Dalam penyaluran itu, Gubernur Khofifah menyalurkan Bansos dengan total nilai sebesar Rp 7, 05 miliar, dengan sasaran berbagai kelompok penerima manfaat. Diantaranya, seperti masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lanjut usia kurang mampu, penerima zakat produktif, hingga Program Pemberdayaan Desa.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penyaluran Bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan itu, terbagi dalam dua pendekatan, yakni bersifat karitatif (charity) dan pemberdayaan ekonomi.

“Bantuan karitatif difokuskan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) serta Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi lanjut usia di atas 60 tahun dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, bantuan berbasis pemberdayaan ekonomi disalurkan melalui Program KIP Jawara, KPM Jawara, serta zakat produktif yang diharapkan mampu menstimulasi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan akses pembiayaan melalui Program Kredit Keluarga Sejahtera (Prokesra) bekerja sama dengan Bank UMKM, dengan plafon pinjaman hingga Rp 50 juta tanpa agunan dan suku bunga ringan sebesar 3 persen pertahun.

“Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang telah siap mengembangkan usaha, dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui Prokesra. Sedangkan bagi yang masih membutuhkan dukungan dasar, tetap difasilitasi melalui bantuan sosial dan zakat produktif,” urai Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai program yang disalurkan, seperti ASPD, PKH Plus Lansia, KIP Putri Jawara, Zakat Produktif, Pemberdayaan BUMDes, Yatim Berdaya, Yatim Puspa, bantuan operasional pendamping PKH dan PKH Plus, serta tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini, menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Malang menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memaknai program ini sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan sosial yang terintegrasi antara perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. “Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Bantuan tidak hanya bersifat karitatif, namun juga harus mampu mendorong produktivitas serta memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya. (pro/gie)

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna M Saniputera, mengatakan bahwa hingga saat ini setidaknya petani di 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, sudah menanam tembakau. Secara keseluruhan, sejumlah petani tergabung dalam 132 kelompok tani (Poktan). Sementara dalam penyaluran bantuan Alsintan DBHCHT tahun 2025, yang mendapatkan bantuan ada sebanyak 47 poktan.

“Secara keseluruhan, total anggaran yang diterima DTPHP Kabupaten Malang tahun 2025, sekitar Rp 19,794 miliar. Adapun bantuan Alsintan yang diberikan, seperti cultivator sebanyak 21 unit, alat perajang tembakau 15 unit dan kendaraan angkut roda tiga ada 11 unit,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPUSDA) Kabupaten Malang.

Ditambahkan Avi-sapaan akrab Kepala DTPHP, dari total anggaran tersebut, ada sekitar Rp 1,3 miliar, yang dialokasikan untuk pengadaan Alsintan. Adapun penyaluran yang diberikan, yakni secara berkala kepada petani tembakau yang ada di Kabupaten Malang.

“Penyaluran ini diberikan secara berkala. Sehingga, tidak setiap tahun semuanya dapat. Jadi di samping infrastruktur, mereka juga ada mitra di budidaya kawasan tembakau. Karena budidaya tembakau, ini juga ada mitra. Sehingga, nanti apa yang diminta pasar, maka komoditas akan ditanam,” tambahnya.

Baca juga :

Avi juga menambahkan, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pasar tembakau yang luar bisa. Mengingat, usaha produksi rokok yang cukup banyak, baik dari industri kecil hingga skala sesar.

“Malang ini cukup menjanjikan. Karena industri rokok kecil, menengah, sampai besar, itu cukup banyak di Kabupaten Malang,” papar Avi.

Melalui penyaluran Alsintan ini, Avi berharap agar kedepannya hasil tembakau produksi petani Kabupaten Malang, kian berkualitas. Sehingga, bisa diterima oleh pengusaha rokok yang ada di Kabupaten Malang.

“Salah satu harapannya, nanti perhektar itu bisa menghasilkan 10 ton daun basah. Dengan rendemen, kalau ini nanti tanamannya bagus, cuacanya mendukung, insyaallah 10 persen. Jadi, kurang lebih 1 ton perhektar tembakau kering,” terangnya.

Ketua Kelompok Tani Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kusnan, dalam kesempatan itu mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya pemberian bantuan Alsintan. Terlebih, dalam penerimaan bantuan tahun ini, pihaknya menerima bantuan berupa kendaraan roda tiga. Sehingga, dapat mempermudah dalam proses pengangkutan, pupuk hingga hasil panen tembakau.

“Bantuan ini tentunya sangat memberikan dampak positif bagi kami. Selain membawa hasil panen, tentunya juga seperti pupuk,” ujarnya. (sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di Bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, kerap kali terjadi kenaikan harga bahan pokok. Karenanya, pihaknya memastikan melalui Pasar Murah ini, masyarakat dapat mendapatkan komoditas dengan harga murah dibandingkan pasar maupun toko diluar.

“Bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga komoditas biasanya mengalami kenaikan. Sehingga, kami menginisiasi program ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar, agar mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” kata Wali Kota Wahyu, Selasa (11/03/2024) tadi.

Program yang akan berjalan lima hari ke depan di seluruh kecamatan ini, tambahnya, akan menyasar masyarakat di Kota Malang, khususnya menengah ke bawah. Agar pelaksanaan Pasar Murah dapat berjalan secara efektif dan efisien, pihaknya juga memberlakuan batas maksimal pembelian.

Baca juga :

“Sasarannya kami yaitu semua masyarakat, terkhusus masyarakat menengah ke bawah. Dan sebagai upaya optimalisasi, kami memberikan batasan pembelian komoditas,” ungkapnya.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, secara terpisah membeberkan terkait komoditi yang dijual adalah merupakan kebutuhan sehari-hari yang sedang mengalami kenaikan. Dan tentunya, harga yang ditawarkan dipastikan lebih murah dibanding harga pasaran.

“Diantaranya ada beras SPHP, gula, telur, minyak goreng, garam dan masih banyak lagi. Kalau cabai, belum ada karena lewat masa panen,” tambahnya.

Seorang pembeli, Nela, mengatakan bahwa untuk harga memang lumayan turun bila dibandingkan dengan harga pasaran. Walaupun, dalam setiap pembeliannya ada batasan maksimal yang ditentukan.

“Saya dapat harga Rp 56 ribu, sedangkan di luar harganya masih di atas Rp 60 ribu. Namun di sini, batas pembeliannya untuk satu orang hanya boleh beli maksimal 3 sak atau 15 kilogram,” jelasnya. (cw1/sit)

“Sasaran penerima bantuan ini adalah buruh tani tembakau sejumlah 5.566 penerima manfaat, buruh pabrik rokok yang menangani proses produksi secara langsung 109 penerima manfaat dan pekerja di lingkungan pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi 10 penerima manfaat,” kata Pj Bupati Indah Wahyuni.

Bunda Yuyun-sapaan Pj Bupati Indah Wahyuni, juga menjelaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan salah satu program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima. Juga, untuk mengurangi dampak inflasi dan kenaikan BBM, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan itu, Bunda Yuyun menyerahkan BLT DBHCHT di dua lokasi, yaitu di BPP Kunir diterimakan untuk 608 penerima manfaat yang berasal dari Desa Kunir Lor, Dorogowok, Kabuaran, Jatirejo, Jatimulyo dan Jatigono. Sementara di lokasi berikutnya, adalah di Balai Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, yang diterimakan kepada sejumlah 554 penerima manfaat yang berasal dari Desa Yosowilangun Kidul, Tunjungrejo, Wotgalih, Kraton, Darungan, Krai, Karanganyar, Karangrejo, Munder, Kebonsari, Yosowilangun Lor dan Kalipepe.

Pj Bupati Lumajang berharap, bahwa program ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. “Saya berharap penyaluran bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Sosial PPPA bekerjasama dengan Bank Jatim, menyalurkan BLT DBHCHT untuk 5.685 penerima manfaat dengan nilai sekitar Rp 8,527 miliar. Masing-masing penerima, akan menerima Rp 300 ribu dikalikan lima bulan dan diberikan sekaligus. Sehingga, penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp 1,5 juta. (kom/adi/gie)

Dalam momen tersebut, apresiasi besar diberikan bupati, terhadap upaya penurunan stunting di Kabupaten Malang. Karenanya, sebagai bentuk perhatian Pemkab, bupati memberikan secara simbolis insentif sebesar Rp 1 juta pertahun dari semula sebesar Rp 600 ribu.

“Saat awal saya menjadi bupati, nilai ombudsman kesehatan di Kabupaten Malang, nilainya 32. Namun saat ini, dinilai kesehatan di Kabupaten Malang semakin baik. Bahkan, nilainya sudah 88. Ini tentunya, berkat dukungan Kader Kesehatan dan seluruh penggiat kesehatan di Kabupaten Malang, yang sudah bekerja sangat baik,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, Kabupaten Malang sudah bergerak maju. Kesehatannya terus berinovasi untuk masyarakat Kabupaten Malang. “Di Kabupaten Malang, kesehatan terus berinovasi dan masyarakatnya semakin makmur,” ujarya.

Baca juga :

Dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kabupaten Malang, itu masih di angka 18 persen pada 2023. Karenanya diharapkan, angka stunting terus ditekan bisa menjadi 9 persen di tahun 2024.

HM Sanusi juga berpesan, agar Dinas Kesehatan terus melatih dan memberikan pendidikan Kader Kesehatan supaya angka stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 9 persen. “Semoga Jambore Kader Kesehatan 2024 ini bisa menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas (Dinkes) Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu Dhuha, mengatakan bahwa pelaksanaan Jambore Kader Kesehatan ini sebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting, angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Malang. Sehingga, berbagai langkah strategis bisa terwujud dan menjadikan keluarga kecil bahagia yang sejahtera.

“Untuk mencapai target maksimal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya, seperti menggelar Jambore Kader Kesehatan, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan Kader Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,” katanya. (gie)

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan kepada para petani bahwa pupuk organik ini sedang dalam masa pengembangan. Nantinya, setelah dipakai petani dan diaplikasikan ke sawah, bupati kembali akan mengevaluasi dan melihat performanya seperti apa.

“Mudah-mudahan Pupuk Si Jempol ini membawa manfaat untuk para petani di Jember. Nanti kita akan melihat hasilnya, setelah diaplikasikan ke sawah. Produk ini apa yang perlu diperbaiki, untuk kemudian diambil langkah-langkah,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Melalui langkah ini, ujar Bupati, dirinya berharap bisa mewujudkan Jember mandiri pangan dan mandiri energi. Salah satunya, dengan membangun pabrik pupuk milik daerah. Dengan berproduksinya pabrik pupuk, maka petani di Jember tidak kebingungan pupuk lagi.

“Apabila petani punya saran, dipersilakan disampaikan ke kami, untuk kemajuan pabrik pupuk organik Si Jempol,” paparnya.

Bupati Hendy juga menargetkan, dengan mengaplikasikan pupuk organik Si Jempol, para petani di Jember bisa panen 7 hingga 8 ton perhektar. (kom/gie)

“Sore ini kami berikan pupuk Si Jempol ke petani untuk diuji coba. Seperti apa nanti hasilnya, dari situ akan kami tingkatkan terus mutunya,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Disampaikannya, bahwa ada empat kelompok tani yang menerima pupuk organik Si Jempol pada kesempatan tersebut. Untuk diketahui, pabrik pupuk organik Si Jempol milik Pemkab Jember, saat ini sedang pengembangan. Pabrik tersebut, untuk pertama kalinya mendistribusikan hasil produksinya sebanyak 30 ton ke para petani lokal secara gratis untuk diuji coba, seperti pada Jumat (08/03/2024) lalu.

“Distribusi perdana ini kita berikan gratis kepada petani lokal untuk uji coba. Nanti hasil panennya akan kami monitor, sebagai bahan evaluasi,” terangnya.

Baca juga :

Bupati Hendy juga menegaskan, jika pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pupuk organik yang dihasilkan. Tujuannya, tentu agar bermanfaat bagi para petani. Sementara pabrik pupuk milik daerah ini, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan petani lokal Jember.

Ditambahkannya, kelangkaan pupuk yang dialami petani, melatar belakangi dibangunnya pabrik pupuk milik Pemkab Jember ini. Tujuannya, agar kebutuhan petani lokal Jember terpenuhi, mengingat potensi pertanian di Kabupaten Jember sangat tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember sendiri, merilis luas panen padi Kabupaten Jember pada 2021 mencapai sekitar 124.027,77 hektar. Jumlah itu, mengalami peningkatan sebanyak 2.421,90 hektar atau 1,99 persen dibandingkan 2020 yang hanya sebesar 121.605,87 hektar. Sedangkan untuk produksi padi Kabupaten Jember pada 2021, mencapai 615,70 ribu ton GKG, atau mengalami peningkatan sebanyak 25,43 ribu ton GKG atau 4,31 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 590,26 ribu ton GKG.

“Saya minta, ayo kita dukung pupuk Si Jempol ini. Petani lokal Jember semuanya menggunakan pupuk Si Jempol di sawahnya masing-masing,” paparnya. (kom/rio/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa operasi pasar murah itu terus dilakukan guna untuk menekan harga beras. Karena saat ini harga beras masih melambung tinggi dan beras memang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Memang harga beras sampai saat ini masih tinggi dan itu sangat terasa di masyarakat. Namun karena ada program pemerintah yang menjual beras dengan harga murah, mereka sudah bersyukur sekali. Walaupun per orang hanya bisa membeli 2 sak atau 10 kg saja,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Menjelang perayaan Idul Fitri 2024 ini, ujarnya, operasi pasar murah tersebut akan terus digelar di beberapa kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Sehingga, diharapkan dapat membantu masyarakat agar mendapatkan harga pangan yang terjangkau.

Baca juga :

“Kita lihat kelurahan mana yang harga pangannya masih bergejolak, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri tentu akan terus kita sediakan. Mudah-mudahan operasi pasar murah ini bisa secara merata dinikmati oleh masyarakat Kota Malang,” tambahnya.

Disamping itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa stok pangan di Kota Malang masih terjamin dan aman hingga 3 bulan ke depan. Diharapkan, masyarakat tidak mengalami panik buying atau belanja berlebihan.

“Kita sampai saat ini stok pangan masih terjamin dan aman sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi kita tidak sampai kesulitan. Jangan khawatir, hanya bagaimana kita menekan harga saja agar bisa terjangkau oleh masyarakat,” ucapnya.

Di akhir, Wahyu juga menyampaikan bahwa Kota Malang telah mempunyai Satgas Pangan yang siap turun tangan, apabila terdapat indikasi pembeli yang menimbun bahan pangan tersebut. Namun, hingga saat ini tidak ada kecurigaan yang ditemukan. (pro/rsy/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa operasi pasar atau pasar murah khusus beras ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Karena, dengan digelarnya pasar murah bagi warga ini, diharapkan bisa membeli beras medium harga terjangkau atau harganya lebih murah dibanding di pasaran.

“Kami pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan solusi terbaik kepada masyarakat di tengah kenaikan harga beras di pasaran,” kata Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo, Senin (26/02/2024) tadi.

Selain untuk menekan atau stabilisasi harga beras yang terus melonjak, ujarnya, pasar murah khusus beras ini dilakukan sebagai upaya menjaga agar tidak terjadi inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tersebut. Apalagi, di waktu bersamaan pemerintah daerah juga mulai menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga:

“Bersamaan juga pada hari ini, itu sekaligus disalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Bupati Karna.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo, Edy Wiyono, mengatakan bahwa pasar murah khusus beras dimulai hari ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Pada hari ini pasar murah dimulai dari Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Asembagus. Tiap kecamatan, dibagi dalam dua titik pelaksanaan. Sehingga, diharapkan semua masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan itu,” ujarnya.

Edy menyebutkan, kegiatan pasar murah khusus beras di tiap kecamatan digerojok 10 ton beras Program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar dari Perum Bulog Bondowoso dan Situbondo. “Karena di tiap kecamatan dibagi menjadi dua titik, jadi masing-masing titik disiapkan 5 ton beras medium kemasan 5 kilogram,” katanya.

Harga beras medium dalam operasi pasar itu, lanjut Edy, dijual dengan harga terjangkau yakni Rp 51.500 perkemasan 5 kilogram atau Rp 10.300 per kilogram. Sedangkan harga beras di pasaran saat ini, adalah Rp14.000 sampai Rp16.500 perkilogram.

“Jadi, setiap warga dibatasi untuk pembelian beras satu sak atau satu kemasan 5 kilogram. Hal ini dilakukan agar merata dan mengantisipasi pembelian oleh tengkulak,” katanya.(her/gie)