“Sudah ada pemberitahuan dari imigrasi ada kesalahan cetak. Karena yang di scan di depan, sebenarnya kelahiran 1969. Tetapi kenyataannya tahun 1949,” ujar Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tulungagung, Dr Muhajir, Rabu (25/05/2022) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Kemenag Tulungagung tidak mau mengambil risiko, karena khawatir jika tetap diberangkatkan sekarang, maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Kendati sudah lunas, namun jika ketahuan di sana, maka bisa dideportasi. Sehingga, akan membuat kerepotan pihak Indonesia dan juga kasihan jemaah tersebut.

“Kalau tunda, ya tahun depan kita usahakan,” imbuhnya.

Muhajir menegaskan, CJH yang berangkat di tahun 2022, ini merupakan jamaah yang tertunda di tahun 2020 silam karena pandemi Covid-19. Kepastian keberangkatan, pihaknya saat dimintai keterangan 388 jamaah dan 12 cadangan akan berangkat di awal Juni 2022.

“Insyaallah, jamaah Tulungagung akan diberangkatkan pada 9 Juni 2022,” paparnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Pihaknya mengaku, pembatasan usia jadi ketentuan pembatasan dari Pemerintah Saudi maksimalnya usia 65 tahun. Untuk di Tulungagung, jamaah termuda di usia 21 tahun dan tertua di umur 64 tahun 10 bulan.

Perihal syarat jamaah, Muhajir mengaku, semua CJH sudah vaksinasi lengkap. Para jamaah diimbau agar memiliki smartphone, sehingga bisa menginstall aplikasi PeduliLindungi. Karena ketika masuk dalam fasilitas umum dari penerbangan hingga penginapan mukim, pasti mengharuskan scan barcode keterangan sudah vaksin.

“Alhamdulillah, jamaah kita sudah sampai vaksinasi ketiga atau booster. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan selamat,” paparnya.

Perihal biaya, Kemenag Tulungagung menjelaskan, biaya tahun ini sesungguhnya Rp 42.486.000. tetapi jamaah hanya membayar di pelunasan Rp 37 juta. Tidak ada biaya tambahan dari jamaah, 2020 sudah dari cukup. Kekurangan tersebut, diambilkan dari optimalisasi dana jemaah dihimpun.

Sedangkan jika dihitung normal biaya haji, Muhajir mengaku sejumlah Rp 84.447.000. tetapi ada dana optimalisasi jamaah hanya Rp 42.869.000. Sekali lagi, uang itu yang sudah melakukan pelunasan di tahun 2020 sebesar Rp 37 juta sudah dianggap cukup, tidak ada tambahan sama sekali.

“Optimalisasi dari dana yang dikelola BPJH, dari Pemkab itu untuk pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan,” terangnya. (jaz/sit)

Sebagai informasi, bahwa Pemerintah Arab Saudi menetapkan dua aturan baru mengenai peserta haji. Pertama, usia jamaah haji maksimal 65 tahun dan menerima vaksinasi lengkap Covid-19, yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Kedua, jamaah yang berasal dari luar kerajaan, wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19,.yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Tentunya, aturan tersebut berdampak pada CJH dari Kabupaten Malang, yang banyak diantaranya usia lanjut. Padahal, 1086 Lansia itu sebenarnya mempunyai jadwal keberangkatan haji tahun 2020 lalu. Namun, karena dua tahun terakhir Arab Saudi tidak membuka pintu haji untuk Indonesia, sehingga mereka harus rela menunggu, sebelum akhirnya gagal berangkat lagi di tahun 2022.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, kuota CJH yang harusnya berangkat tahun 2020 dari Kabupaten Malang, ada sebanyak 1864 orang. Namun setelah pintu haji dibuka pada tahun 2022 ini, nama warga Bumi Kanjuruhan yang diizinkan untuk berangkat haji hanya sejumlah 778 orang. Artinya, 1086 harus tertunda lagi keberangkatannya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang, Musta’in, mengatakan jika masyarakat tidak perlu berkecil hati, karena aturan terbaru ini. “Aturan ini kemungkinan besar hanya akan diterapkan tahun ini saja atau dalam masa pandemi Covid-19. Insyaallah, tahun depan sudah normal lagi,” kata Musta’in saat dihubungi Memontum.com, Rabu (23/05/2022) tadi.

Dirinya juga mengimbau, kepada CJH yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji, untuk bersabar dan menyiapkan diri. “Apabila kondisi sudah normal, otomatis Lansia yang tertunda keberangkatannya itu nanti posisinya ada yang paling depan. Paling penting saat ini, siapkan juga vaksinasi lengkap bagi yang belum, untuk jaga-jaga,” imbuhnya.

Musta’in juga menjelaskan, rencananya CJH Kabupaten Malang tahun 2022, rencananya akan diberangkatkan ke Asrama Haji dengan 20 bus. “Dari Kabupaten Malang berangkat 20 bus. Seremonialnya dari Stadion Kanjuruhan untuk jamaah yang dari selatan, sedangkan jamaah yang dari utara bisa menunggu di Singosari,” ujarnya. (cw1/gie)

Dari data sementara yang diterimanya, ada tiga CJH yang mengundurkan diri berangkat haji di tahun ini. Ketiganya beralasan, karena rencana pemberangkatan tidak bersamaan. Yaitu suami dengan istrinya atau ada juga antara anak dan orang tuanya.

Ditambahkannya, secara administratif, ketiganya harus membuat Surat Pernyataan yang berisi menunda keberangkatan menunaikan ibadah haji ke Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim). Yang nantinya, itu dilampiri dengan bukti pelunasan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Di samping itu, ada pula CJH yang mengundurkan diri dengan sengaja tidak melunasi Ongkos Naik Haji (ONH). Kira-kira ada tujuh CJH, ditambah tiga orang, sehingga total ada 10 CJH. Jadi, dari 301 CJH, yang betul-betul siap, 291 CJH.

 “Mudah-mudahan, 10 CJH yang mengundurkan diri bisa diganti dengan CJH cadangan Bondowoso. Karena, yang menetapkan CJH cadangan menggantikan 10 CJH yang mengundurkan diri adalah Kemenag Pemprov Jatim,” jelasnya, Senin 23/05/2022) tadi.

CJH yang mengundurkan diri, lanjutnya, bukan hanya dari Kabupaten Bondowoso saja. Tetapi, juga dari Kabupaten lain. “Alhamdulillah, untuk tahun ini, CJH Bondowoso tidak ada yang berangkat dari luar kota. Semuanya, berangkat dari Bondowoso,” ungkapnya. (zen/sit)

Memontum Sidoarjo—   Setelah modusnya tak bisa memberangkatkan haji  diendus jamaah yang terlanjur mendaftar ibadah haji ke tanah suci , H Samsul Hidayat, pimpinan KBIH Salina Wisata Sidoarjo tak mau menampakan diri.

Termasuk ketika didatangi kekantornya untuk melakukan konfirmasi atas persoalan yang dialami calon jamaah haji. Hal yang sama dialami pengacara Supardi SH.

Pengacara atas nama pasutri  Uvin dan Marathus Solikhah ini mengaku berkali-kali datang ke kantor KBIH Salina Wisata Jalan Jos Sudarso Sidoarjo untuk melakukan mediasi namun tidak pernah ditemui.

Karena dengan cara kekeluargaan  tidak membuahkan hasil,  akhirnya menempuh jalur . “ Kami telah melayangkan  2 surat somasi ke Direktur KBIH Salina Wisata Sidoarjo,” terang Supardi.

Surat somasi ini sebagai pijakan awal untuk bisa dilakukan mediasi dengan PT Salina Wisata, ternyata hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk dilakukan mediasi.” Somasi pertama masih diterima seorang staf Salina Wisata, begitu somasi kedua diluncurkan kantor,  Salina sudah kosong,” terangnya.

Karena tidak ada  pegawai yang ngantor, somasi ke dua akhirnya dikirim lewat pos. Dari surat somasi pada 24 Februai 2018 akhirnya dijawab H Samsul Hidayat.

Katanya    jika saat ini Uvin dan Marathus Sholikah belum mengajukan surat mengundurkan diri. “ Sudah saya sampaikan lewat WA  jika  bapak Uvin Sukmawanto  dan akan  diberangkatkan  tahun 2018 dengan visa Furoda,” kata Supardi mengutip pernyataan H Samsul Hidayat.

Karena tidak ada titik temu,  akhirnya membulatkan tekat untuk menempuh jalur hukum.  Apalagi  H Samsul Hidayat tak ada niatan untuk melakukan mediasi.

Endang salah satu pegawai KBIH Salina Wisata,menyatakan jika  belakangan ini pimpinanya jarang ke kantor dan untuk keperluan perusahaan dikendalikan lewat komunikasi.

Termasuk permintaan kembali uang calon jamaah haji plus pasutri Uvin Sukmawanto  yang  gagal berangkat ketanah suci tahun ini . “ Untuk ini secara detail saya tidak tahu pasti karena pembayaran langsung kepada pimpinan,” terang Endang.

Lebih lanjut    pegawai bagian umum dan perelengkapan KBIH Salina Wisata ini menyatakan  jika kasus Uvin pernah disampaikan  kepada pimpinan.   Dan esoknya,  Lanjut Endang dijawab via WA jika Uvin masih ingin berangkat lewat KBIH Salina Wisata. (gus/fan)

]]> https://memontum.com/gagal-berangkatkan-haji-tak-berani-tampakan-diri/feed 1 31070