Dalam sambutannya, Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH menegaskan, anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Apabila ingin berpolitik, silahkan segera ajukan pengunduran diri atau pensiun dini, bila masa kerja sudah memenuhi ketentuan dan selanjutnya akan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian,” terang Kapolres.

Hadir dalam Rakor, seluruh Kapolsek dan jajaran, Penyidik Sat Reskrim, Kompol Taufik, mewakili Kasubdit Kamneg Dir Reskrimum Polda Jatim, Indri perwakilan Kajari Mojokerto, Ketua Bawaslu Mojokerto, Aris Fahrudin beserta anggota dan Ayuhanafiq, Ketua KPU Mojokerto.

Beberapa hal yang dibahas dalam sosialisasi ini, adalah dasar hukum Polri dalam menegakkan hukum kecurangan pidana di Pilkada, permasalahan yang dihadapi petugas Gakkumdu dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahannya. Mekanisme pelaporan hingga proses penyidikan, tahapan serta kerawanan Pilkada. (ar/yan)

Dengan menggelar operasi secara rutin yang dipimpin perwira jajaran Satlantas Polres Malang Kota termasuk Kasat Lantas AKP Ady Nugroho SH SIK, Selasa (17/10/2017).

Dalam kegiatan tersebut Polantas Polres Malang Kota juga menindak tegas salah satu anggota yang kedapatan melintas di atas jembatan Fly Over Kota. Bersama puluhan masyarakat pengendara R2 (Roda2) lainnya.

Kepada Memo X Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Ady Nugroho SH SIK menjelaskan, “Tujuan dari penegakan hukum bidang lalu lintas, selama ini masih belum memberi efek pada pencegahan terjadinya kecelakaan maupun kemacetan dan masalah sosial lainnya.”

“Serta belum memberikan perlindungan pengayoman, dan membangun kesadaran tertib berlalulintas. Karena itu kami selalu rutin menggelar kegiatan razia di beberapa titik yang sering terjadinya laka lantas maupun tingkat pelanggaran yang tinggi,” ujarnya.

AKP Ady juga mengatakan,” Seperti di kawasan Kampus maupun di area jembatan Fly Over A Yani dan Kota Lama yang mana tingkat pelanggarannya lumayan tinggi. Dalam gakum kami tidak tebang pilih anggota pun (Polri–red) kami tindak tegas kalau terbukti melakukan pelanggaran dan kami serahkan ke unit Paminal.”

“Untuk proses penilangan kami memberlakukan sistim e’-tilang masyarakat pelanggar tinggal membayar denda tilang sesuai dengan Bank yang ditunjuk. Aplikasi ini memungkinkan pelanggar lalu lintas dapat langsung membayar denda tilang lewat ATM, internet banking, atau datang langsung ke bank.”

“Nantinya, server e-tilang akan terhubung dengan server SIM online dan e-Samsat. Jika pelanggar belum membayar denda, pelanggar tidak bisa memperpanjang SIM/STNK. Proses ini untuk menghindari transaksi gelap,” ujarnya sambil tersenyum. (fik/yan)