Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, memimpin langsung jalannya rapat. Adapun agenda pembahasan, yaitu mengenai Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap 5 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 oleh Pimpinan Bapemperda.

Bupati Lumajang menyampaikan, bahwa lima Raperda yang diajukan untuk dibahas pada masa persidangan kesatu DPRD tahun 2023, yakni mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2022 – 2042, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lalu, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam (SDA).

Baca juga:

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keadilan sosial. Namun, di sisi lain pemerintah juga dibatasi oleh kewenangan. Maka sebagai terobosan dalam pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam pada sektor lingkungan hidup, lalu lintas angkutan jalan, penanaman modal, sosial dan aspek lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Atas pengajuan lima Raperda dalam rapat paripurna DPRD hari ini agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya,” paparnya. (kom/adi/sit)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, sekaligus pimpinan rapat, Agus Cahyono, mengatakan agenda rapat paripurna kali ini. “Hari ini kita menggelar rapat paripurna pembatalan SK unsur pimpinan Bapemperda dari paripurna kemarin, sekaligus penetapan pimpinan Bapemperda yang baru,” ucapnya saat dikonfirmasi seusai rapat, Rabu (12/01/2022) sore.

Dikatakan Agus, pembatalan SK ini dalam rangka mengikuti tata tertib (Tatib) DPRD, yang menyebut jika satu anggota tidak boleh merangkap jabatan utamanya sebagai pimpinan di Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Menurutnya, dalam penetapan unsur pimpinan Bapemperda sebelumnya, pihaknya kurang teliti sehingga harus dilakukan paripurna ulang.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

“Kemarin kita hanya kurang jeli saja, ternyata ada rangkap jabatan di Alat Kelengkapan DPRD di Komisi dan Bapemperda,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dalam paripurna kali ini, telah di buat kesepakatan ulang antar fraksi. Dan hari ini, semua berkumpul kembali untuk melakukan pergeseran pimpinan Bapemperda.

“Jadi, pimpinan Bapemperda kita revisi supaya tidak ada rangkap jabatan. Saya pikir, ketika ada yang kurang pas kemudian dilakukan pembenahan, ya tidak masalah, bisa selesai urusan,” terang Agus.

Lebih lanjut Politisi Partai PKS ini menuturkan, dalam dinamika musyawarah antar fraksi, akhirnya sepakat menyepakati unsur pimpinan Bapemperda yang baru melalui rapat paripurna. “Yang berubah yaitu Ketua Bapemperda yang sebelumnya diisi oleh Sukarudin dan Wakil Ketua, Pranoto, sekarang menjadi Ketuanya diisi Kholis dari Fraksi PKB dan Wakil Ketuanya diisi Khoiri dari Fraksi PDI-Perjuangan,” paparnya. (mil/sit)

Penyesuaian Perda ini, diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun juga tidak memberatkan bagi masyarakat.

“Jadi dua Perda yang dirubah ini adalah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 tahun 2010 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,” kata Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Senin (01/11/2021) siang.

Dikatakan Wabup, Perda BPHTP sendiri sudah diberlakukan 11 tahun. Sedangkan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah diberlakukan selama 9 tahun.

“Kami berharap, dengan perubahan yang sudah 11 tahun itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk keuangan Trenggalek,” imbuhnya.

Bahkan dalam paripurna kali ini, ada beberapa perubahan, termasuk pola-pola perubahan termasuk perhitungannya.

“Yang pasti, menguntungkan pemerintah dan tidak memberatkan masyarakat. Beberapa penyesuaian-penyesuaian ini, sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang sekaligus memimpin jalannya sidang Paripurna hari ini membenarkan hal tersebut.

“Intinya, penyesuaian ini dilakukan 3 tahun sekali. Sedangkan Trenggalek, melakukan penyesuaian lebih dari 10 tahun.

Penyesuaian ini, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah namun tidak begitu memberatkan masyarakat. Contohnya kalau dulu nilai Rp 60 juta gratis, sekarang ini Nilai Rp 70 juta baru gratis,” sambungnya.

Sedangkan Juru Bicara Pansus 1 DPRD, Tri Santoso, menyampaikan pajak BPHTB berpotensi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, penerimaan pajak ini juga menjamin legitimasi pengakuan hak atas tanah dan bangunan.

Selain itu juga memberikan efek validasi terhadap nilai jual beli tanah, serta nilai apraisal tanah secara mutakhir. (mil/sit)