Rapat dibuka oleh Komandan Kodim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina. Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan ada lima hal yang membuat kondisi nilai-nilai Pancasila menurun. Salah satunya, ialah lunturnya jiwa nasionalisme dan menurunnya moral bangsa.

“Masyarakat sudah merasa asing terhadap Pancasila. Hal itu yang membuat nilai-nilai Pancasila jauh dari kehidupan Bangsa Indonesia. Sehingga membuat moral bangsa menurun seperti korupsi kolusi dan nepotisme, seks bebas dan sebagainya,” bebernya.

Baca Juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Pembentukan Kampung Pancasila ini, tambahnya, untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. “Adapun tujuan dari pembentukan Kampung Pancasila ini untuk menjaga dan memelihara Pancasila sebagai ideologi negara. Terbentuknya Kampung Pancasila secara masif di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya. Terwujudnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan khususnya kaum milenial atau generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kodim 0823/Situbondo itu mengharapkan, bahwa nantinya Kampung Pancasila akan diisi dengan berbagai  ide-ide kreatif tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat. “Dalam kegiatan itu, masyarakat bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan nantinya kita akan edukasi masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tidak ada yang bisa menggantikan Pancasila. Pancasila harga mati,” jelas Dandim 0823/Situbondo Letkol Neggy Kuntagina.

Hadir dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoironi, Kapolres Situbondo diwakili oleh Kabagren Polres Situbondo, AKP Didik Rudianto, Asisten 1 Pemkab Situbondo, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Kapolsek Jajaran Polres Situbondo, Danramil Jajaran Kodim 0823/Situbondo, camat jajaran Kabupaten Situbondo dan tamu undangan. (her/gie)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam arahannya mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan meski Covid-19 terkendali dengan baik. “Meski Covid-19 terkendali dengan baik dan pengamanan wilayah berjalan dengan baik. semuanya saya harapkan dapat saling menjaga suasana aman dengan tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, jangan lengah dan terus waspada,” kata Bupati Yuhronur, Selasa (21/12/2021).

Bupati Yuhronur juga mengapresiasi, seluruh masyarakat Lamongan atas upaya bersama dalam mengendalikan  Covid-19. Bahkan, inisiatif dan responsif para tokoh agama, juga sangat membantu dan mempengaruhi dalam pengendalian ini.

“Sebetulnya yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, itu sama yakni tetap mentaati Prokes. Alhamdulillah, respon masyarakat Lamongan, bagus. Kami mensosiaslisasikan 5M, para tokoh agama dan masyarakat menambahi 1M lagi yakni manuto, ini yang menjadi pembeda sehingga Covid-19 terkendali dengan aman. Untuk itu hal yang sudah baik ini mari terus kita jaga,” imbuhnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Sementara itu, Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana, dalam kesempatan tersebut menyampaikan meski aturan PPKM Level 3 dibatalkan, namun ada beberapa aturan yang berlaku untuk menggantikan PPKM Level 3 selama periode nataru 2021. “Meski tidak ada pembatasan aktifitas masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Penerapan protokol kesehatan harus tetap digalakkan. Jangan sampai lengah harus tetap waspada,” ungkapnya.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tambah Miko, tidak lain sebagai upaya memberi keamanan dan kenyamanan serta kesehatan untuk masyarakat. “Yang perlu diketahui seluruh masyarakat, aturan-aturan tersebut sebagai upaya tanggung jawab kami dalam melindungi masyarakat. Apalagi, banyak sekali bencana alam. Bagaimana kita saling berempati dengan tidak uforia saat tahun baru,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasdim Lamongan, Mayor Arh G. N Putu Ardana. Dirinya menyampaikan, bahwa seluruh jajaran TNI siap membantu Polri dalam pengamanan Natal 2021 dan tahun baru 2022 di Kabupaten Lamongan. “Kami seluruh jajaran Kodim 0812, siap mengamankan jalannya perayaan Natal dan tahun baru di Lamongan,” terangnya. (zud/zen/sit)

“Tadi kami saat Rakor tertutup dengan Pak Menteri, juga mengclearkan masalah testing. Testing kita belum masuk dalam New All Record (NAR), karena yang kita pakai itu tes antigen,” terang Wali Kota Sutiaji.

Baca Juga:

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi

Tes antigen sendiri, tambahnya, disampaikan Kementrian Kesehatan (Kemenkes), baru bisa masuk dalam NAR per tanggal 11 Agustus 2021. Selanjutnya, juga berkaitan dengan masalah kemampuan pendampingan memasukkan data, dimana aplikasi yang dipakai adalah Silacak dan Inari’s, yang langsung di bawah komando dari Kodim.

“Bisa jadi, data-data di kita tidak terupdate di Silacak. Oleh karena itu, testing dan tracing akan lebih kita kuatkan,” ucapnya.

Berdasarkan data yang terekam di Pemerintah Pusat, testing Kota Malang hanya 1:4. Padahal menurutnya, telah melakukan testing 1:15 melalui puskesmas.

“Contoh kasus, ada satu keluarga terdiri dari lima orang yang terpapar Covid-19. Misal dalam keluarga tersebut, mobilitas paling tinggi adalah bapak dan ibu. Maka tracing hanya 10 atau 15 orang yang paling sering kontak dengan bapak dan ibu,” urai pemilik kursi N1 itu. Meski begitu, kondisi tersebut telah disampaikan kepada kedua Menteri tersebut. Sehingga, Sutiaji berharap masalah data testing mampu segera terselesaikan. (hms/mus/ed2)