Berdasarkan pantauan di dalam ruangan, rapat tertutup ini dihadiri Pj Wali Kota Batu, Sekda serta 17 SKPD ditambah Kejaksaan Negeri Kota Batu, BPN dan Bank Jatim. Lalu, dari BUMN yaitu Perumdam Among Tirto dan BWR. Kemudian, dari pihak KPK dihadiri oleh tiga orang.

Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Lies Tina Purwaty, menyampaikan bahwa rapat tertutup yang diikuti oleh dinasnya tersebut sebenarnya bertujuan evaluasi yang dilakukan secara langsung oleh KPK terhadap beberapa SKPD yang ada di Pemkot Batu. “Hari ini memang dilakukan rapat tertutup. Karena ini rapat internal. Apalagi, di ruangan itu tempatnya terbatas sehingga satu kepala SKPD hanya didampingi satu orang,” terang Dyah, saat ditemui depan lift Gedung Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (15/05/2023) sore.

Sedangkan, menurutnya, evaluasi oleh KPK adalah Monitoring Center for Prevention (MCP). Dan, mengapa harus dievaluasi, karena nilai indikator Kota Batu yang didapat KPK masih di bawah target yaitu 86,1. Sementara, yang ditargetkan KPK harus mencapai 87.

“Ya, kalau di bawah target berarti harus dioptimalkan kinerjanya,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Salah satu SKPD yang dievaluasi, jelasnya, adalah Bapenda yang selama ini dipimpinnya. Diakui Dyah, sebenarnya capaian pendapatan pajak sudah maksimal dari tahun sebelumnya. Tetapi, orang melihat berdasarkan potensi yang masih tinggi.

“Terhitung 1 Januari 2023 sampai 12 Mei 2023, realisasi pajak pendapatan Rp 69,6 miliar kalau prosentasenya mencapai 32,59 persen. Sementara, targetnya Rp 213 miliar. Jadi, ini masih panjang,” tuturnya.

Mengenai rapat evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh KPK secara tertutup ini, tegasnya, sebenarnya rutin dilakukan sejak November 2022 lalu. “Ini evaluasi rutin. Kemarin, November 2022 sudah dilakukan evaluasi. Nah, yang menjadi sorotan saat evaluasi November 2022 lalu apa sudah ditindaklanjuti pada triwulan satu. Hari inilah kami dievaluasi,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang peserta rapat menyebutkan tidak mencapainya angka indikator MCP, yang dibahas hari ini ada tiga SKPD. Diantaranya, BKPSDM terkait peningkatan kinerja SDM, kemudian Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait aset yang belum selesainya masalah sertifikat lalu Bapenda mengenai optimalisasi pajak.

“Yang saya ketahui tiga SKPD yang dievaluasi KPK. Yaitu, BKPSDM, Bapenda dan BKAD serta 14 SKPD lain. Saya berharap, Kota Batu bisa memenuhi target yang diinginkan KPK,” tegasnya. (put/sit)

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ketua DPRD Kota Bengkulu, selaku Ketua Banggar berharap bahwa apa yang menjadi catatan atau evaluasi gubernur, dapat menjadi pedoman bersama. Utamanya, dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Bengkulu, yang sudah dijalankan.

“Kita ingin, rapat ini bisa menghasilkan keputusan bersama. Sehingga, catatan yang disampaikan dan dibahas bersama, bisa kita pedomani bersama untuk dijalankan,” terang Politisi PAN. (bkl/sit/adv)

Turut hadir pula dalam pelaksanaan itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, Wakil Ketua 1 TP PKK Ely Estiningtyas, Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, Bupati Kabupaten Malang, HM Sanusi, Dandim Kota Malang, Polresta Kota Malang, jajaran Partai Politik, Budayawan, Perangkat Daerah Kota Malang dan Tokoh Masyarat.

Sebagai pembuka gelaran acara rapat paripurna, disuguhkan penampilan paduan suara dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kota Malang yang memukau. Lalu, menghadirkan tari tradisional dari SMPN 4 Kota Malang, serta pembacaan sejarah berdirinya Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa HUT tersebut merupakan sebuah keistimewaan. Pasalnya, sejak tahun 2020 serta 2021 tidak bisa dilakukan akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda.

“Alhamdulillah, saat ini pandemi sudah mulai terkendali. Ini buah dari kolaborasi kita semua. Peringatan HUT tahun ini, kami teguhkan lagi kolaborasi dan akselerasi,” ujar Wali Kota Sutiaji, Kamis (31/03/2022) tadi.

Dijelaskannya, untuk mewujudkan Kota Malang yang bermartabat, akan ditingkatkan pembangunan di Kota Malang. Dari segi perekonomian yang mendukung para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kesehatan serta pendidikan.

“Ada lima prioritas yang harus dilakukan. Itu tidak mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada kolaborasi dan akselerasi,” lanjutnya.

Disebutkan Wali Kota Malang, lima prioritas pembangunan di Kota Malang tahun 2023 tersebut, yakni pemenuhan target kinerja penyelenggaraan daerah, penguatan branding Kota Malang, penuntasan masalah utama (banjir, kemacetan, pengangguran), lalu penguatan ketahanan sistem kesehatan masyarakat pasca pandemi, dan aktivasi perluasan ekosistem ekonomi kreatif dan smart city.

Selain itu, sesuai dengan tema HUT yakni akselerasi, kolaborasi dan bangkit bersama dirinya berharap agar diimplementasikan bukan hanya omongan semata. “Semua akan terwujud dengan adanya komitmen bukan hanya ucapan tapi juga tindakan. Kolaborasi dan akselerasi ini menjadi kunci. DPRD juga memiliki tiga fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting yang terus memberikan kontribusi,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, dalam kesempatan sama menyampaikan tema yang diangkat HUT ke 108 ini, sangat luar biasa. Pasalnya dengan kolaborasi, akselerasi dan bangkit bersama ini, bisa membangun Kota Malang yang lebih baik lagi.

“Dengan adanya momen hari jadi Kota Malang, dapat mewujudkan keselarasan dari perbedaan suku, adat, tradisi, dan agama serta mampu menjadi salah satu elemen penguat nilai-nilai kebangsaan dan NKRI untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita,” ujar Ketua DPRD Kota Malanf. (cw2/sit)

Acara yang digelar di Gedung Graha Paripurna lantai 2 DPRD Sampang tersebut juga dilaksanakan nota penjelasan pengusul 3 Raperda pembentukan dan persetujuan Pansus PAD dan pembahasan 3 Raperda serta penetapan nama-nama anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021.

Ketua DPRD Sampang, Fadol menyampaikan, rapat paripurna kali ini adalah rapat yang kedua berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang telah disepakati bersama dalam membahas LKPJ Bupati Sampang TA 2021.

“Nanti setelah LKPJ yang disampaikan Bupati Sampang kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan lebih dulu, sebelum memperoleh kesepakatan. DPRD akan membuat tim khusus bertugas membahas LKPJ, yang akan bekerja setelah terbentuk,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi menyampaikan, LKPJ harus dilaporkan setiap tahunnya kepada DPRD, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kaitan dengan progres pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibahas di dalam LKPJ, guna meningkat efisiensi penyelenggaraan dan fungsi pengawasan DPRD.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, melalui LKPJ juga membantu Kepala Daerah dalam mengetahui apa yang akan menjadi catatan. Sehingga dapat menjadi koreksi bagi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Sampang ini juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Sampang.

“Saya atas nama Bupati mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Sampang yang senantiasa mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sampang,” ungkap Haji Idi, sapaan akrabnya. Ia pun berharap, proses pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat mewujudkan visi misi daerah, yakni bersama menuju Sapang hebat bermartabat.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sampang, H Moh Anwari dalam laporannya menyampaikan, rapat paripurna DPRD Sampang tersebut sudah memenuhi kuorum karena kehadiran anggota DPRD Sampang lebih dari 50 persen.

“Paripurna kali ini sudah memenuhi kuorum, karena dari jumlah sebanyak 45 anggota DPRD Sampang, yang hadir sebanyak 27 orang, sementara yang tidak hadir sebanyak 18 orang dengan keterangan ijin,” ujarnya. (mds/gie)

“Jadi, agenda hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi pimpinan DPRD dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, menyikapi berbagai macam tugas pokok dan fungsinya. Utamanya, saat ini kita mulai mempersiapkan Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi seusai rapat, Jumat (04/03/2022) siang.

Pihaknya meminta masukan dari masing-masing komisi, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat makro, terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah di tahun 2023. Yang mana, nantinya ada korelasinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi kesepakatan bersama.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Karena RPJMD merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati,” imbuhnya.

Selanjutnya, mengingat di tahun 2022 ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD banyak memiliki agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pasca fasilitas gubernur, maka Perda yang masih tersisa, diharapkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD segera menyelesaikannya. “Raperda yang belum selesai dan sempat tertunda ini ada lima. Oleh karena itu, kami mendorong kepada Pansus untuk segera menyelesaikannya. Mengingat dalam tata tertib DPRD, ketika masih menjadi bagian dalam pansus terdahulu, pansus baru tidak bisa dibentuk,” terang Samsul.

Dirinya berharap, mumpung masih dalam kwartal pertama tahun 2022. Lima Raperda sisa tahun 2021, harus secepatnya diselesaikan. Sehingga, kedepannya bisa melanjutkan pembahasan Raperda yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Disinggung masalah Trenggalek yang masuk Level 3 Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Politisi PKB ini menyebut, jika kegiatan anggota DPRD harus tetap mempertimbangkan kondisi terkini. “Tadi juga sudah ada surat dari Permendagri, dan kami berharap kepada Sekretaris DPRD agar kegiatan-kegiatan baik rapat, Kunker atau apapun untuk tetap mempertimbangkan saran serta masukan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan, untuk menjaga agar aturan pemerintah tetap ditegakkan. Dan pandemi Covid-19 bisa segera hilang,” paparnya.

Perlu diketahui, hari ini juga ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) yang akan membahas kegiatan anggota DPRD di Bulan Maret 2022. Terkait adanya kunjungan kerja di masa PPKM level 3 ini, juga akan diketahui apakah DPRD Trenggalek akan menjadwalkan kunjungan kerja luar daerah di bulan ini. (mil/sit)