Antusiasme warga yang tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan intervensi pasar ini tidak hanya relevan, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan daya beli dan stabilitas konsumsi rumah tangga. Pada pelaksanaan GPM ini, Pemkab Lumajang menyalurkan puluhan ton bahan pangan pokok dengan harga di bawah pasar. Sementara komoditas yang disediakan, mencakup beras 5 ton, minyak goreng 1.200 liter, gula pasir 1 ton, telur ayam 1 ton, bawang putih 200 kilogram, bawang merah 200 kilogram, cabai rawit 150 kilogram, serta cabai merah besar 150 kilogram.

Volume tersebut dirancang, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat luas sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di tingkat konsumen. Respons positif masyarakat ini, menegaskan bahwa selisih harga yang ditawarkan GPM memiliki dampak nyata terhadap pengeluaran harian warga, terutama pada komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi. Dengan harga yang lebih terkendali, masyarakat memperoleh ruang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga tekanan inflasi di tingkat rumah tangga dapat ditekan.

Baca juga :

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menegaskan bahwa penyaluran pangan murah dalam jumlah besar merupakan langkah terukur pemerintah daerah untuk menyeimbangkan sisi pasokan dan permintaan. Menurutnya, GPM tidak sekadar kegiatan jual beli, melainkan intervensi kebijakan yang berdampak sistemik.

“Penyediaan bahan pangan pokok dalam volume besar dan harga terjangkau ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam gejolak harga di pasar. Antusiasme masyarakat menjadi indikator bahwa kebijakan ini tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, GPM juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian harga secara tidak langsung. Dengan masuknya pasokan tambahan ke tingkat konsumen, tekanan kenaikan harga di pasar dapat dikurangi, sehingga stabilitas harga pangan daerah lebih terjaga.

Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya, untuk menjadikan GPM sebagai program berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika harga dan kebutuhan masyarakat. Dengan memperluas jangkauan dan memperkuat volume distribusi, GPM diharapkan terus menjadi penopang ketahanan pangan daerah sekaligus instrumen perlindungan sosial yang konkret bagi masyarakat Lumajang. (kom/adi/gie)

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan resmi yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). “Betul, imbauannya seperti itu, ASN mengenakan pakaian bebas rapi. Namun, tetap melaksanakan tugas dan pelayanan masyarakat dan tidak ada Work From Home (WFH),” kata Hendru, Minggu (31/08/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa imbauan tersebut hanya bersifat sementara. Pihaknya berharap, agar kondisi di Kota Malang tetap kondusif.

“Tidak ada Surat Edaran (SE) resmi dari pusat, sifatnya imbauan. Semoga kondisi di Kota Malang tetap kondusif,” katanya.

Selain itu, para ASN juga diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas, sementara waktu. “Iya, termasuk kendaraan dinas juga kami imbau sementara waktu ini,” imbuh Hendru. (rsy/sit)

Atas capaian itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan apresiasi karena inflasi Kota Malang terus mengalami penurunan. Walaupun terhitung aman, namun dirinya tetap mengimbau pada semua pihak agar tetap mewaspadai gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.

“Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Sabtu (03/08/2024) tadi.

Untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga pada komoditas tersebut, ujarnya, Pemkot Malang akan melakukan beberapa upaya. Seperti, dengan melakukan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

“Dalam waktu dekat, kita akan KAD bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan itu terkait dengan komoditi cabai rawit. Jadi, kita tetap melakukan pemantauan harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memiliki andil pada deflasi Juli (m to m) 2024, -0,13 persen. Untuk komoditas yang memberikan andil dalam deflasi, terbesar yakni bawang merah dan cabai merah.

“Kemudian juga ada tomat, pepaya, telur ayam ras, labu siam, sawi pitih, jeruk, kol putih, daging ayam ras, terong, brokoli, ikan mujair, bawang bombay, bayam,” ucap Umar.

Meski begitu, ada juga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berpengaruh pada inflasi. Seperti, beras, cabai rawit, jagung manis, gula pasir, tempe dan kentang.

“Pada Juli ini harga rata-rata beras naik 1,56 persen dibandingkan harga di bulan Juni. Sehingga beras ini memberikan andil terhadap inflasi 0,49 persen. Itu paling tinggi, kemudian cabai rawit memiliki andil inflasi 0,12 persen,” tambahnya.

Penyebab meningkatnya harga beras itu menurutnya karena berkurangnya panen dan saat ini mulai masuk musim tanam. Meski begitu, Umar menyebut bahwa angka inflasi Kota Malang hingga Juli 2024 masih dalam kondisi aman. Sebab, jika dilihat dari angka inflasi tahunan atau (y on y) tercatat sebesar 1,83 persen. Angka itu masih berada di bawah target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1. (rsy/sit)