daerah/perumda yang menggunakan frekuensi radio, badan usaha, serta komunitas ini bisa memahami prosedur perizinan atau aturan main penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya radio antarpenduduk,” terang Wiwid. (mus/ed2)

Memontum Malang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang bekerjasama dengan Balai Monitor (Bamon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur menggelar Sosialisasi Izin dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Standarisasi Alat/Perangkat Radio Komunikasi dan E-Licencing Izin Stasiun Radio Dalam Rangka Menuju Tertib, Aman dan Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi, Diskominfo Kabupaten Malang, Sudaris mengatakan, kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio mengenai aturan penggunaan frekuensi radio dan tatacara perizinannya demi terwujudnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, bebas dari gangguan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu apresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menertipkan dan memberikan pemahaman tentang tata cara dalam melakukan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi radio,” ucapnya.

Kegiatan ini,lanjut Sudaris, diikuti kurang lebih175 pengguna Spektrum Frekuensi radio yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari perwakilan instansi Kecamatan, anggota ORARI, anggota RAPI, BUMD, Badan Usaha dan Koperasi serta institusi yang ingin melakukan proses perizinan online.

“Hal ini berdasarkan dengan peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara Diskominfo Kabupaten Malang, guna pendataan awal para pengguna spektrum frekuensi radio yang ada di Kabupaten Malang,” jelasnya.

Selain itu, tambah Sudaris, dengan adanya perkembangan terbaru dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang telah dikembangkannya melalui suatu layanan online berbasis internet yang disebut E-Licensing, maka Balai Monitor (Bamon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya bertanggung jawab dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional, penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah wajib memiliki izin stasiun radio dari pemerintah, harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

“Diskominfo Kabupaten Malang hanya sebagai pendata dan pelapor jika ada pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang baru dan kewenangan penuh ada di Balai Balai Monitor (Bamon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya,” pungkasnya.(Sur/yan)