Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, menyampaikan bahwa selain sampah rumah tangga, saat ini terdapat pula sampah dari dapur MBG yang terus bertambah. Apalagi, jumlah titik pelaksanaan program tersebut saat ini terus bertambah.

“Dengan bertambahnya program MBG tentu menambah volume sampah. Karena itu kami sedang menyiapkan pola penanganannya supaya tidak menambah beban DLH,” ujar Raymond, Sabtu (02/04/2026) tadi.

Menurutnya, dalam pengelolaan sampah MBG ini bisa dengan mendorong keterlibatan transporter atau pengelola sampah swasta. Dengan menangani sampah sejak dari sumbernya. “Ke depan kami arahkan kerja sama dengan transporter swasta. Jadi sampah dari MBG bisa langsung diambil pengelola swasta sehingga tidak semuanya masuk ke sistem sampah kota,” katanya.

Baca juga :

Untuk saat ini DLH Kota Malang masih melakukan pendataan terkait volume sampah yang dihasilkan program MBG. Pasalnya, jumlah lokasi MBG di Kota Malang terus bertambah.

“Secara tonase belum bisa kami hitung karena jumlah MBG masih berkembang. Saat ini kurang lebih ada sekitar 50 lokasi MBG,” tuturnya.

Dalam hal ini, menurutnya DLH Kota Malang berencana menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi khusus bagi pengelola MBG guna memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih tertata.

Terlebih, berbagai inovasi pengelolaan sampah terus disiapkan, termasuk rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), fasilitas pengolahan LSDP, serta inovasi pengurangan sampah lainnya. Langkah tersebut sejalan dengan target nasional menuju konsep zero waste sebagaimana arahan pemerintah pusat.

“Dengan berbagai inovasi ini, harapannya pengelolaan sampah Kota Malang bisa menuju zero waste,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Bupati Muhammad Al Barra mengatakan bahwa Pemkab Mojokerto saat ini tengah mengusahakan hak pengelolaan atas tanah terlantar yang tersimpan pada Badan Bank Tanah, sebagai tanah negara. Penandatanganan dengan Bank Tanah, bertujuan supaya status kepemilikan dan penggunaan tanah terlantar yang dimaksud, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

“Tujuan kesepakatan bersama ini, adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan komprehensif dalam bidang pertanahan, serta mengatur kewenangan para pihak guna mewujudkan kepastian hukum penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah negara,” jelas Bupati Mojokerto, saat kegiatan di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

Gus Bupati-sapaan Bupati Mojokerto juga mengatakan, bahwa tanah terlantar yang rencananya akan dikelola oleh Pemkab Mojokerto, adalah dua bidang tanah di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar. Tentunya, seperti yang dijelaskan di awal, tujuan pengelolaan tanah terlantar adalah demi mengoptimalkan pembangunan daerah, khususnya pada hal pelayanan masyarakat.

Baca juga :

“Besar harapan kami, hal ini dapat diberikan hak pengelolaan tanah atas tanah terlantar yang tersimpan di Bank Tanah yang berlokasi di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar, pengelolaan tanah dimaksud untuk pelayanan publik dan pengembangan wilayah,” urainya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, turut berharap agar sinergitas yang telah dijalin antara Pemkab Mojokerto dan Badan Bank Tanah ini bisa berjalan dengan baik. Dirinya juga mengatakan pandangannya, agar sinergitas yang disepakati oleh kedua pihak bisa benar-benar memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat Bumi Majapahit.

“Saya berharap, kerja sama ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat sehingga mampu menghasilkan pengelolaan tanah yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Mojokerto,” kata Hakiki Sudrajat.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan antara Pemkab Mojokerto dan Bank Tanah, membuahkan sembilan komitmen kerja sama. Secara ringkas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kesepakatan ini mencakup inventarisasi, perencanaan dan optimalisasi potensi tanah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Hal ini, untuk menjamin pengamanan aset negara, yang difokuskan pada penyusunan rencana pengelolaan bagi kepentingan umum, pembangunan ekonomi, serta reforma agraria melalui koordinasi teknis dan peningkatan kapasitas SDM. (kom/puj/gie)

Kerja sama ini, menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kerja sama internasional, mendorong investasi strategis, serta mengakselerasi inovasi teknologi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malang. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, CEO dan Founder Navara Global Indonesia, Rubi Subiyanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang hingga Kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi besar di berbagai sektor. Mulai dari sumber daya alam, pariwisata, hingga potensi generasi muda. Namun, potensi itu membutuhkan kolaborasi yang kuat agar dapat berkembang secara optimal.

“Potensi tanpa kolaborasi, ibarat benih unggul yang tidak pernah disiram. Oleh karena itu, kemitraan dengan Navara Global Indonesia merupakan langkah nyata dalam membuka akses yang lebih luas, baik dalam pengembangan pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, hingga fasilitasi kerja sama dengan mitra luar negeri,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa ruang lingkup kerja sama ini bersifat komprehensif. Yaitu, mencakup penyusunan program bersama, pengembangan inovasi teknologi, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti pengembangan konsep waste to energy.

Baca juga :

Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan sebuah orkestrasi besar pembangunan daerah yang melibatkan berbagai sektor untuk menciptakan harmoni kemajuan yang berkelanjutan. “Saya mengapresiasi bahwa kesepakatan ini disusun dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Implementasinya akan ditindaklanjuti, melalui perjanjian kerja sama teknis yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati Malang juga mendorong seluruh perangkat daerah, untuk proaktif dalam menangkap peluang dari kerja sama ini. Termasuk, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap tantangan global.

“Saya berharap, seluruh perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang efektif dan menghadirkan terobosan-terobosan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

CEO dan Founder Navara Global Indonesia, Rubi Subiyanto, menyampaikan komitmennya guna mendukung Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperluas jejaring global, termasuk membuka peluang kolaborasi internasional di bidang pendidikan, investasi dan pengembangan teknologi. Kerja sama ini, diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan posisi Kabupaten Malang, dalam kancah global. Termasuk, membuka peluang kerja sama sister city, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan daya saing daerah.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak akan segera menyusun rencana aksi dan program prioritas yang terukur, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan manfaat kerja sama dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan terjalinnya kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Malang optimistis mampu mempercepat transformasi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Malang sebagai daerah yang adaptif terhadap dinamika global. (pro/gie)

Pertemuan ini, bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan sebuah forum konsolidasi kebijakan publik yang bertujuan mengurai persoalan krusial di daerah melalui pendekatan berbasis komunitas religi. Langkah ini, sebagai upaya memperkuat struktur sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam pemaparannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan mitra yang memiliki pengaruh akar rumput (grassroots) yang kuat. Menurutnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan episentrum perubahan sosial.

Oleh karena itu, Pemkab Jember berencana membentuk Forum Komunikasi Khusus yang bersifat terstruktur. Rantai komando forum ini, direncanakan akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di tingkat kabupaten, yang kemudian akan terintegrasi secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan melalui koordinasi dengan para camat di 31 kecamatan di Jember.

Fokus utama dari sinergi ini, lanjutnya, adalah penanganan kemiskinan yang menurut data statistik masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan mampu menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Sementara santri dan lembaga pesantren, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program-program pemberdayaan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga :

Selain aspek ekonomi, isu kesehatan masyarakat menjadi agenda prioritas dalam forum ini. “Jember masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting,” tegasnya.

Gus Fawait menginstruksikan, agar pesantren menjadi garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan dan gizi. “Edukasi mengenai kesiapan rumah tangga bagi para santri sebelum lulus, menjadi langkah preventif untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi,” imbuhnya.

Bupati Fawait juga menyoroti, mengenai aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penyelarasan dengan program nasional terkait SMK Global, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri global. Hal ini penting, agar santri Jember memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

Secara makroekonomi, Gus Fawait melihat potensi Jember sebagai destinasi pendidikan pesantren nasional. “Jika Jember mampu menarik lebih banyak santri dari luar daerah, maka hal ini secara otomatis akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat serta menarik lebih banyak alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah,” urainya.

Strategi ini, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Jember secara keseluruhan. Penutupan acara ini, ditandai dengan komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan paduan antara kebijakan formal pemerintah dan pengaruh kultural pesantren. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan pasar murah tersebut menjadi titik ketiga dari rangkaian pasar murah yang digelar di lima kecamatan. Kegiatan tersebut, kerja sama antara Pemkot Malang dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.

“Ini pasar murah yang diadakan Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pelaksanaan ini lokasi yang ketiga,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam program tersebut, tambahnya, masyarakat dapat membeli paket bahan pokok penting dengan harga Rp 50 ribu. Paket tersebut, berisi beras premium 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, serta gula pasir 1 kilogram.

“Dengan hanya Rp 50 ribu, masyarakat sudah mendapatkan beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter dan gula 1 kilogram. Kalau harga di pasaran sekitar Rp 150 ribu dan ini yang kami berikan kualitas premium,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap pasar murah sangat tinggi. Karena itu, pola distribusi di lokasi kegiatan kini diatur menggunakan kartu serta sistem kedatangan bergelombang untuk menghindari kerumunan.

“Melihat situasi kemarin, sekarang kami atur menggunakan kartu dan bergelombang. Jadi yang memiliki kartu akan diatur jam kedatangannya agar tidak menumpuk dalam satu waktu,” ujarnya.

Baca juga :

Setiap kecamatan, lanjutnya, mendapatkan kuota sebanyak 1.300 paket Sembako. Dengan lima kecamatan yang menjadi sasaran program, atau total paket yang disediakan mencapai sekitar 6.500 paket.

Masih menurut wali kota, kegiatan pasar murah juga merupakan salah satu bentuk intervensi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Ini bagian dari intervensi TPID agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari raya,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pengendalian harga bahan pokok dilakukan bersama sejumlah pihak, seperti Kejaksaan, BPS, Polresta Malang Kota melalui Satgas Pangan, serta Bank Indonesia. “Kami bersama tim TPID terus memantau harga bahan pokok agar tetap terkendali menjelang hari raya,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Ermin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Apalagi harga paket sembako yang dijualkan tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Ini bayar Rp 50 ribu. Kalau dihitung total bisa lebih dari Rp100 ribu,” ucap Ermin.

Ermin mendapatkan informasi mengenai pasar murah tersebut dari pendamping kelurahan yang mendata warga kurang mampu. Dirinya mengaku, sangat bersyukur bisa mendapatkan paket sembako tersebut, terlebih kondisi keluarganya saat ini cukup sulit.

“Suami saya tidak bekerja karena sakit. Setiap bulan harus opname dan transfusi darah. Jadi ini sangat membantu sekali,” imbuhnya. (rsy/sit)

Owner Dasilva Batik, Dino, mengatakan bahwa hal itu memang sengaja dilakukan, agar produk yang dibuat dapat terasa dekat dengan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa orang biasa pun bisa terlihat cantik dan percaya diri memakai produk yang saya buat ini,” ujar Dino, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Dalam pengenalan itu, dua petugas kebersihan diajak mengikuti sesi makeover dan pemotretan mengenakan gamis bordir dan tas makram. Konten tersebut, kemudian dipublikasikan melalui media sosial.

Baca juga :

Menurut Dino, penggunaan model profesional sering menimbulkan persepsi bahwa pakaian terlihat bagus karena dikenakan oleh figur tertentu. “Kalau artis yang pakai, orang berpikir ya wajar bagus. Tapi kalau orang biasa saja terlihat bagus, berarti semua orang pastinya bisa,” ucapnya.

Strategi tersebut ternyata terbukti efektif. Setelah konten makeover dirilis, pesanan mulai berdatangan, termasuk pembelian paket untuk satu keluarga. Selain berdampak pada penjualan, kolaborasi ini juga memberi ruang apresiasi bagi pekerja sektor informal yang jarang mendapat sorotan.

“Harapannya bukan hanya jualan, tapi juga memberi inspirasi,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Dasilva Batik juga pernah melakukan konsep serupa dengan mengajak seorang tukang becak, sebagai model untuk produk jaket batik andalannya. Respons positif dari masyarakat saat itu, menjadi motivasi bagi Dino untuk terus menghadirkan kampanye yang lebih membumi, dengan melibatkan figur-figur dari kalangan masyarakat biasa sebagai wajah produknya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan skema tersebut menjadi opsi paling realistis mengingat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Dishub. “Tidak mungkin dikelola pemerintah sendiri. Ke depan harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ujar Jaya-sapaannya, Kamis (19/02/2026) tadi.

Langkah itu, sekaligus menjadi bagian dari strategi besar penataan parkir di koridor wisata Kayutangan yang selama puluhan tahun dipenuhi parkir tepi jalan. Meski nantinya dikelola swasta, Dishub memastikan tarif parkir tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan tidak serta-merta melonjak.

“Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Tarifnya tetap,” tegasnya.

Baca juga :

Namun, rencana kerja sama tersebut belum bisa langsung direalisasikan. Saat ini, masih harus menuntaskan sejumlah tahapan administratif, termasuk appraisal aset dan penetapan skema kerja sama.

“Menuju ke sana ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk appraisal gedung sebelum dikerjasamakan,” katanya.

Skema pihak ketiga justru membuka peluang bagi juru parkir lama yang terdampak penertiban parkir di sisi jalan Kayutangan. Jika kerja sama berjalan, mereka berpotensi direkrut sebagai petugas resmi di gedung parkir.

“Yang terpenting adalah bisa mengurangi permasalahan parkir di sana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan juga untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, yang dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan Korve (bersih-bersih massal,red). Menurutnya, fatwa MUI menjadi penguat moral sekaligus sosial agar masyarakat berhenti membuang sampah sembarangan.

“Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa membuang sampah di sungai, danau dan laut hukumnya haram. Surat dari MUI pusat ini kami sebarkan agar masyarakat benar-benar tahu dan tidak lagi membuang sampah ke sungai,” jelas Raymond.

Selain kegiatan seremonial, Pemkot Malang sebenarnya telah rutin menggelar aksi kebersihan melalui program Jumat Bersih serta GASS (Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen). Namun, lokasi kegiatan terus digilir agar kesadaran publik semakin luas.

“Untuk kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang dilaksanakan di RT/RW sesuai imbauan oleh Pak Lurah dan Pak Camat sudah dilaksanakan,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang juga mulai diarahkan pada teknologi pengolahan modern, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), RDF, hingga konversi plastik menjadi bahan bakar. Meski demikian, sebagian masih dalam tahap studi dan uji coba.

Di sisi penegakan hukum, fatwa haram tersebut berjalan beriringan dengan Peraturan Daerah Kota Malang. Pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai hukuman hingga tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

Baca juga :

“Kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan teman-teman dari Tempe Sabar. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya membuang sampah di sungai, danau, dan laut. Sehingga sesuai dengan surat dari MUI pusat, kita sebarkan supaya masyarakat bisa mengetahui dan benar-benar tidak ada lagi sampah yang dibuang di sungai,” tutur Raymond.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa langkah kolaborasi dengan MUI ini penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Terlebih, salah satu penyebab banjir di Kota Malang adalah tumpukan sampah di sungai.

“Yang kami temukan bukan hanya sampah kecil, tapi kasur, kulkas, toilet, bahkan lemari. Ini fakta di lapangan,” ucap Wali Kota Wahyu.

Karena itu, tambahnya, fatwa haram diharapkan memberi tekanan moral yang lebih kuat. “Kalau sudah ada fatwa bahwa membuang sampah ke sungai itu haram, harapannya kesadaran masyarakat meningkat. Sampah ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemilihan lokasi di Tempe Sabar, bukan tanpa alasan. Ketua Forum Gradasi Jawa Timur, Sulaiman Sulang, menjelaskan bahwa komunitas tersebut memiliki konsep unik. Yaitu, sampah yang dikumpulkan warga ditimbang dan hasilnya disumbangkan untuk anak yatim. Forum Gradasi sendiri merupakan komunitas yang dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut bersama UNDP Indonesia dan tengah menggelar roadshow HPSN 2026.

“Warga tidak perlu lagi membuang sampah ke sungai. Kumpulkan saja di Tempe Sabar, ditimbang, dan hasilnya untuk sedekah anak yatim,” lanjut Sulaiman.

Menurut Sulaiman, fatwa MUI sebenarnya sudah lama ada, tetapi belum tersosialisasi secara masif. Kolaborasi dengan Pemkot Malang diharapkan menjadi titik awal gerakan yang lebih luas di berbagai komunitas.

“Sehingga dengan gerakan kolaborasi dengan DLH Kota Malang, komunitas-komunitas lokal, harapannya tidak hanya di Tempe Sabar, nanti di komunitas-komunitas lain juga kita bisa bergerak bersama seperti itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian itu diketahui setelah adanya laporan oleh salah satu saksi yang melintas di sekitar lokasi.

“Saksi atas nama Teguh Sugiaharto Santoso, saat itu sedang melihat seseorang jatuh di Jembatan Suhat. Selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian dan menghubungi relawan untuk meminta bantuan,” ujar Kompol Anang.

Kemudian, petugas kepolisian bersama tim relawan dan tenaga medis segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan evakuasi. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi masih hidup dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Baca juga :

“Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan di IGD RSSA,” tambahnya.

Menanggapi kejadian itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan akan menggandeng Forum Rektor untuk membahas upaya pencegahan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Dirinya menilai, evaluasi bersama diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kami akan evaluasi bersama Forum Rektor. Kalau tidak ada pendekatan dari akarnya, kecenderungan kejadian seperti ini tidak akan selesai hanya dengan menambah pagar,” tegas Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa persoalan percobaan bunuh diri berkaitan erat dengan kondisi psikologis masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. “Saat ini masyarakat harus dilakukan pendekatan-pendekatan psikologi. Saya sudah berdiskusi dengan lembaga psikolog, kejiwaan dan lainnya. Terutama ketika seseorang sudah berada dalam kondisi labil,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)