Sebagaimana yang disampaikan dalam amanatnya, sepanjang tahun 2022 kondusifitas sosial di Kabupaten Lamongan, dapat berjalan dengan baik. Hal ini, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kesalehan Sosial yang di dalamnya memuat unsur toleransi, solidaritas dan stabilitas sosial yang realisasinya mencapai 86,77 (kategori baik) dengan nilai stabilitas mencapai 88,79 (berkategori baik). Sehingga, berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di tahun 2022, dengan capaian 5,56 persen (di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional).

Lebih lanjut Bupati Yuhronur juga menyampaikan, perihal banyaknya investasi yang masuk di Kabupaten Lamongan, yang didukung dengan implementasi 11 program prioritas. Terbukti, itu mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,53 persen pada tahun 2022 dan rasio atau ketimpangan semakin sempit dengan realisasi 0,273. Bahkan, IPM Lamongan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 74,02.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Tentu prestasi dan capaian di atas tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan menjaga iklim investasi di Kabupaten Lamongan, untuk terus tumbuh dengan baik. Satuan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran yang terus berinovasi, untuk mengedukasi dan memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan. Sehingga, dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Teruslah meningkatkan kapasitas diri, teruslah berinovasi, teruslah hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi penggerak perubahan bukan penerima perubahan. Sehingga, pembangunan dapat berjalan dinamis dan on the track,” ujarnya.

Dalam upacara yang diikuti seluruh Kepala OPD, Camat, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bupati Yuhronur juga menyerahkan penghargaan kepada Ikhsan, atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selama 20 tahun. Lalu, Suwono diberikan penghargaan atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selama 10 tahun. Kemudian, kepada Suwanto atas pengabdiannya sebagai anggota Pemadam Kebakaran dalam penanganan bencana kebakaran, penyelamatan dan evakuasi di Kabupaten Lamongan serta Matali atas pengabdiannya sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (zen/sit)

Bantahan itu, disampaikan pihak SPI, melalui kuasa hukum Recky Bernadus Surupandy, SH, MH dalam konferensi persnya. Ikut dalam konferensi pers itu, Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia dan melalui Zoom tokoh pemerhati anak, Dr Seto Mulyadi, SPsi, MSi atau biasa dikenal sebagai Kak Seto.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

“Segala pernyataan yang telah tertulis di media, terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana eksploitasi ekonomi di sekolah Selamat Pagi Indonesia adalah pernyataan yang tidak benar,” tegas Recky.

Dirinya meminta, terhadap seluruh pihak dan khalayak luas, agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kliennya.

“Kami juga memperingatkan seluruh pihak jika terjadi berita, pendapat ataupun opini yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi klien kami, maka kami secara tegas akan melakukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Sebagai sekolah, siswa-siswi SPI tetap perlu belajar dengan tenang. Sehingga, kedatangan pihak-pihak yang mengganggu jalannya pembelajaran, menciptakan suasana tidak aman dan menganggu ketenangan belajar.

Dikatakannya, jika ada laporan kepada aparat penegak hukum, maka pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Recky sendiri menilai, laporan yang ada saat ini belum terbukti dan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian lain, Recky menjelaskan, sekolah SPI berdiri 2007 dan terakreditasi, serta memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Seluruh proses kegiatan belajarnya, berada dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Artinya, jika terjadi pelanggaran hukum, sudah pasti akan menjadi temuan dan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan. “SPI juga memiliki sistem pengawasan internal yang sangat ketat, sehingga semua siswa-siswi dengan segala aktifitasnya terpantau,” tambahnya.

Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia, mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan kegiatan belajar- mengajar yang terbuka, sebagai tempat belajar yang baik, aman, nyaman dan berkualitas bagi para muridnya. “Hal itu, juga terlihat dari kepercayaan Pemerintah Kamboja dengan mengirimkan sembilan orang warganya untuk bersekolah di SPI,” ujar Risna.

Di sisi lain, tambahnya, SPI juga akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan anak didiknya, sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Aturan ini, sudah diketahui oleh siswa-siswi dan walinya ketika mereka di terima di sekolah ini.

Sementara itu, Dr. Seto Mulyadi, SPSi, MSi, pemerhati anak meminta kepada semua pihak untuk menghargai azas praduga tak bersalah dan menyerahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian RI sebagai institusi yang berwenang untuk mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi di SPI.

“Marilah kita menghargai proses hukumnya dan percayakan masalah ini kepada kepolisian. Tidak perlu melakukan upaya-upaya seperti datang ke sekolah untuk memberikan tekanan, karena hal itu tidak dibenarkan dan melanggar hak anak yang ingin belajar dengan tenang,” ujar Kak Seto, panggilan akrabnya.

Indonesia, tambah Kak Seto, masih membutuhkan banyak sekolah seperti SPI ini. “Karena, sangat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka,” tambah Kak Seto. Menurut Kak Seto lagi, SPI selama ini banyak melahirkan anak berprestasi. Dengan adanya tekanan- tekanan itu, maka anak-anak akan terganggu yang sama saja menjadi tindak kekerasan kepada anak. (bir/sit)

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN
• Peringatan Harlah 1 Abad NU, Wali Kota Probolinggo Ajak Warga NU Jadi Mitra Strategis Membangun Daerah

Apel Gelar Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades yang diikuti oleh ratusan personil TNI/Polri dan Linmas ini dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM Jauhari, dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh para Kabag dan Kasat Polres Probolinggo Kota serta Danramil jajaran Kodim 0820 Probolinggo dan Kapolsek jajaran Polres Probolinggo Kota.

Menurut Kapolres Probolinggo Kotan, apel kesiapan pergeseran pasukan yang diselenggarakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan Polres Probolinggo Kota beserta personil dari Brimob serta unsur terkait lainya.

Dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut, tentunya dilaksanakan melalui banyak tahapan tahapan yang telah disusun oleh panitia pemilihan kepala desa yang bersinergi dengan instansi/perangkat terkait, sehingga pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar dan demokratis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Probolinggo Kota juga berpesan agar petugas pengamanan menyiapkan mental dan fisik yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Hindari sikap dan tindakan yang tidak simpatik dan arogan, yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” harap Kapolresta AKBP RM Jauhari.

Apel gelar pergeseran pasukan pengamanan Pilkades 2021 ini ditandai dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres Probolinggo AKBP RM Jauhari, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.

AKBP RM Jauhari juga mengintruksikan untuk melaksanakan penggelaran kekuatan pada tempat-tempat konsentrasi massa, tempat pemungutan dan penghitungan suara, maupun pada titik rawan kriminalitas serta lakalantas, sehingga mampu bertindak cepat guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (geo/ed2)

Apel yang dipusatkan di Alun-alun Kota Trenggalek tersebut dipimpin langsung Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Turut hadir diantaranya Kapolres AKBP Didit Bambang Wibowo S, bersama Pejabat Utama serta jajaran Forkopimda.

Sedangkan dibarisan peserta berjajar ratusan personel gabungan meliputi Kodim 0806, Polres Trenggalek, pasukan BKO Polres Tulungagung, Ponorogo, Blitar Kota, SatBrimob Madiun dan Kediri, Satpol PP, serta Linmas sebanyak 730 personel.

Dalam kesempatan tersebut AKBP Didit menuturkan apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana beserta unsur terkait lainnya sebelum diterjunkan pengamanan ke desa-desa. Dengan demikian diharapkan agar semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal.

“Kami berharap agar pengamanan Pilkades serentak ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat gangguan, dahulukan tindakan-tindakan persuasif dengan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat, ” tutur Didit, Jumat (08/02/2019).

Pihaknya berharap, seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanannya.

Bertindak selaku irup Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad SH SIK MH,dengan peserta upacara 200 orang yang terdiri dari : kapolres kabupate probolinggo AKBP Fadly Samad SH dan Kanit Turjawali Lantas IPDA Siswandi SH sebagai Komandan Upacara sedangkan Kasat lantas AKP Eka Prayudi S.I.Kom sebagai Perwira Upacara,
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0820/Probolinggo Letkol Kav Depri RioSaransi S.sos, MM,Komandan Koramil 0820/15 Pajarakan Kapten Inf Matali, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo,Dwi Joko,Kabid Lalulintas Dan Kelautan Kadishub, Farid,dan Para Kapolsek jajaran Polres Probolinggo.Selasa (30/10/2018)
Dalam amanatnya Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad SH SIK MH mengucapkan terima kSih kepada seluruh peserta Apel gelar pasukan operasi zebra semeru 2018.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana persiapan personil dan materiil sebelum pelaksanaan kegiatan operasi zebra semeru.hal ini menunjukkan bahwa kesiapan dan keseriusan pasukan dalam pelaksanaan tugas operasi zebra semeru 2018 bisa dinyatakan siap demi kelancaran dan keamanan tugas.kegiatan operasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kwalitas keselamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas tujuannya untuk menurunkan angka lakalantas mengecek kelengkapan dan kesiapan pengemudi,meningkatkan.disiplin dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas,”terangnya

Fadly juga berpesan,untuk pasukan yang bertugas agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan profesional.kepada seluruh atasan agar selalu melaksanakan pemantauan secara melekat kepada seluruh anggota agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.sehingga kegiatan operasi zebra semeru tahun 2018 dapat berjalan lancar,tertib dan aman.”Tegasnya.(geo/yan)

Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2018 ini merupakan upaya dalam meningkatkan sinergitas polri dengan instansi terkait. Hal itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman selama perayaan Idul Fitri 1439 H / 2018 M.

Apel tersebut diawali dengan penyematan pita oleh Kapolres Lumajang kepada 3 perwakilan, yaitu Polri, TNI, dan Pemda. Penyematan pita tersebut merupakan tanda dimulainya Operasi Ketupat Semeru tahun 2018.

Selaku pemimpin apel, Kapolres Lumajang, AKBP Rachmad Iswan Nusi, SIK. MH., membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kapolri mengatakan, apel gelar pasukan ini merupakan wujud kesiapan Polri dalam menghadapi kegiatan pengamanan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H. serta sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan personel beserta kelengkapan sarana dan prasarana, sebelum menghadapi tugas pengamanan di lapangan.

Menurutnya, dalam operasi tahun 2018 terdapat 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama. Potensi kerawanan tersebut adalah stabilitas harga dan pangan, kelancaran arus mudik dan balik, potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya, serta ancaman tindak pidana teroris. Untuk itu, Demi mewujudkan pengamanan secara umum.

Apel gelar pasukan yang diikuti sekitar 500 peserta apel tersebut, terdiri dari seluruh jajaran Polres Mojokerto, Batalyon Para Raider 503, Kodim 0815, Garnisun, Denpom V/2, Banser, Dishub, Satpol PP, Dinkes, Disporabudpar, PMI, Relawan dan Saka Bhayangkara, dengan Inspektur Upacara, Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH.

Dalam kesempatan ini Kapolres Mojokerto membacakan Amanat Kapolri Jenderal H Tito Karnavian PhD, yang menekankan beberapa hal diantaranya bahwa, Perayaan Natal dan Tahun baru diharapkan dapat terselenggara dengan nyaman, aman dan lancar. Beberapa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang perlu diantisipasi adalah masih adanya serangan teror, kemacetan lalu lintas, bencana alam, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Potensi konflik dalam kehidupan masyarakat, terkait perayaan Natal seperti aksi sweeping oleh ormas.

Ditemui usai memimpin apel gelar pasukan, Leonardus menjelaskan, “Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personil pengamanan, berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” jelas Kapolres.

Masih Kapolres, “Perlu diketahui bahwa Operasi lilin 2017 akan dilaksanakan terhitung mulai tgl 23 Desember 2017 s/d 1 Januari 2018, dengan mengedepankan kegiatan preventif. Serta membangun pos pengamanan, pos wisata dan Pos layanan kepada masyarakat,” pungkas Leo. (ar/yan)

Dalam membacakan amanat Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Abah Anton, panggilan Walikota Malang ini, mengatakan jika perayaan Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur panjang sekolah membutuhkan suasana nyaman, aman, lancar sehingga menjadi tugas bersama dalam mewujudkan hal itu.

Berbagai ancaman, tantangan, hambatan seperti serangan teror, kemacetan lalu lintas, bencana alam, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok serta potensi konflik terkait perayaan Natal harus diantisipasi dengan sebaik mungkin.

“Sebelum Operasi Lilin 2017 dilaksanakan Polri didukung TNI serta Stakeholders lainnya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kemenhub dan sebagainya untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas,” kata Abah Anton saat membacakan Amanat Kapolri.

Operasi Lilin 2017 bakal digelar terhitung sejak 23 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 dengan mengedepankan kegiatan preventif didukung dengan upaya penegakan hukum. Dijelaskan pula, dalam Operasi Lilin 2017 ini sebanyak 170.304 personel gabungan terdiri atas 90.057 personel Polri, 20.070 personel TNI dan 60.177 personel dari instansi terkait beserta komponen masyarakat lainnya. Selain itu sebanyak 1.609 pos pengamanan dan 643 pos pelayanan juga sudah disiapkan di seluruh Indonesia dalam mensukseskan operasi tersebut.

“Gabungan personel ini hendaknya dapat menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat sepanjang libur Natal dan Tahun Baru khususnya di tempat ibadah, jalan raya, objek wisata hingga fasilitas transportasi,” ucapnya.

Kapolri sebagaimana amanat tersebut menekankan kepada semua personel agar mempedomani beberapa hal yakni, memetakan potensi kerawanan di masing wilayah, meningkatkan kewaspadaan, melakukan pendekatan kepada elemen masyarakat, mengoptimalkan penggelaran anggota serta melakukan terobosan kreatif melalui rekayasa lalu lintas, dan memperkuat sinergitas polisional dengan seluruh stakeholder.

“Karena itu Apresiasi kami haturkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Operasi Lilin 2017,” imbuhnya.

Wali Kota Malang, H Moch Anton berpesan kepada semua jajaran Forkopimda dan Stake Holder serta masyarakat agar bersama bersinergi mensukseskan Operasi Lilin 2017. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah serta jajaran TNI – Polri akan membawa situasi yang aman dan nyaman.

“Soal sweeping kami tegaskan agar ormas-ormas tidak melakukan agenda yang meresahkan masyarakat dan akan kita jaga kenyamanan dan keamanan Kota Malang selama libur Natal dan Tahun Baru ini,” ucap Abah Anton. (hms/yan)