Kapolsek Masalembu, AKP Mohammad Budi Santoso, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan melakukan upaya penyelesaian terhadap masalah dugaan pemotongan gaji Pantarlih oleh PPS Sukajeruk. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Polsek Masalembu beberapa waktu lalu, hanya sebatas mediasi.

Mediasi yang dilakukan itu, imbuhnya, atas permintaan dan permohonan dari PPS Sukajeruk, yang awalnya hendak berkonsultasi perihal pencemaran nama baik. Dalam mediasi tersebut, hadir anggota PPS Sukajeruk yaitu Yushy Anggraini dan Jailani. Dua orang Pantarlih yang gajinya diduga dipotong PPS, yaitu Ana Triyuli TPS 3 dan Musahra TPS 24, juga hadir dengan turut disaksikan oleh PPK Kecamatan Masalembu.

“Ranah saya waktu itu, bukan menyelesaikan dugaan pemotongan gaji Pantarlih di PPS Sukajeruk,” ujarnya saat dihubungi via telpon, Kamis (25/05/2023) tadi.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Ditambahkan Kapolsek, bahwa persoalan dugaan pemotongan gaji Pantarlih oleh PPS Sukajeruk, tersebut belum selesai di Polsek Masalembu. Karena, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang memiliki kewenangan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Masalembu.

“Belum selesai, kalau mau menindaklanjuti maka Panwas dan PPK ya monggo. Sebab, di situ tidak jadi untuk pelaporan pencemaran nama baik,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya Ketua PPS Desa Sukajeruk, Jailani, pada Rabu (205/2023) malam sekitar pukul 22.48, mengatakan dengan singkat jika persoalan tersebut sudah selesai di Polsek Masalembu. “Semua sudah kelar di Polsek, itu komentar saya,” ujarnya singkat.

Jailani sendiri, sebelumnya juga menolak memberikan keterangan perihal dugaan pemotongan gaji oleh PPS Sukajeruk terhadap ke dua orang petugas pantarlih. (dan/sit)

Bahkan parahnya lagi, pemotongan itu diduga sangat fantastis. Sehingga, mengakibatkan Pantarlih di desa itu sangat kecewa.

Dikatakan perempuan ini, seharusnya Pantarlih menerima uang gaji sebesar Rp 1 juta. Namun, terjadi pemotongan dengan besaran antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.

Menurut perempuan yang bertugas di TPS 3 ini, pada saat pencairan gaji, dirinya diminta untuk menyetorkan gajinya ke seorang anggota PPS. “Saat menerima gaji, saya diminta untuk menyerahkan gaji saya seikhlasnya dengan nominal Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu,” terangnya saat dihubungi via telepon, Selasa (23/05/2023) kemarin.

Peristiwa itu, imbuhnya, berlangsung setelah dirinya difoto. Kemudian, diminta untuk memberikan sebagian gaji seikhlasnya dengan nominal yang disebutkan tadi. Sedangkan, pihak PPS beralasan kepadanya bahwa Pantarlih hanya bekerja satu bulan. Untuk itu, dirinya diminta memberikan gaji yang diterima seikhlasnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Ana-sapaan akrabnya menambahkan, padahal dirinya sudah bekerja sesuai kontrak selama dua bulan kerja dengan honor Rp 2 juta. “Diminta seikhlasnya tapi sudah ditentukan oleh PPS itu. Jadi, bukan seikhlasnya. Saya akhirnya hanya menerima gaji sebesar Rp 1,5 juta,” ceritanya.

Ana Triyuli juga merasa heran, dengan pemotongan gajinya setelah bekerja dengan serius dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai Pantarlih dengan baik. Mengagetkannya lagi, ternyata berdasarkan info yang diterima dari teman Pantarlih lain, ternyata nasib sama juga banyak yang dialami PPS. Akan tetapi, mereka takut untuk bersuara.

“Banyak yang dipotong, tapi tidak ada yang berani bicara. Kita sudah keluar uang dari duit pribadi saat mendaftar dan laporan, tapi gaji masih dipotong,” sesalnya.

Ana pun memastikan, bahwa jika nantinya ada pernyataan PPS yang membantah adanya pemotongan gaji Pantarlih, maka dirinya siap membuktikan.

Sementara itu, Bendahara PPS, Yushy Anggraini, saat dilakukan konfirmasi lewat via telepon, dirinya enggan berkomentar, Rabu (24/05/2023) tadi. Telepon yang awalnya diterima atau diangkat, namun langsung dimatikan.

Tidak hanya itu, Ketua PPS, Jailani, saat dihubungi lewat via telepon, pun sama tidak di angkat. Awak media sudah melakukan panggilan berkali-kali, namun juga tidak diangkat. (dan/sit)

Dalam aksinya itu, massa ditemui Inspektur Inspektorat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) serta Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Salah satu pengunjuk rasa, Ghani, menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya dilakukan suplier. Tetapi juga karyawan BIP. Perusahaan ini, mempunyai 433 karyawan dan yang habis masa kontraknya ada 96 karyawan serta sisanya masih aktif. “Kami minta bantuan Pemkab, agar memfasilitasi masalah yang kami hadapi. Bahwa, perusahaan ini mempunyai tunggakan dan para karyawan sudah lama tidak menerima gaji,” kata Ghani.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Ditempat yang sama, supllier kayu sengon dari Lumajang, Rudiyanto, mengatakan BIP mempunyai tunggakan Rp 560 juta. Total tunggakan itu, pernah diangsur sebesar Rp 15 juta. Karenanya, aksi ini juga melibatkan suplier dari kota lain.

“Ada lima suplier yang ikut demo hari ini. Saya, Agus Satosa, Buarin, Rudi Andiya, dan Irwan. Mereka dari beberapa daerah, antara lain dari Lumajang, Banyuwangi, Blitar dan Jember,” kata Rudiyanto.

Yang menarik, dari informasi yang berkembang, bahwa mantan Bupati Bondowoso, HAmin Said Husni (ASH), juga menjadi korban perusahaan berplat merah. Dari milyaran tunggakannya, Rp 105 juta diantaranya milik ASH. (zen/sit)

“Mekanismenya sudah ada dan acuannya dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberitan THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 itu,” ucap Wawali Bung Edi, Jumat (22/04/2022) tadi.

Dikatakan Bung Edi, bahwa untuk ASN sudah ada mekanismenya dan sedang berproses. Target pembagian THR untuk para ASN ini yakni sebelum dilakukan cuti bersama (29/04/2022) mendatang.

“Ini masih ada waktu untuk memberi THR pada ASN. Targetnya terakhir nanti 28 April, karena keesokannya (29/04/2022) sudah cuti,” lanjutnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Ditanya terkait jumlah anggarannya, Wawali enggan merinci lebih jelas. Begitupun dengan sanksi, keterlambatan pemberian THR. “Kalau tanya anggaran, ke Sekda saja. Karena itu berkaitan dengan angka,” imbuhnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini, yaitu THR bagi para buruh dari perusahaan swasta di Kota Malang. Dirinya berharap agar para pengusaha di Kota Malang, bisa segera mencairkan hak yang seharusnya diterima oleh pegawainya.

“Saya harapkan, para pengusaha di Kota Malang, yang juga mempunyai kewajiban memberikan THR ini, bisa segera mencairkan. Saya yakin, para pengusaha itu juga mempunyai respon yang bagus pada karyawannya ya,” terang Bung Edi. (cw2/sit)

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL), Wiweko, menjelaskan donasi ini dilakukan setelah jajaran kepala desa dan perangkat di 19 desa menggelar rapat. Semuanya, pun antusias dan menyetujui untuk berpartisipasi.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

“Jadi semua kades dan perangkat rela gajinya dipotong untuk diberikan kepada masyarakat sebagai wujud rasa kepedulian serta membantu dimasa sulit pandemi Covid-19,” jelasnya, Rabu (15/09).

Ada sekitar 700 orang yang menerima bantuan dengan asumsi untuk 19 desa yang masing-masing desa ada 34 orang. “Untuk kriteria, kita mengutamakan masyarakat pra sejahtera yang belum mendapat bantuan sosial baik dari desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat,” paparnya.

Menurut Kades Oro-oro Ombo ini, meski pemerintah pusat maupun daerah sudah memperhatikan dan khususnya Kota Batu, namun langkah lanjutan tetap diberikan. Karena, saat pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan tentunya membutuhkan uluran tangan.

“Setidaknya kita juga ingin berbuat, paling tidak mempunyai niat berbagi. Untuk sistem penyalurannya, kita awali dari Desa Tlekung, berlanjut ke desa lain. Kita dahulukan di Kecamatan Junrejo dan Batu, baru nanti berlanjut di Kecamatan Bumiaji,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua APEL, Andi Faisal Hasan, berharap pemberian tidak seberapa tersebut bisa bermanfaat bagi penerima. “Jangan lihat isinya yang penting manfaatnya. Ini merupakan wujud kepedulian kepala desa dan perangkat kepada masyarakat,” tegas Kepala Desa Junrejo ini.

Salah satu penerima, Kayin (80), warga Desa Tlekung, sangat senang dan bersyukur mendapat bantuan. Pria yang hadir dengan diantar cucunya ini merasa sangat terbantu apalagi dengan kondisinya yang sudah sepuh dan tidak lagi mampu beraktifitas secara ekonomi. “Bersyukur ada perangkat Desa yang mengundang untuk hadir di balai desa guna menerima bantuan, ini sangat bermanfaat sekali sebab saya sudah tidak bisa bekerja lagi dan hidup bergantung pada anak-anak,” tuturnya. (bir/sit)

 “Saat saya membagikan masker, ada masyarakat mengadu kepada kami, kapan Covid 19 ini berakhir, ada yang kesulitan mendapatkan penghasilan. Saya tergerak hati membantu sesama dengan memberikan sembako melalui gaji yang kami sisihkan untuk membantu mereka,” katanya, Senin (15/03).

Baca Juga : Bappeda Kota Probolinggo Gelar Musrenbang Tematik Bagi IKM

Politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini menjelaskan, aksi yang dia lakukan bukan karena siapa. Tetapi tergerak secara pribadi, ada rasa kebersamaan. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Melihat keadaan masyarakat saat ini, selain pandemi Covid-19 juga musibah yang telah menimpa warga yang ada di Kedunggaleng akibat dampak banjir waktu lalu sekalian silahturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar. Selain itu kami juga melakukan survey lokasi pembangunan Musholla Nuruzzaman di Jrebeng Kidul.

“Ini rutinitas kami dalam berbagi dan pembagian bahan pokok ini diatur bagi warga yang mendapatkan 5 kilogram beras. Intinya, bantuan ini untuk warga yang benar-benar membutuhkan atau kesulitan utamanya di tengah wabah corona,” jelas Mujib yang juga Ketua DPC PKB Kota Probolinggo. (geo/ed2)

Diduga selain Bunga, masih ada korban lain yang menjadi sasaran aksi bejad pelaku selama menjadi guru ngaji. Bahkan, dari informasi yang diperoleh, diduga ada enam korban. Terhadap perkara ini, kini ditangani UPPA Polres Lumajang.

Kanit UPPA Polres Lumajang, Ipda Irdani Isma, kepada wartawan mengatakan bahwa korban pencabulan berusia sekitar 12-14 tahun. “Terhadap tersangka sudah diamankan,” ungkapnya, Jumat (12/03) tadi.

Dijelaskan, pelaku melakukan perbuatan pencabulan selama dua kali. Aksi terakhir, pada Januari 2021.

“Tersangka melakukan aksi cabul dirumahnya di Desa Tawonsongo,” tambahnya.

Baca Juga : Pembobol Toko Randuagung Terekam CCTV, Eh…Tetangga Sendiri

Aksi itu, dilakukan ketika istrinya sedang berada di belakang rumah. Alasan tersangka melakukan cabul, karena tidak kuat dengan nafsu bejadnya.

“Terbongkarnya kasus ini, setelah ibunya memergoki anaknya membuka gambar dewasa via HP. Dari situlah, kemudian korban menceritakan ke orang tuanya dan akhirnya membuat orang tua korban mengadukan kejadian. Diduga, korban lebih dari satu dan ini masih kita kembangkan,” paparnya. (adi/sit)

Faisol Reza menyebutkan, pemotongan gaji ini sekaligus menjadi bagian dari perhatian dan keprihatinan mendalam baginya. Sebab, Faisol Reza sendiri berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) II Pasuruan – Probolinggo.

“Ini respon cepat atau sangat tanggap dengan bencana yang ada di daerah. Sehingga, kita memberikan bantuan kepada para korban bencana alam di Kecamatan Gempol,” jelas Faisol Reza, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (16/02).

Menurut Faisol Reza, pihaknya memang sengaja memanfaatkan para kader PKB di Kabupaten Pasuruan untuk mendistribusikan sembako tersebut pada korban banjir. Sehingga, bantuan tersebut agar tepat sasaran.

“Kita melibatkan langsung Kader PKB yang ada di Kabupaten Pasuruan mulai dari ranting, PAC dan DPC serta Legislatif di Pasuruan,” paparnya.

Baca Juga : Bangunan Dua Lantai PT Kertas Leces Terbakar, Diduga Akibat Konsleting Listrik

Bantuan itu, masih kata Ketua Komisi VI DPR RI ini, agar meringankan beban masyarakat di tengah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini.

“Semoga bantuan ini, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Pasuruan,” tegas Reza menambahkan

Ketua DPP PKB ini juga mengungkapkan, kalau ditengah banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, Faisol Reza meminta pada pemerintah harus melakukan deteksi dini. “Supaya tidak banyak korban jiwa dan Pemerintah harus melakukan deteksi dini,” harapnya. (geo/ed2)

Kepala Dinas Kominfo Kota Batu Siswanto membenarkan jika PLH SC belum menerima gaji selama hampir tiga bulan. Saat ini pihaknya masih memproses dalam beberapa hari ini. Saat ditanya sejauh mana dan apa kendalanya dirinya enggan menjawab.

“Masih proses belum ada pencairan, ” singkat Siswanto saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).

Beredar kabar jika anggaran untuk membayar gaji para PHL sudah lama dicairkan, Siswanto enggan menjawab.

Terpisah, salah satu PHL SC yang mewanti-wanti namanya disebutkan karena takut dipecat mengaku hampir tiga bulan kurang dua hari seluruh PHL yang berjumlah 78 belum menerima gaji. Beberapa waktu lalu dirinya bersama rekannya juga sudah menandatangani kontrak kerja dengan Diskominfo, tetapi sampai saat ini belum diberi gaji.

“Hampir tiga bulan kami tidak gajian, kami bingung harus bagaimana, ” keluhnya kepada Memo X.

Bahkan saat ini demi mencukupi kebutuhan banyak PHL yang tidak bekerja dan memilih bekerja serabutan ditempat lain.