Memontum Situbondo – Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Situbondo, menuai tanya. Itu karena, pengadaan langsung (PL) yang bersumber dari APBD Tahun 2021, dengan Pagu Rp 189.684.000 dan HPS sebesar Rp. 186.389.312, diduga dikerjakan tanpa mengantongi surat perintah kerja (SPK) Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Akibat temuan nyeleh yang diduga melibatkan dinas itu, AMIR Syndicate, pun melakukan cross cek di lapangan. Menariknya, proses rehabilitasi pun akhirnya dihentikan

“Saat saya turun ke lokasi, telah menemukan fakta di lapangan, bahwa ada salah satu proyek yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (fisik, red) di Situbondo. Salah satunya, proyek milik Dinas Perikanan, berupa kegiatan non tender atau Pengadaan Langsung (PL) berupa Rehabilitasi TPI di Besuki. Proyek ini belum mengantongi tanda tangan kontraknya. Namun, oleh salah satu rekanan sudah dikerjakan lebih awal. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan,” kata anggota AMIR Syndicate, Bronto Seno, Rabu (22/09/2021).

Proyek yang sudah dikerjakan itu, tambahnya, sudah mencapai kurang lebih 15 persen. “Temuan ini, jelas-jelas ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan calon rekanan dan juga salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengguna barang, yaitu Dinas Perikanan,” jelas Bronto Seno.

Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari, maka pihaknya bersama rekan aktivis serta warga sekitar, langsung turun ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut. Hal ini dilakukan, setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Besuki, serta Kepala UPTD TPI Besuki.

“Kami minta kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, agar kegiatan tersebut dihentikan. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta juga hentikan semua bentuk kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebab, kecurangan itu menyebabkan kerugian,” paparnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, saat dikonfirmasi di kantornya, mengakui bahwa kegiatan proyek rehabilitasi TPI Besuki, diberhentikan. Dirinya tidak tahu, jika selama ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan. Sebab, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan UPT (unit pelaksana teknis) yang bertanggung jawab di Besuki, belum memberikan laporan apa-apa kepada dirinya.

“Saya baru tahu, ketika dihubungi salah satu warga kalau ada proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan, itu sudah dikerjakan. Walaupun, tandatangan kontraknya masih belum dibuat,” ungkap Sopan Efendi.

Lebih lanjut Sopan mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah diperintahkan untuk diberhentikan sementara. Sampai, kontraknya itu selesai dibuat. “Insya Allah, 24 September 2021 ini kontrak tersebut sudah selesai. Setelah itu, baru bisa dikerjakan kembali,” ujarnya.

Sopan juga tidak mengelak, bahwa masalah ini menjadi tanggung-jawabnya. Namun, biar tidak terulang kembali kejadian ini, dirinya sudah memberikan teguran secara lisan kepada rekanan, PPK dan UPT.

“Untuk paving yang sudah terlanjur dibongkar, yang merupakan aset pemerintah, tinggal menghitung jumlah petak paving dalam permeternya. Selanjutnya, biar bagian aset sendiri yang menafsirkan harganya,” lanjutnya. (mam/sit)

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Walikota Hj Rukmini menegaskan SPK merupakan kegiatan unggulan Pemerintah Kota Probolinggo. “SPK akan selalu dilaksanakan. Ini adalah program unggulan Pemkot. SPK salah satu kesempatan bagi masyarakat Kota Probolinggo untuk memasarkan hasil produknya. Mungkin ada masyarakat kita yang punya produk baru, ya di sinilah kesempatan untuk mengenalkan lebih luas produk masyarakat itu,” ujar Walikota saat membuka SPK episode yang terakhir itu.

Terkait dengan akses terhadap pasar, Hj Rukmini meyakini itu sebagai salah satu masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil (UMK). “Keberhasilan pelaku UMK akan berdampak positif terhadap perekonomian warga. Sayangnya, akses terhadap pasar masih menjadi kendala bagi mereka, selain permodalan tentunya. Nah SPK ini salah satu jalan keluar yang ditawarkan Pemkot untuk mengakses pasar bagi produk UMK. Selain itu saya sangat mendukung koperasi-koperasi berkembang dengan baik di Kota Probolinggo, agar pelaku UMK bisa mendapatkan modal usahanya,” tegasnya.

Direktur PDAM Kota Probolinggo, Siswadi mengatakan, SPK ini dimaksudkan untuk menggerakkan sektor riil UMK dan Koperasi di Kota Probolinggo. Salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat arus informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Probolinggo.

“Kali ini ada ada 65 stan yang ikut, di antaranya stan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), swasta,pelaku UMK juga dari sekolah,” ungkapnya saat berada di stand PDAM.

“PDAM sendiri juga membuka stand,dengan memberikan layanan informasi seputar pelayanan PDAM yang ada di Kota Probolinggo, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Mayangan. Kita yakini untuk Kecamatan Mayangan sudah 99% masyarakat menggunakan air PDAM. Untuk paket sembako kami memberiakn secara gratis kepada para pengunjung sebanyak 250 paket,” terangnya.(geo/yan)