Meski begitu, sarana yang ada saat ini, kata Dudung, sudah cukup memadai untuk mendukung proses belajar mengajar sembari menunggu pembangunan gedung permanen. “Saya meninjau Sekolah Rakyat SRMP 16 Kota Malang. Ini masih sekolah rintisan. Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun di sekitar sini. Kami masih berkomunikasi karena ada lahan yang sebenarnya bisa digunakan, tetapi masih menjadi aset kelurahan,” ujar Kepala KSP Dudung.

Baca juga :

Dalam hal ini, tambahnya, dirinya nanti juga akan dikoordinasikan bersama dengan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Dinas Sosial, agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. “Tetapi, gedung yang sekarang dimanfaatkan ini lumayanlah untuk sementara dulu dan keberadaan Sekolah Rakyat sendiri, merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan,” tuturnya.

Kepala KSP Dudung menjelaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan 2, termasuk yang berisiko putus sekolah. Diharapkan, dengan adanya Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

“Harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kita harus berani memberantas kemiskinan sehingga semua mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, keberadaan SR di Banyuwangi, menempati dua lokasi. Yaitu, di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau sendiri progres pembangunan Sekolah Rakyat. “Saya sudah meninjau progres pembangunannya. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai 75 persen. Semoga seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan segera bisa digunakan untuk anak-anak,” kata Bupati Ipuk, Selasa (09/06/2026) tadi.

Sekolah tersebut, urainya, berdiri di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsep sekolah modern berstandar internasional. Kawasan pendidikan tersebut, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran.

Baca juga :

Sementara untuk fasilitas yang dibangun, meliputi gedung sekolah SD, SMP, SMA, yang masing-masing 2 lantai, asrama putra-putri tiap jenjang, serta Rusun guru. Kemudian, juga ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dapur, lengkap dengan kantin SD, kantin SMP, kantin SMA dan guest house.

Selain itu, di lokasi sama juga tersedia lapangan upacara, lapangan sepak bola hingga lapangan basket. Termasuk, jogging track, rumah genset, TPS, green house, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, instalasi limbah dapur, parkir mobil, parkir motor, gerbang dan signage.

“Semoga segera bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak,” ujar Bupati Ipuk.

Manajemen Konstruksi Proyek, Johansyah, mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan, agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni mendatang. Menurutnya, total ruang belajar yang dibangun mencapai 38 rombongan belajar (Rombel), terdiri atas 18 Rombel SD, 9 Rombel SMP dan 9 Rombel SMA.

“Sampai hari ini, untuk progresnya sudah 77 persen. Bangunan seperti asrama, gedung dan fasilitas penunjang sekarang untuk masing-masing pekerjaan ini kurang lebih progresnya di 75 sampai 80 persen. Target kami bulan ini selesai,” kata Johan. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan skema tersebut menjadi opsi paling realistis mengingat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Dishub. “Tidak mungkin dikelola pemerintah sendiri. Ke depan harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ujar Jaya-sapaannya, Kamis (19/02/2026) tadi.

Langkah itu, sekaligus menjadi bagian dari strategi besar penataan parkir di koridor wisata Kayutangan yang selama puluhan tahun dipenuhi parkir tepi jalan. Meski nantinya dikelola swasta, Dishub memastikan tarif parkir tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan tidak serta-merta melonjak.

“Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Tarifnya tetap,” tegasnya.

Baca juga :

Namun, rencana kerja sama tersebut belum bisa langsung direalisasikan. Saat ini, masih harus menuntaskan sejumlah tahapan administratif, termasuk appraisal aset dan penetapan skema kerja sama.

“Menuju ke sana ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk appraisal gedung sebelum dikerjasamakan,” katanya.

Skema pihak ketiga justru membuka peluang bagi juru parkir lama yang terdampak penertiban parkir di sisi jalan Kayutangan. Jika kerja sama berjalan, mereka berpotensi direkrut sebagai petugas resmi di gedung parkir.

“Yang terpenting adalah bisa mengurangi permasalahan parkir di sana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam sidang itu, Majelis hakim memberikan vonis selama 5 bulan penjara dipotong masa penahanan. Vonis tersebut, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang, yakni 5 bulan dipotong masa tahanan. Dakwaannya, Pasal 187 ke 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

Mendengar putusan itu, pihak Yuda tidak mengajukan banding. Sementara dari vonis itu, diperkirakan masa hukumannya akan habis pada awal Februari mendatang.

Sebagaimana diberitakan, bahwa peristiwa percobaan itu terjadi pada Senin (01/09/2025) malam. Saat itu, Yuda kedapatan membawa botol air mineral berisi pertalite di depan SMAN 1 Kota Malang Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Yuda sendiri, kala itu sempat membakar dedaunan hingga membuat botol berisi pertalite di tangannya terjatuh sehingga mengundang perhatian warga yang saat itu menjaga kedung DPRD Kota Malang dari aksi unjuk rasa.

Baca juga :

Guntur Putra Abdi Wijaya, kuasa hukum Yuda, mengatakan bahwa kliennya tidak ada hubungannya dengan pengunjuk rasa anarkis. “Pas pulang kerja, Yuda bertemu dengan 2 orang tidak dikenal. Orang tersebut memberikan botol berisi pertalite. Kemudian kedua orang itu mempengaruhi Yuda supaya mau membakar pagar Gedung DPRD dengan imbalan Rp 20 ribu,” ujarnya.

Saat di lokasi, Yuda melihat banyak orang berada di depan Gedung DPRD Kota Malang. Dirinya pun mengira kalau orang-orang yang menjaga Gedung DPRD tersebut akan melakukan aksi demo.

“Yuda kemudian melihat dari kejauhan. Sambil menunggu, dia membakar dedaunan. Saat itulah botol air mineral yang berisi pertalite di tangannya terjatuh. Yuda kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi,” jelasnya.

Dalam persidangan, Guntur memberikan pembelaan maksimal termasuk menyerahkan hasil tes sikologis dari Yuda. “Ternyata IQ Yuda di bawah rata-rata hanya 70 persen. Diduga hal ini membuat Yuda mudah dipengaruhi oleh seseorang. Saat ini aktor intelektual yang menyuruh Yuda membakar pagar gedung DPRD juga belum tertangkap. Atas putusan ini, klien kami tidak mengajukan banding,” ujar Guntur usai persidangan. (gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini banyak gedung pemerintahan di Kota Malang yang belum memiliki nama khusus. Bahkan beberapa diantaranya, seperti nama Gedung Mini Block Office Balai Kota Malang dan Block Office. Karena itu, Pemkot akan melakukan inventarisasi untuk menentukan gedung mana saja yang layak diberi penamaan.

“Nanti akan kita lihat dahulu. Kita inventarisir gedung-gedung mana yang layak diberi nama. Yang kecil-kecil tentu tidak,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (21/01/2026) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, bahwa untuk penamaan gedung akan disesuaikan dengan jasa para mantan wali kota yang pernah memimpin Kota Malang. Selain sebagai bentuk penghargaan, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat pengenalan sejarah kepemimpinan daerah, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) yang baru bertugas.

“Kadang-kadang ASN yang baru kita tanya, nama wali kota terdahulu saja masih ada yang tidak tahu. Dengan penamaan ini, kita ingin mereka lebih mengenal sejarah dan para tokoh yang berjasa di Kota Malang,” jelasnya.

Masih menurut wali kota, bahwa dalam rencana nama yang akan digunakan untuk gedung adalah nama mantan wali kota yang telah wafat. Melalui penamaan tersebut, diharapkan dapat menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat atas kontribusi para pemimpin terdahulu dalam membangun Kota Malang.

“Ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Nanti nama gedung akan menggunakan nama mantan wali kota yang sudah meninggal dunia,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa sistem pembayaran parkir di gedung tersebut saat ini telah melayani transaksi tunai maupun non-tunai melalui QRIS. “Pembayarannya bisa cash dan cashless menggunakan QRIS. Untuk E-parking masih menunggu proses pengadaan tahun ini,” ujar Rahmat, Kamis (15/01/2026) tadi.

Dirinya memastikan, bahwa keamanan kendaraan pengunjung menjadi prioritas pengelola. Gedung parkir Kayutangan Heritage dilengkapi dengan sistem pengawasan kamera pengintai atau CCTV di sejumlah titik.

Baca juga :

“Keamanan kendaraan kami jamin. Untuk barang bawaan memang tidak bisa kami jamin, tetapi sebagai antisipasi kami pasang sekitar 30 titik CCTV,” ucapnya.

Selama masa parkir gratis tujuh hari lalu, Dishub Kota Malang mencatat tren volume kendaraan tertinggi terjadi pada akhir pekan. Pada Sabtu dan Minggu, kapasitas gedung parkir kerap terisi penuh.

“Trennya paling ramai di Sabtu-Minggu, penuh sampai area Majapahit. Sekitar 700 sampai 800 kendaraan yang parkir. Kalau dihitung perputaran kendaraan, bisa lebih dari 1.000 kendaraan,” imbuh Rahmat.

Sementara pada hari pertama penerapan tarif parkir, Dishub masih memantau respons dan antusiasme masyarakat. Menurut Rahmat, kepadatan biasanya baru terlihat pada malam hari seiring ramainya aktivitas di kawasan Kayutangan Heritage. (rsy/sit)

Menurutnya, Galeri Mbois yang berada di kawasan Kayutangan, tidak sekadar menjadi pelengkap gedung parkir. Namun, sengaja dirancang sebagai ruang strategis untuk menampilkan dan memasarkan produk UMKM lokal kepada wisatawan.

“Nanti di sana menjadi salah satu tempat UMKM yang difasilitasi melalui Dekranasda. Wisatawan dari luar kota yang datang ke Kayutangan, bisa langsung menemukan produk UMKM Kota Malang,” ujar Wahyu, Kamis (15/01/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pemilihan lokasi Galeri Mbois di kawasan Kayutangan Heritage, dinilai tepat karena berada di jalur wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Dengan begitu, produk-produk UMKM lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pemkot Malang juga berencana menjadikan gedung parkir tersebut sebagai titik singgah transportasi wisata. Bus pariwisata maupun layanan Trans Jatim akan diarahkan berhenti di kawasan tersebut agar wisatawan bisa langsung mengakses Galeri Mbois.

“Kita tempatkan di sana (Bus) dan Trans Jatim berada di seberang, orang-orang yang parkir juga di situ, mereka bisa langsung mendapatkan oleh-oleh dan kuliner dari UMKM di tempat tersebut,” ucapnya.

Dengan konsep tersebut, Wali Kota Wahyu menyebut aktivitas wisata, parkir dan UMKM akan terintegrasi dalam satu kawasan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi pelaku usaha lokal.

“Iya, nanti aktivitas usahanya kita pusatkan di situ, sehingga bisa lebih tertata dan memberi dampak ekonomi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Sesuai rencana, kelas ini akan sebagai ruang belajar terbuka yang inklusif dan mudah dijangkau oleh pelajar dari berbagai latar belakang. “Perpustakaan hari ini tidak hanya bicara buku, tetapi juga bagaimana anak-anak kita belajar teknologi, berinovasi dan menyiapkan diri menghadapi masa depan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam acara Peresmian Kampung Robot di Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Selasa (13/01/2026) tadi.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi modern yang merupakan kebutuhan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Karenanya, perpustakaan harus menjadi ruang yang hidup dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini.

Bunda Indah juga menambahkan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan pendidikan teknologi tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat diakses secara merata oleh seluruh anak Lumajang. Dengan lokasi perpustakaan yang strategis, kelas robotik diharapkan mampu menjangkau pelajar dari berbagai wilayah dan latar sosial.

Baca juga :

“Kami ingin setiap anak Lumajang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar teknologi. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, membuka ruang dan memberi dukungan nyata,” lanjutnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, penggagas Kampung Robot, Ferdiansyah, menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar gerakan edukasi robotik dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebagai program sesaat. “Ketika ruang belajar berada di tempat yang mudah diakses, anak-anak akan lebih berani mencoba dan berkreasi. Inilah kunci agar pendidikan teknologi benar-benar menyentuh semua lapisan,” ujar Ferdiansyah.

Dirinya menegaskan, bahwa pembelajaran robotik bukan hanya soal mengenal perangkat teknologi, tetapi juga membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. “Robotik melatih anak-anak untuk berpikir logis, bekerja sama dan berani memecahkan masalah. Ini bekal penting agar mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pencipta,” tambahnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan penggagas inovasi pendidikan ini, diharapkan menjadikan kelas robotik di Gedung Perpustakaan sebagai pusat pembelajaran terbuka yang melahirkan talenta teknologi dari Lumajang, sekaligus memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. (kom/adi/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa dalam penerapan E-parking di gedung parkir Kayutangan membutuhkan pemasangan di tiga titik. Masing-masing, satu titik di pintu masuk dan dua titik di pintu keluar.

“E-parking di sini dibutuhkan di tiga titik. Satu pintu masuk dan dua pintu keluar di kawasan Jalan Majapahit. Pintu keluar bawah untuk kendaraan roda dua dan roda empat, sementara pintu keluar atas khusus roda dua,” jelas Rahmat, Sabtu (10/01/2026) tadi.

Untuk pengadaan satu paket E-parking, ujarnya, diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp 500 juta. Namun, hingga saat ini Dishub masih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Estimasi anggarannya sekitar Rp 500 juta untuk satu paket tiga titik. Rencananya akan kami ajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi,” tambahnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa pengadaan E-parking tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2025. Namun karena keterbatasan waktu dan anggaran, realisasinya belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Malang, Slamet Santoso, mengatakan bahwa untuk tahun ini, fokus Dishub masih pada pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya E-parking. Sehingga, masih belum melanjutkan pembangunan lanjutan Gedung Parkir Kayutangan yang sebelumnya direncanakan hingga enam lantai.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, tahun ini belum ada penambahan lantai. Fokus kami masih di E-parking,” kata Slamet.

Menurutnya, penerapan e-parking di Gedung Parkir Kayutangan diharapkan dapat mempermudah pelayanan parkir, seperti yang telah diterapkan di sejumlah lokasi lain, antara lain Pasar Madyopuro, Gedung Kartini, Jalan Tenes, Malang Creative Center (MCC), serta area MBO RSUD Kota Malang.

“Kalau e-parking di Kayutangan terealisasi, maka total lokasi e-parking di Kota Malang akan bertambah. Saat ini sudah ada lima titik dan dengan Kayutangan bisa menjadi tujuh titik,” imbuh Slamet. (rsy/sit)