Walaupun tergolong Gakin (Keluarga Miskin), dia tidak tercaver dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasiona). Dari program Pemkab-pun, Heriyanto tidak mempunyai Kartu yang bisa digunakan untuk berobat gratis.

Lucunya, menurut Sri Ningsih, tokoh masyarakat Desa setempat, di Basis Data Terpadu (BDT) Pemerintah Desa Kembang, Heriyanto termasuk salah satu warga penerima PBI JKN.

“Ayah dan Ibu Heriyanto tercover dalam PBI JKN, sedangkan Heriyanto tidak tercover. Padahal masih dalam satu keluarga, bagaimana ini bisa terjadi,” keluh Sri Ningsih, Selasa (12/8/2020).

Bahkan, heran Sri, antara Heriyanto, ibu dan bapaknya tercatat dalam 1 KK (Kartu Keluarga). Ayah dan Ibunya mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat), sementara anaknya tidak dapat.

Ditambahkan, sedangkan RSD dr. H. Koesnadi, mendeadline dalam waktu 3 x 24 jam, KIS harus sudah didapat. Kalau tidak dapat KIS, maka biaya pengobatan hernia Heriyanto harus membayar sendiri. Heriyanto didaftarkan sebagai pasien BPJS KIS. Kalau tidak berhasil mendapatkan KIS, maka secara otomatis berubah menjadi pasien umum.

Sri mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan KIS. Walaupun dia pesimis, dalam waktu 3 hari bisa mendapatkan KIS tersebut.

“Semoga upaya kami berhasil. Kalu tidak berhasil, kasihan Heriyanto yang tergolong Gakin. Untuk makan saja susah, apalagi membayar biaya pengobatan,” kata Ketua RT perempuan ini. (sam/mzm)

“Kali ini bakti sosial yang dilakukan oleh Pramuka adalah pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Jadi yang menjadi sasaran adalah Gakin (Keluarga Miskin),” kata Irwan, sapaannya.

Politisi PDIP ini berharap, pembangunan RTLH ini bermanfaat bagi Warga Bondowoso. Agar kehidupannya lebih sejahtera, mereka kami bangunkan rumah yang layak huni. Masih banyak, lanjutnya, warga Bondowoso menempati rumah yang tidak layak dihuni. Kadang kumpul dengan hewan ternaknya. Itu sangat tidak baik bagi kesehatan.

“Saya minta Kwarcab Pramuka terus berinovasi membantu pemerintah dalam mengentaskan kemisikinan. Disamping RTLH, warga juga membutuhkan sandang dan pangan. Pramuka tersebar dimana-mana. Dari desa hingga kota. Mulai dari SD hingga SMP. Jumlahnya cukup banyak. Ini kalau digerakkan semua, bisa membantu pemerintah untuk menggapai visi dan misi ‘Melesat’,” kata Irwan.

Pramuka, merupakan organisasi yang anggotanya masif. Lembaga ini merupakan instrumen pembelajaran bagi murid-murid agar peka terhadap kondisi sosial masyarakat Bondowoso.

“Saya yakin, kalau murid-murid aktif di Pramuka, akan mempunyai kepekaan sosial dalam kehidupannya. Dan itulah sebetulnya konsep hidup yang kita bangun,” terangnya. (sam/mzm)

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa saat berkunjung ke kantor Kecamatan Sukun, Kota Malang untuk melihat pencairan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menegaskan, tahun 2018 jumlah penerima PKH menjadi 10 juta gakin.

“Pak Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk menambah jumlah bantuan PKH. Awalnya hanya 6 juta gakin. Tahun depan menjadi 10 juta gakin. Mohon Pak Bupati dan Wali Kota ikut memantau dan mengevaluasi pencairan PKH dan BPNT,” tegas dia.

Menurut Khofifah, jumlah gakin di Kota Malang memang mengalami kenaikan tahun depan. Tetapi hal itu bukan berarti jumlah gakin di Kota Malang terus naik. Hal itu disebabkan karena perintah Presiden RI untuk menambah jumlah penerima bantuan PKH.

Kata Khofifah yang penting saat ini Lurah dan Kades harus aktif melakukan pengawasan dan pengamatan warganya yang menerima bantuan PKH dan BPNT.

Misalkan saat ini ada penerima bantuan PKH dan BPNT sudah bisa mandiri. Maka Kades dan Lurah segera membuat surat pemberitahuan kepada Mensos. Suratnya harus diketahui Bupati/Walikota, Gubernur Jatim.

“Lurah dan Kades bisa langsung mengusulkan nama baru untuk mengganti penerima PKH yang lama. Insya Allah awal Februari tahun 2018 bantuan PKH dan BPNT tahap I cair,” ungkap dia.