Bupati Warsubi dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan fungsional bukanlah sekedar jabatan teknis, tetapi merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran dan peningkatan kinerja organisasi. “Pejabat fungsional dituntut untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu. Artinya harus mampu bekerja secara mandiri, profesional dan berorientasi pada hasil,” kata Bupati Warsubi.

Dirinya berharap kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, agar tidak hanya bekerja untuk memenuhi target pribadi. “Jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian, bekerja sepenuh hati, disiplin dan memahami substansi pekerjaan yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya berharap, seluruh pejabat fungsional yang hari ini dilantik dapat terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, serta mampu mengimplementasikan core values ASN berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif), sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Bupati Warsubi berpesan, agar kepada pegawai fungsional untuk selalu bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak mengambil keputusan di luar batas kewenangan. Gunakan fasilitas serta sumber daya yang ada secara proporsional, sesuai dengan pangkat dan jabatan masing-masing.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada 15 pejabat fungsional yang telah dilantik dan diambil sumpahnya. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi,” tambahnya. (azl/gie)

Dalam FGD itu, menghadirkan Dekan Fakultas Hukum UMM, Prof Dr Tongat SH MHum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof Dr I Nyoman Nurjaya SH MSi dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof Dr Deni Setya Bagus Yuherawan SH MS, sebagai nara sumber. Sedangkan para peserta, diikuti dari berbagai elemen akademisi dan praktisi hukum.

Dalam paparannya, Prof Tongat, menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Bagian Menimbang Huruf C Rancangan KUHAP versi 3 Maret 2025. Menurutnya, pembaharuan tersebut untuk lebih menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban, sekaligus memperkuat fungsi serta wewenang aparat penegak hukum.

Dalam konteks pembaruan hukum, ditegaskannya bahwa asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana memiliki urgensi tinggi, karena secara konseptual mencakup tiga dimensi utama. “Pembagian kerja berdasarkan fungsi spesifik dalam sistem yang lebih besar, hubungan fungsional antar elemen yang bekerja secara terpisah namun saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Serta distribusi tugas antar lembaga atau unit guna memaksimalkan efisiensi dan efektivitas,” jelas Prof Tongat.

Dijelaskannya, bahwa diferensiasi wewenang penting untuk memastikan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup dan batas-batas tugasnya. Hal ini bertujuan, untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, menghindari potensi vacuum of responsibility. Pandangan ini, selaras dengan pertimbangan Putusan MK No. 28/PUU-V/2007 yang menekankan pentingnya harmonisasi dan keterpaduan fungsi antar aparat hukum.

Baca juga :

Dalam FGD tersebut, Prof Tongat juga menyoroti pengertian Polisi Justisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Polisi Justisi merupakan bentuk kerja represif kepolisian dalam membantu tugas kehakiman, termasuk penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, pembuatan berita acara, hingga penuntutan pidana dan pelaksanaan putusan hakim. “Konsep ini menegaskan keterlibatan kepolisian sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum secara prosedural,” tegas Prof Tongat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 RKUHAP, Prof Tongat menyimpulkan bahwa rancangan KUHAP telah melakukan modifikasi terhadap asas diferensiasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Salah satu bentuk modifikasi tersebut tampak dalam Pasal 8 Ayat (1) RKUHAP versi 21 Maret 2023, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum.

Menurutnya, koordinasi yang terlalu dalam berpotensi menjadi bentuk intervensi kejaksaan terhadap proses penyidikan kepolisian. Di sisi lain, hal ini juga bisa mereduksi independensi dan kewenangan penyidik sebagai organ yang seharusnya menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara otonom.

Dalam sesi akhir diskusi, Prof Tongat menyinggung tentang pengawasan horizontal antar lembaga penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Dia menegaskan bahwa sesuai KUHAP saat ini, tidak ada kewenangan langsung bagi kejaksaan untuk ikut dalam proses pemeriksaan dan hubungan antar kedua institusi dibatasi pada koordinasi fungsional semata. “Ketidak jelasan batas kewenangan seperti ini bisa memicu ketidak pastian hukum dan membuka ruang akumulasi kekuasaan dalam satu tangan,” tambahnya.

Melalui forum ini, Prof Tongat mengajak semua pihak untuk mengawal pembaruan hukum acara pidana secara kritis dan konstruktif, agar tetap menjaga asas diferensiasi fungsional. Memperkuat pengawasan antar lembaga penegak hukum dan memastikan tidak ada dominasi institusi tertentu yang mengancam independensi proses peradilan. (gie)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan rutin lingkup manajemen ASN, dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja sekaligus perangkat kerja daerah yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini, sesuai dengan salah satu Asta Cita Nararya, yakni Lumajang Melayani.

“Seiring berjalannya waktu, kita semua harus bisa memahami apa Asta Cita Nararya Kabupaten Lumajang, yang diprogramkan lima tahun ke depan,” kata Sekda Agus Triyono.

Tidak lupa, dirinya juga menyampaikan pesan dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang intinya pejabat fungsional harus bisa memahami dengan fungsinya. “Sebagaimana pesan Bupati Lumajang, Bunda Indah, untuk pejabat fungsional harus jauh lebih menguasai materinya,” tambahnya.

Baca juga :

Sekda Agus Triyono berharap, agar para pejabat fungsional yang ada di DPMPTSP ke depan harus bisa meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Lumajang. Tentunya, harus sejalan dengan harapan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Investasi ini harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu, karena itu menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga berharap, kepada pejabat fungsional di RSUD dr Haryoto harus bisa mendedikasikan kemampuan yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Kita semua harus tetap semangat dalam berkarya, terus berinovasi, meningkatkan segala kompetensi yang menjadi kewajiban kita sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan yang kita emban,” urainya.

Dirinya juga berpesan, supaya bisa meningkatkan kualitas, profesionalitas dan menjaga integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Paling penting tetap jaga amanah dengan baik, jaga attitude dan martabat ASN,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Hendy, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Dirinya menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan wujud dukungan atas karir para ASN Pemkab Jember.

“Kami telah memberikan hak bapak-ibu dalam hal jenjang karir sebagai ASN. Tentunya, jabatan ini memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi bapak-ibu dalam menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional. Untuk itu, saya mengharapkan bapak-ibu sekalian untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat Jember,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Dengan keahlian masing-masing individu yang dilantik ini, Bupati Hendy berharap dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. “Lebih konsisten dan lebih terukur melayani masyarakat semakin lebih baik. Itu intinya tanggung jawab di balik naiknya jabatan anda semua,” paparnya.

Bupati Hendy mengakhiri sambutannya dengan memohon maaf, apabila ada yang kurang berkenan sebagai pemimpin. “Saya dan Gus Firjaun hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin, jika mungkin selama kami memimpin kurang berkenan. Tentunya kami menyadari ada banyak kekurangan. Itu semua sudah kami maksimalkan dalam mendukung karir bapak-ibu, maksimalkan dalam melayani masyarakat melalui berbagai kebijakan kami tentunya berdasarkan regulasi,” tambahnya. (kom/rio/gie)

“Hari ini kita melantik 165 tenaga ASN, yang mendapatkan jabatan khusus atau fungsional, yang sangat penting. Karena orang-orang yang dilantik ini, adalah mereka yang punya keterampilan khusus untuk melayani masyarakat,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati Hendy menjelaskan, jabatan fungsional memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, dirinya mendorong para ASN yang dilantik agar meningkatkan keterampilan di bidangnya. Termasuk, dirinya mengingatkan supaya memaksimalkan teknologi, supaya pelayanan yang diberikan lebih efisien dan tepat sasaran.

Bupati Hendy juga menegaskan, pelantikan ini tidak melanggar aturan, meski dirinya saat ini kembali mencalonkan diri dalam Pilkada. Hal ini, telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri RI tertanggal 29 Maret 2024.

“Sudah sesuai surat edaran Mendagri, yang dilantik bukan pimpinan OPD, melainkan pejabat fungsional atau sekadar naik jabatan. Ini memang bersifat darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa terlayani semua,” ungkapnya. (kom/rio/gie)

Tidak kurang, sekitar 97 Pejabat Struktural dan 595 Pejabat Fungsional yang dilantik oleh Bupati Sanusi. “Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini dikukuhkan, dilantik dan diambil sumpahnya,” kata Bupati Malang.

Beberapa mereka yang dilantik, seperti Nurmawan Wibowo Leksono, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kepanjen kini sebagai Camat Donomulyo. Tetuko Luhur Setyo Bathoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah. Imam Suyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, juga ada Teddi Wiryawan Priambodo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, menjabat sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Shanti Rismandini, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan salah satu prosedur manajemen birokrasi yang dilakukan sebagai bentuk legalitas dan penegasan atas tugas pokok dan fungsi bagi para pejabat yang mengalami promosi atau mutasi jabatan. Dirinya juga menekankan tugas pokok dan fungsi bagi para pejabat yang mengalami promosi atau mutasi jabatan. Dijelaskannya, bahwa pada setiap pelaksanaan pelantikan kata kuncinya adalah kinerja. Tidak ada istilah transaksional dan instan, dalam menentukan promosi atau mutasi jabatan.

Baca juga :

“Kita harus benar-benar melihat bagaimana track record atau rekam jejak para PNS, yang tentunya harus mumpuni dan mampu untuk memenuhi kompetensi jabatan yang memang sedang dibutuhkan oleh organisasi,” tegas Bupati Sanusi.

Selama ini, dirinya bersama Tim Penilai Kinerja Kabupaten Malang, selalu menilai dan mengawasi kinerja para ASN di lingkup Permerintah Kabupaten Malang. “Apabila tidak menunjukkan prestasi, tidak memberikan yang terbaik, tidak serius dan bertindak curang dalam bentuk apapun, bahkan sampai melakukan tindakan yang melawan hukum, pasti akan ada konsekuensinya. Tidak akan ada toleransi untuk hal tersebut,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Bupati Malang berpesan untuk para pejabat agar menjaga dengan baik kepercayaan yang telah diemban. “Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadilah pejabat yang amanah, bekerja tidak kenal lelah, serta tidak suka berkeluh kesah,” katanya.

Para pejabat juga diharapkan peka terhadap situasi, selalu mengakomodir berbagai aspirasi, tanggap dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. “Terus tingkatkan kinerja, maksimalkan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas yang telah dipercayakan. Selalu munculkan ide serta inovasi baru, untuk membangun Kabupaten Malang yang makmur dan sejahtera,” ucap Bupati Malang. (pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy menyampaikan bahwa rotasi pejabat merupakan hal biasa. Tentunya, untuk meningkatkan kemampuan SDM pelayanan masyarakat.

Ditambahkannya, bahwa esensi dari pelantikan yang dilakukan pada akhir tahun tersebut sebagai langkah mempertahankan capaian positif yang sudah diraih Pemkab Jember. Terlebih, di tahun 2023 ini Pemkab Jember telah berhasil mencapai berbagai hal hingga mampu mendapat prestasi baik di tingkat nasional.

Baca juga :

“Melalui pelantikan ini tentunya akan kami perkuat lagi. Mana OPD yang perlu dipertajam, maka akan kami isi melalui pelantikan saat ini,” kata Bupati Hendy.

Masih menurut Bupati, bahwa tahun ini merupakan tahun yang memiliki banyak momen berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Jember. Terutama, dalam hal peningkatan ekonomi.

“Siapapun mereka yang ditempatkan di jabatan baru, tentu diharapkan bisa membawa dampak baik juga seperti di jabatan yang lama,” terangnya. (kom/rio/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suwandi, mengatakan bahwa semua ASN di lingkungan Pemkab Situbondo harus menjadikan visi-misi bupati dan wakil bupati sebagai cantolan dalam bekerja. Karena, visi misi itu diterjemahkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Dari RPJMD ini diterjemahkan lebih lanjut ke program. Dalam melaksanakan program tersebut, harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Situbondo,” jelas Bupati Situbondo.

Lebih lanjut, Bupati asal Desa Corah Tatal, Kecamatan Arjasa, ini menjelaskan bahwa mutasi adalah sesuatu yang wajar dalam penyegaran di tubuh organisasi pemerintah Kabupaten Situbondo. Dan, untuk memberikan penyegaran terhadap tugas pokok dan fungsi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

Baca juga :

“Untuk mencapai visi-misi ini, tentu butuh kerja sama, kekompakan dan semangat, serta dukungan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Situbondo,” tambahnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, dirinya juga meminta kepada ASN yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). “Bapak-ibu yang baru dilantik jangan malu-malu tanya kepada seniornya, bila kurang paham dengan tupoksinya,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini menekankan kepada kepala OPD untuk peningkatan inovasi di tiap instansi. Sehingga, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Situbondo semakin terpenuhi.

“Saya juga menyampaikan selamat atas dilantiknya bapak-ibu sekalian dalam jabatan yang baru. Saya berharap, dengan jabatan baru ini bapak-ibu sekalian bisa menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Samsuri, menyampaikan bahwa total ASN yang dimutasi sebanyak 52 orang. “ASN yang di mutasi terdiri dari dua orang pejabat tinggi pratama, 23 orang Eselon III, 21 orang Eselon IV dan enam orang pejabat fungsional,” terang Samsuri. (her/sit)

Aries juga menyampaikan, bahwa posisi atau jabatan yang baru diduduki oleh 12 pejabat yang baru dilantik, untuk dapat segera beradaptasi. Sehingga, dapat memberikan kinerja terbaik untuk melayani seluruh masyarakat Kota Batu.

“Jadi hari ini, kami melantik 12 pejabat administrator, pengawas dan fungsional,” terangnya di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (05/10/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa jabatan adalah sebuah amanah dan bukan hadiah juga bonus. Sehingga, semua harus dijalankan dengan maksimal.

“Perubahan adalah hal yang pasti, dalam kehidupan. Sementara pengalaman, tentunya akan menjadikan kita semakin matang. Karenanya, tidak ada tempat yang nyaman, jika tanggung jawab itu adalah amanah. Tetapi tidak ada yang terlalu berat, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, karena bagian dari kita adalah menciptakan kenyamanan di mana pun kita berada,” terang Pj Wali Kota Batu. (put/sit)