Disampaikan Widjaja, penerapan tersebut saat ini masih belum ada kajian yang komprehensif dan mendalam. Karena itu, pihaknya harus memahami bagaimana kondisi masyarakat di Kota Malang, terlebih dahulu.

“Memang, sistem ganjil genap ini arahnya untuk mengurangi jumlah kendaraan, supaya tidak memenuhi jalan. Tetapi, intinya kita mesti menerapkan strategi terlebih dahulu dan harus memahami kondisi masyarakat dulu,” ujar Widjaja.

Ditambahkannua, jika efek dari pemberlakuan sistem ganjil genap, nantinya juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi dalam berpergian. Sehingga, akan mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang melintas.

“Efeknya ganjil genap, itu larinya ke sana juga (angkutan). Dengan harapan, sistem ganjil genap tidak membuat masyarakat malah membeli kendaraan baru lagi. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Harapannya, jangan sampai ke arah sana,” tegasnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Selain itu, cara lain untuk mengurangi kemacetan, juga dengan cara menaikkan tarif parkir pada kawasan tertentu. Itu menurutnya adalah bagian dari strategi, namun perlu untuk dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Karena saat ini, kita belum melakukan kajian untuk itu. Sehingga, belum bisa memastikan dan mengambil keputusan,” katanya.

Sementara ini, pihaknya akan fokus dalam melakukan evaluasi pada penerapan satu arah terlebih dahulu. Sebab, rekayasa tersebut dinilai juga merupakan bagian untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. “Pada kesempatan ini memang kita sedang lakukan kajian-kajian lalu lintas di tiga kawasan kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Klojen, Lowokwaru dan Sukun. Nanti di hasil kajian itulah, kita akan ambil kebijakan yang bagaimana,” imbuh Widjaja.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa penerapan sistem ganjil genap kendaraan memang dibutuhkan kajian lebih mendalam. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, wacana penerapan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat Kota Malang.

“Sistem ganjil genap itu, saya rasa di Kota Malang memang butuh kajian yang mendalam. Jadi, nanti yang menentukan adalah Forum Lalin. Ada Kasatlantas Polresta, akademisi yang tahu persis tentang aturan itu dan DPRD serta Dishub, yang dari situ akan ketemu apakah diperlukan ganjil genap atau tidak. Jadi, ini masih berupa wacana saja,” tambah Made. (rsy/gie)

“Untuk ditetapkan ganjil genap kan melalui beberapa tahapan FLLAJ, jadi akan kita lihat dulu. Terlebih di Kota Malang ini aspirasi dan dinamikanya luar biasa,” terang Sutiaji, Rabu (15/09) tadi.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas

Analisis terapan aturan ganjil genap di lapangan pun juga diharap menjadi komponen utama dalam pembahasan.

“Kalau demikian, nanti mobilisasi orang harus lewat mana kalau ada ganjil genap. Itu jadi komponen dari pembicaraan kita semua. Saya rasa inisiatif dari Pak Kapolresta luar biasa bagusnya, tapi memang harus kita bicarakan,” tambahnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan tidak menargetkan kapan pembahasan tersebut selesai dan kemudian dituangkan dalam Perwal. “Bukan target, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi harus tau naskah akademiknya untuk aturan ini gimana,” terangnya. Lebih lanjut dirinya mengatakan, akan memberi dukungan sepenuhnya apapun programnya jika itu untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. “Ini kan sebetulnya untuk membatasi kerumunan orang dengan sekatan dan seterusnya. Mobilitas masih ramai di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, sehingga dibatasi dengan ganjil genap yang substansinya dari Pak Kapolresta. Jadi jangan negatif thinking dahulu,” tutur Sutiaji. (mus/sit)