Disampaikan Bupati Yuhronur, bahwa Pemkab Lamongan telah mengupayakan melalui koordinasi dengan Pemkab Bojonegoro, juga BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Selain itu, juga melakukan beberapa tindakan sesuai dengan kewenangan, seperti melakukan perapian pinggiran saluran.

“Sudah dikoordinasikan dan semoga ini segera ada solusi. Jadi, nanti dinormalisasi, dikeruk dan ini menunggu izin dari BBWS Bengawan Solo. Nanti kalau sudah memperoleh izin, baru bisa dikeruk, walau belum dibuatkan pintu di Sungai Semarmendem. Minimal, air yang di sini sudah tidak meluber ke sawah-sawah petani,” kata Bupati Yuhonur.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sesuai kewenangan yang dimiliki Pemkab Lamongan, pada kesempatan tersebut dilaksanakan perapian saluran Sambungrejo sepanjang 100 meter oleh Dinas Pekerjaan Umum SDA Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, untuk perkuatan saluran di Sambungrejo, pada tahun ini direncanakan akan dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan panjang kurang lebih 150 meter.

“Pokoknya, mari kita ikhtiarkan bersama-sama. Semoga kedepannya, tidak ada lagi gagal panen. Sehingga, panennya baik dan lancar semuanya,” tambahnya.

Sebelumnya dalam perjalanan menggunakan motor trail dari Babat ke Modo, Bupati Yuhronur juga telah meninjau pelaksanaan Gempur Saloka (Gerakan Bersih Lumpur Saluran dalam Kota) di Desa Bedahan Babat. Kegiatan rutinan ini, dimaksudkan untuk membersihkan dan mengecek sampah yang dibuang ke Kali Konang, dengan tujuan ketika nanti hujan deras, maka pompa tidak tersumbat dan terganggu tumpukan sampah. (zen/sit)

Pada bulan Januari lalu, komoditi utama masakan itu mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Yakni kisaran Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogramnya. Tim mulai bergerak menemui pedagang sayuran, Husna, ( 40 ) warga Wonoasih. “Ini lomboknya ndak banyak ya? Apa memang ndak kulakan? Dan itu lomboknya ada campuran ijo-ijonya?,” tanya Asisten Rini, panggilannya, pada penjual paruh baya itu.

Husna pun menjawab ia tak membeli lombok pada tengkulak dengan jumlah besar, karena takut membusuk jika terlalu lama tidak laku terjual. Husna juga menjawab tidak mencampur lombok-lomboknya dan menjual lombok itu dengan harga Rp 85 ribu per kilogram. “Sudah turun ini jadi Rp 85 ribu, kemarin malah Rp 90 ribu. Sedangkan lombok hijau itu saya jual Rp 45 ribu per kilogram. Dan saya ngambilnya di Wilayah Bantaran,” terang Husna.

Selanjutnya tim beralih ke lapak milik Yulia, warga Kelurahan Kebonsari Kulon yang nampak sedang memetik tangkai lombok dan memisahnya pada tempat yang berbeda. Lombok milik Yulia pun terlihat lebih segar dan besar. “Kami memenuhi permintaan depot atau restoran. Saya menjual lombok ijo dengan harga Rp 40 ribu per kilogram. Kami mengambil dari Situbondo sebanyak 20 kilogram per hari. Dan stok lombok saya habis setiap hari,” urainya.

Tim juga melihat pedagang telur, Agus yang bentuk telurnya kecil-kecil. Agus mengatakan, harga telur mengalami kenaikan dari biasanya Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 24 ribu per kilogram. “Stok berkurang diborong untuk distributor, makanya harganya naik. Adanya ya begini telurnya kecil-kecil. Saya ambil dari Tongas,” jawab pria berusia 43 tahun warga Mayangan itu.

Tiba di bidak H. Abdullah, nampak lombok merah besar kering dalam wadah besar itu menjadi perhatian tim satgas pangan. “Lombok besar kering ini harganya Rp 55 ribu per kilogram. 10 kilogram lombok merah basah hanya jadi 1 kilogram lombok kering,” jelasnya.

Tak hanya lombok dan telur yang menjadi sasaran tim gabungan. Komoditas kedelai pun jadi sorotan. Toko Dunia Krupuk milik Halim Sucahyadi, yang menjual kedelai dalam karung menjual kedelai ecer Rp 10 ribu, pembelian minimal 10 kilogram dijual seharga Rp 9.700 per kilogram. “Saya mengambil distributor dari Surabaya, dari gudang Margomulyo dan Romo Kalisari. Ambil 100 ton, habis 2 minggu. Ini kedelai impor semua dari Argentina, Brasil, Kanada, Amerika,” jawabnya.

Masih menurut Halim, kedelai lokal di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi. “Dulu ada di Dringu  banyak petani menanam kedelai seluas 1 hektar, namun panen tidak sampai 1 ton ya rugi. Mereka memilih menanam beras atau jagung yang lebih menguntungkan,” urainya.

Selain itu, Halim juga menjual kulit ari kedelai seharga Rp 6.500 per kilogram. “Kulit ari kedelai untuk campuran tempe atau pakan ternak burung,” sambungnya.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

Menindaklanjuti hasil sidak pasar, Kasatreskrim, AKP Heri Sugiono, menyimpulkan tidak adanya penimbunan pada komoditi cabai di wilayah kerjanya. Ia pun menganggap kenaikan harga cabai lantaran dipicu oleh terbatasnya stok, seperti stok dari Surabaya beralih tanaman.

Hal senada juga diungkap Kepala DKUPP Fitriawati terkait sidak pasar pada beberapa komoditi yang menjadi keluhan masyarakat. “Stok dari luar berkurang, produksi dari petani juga banyak yang gagal panen,” ungkapnya.

Fitriawati juga menjelaskan perbedaan harga di masing-masing penjual, yang menjual harga cabai rawit seharga Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram. “Ya yang saya lihat tadi, kualitas juga menentukan. Tadi yang bagus-bagus mahal sampai dijual Rp 100 ribu, selain itu juga harga dari distributor juga menentukan. Karena dari pantauan kami ada distributor dari Surabaya, Situbondo hingga yang terdekat wilayah kabupaten Probolinggo. Namun yang dari wilayah kabupaten cuma sedikit yang dikirim,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Heri Sulistio mengharapkan sidak pasar kali ini bisa mengetahui secara mendalam dari harga yang berbeda di setiap penjual komoditi pasar. “Nanti TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tentunya akan mengkaji dan mengambil langkah-langkah sehingga nanti kita bisa mengambil kebijakan yang bagus untuk Pemerintah Kota Probolinggo,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Rini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya TPID yang memang salah satu tugasnya adalah memantau indikator-indikator ekonomi yang ada. “Salah satunya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditi. Tentunya kami akan melibatkan kepolisian jika ada kecurangan terjadi seperti penimbunan. Tapi jika itu adalah rantai perdagangan, harga melambung tinggi, produsen terbatas, kami akan mengkomunikasikan dengan distributor daerah lain. Istilahnya kami juga berjejaring untuk mengirimkan barangnya ke Kota Probolinggo,” urainya. (geo/ed2)

Dengan kondisi seperti itu, terpaksa petani secara swadaya melakukan pengemboran, dan menfaatkan sumber mata air dari Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Namun dari berbagai upaya yang dilakukan para petani, untuk mencukupi kebutuhan mengairi sawah tidak maksimal. Akibatnya di beberapa lahan mengalami kekeringan bahkan terlihat tanahnya reta-retak, Selasa (04/08/2020) siang.

Kepala Desa Jemirahan, H. Khoiruth Tholab ditemui Memo X mengatakan saat ini sawah milik petani benar-benar membutuhkan pasokan air. “Kami selaku Pemerintah Desa Jemirahan, terus berupaya untuk mendapatkan air tetapi hasilnya tidak maksimal sesuai harapan para petani,” ucapnya.

Lebih lanjut Khoiruth Tholab mengatakan, menurut catatanya lahan sawah berada di belahan utara itu luasnya mencapai 14 hektar. Sedangkan lahan sawah berada di selatan kantor desa, luasnya mencapai 50 hektar.

Dengan luasan itu, ada 4 titik lokasi pengemboran, diantaranya 3 titik hasil dari swadaya masyarakat, 1 titik mengunakan anggaran APBDes, dan 1 titik pemanfaatan sumber dari Pamsimas.

Masing-masing titik, dengan menggunakan pipa paralon berukuran 6 Dim hasilnya tetap tidak maksimal. Padahal kedalaman pengeboran itu, mencapai 40 meter hingga 60 meter.

“Jika dibiarkan, lahan sawah itu mengalami kekeringan, selain itu tanaman padi lama-kelamaan akan mati dan gagal panen. Sementara pengeboran sumur per-titik, untuk medapatkan air biaya nya Rp 8 juta. Itu belum fasilitas lainnya . Saat ini petani membutuhkan dua unit diesel pompa air, namun biaya terlalu besar mana mungkin Pemdes Jemirahan dapat merealisasikan keluhan para petani,” ungkap Khoiruth Tholab.

Atas kebutuhan itu, Pemerintah Desa Jemirahan, berharap kepada instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan bantuan yang dibutuhkan para petani. Dengan kebutuhan itu petani akan terfasilitasi untuk mendapatkan pasokan air. Sehingga kedepan ketahanan pangan sesuai apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, tetap terjaga dan tercukupi.

“Kalau kekurangan air petani tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kerugian yang menunggu petani,” pungkas Khoiruth Tholab. (gus/syn)

Seperti dinyatakan Suroso Hadi. Petani yang satu ini mengalami patah semangat lantaran 3 kali gagal panen dan setiap mengalami puso harus merugi Rp 2 , 5 juta setiap ancer . ” Sudah tiga kali di lahan seluas kurang lebih 5 hektar ini mengalami puso,” katanya.

Dua kali berturut turut pada musim tanam yang lalu . Kemudian semua petani menyewakan kepada petani garbis, ternyata juga diserang tikus. “ Sekarang kami tanami padi ternyata puso lagi. Rasanya saya ingin menjual saja sawah ini seperti petani desa sebelah, untuk modal usaha,” tuturnya.

Kerugian bukan hanya pada modal itu saja, biaya obat hama tikus juga telah dikeluarkan sebesar Rp 500 ribu tiap ancer sawah saat ini, namun dengan biaya sebesar itu tak membuahkan hasil.Lebih menyedihkan lagi. tiga lokal lahan padi di Watesari yang mengalami puso waktu lalu, menjadikan stok beras keluarga habis sehingga harus beli di toko.

” Kalau hasil panen bagus seperti sebelumnya stok beras di rumah banyak. Kemarin gagal panen di tiga lahan berturut- turut, saya kehabisan beras sehingga harus beli di took. Gagal panen ini menjadikan saya seakan putus asa bertani ,” ungkapnya

Lebih lanjut Suroso menyatakan, padi yang mengalami puso saat ini bibitnya membeli dari pemerintah yang telah diuji cobakan. Tetapi kenyataan dihabiskan tikus di umur 50 hari t , petani menginginkan ganti. Tapi rupanya pemerintah hanya menjanjikan ganti bibitnya saja. Namun pahlawan pangan Desa Watesari tetap berharap mendapat ganti rugi sebesar biaya garap. ” Walaupun tidak sepenuhnya teman-teman petani mengharap mendapat ganti biaya garap,” harap Suroso. (par/yan)

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember, Jumantoro mengatakan, kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Seharusnya bulan Januari ini sudah turun hujan dan sawah tidak kekurangan air. Sehingga masa tanam padi bisa berjalan dengan baik.

“Intensitas hujan yang turun sampai saat ini masih sedikit. Kalau di Jember ini kan kebanyakan mengandalkan air hujan, karena sebagian lahan pertanian ada di daerah dataran tinggi,” ujarnya, Selasa (21/1/2020) siang.

Menurutnya, sedikitnya ada 70 persen lahan pertanian di Kabupaten Jember kekurangan air, terutama di wilayah yang notabene memang rawan kekeringan, karena tidak adanya sumber air untuk mengairi lahan. Akibatnya, para petani mengkhawatirkan keadaan tersebut.

“Ada sekitar 70 % kecamatan di Jember mengalami hal ini. Seperti Kecamatan Arjasa, Jelbuk dan beberapa wilayah lainnya. Sedangkan beberapa kecamatan di wilayah selatan masih ada sedikit air. Meski harus menggunakan pompa air. Dan ini tentu menambah biaya produksi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, jika kondisi seperti ini terus terjadi selama 2 minggu kedepan, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada berkurangnya produksi padi antara 20 hingga 40 %.

“Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan garapan lahan pesawahan, tapi akibat dampak cuaca yang tidak menentu, menyebakan sebagian besar lahan pertanian garapan petani ini mengering tidak bisa bercocok tanam,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember agar masyarakat diberikan bantuan air. Namun, debit air yang tersedia juga tidak begitu besar.

“Kami sudah memberitahu hal ini kepada dinas pertanian, tetapi masih belum ada solusinya, jadi kondisinya juga sama, debit airnya tidak begitu banyak. Untuk itu, pihaknya berharap ada solusi dari dinas terkait untuk para petani di Jember,” jelasnya.

Jumantono menambahkan, pihaknya juga berkordinasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk membagi air bagi seluruh lahan pertanian agar gagal tanam bisa diantisipasi. “Kami minta bantuan dropping air,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)

Selama ini, Desa Sumber Brantas terkenal dengan pertanian sayuran karena tanahnya yang subur. Eko Nurcahyo, salah seorang petani kentang dan wortel di Desa Sumber Brantas mengatakan jika tanamannya rusak parah akibat tersapu angin.

” Kemarin baru ditanam sekarang rusak semua kena angin. Kerugian akibat gagal panen berkisar ratusan juta. Bukan hanya punya saya, hampir semua petani,” papar dia, Rabu (23/10/2019).

Tak hanya tanaman yang mengalami gagal panen, rumah mereka juga rusak lantaran angin kencang.

“Atap rumah terbang tersapu angin, kami dievakuasi menuju kota gitu aja, nggak bawa barang, yang penting selamat,” imbuh dia.

Untuk itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berjanji akan membantu seluruh aspek yang diperlukan warga terdampak bencana. Seperti perbaikan rumah, dan bantuan untuk menunjang pertanian mereka.

” Saya sudah perintahkan Dinas Pertanian segera bergerak cepat ke lokasi dan bisa membantu para petani. Tujuannya agar pertanian di Desa Sumber Brantas bisa segera pulih kembali,” papar Dewanti.

BACA : Kekeringan Melanda Dusun Lemah Putih, Pasca Diterjang Angin Kencang

Senada Kadis Pertanian Kota Batu Sugeng Pramono berjanji untuk meninjau lokasi. Dari tinjauan nanti bisa disimpulkan bantuan apa saja yang cocok guna membantu para petani agar bisa melakukan aktivitas bertani mereka.

” Segera kita kroscek, nanti petugas dan tim penyuluh kami kerahkan. Apa saja yang dibutuhkan oleh petani nanti dinas akan berupaya mengakomodir. Makanya peninjaun di lokasi sangat perlu untuk memetakan keperluan mereka,” tutupnya. (bir/yan)

” Banyak petani yang tidak bisa menjual hasil panen kangkung atau jagung mereka, akibat biji dan daunnya di makan oleh tikus, petani jadi merugi semua,” ujar Anto, petani jagung asal dusun Mojosari.

Anto mengatakan, sebagian lahan sawah petani yang di tanami jagung sekitar 80 persen mengalami kerusakan, sisanya hanya berapa persen yang bisa di bawa pulang, kalau untuk tanaman kangkung terpaksa di buat makanan ternak.

” Harga kangkung saat ini perkilonya mencapai harga Rp 20.000, sedangkan untuk jagung per kg mencapai Rp 5.000,harga segitu sudah sangat bagus sekali buat para petani,” katanya.

Dia menjelaskan, satu hektar tanaman kangkung kalau normal tidak di serang hama tikus, petani bisa meraup untung sekitar Rp 28 juta, itupun sudah ada tengkulak yang mengambil, petani tidak usah menjual ke mana-mana.

” Untuk tanaman kangkung tidak perlu membutuhkan pasokan air yang terlalu banyak secukupnya saja, beda dengan tanaman jagung yang harus rutin mengaliri air dan memberi pupuk,” tuturnya.

Dia berharap, ada bantuan atau tindakan dari dinas terkait untuk bisa mengatasi musibah hama tikus yang saat ini jadi momok para petani waktu musim kemarau, khususnya di wilayah Desa Lopang dan sekitarnya.

” Semoga ada kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa mengatasi musibah hama tikus yang sangat merugikan dan sengsarakan para petani jagung dan kangkung tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikutura dan Perkebunan kabupaten Lamongan, Johan Budiman, hingga saat ini belum ada tindakan atau tanggapan berkaitan dengan gagal panen para petani jagung dan kangkung di wilayah Kembangbahu dan sekitarnya. (son/sgg/yan)

Memontum Malang – Sebanyak 1300 KK di dua desa bertetangga yaitu Sitiarjo dan Kedung Banteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang dinyatakan kekurangan air.

Kepala Desa Sitiarjo, Mamik Misniwati menjelaskan, kekurangan air itu terjadi di RT 32, 30, 35 dan RT57 Dusun Krajan Kulon dengan jumlah sekitar 100 KK.

Mamik Misniwati Kades Sitiarjo. (sur)

“Kondisi saat ini memang belum begitu parah, selain masih ada tandon air yang masih berfungsi, juga beberapa sumur, toh debit mata airnya sudah mulai mengecil.Tetapi, jika satu bulan ke depan ternyata belum turun hujan, warga sangat kesulitan mendapatkan air, ” terang Mamik Rabu (31/7/2019) siang.

Tambah Mamik, selain kekurangan air bersih yang dirasakan oleh warga saat ini yakni keringnya areal persawahan
dengan luas keseluruhan 310 hektar yang saat mulai dirasakan oleh petani. Hal itu terjadi, akibat mengecilkan debit air dari sungai Mbambang.

“Sungai itu handalan warga Krajan Kulon untuk mengairi sawah. Kami berharap, dalam kondisi seperti ini, warga disana tidak gagal panen meski dengan pendapatan kurang maksimal,” terang Mamik berharap.

Suwarno Kades Kedung Banteng. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Di tempat yang sama, Dwi Pudjo Sekretaris Desa Sitiarjo juga menjelaskan, luas areal persawahan di desa berpenduduk sekitar 7000 jiwa ini hingga mencapai 310 hektar.Rincinya, di Dusun Krajan Kulon seluas 150 hektar dan 160 hektar untuk Krajan Wetan.

Terang Dwi Pudjo, tetapi untuk di Krajan Wetan, debit disitu masih mencukupi. Itu dengan adanya beberapa titik sumur bor yang dibangun atas swadaya masyarakat sepuluh tahun lalu.

“Dengan menggunakan pompa mesin,air dari sumur bor itu dialirkan kesawah.Tetapi dalam kondisi kemarau seperti sekarang, ya kurang maksimal, ” ulas Dwi.

Guna mengatasi kekeringan tahun berikutnya, Pemerintah Desa Sitiarjo sudah bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur,untuk perbaikan bendungan air di Kedungmas.

“Kami berharap,bendungan peninggalan zaman Belanda itu segera dibangun. Karena dengan dibangunnya bendungan ini, saluran irigasi areal persawahan Desa Sitiarjo seluruhnya bisa terpenuhi,” pungkas Dwi berharap.

Sementara itu, Nuli (54)warga RT12/RW03 memaparkan, untuk mengairi sawahnya,ia harus mengalirkan air dari sungai dengan menggunakan mesin diesel. Karena kalau tidak, tanaman padi disitu jadi kering, karena debit air di areal persawahan itu sudah sangat kecil.

“Di sini juga ada sumur bor milik kelompok tani, ada juga sebagian milik pribadi.Tetapi masih tidak mencukupi. Semoga petani disini tidak gagal panen, walaupun sekedar balik modal,” ujarnya.

Selain ancaman kekeringan di Sitiarjo,1200 KK warga Desa Kedung Banteng juga mengeluh karena kekurangan air bersih.

“Kekurangan air saat ini dirasakan oleh 1200 KK warga 8 RT,mulai dari RT10,11,18,15,31,37,31,30 dan 18.Dan itu terjadi hampir setiap tahun,” terang Suwarno Kepala Desa Kedung Banteng Rabu (31/7/2019) siang.

Dikatakan,untuk mencukupi kebutuhan air setiap hari, warga di desa berpenduduk sekitar 8000 jiwa ini harus membeli persatu tabdon berkapasitas 1000 liter dengan harga Rp 40 ribu. Jumlah itu hanya mampu mencukupi kebutuhan antara 4-5 hari.

Untuk mengatasi kekurangan air disitu,Kades akan segera bersurat ke kantor BPBD Kabupaten Malang dan dinas terkait.

Sebelumnya, Suwarno juga sudah
berupaya mencari lokasi untuk pembangunan embung yang kedepan bisa menampung air untuk persiapan musim kemarau.Namun sampai hari ini, titik lokasi embung yang diharapkan itu tak juga ditemukan.

”Kami sudah melakukan survei di sejumlah lokasi, tetapi belum juga ditemukan, ” pungkas Suwarno. (sur/oso)

Kepala Desa Kepatihan Sutrisno Utomo, SH di ruang kerjanya mengatakan pasca kekeringan sejak tiga bulan lalu lahan sawah tidak ada aliran air, petani dipastikan mengalami gagal panen. Sedangkan kerugiannya, diperkirakan mencapai ratusan juta. Sebab masa panen padi per-hektare, rata-rata menghasilkan mencapai 6 ton gabah, ucapnya

Diakui Sutrisno utomo, saat ini dicanangkan program ketahanan pangan atau swasembada pangan oleh pemerintah pusat. Melihat kondisi dilapangan, rasanya petani merasa kesulitan. ” Memang juru pengairan mendatangi kantor balai desa, memberikan jadwal pendistribusian air. Tetapi kenyataanya sampai sekarang, tidak ada realisasinya.” katanya

Agar tidak menanggung kerugian lebih besar, terpaksa lahan tersebut ditanami dengan tanaman sayur mayur, seperti halnya sawi, kangkung, kacang ijo dan sebagainya.

” Petani berusaha mendapatkan air, dengan menggunakan mesin pompa. Namun membutuhkan operasional bahan bakar, dan menelan biaya sebesar Rp. 200 ribu pe-hari. Itupun airnya tidak maksimal, sesuai kebutuhan para petani, “jelas Sutrisno Utomo

Pihakya berharap instansi Dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo, ada penanganan serius, dan melakukan pembinaan, sosialisasi. Agar petani kedepannya tidak lagi kesulitan mendapatkan pasokan air, dan kembali beraktifitas seperti biasanya,

Terpisah Kasi Kesra M. Zaelani menjelaskan biaya yang dikeluarkan petani itu tidak sedikit, dari awal penggarapan, membajak sampai menanam padi. Dan kini kondisi baru tanam, air yang di butuhkan tidak ada. Berbagai macam dilakukan petani, mensiasati untuk mendapatkan air. Tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan, dan tanaman tidak bisa tumbuh. ” Saat ini petani, gagal panen,” keluhnya (gus/yan)