Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini dalam tahap menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun oleh pemerintah pusat. SR sendiri mensyaratkan untuk lahan minimal 7 hektar,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Rabu (04/06/2025) tadi.

Bunda Indah menyampaikan, Sekolah Rakyat ini akan dibangun di wilayah Kecamatan Klakah. Selain dilengkapi asrama, bangunan nantinya dilengkapi fasilitas lain.

Baca juga :

“Desain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan asrama. Untuk gedung sekolah, ada mulai SD, SMP dan SMA. Kemudian ada lapangan bola dan segala sarana prasarananya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah program dari Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. “Warga yang kurang mampu itu kadang kurang mendapatkan hak pendidikannya. Pemerintah pusat ingin hadir agar masyarakat yang tidak mampu ini bisa sekolah dengan fasilitas yang sama dengan masyarakat lain yang berkemampuan,” ungkapnya.

Diharapkan, tambahnya, dengan dibangunnya Sekolah Rakyat yang sarana dan prasarananya lengkap, nantinya bisa memberikan hak pendidikan yang layak bagi masyarakat. “Dengan sekolah yang baik akan bisa merubah kehidupan, memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya. Pendanaan dari pusat, kita cuma menyiapkan tempat,” jelasnya. (adi/gie)

Pengadaan formasi PPPK ini, telah diajukan ke Kementerian PANRB sejak Agustus lalu. Untuk PPPK, pemkab menetapkan kebijakan, tidak ada syarat minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Di mana untuk seleksi PPPK tahun ini, dibuka bagi pelamar khusus, yakni para eks tenaga honorer kategori II, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam data base BKN namun memiliki nomor induk tenaga non-ASN. 

“Kebijakan ini untuk memberi kesempatan seluruh tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi untuk ikut seleksi PPPK. Silakan manfaatkan kesempatan ini,” kata Plt Bupati Banyuwangi Sugirah, Rabu (02/10/2024) tadi.

Dirinya juga mengatakan, seleksi calon PPPK dilakukan secara transparan melalui proses pendaftaran hingga selesai. Seluruh tahapan seleksi tersebut tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Karena itu, Plt Bupati Sugirah berpesan agar para calon peserta bisa mempersiapkan diri secara maksimal dan tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi. “Perbanyak belajar dan berdoa. Jangan percaya apabila ada pihak yang menjanjikan dan memastikan diterima dalam seleksi tersebut. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran untuk semua,” papar Plt Bupti Sugirah.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Ilzam Nuzuli, menambahkan bahwa kuota paling banyak dibuka untuk formasi PPPK tenaga teknis, yakni sebanyak 450 formasi. Disusul tenaga kesehatan sebanyak 112 formasi dan tenaga guru 52 formasi.

Baca juga :

“Formasi ini adalah hasil pemetaan kebutuhan tenaga pada masing-masing instansi. Untuk fresh graduate bisa mengikuti jalur CPNS. Karena kebijakan PPPK memang dibuat untuk menuntaskan tenaga honorer di daerah,” kata Ilzam.

Ilzam menambahkan, bahwa seleksi PPPK tahun ini dibuka untuk dua periode. Untuk formasi guru, periode pertama dibuka untuk eks-tenaga honorer kategori II dan guru non -ASN yang terdaftar dalam data BKN. Sementara periode kedua, diperuntukkan bagi para guru non-ASN yang terdaftar di dapodik.

Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis, periode pertama diberikan kepada tenaga eks honorer kategori II dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam data base BKN.

“Sedangkan periode kedua, dibuka untuk tenaga harian lepas (THL) Pemkab Banyuwangi yang terdaftar dalam database BKPP dan masih aktif paling sedikit dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.

Terkait tahapan seleksi, Ilzam menyebut, periode pertama pendaftaran PPPK akan dibuka pada 1-20 Oktober 2024. Sementara periode kedua, dibuka pada 17 November-31 Desember.

Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi periode pertama akan digelar pada 1-29 Oktober. Sementara periode dua digelar pada 16 Desember 2024 hingga 3 Februari 2025.

Informasi lebih detail bagi calon pelamar PPPK tersebut dapat diakses di tautan https://bkd.banyuwangikab.go.id. Di sana berbagai informasi terkait pendaftaran bisa dilihat mulai dari tahapan seleksi, syarat, petunjuk, dan ketentuan lainnya. (kom/bwi/sit)

“Alhamdulillah, di tahun 2024 diberikan kuota formasi sebanyak 653 yang terdiri 487 tenaga guru, 77 tenaga kesehatan dan 89 tenaga teknis,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, Selasa (01/10/2024) tadi.

Dirinya menjelaskan, bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK tahun 2024 dibagi menjadi dua tahap. Tahap I untuk tiga kategori pelamar, yakni pelamar prioritas seperti guru untuk jabatan guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 untuk jabatan bidan kategori keahlian, pelamar dari Eks Tenaga Honorer II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.

Baca juga :

“Yang tidak lulus di Tahap I, tidak bisa mengikuti Tahap II begitu juga yang sudah terplot di Tahap II, tidak bisa ikut di Tahap I. Jadi sesuai formasi dan kualifikasi pendidikan, sedangkan untuk teman-teman yang belum terdaftar di pangkalan data BKN bisa mendaftar di Tahap II,” terangnya.

Sedangkan untuk Tahap II, tambahnya, bagi pelamar Tenaga non ASN yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus. “Masing-masing kepala perangkat daerah mengeluarkan surat keterangan bahwasanya Non-ASN dimaksud telah bekerja paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus sebagai prasyarat bisa mengikuti seleksi di Tahap II,” jelasnya.

Ari Murcono menyadari, bahwa 653 formasi yang dibuka tentu tidak bisa menyelesaikan semua Tenaga Non ASN yang ada di Kabupaten Lumajang. Dirinya mengungkapkan, bahwa Tenaga Non ASN yang sudah masuk dalam database BKN ada 4.840 orang dan yang belum masuk masih ada 518 orang.

“Pak Sekda saat Rapat Panselda penerimaan ASN menyampaikan bahwa teman-teman yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan PPPK ini sementara waktu bisa bekerja seperti biasa, untuk kebijakan PPPK Paruh Waktu untuk penyelesaian Non ASN masih menunggu formasi kemudian dari pemerintah pusat,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Selain monitoring, Wabup yang sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Jember dan akrab dipanggil Gus Firjaun, juga melakukan Monev (evaluasi, red) ke beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pelaksanaan sendiri, dilakukan selama dua hari atau sejak Senin (29/04/2024) kemarin.

Dalam kegiatan ini, Ketua TPPS menjelaskan monitoring ini bertujuan untuk memantau pelayanan KB kepada masyarakat. Di mana, target Provinsi Jatim sebanyak 7.599 (dari semua metode, red) dan Kabupaten Jember sudah bisa melebihi target yang diberikan provinsi.

Baca juga :

“Program KB yang dilakukan ini termasuk program yang bisa menekan angka stunting. Karena dengan memakai alat kontrasepsi implant, maka bisa mengatur jarak kelahiran anak,” terang Wakil Bupati Jember.

Selain itu, Wabup juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat, untuk bersama-sama menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Jember. “Alhamdulillah, masyarakat sudah semakin sadar pentingnya KB dan pentingnya merencanakan kelahiran anak, agar tidak ada lagi penambahan angka balita stunting di Kabupaten Jember,” ujar Gus Firjaun. (kom/rio/sit)

Bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini menyampaikan bahwa di tahun 2024, guru PAUD bakal menerima insentif Rp 350 ribu untuk perbulannya. “Ini komitmen saya dan Nyai Khoi (Wabup, red) kepada guru PAUD. Padahal DAU kita terus mengalami penurunan, tetapi perhatian kami kepada guru PAUD tidak pernah pudar,” katanya, seusai membuka acara Gebyar Pendidik PAUD di GOR Baluran, Kamis (16/11/2023) tadi.

Selama menjadi Bupati Situbondo, lanjut Bung Karna, dirinya sudah dua kali menaikkan insentif guru PAUD. “Dari yang awalnya Rp 150 ribu perbulan, kami naikkan Rp 100 ribu, sehingga menjadi Rp 250 ribu perbulan. Di tahun 2024 nanti, naik lagi Rp 100 ribu. Sehingga, nantinya insentif guru PAUD akan menerima Rp 350 ribu perbulan,” tegasnya.

Baca juga:

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), ada 1.826 guru PAUD di Situbondo. Sehingga untuk menaikkan insentif guru PAUD ini, Pemkab Situbondo akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 7,6 miliar lebih.

“Guru PAUD ini berperan besar dalam meningkatkan SDM anak-anak kita. Karena PAUD adalah cikal bakal dari kecerdasan anak-anak kita, anak-anak kita berakhlak juga ditentukan dari PAUD. Oleh karena itu, Pemkab Situbondo terus memperhatikan kesejahteraan guru-guru PAUD,” tambah bupati asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini.

Bung Karna berharap, dengan adanya kenaikan insentif ini bisa meningkatkan semangat guru PAUD dalam mengajar dan mendidik anak-anak Situbondo. “Sehingga ke depan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Situbondo, Indah Ayuli, mengapresiasi kebijakan Bung Karna yang menaikkan insentif guru PAUD. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, karena peningkatan insentif guru PAUD ini penyemangat bagi kami walaupun itu bukan tujuan utama kami,” ujarnya. (her/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan segera cairnya insentif bagi kader kesehatan. Dana sendiri, diberikan kepada kader setiap tahun sekali.

“Ini sekarang tengah kami upayakan. Semoga saja dalam bulan ini. Untuk kebesarannya, itu masih sama yaitu Rp 600 ribu,” kata Wiyanto, Jumat (06/10/2023) tadi.

Kadinkes juga mengatakan, bahwa pemberian insentif ini adalah merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Malang. Pemberian insentif ini, selain menjadi program, juga merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja kader kesehatan.

Baca juga :

“Melalui insentif yang diberikan ini, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk kader. Sehingga, bisa bekerja lebih baik dan lebih profesional dalam memberikan layanan atau sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Mengenai jumlah penerima nantinya, Wiyanto menjelaskan, secara keseluruhan ada di angka 25 ribu an. Angka itu, tersebar di seluruh Puskesmas, desa hingga Pustu (Puskesmas pembantu).

“Mereka (kader kesehatan, red) tersebar mulai tingkat kecamatan hingga ke desa atau kelurahan. Mereka inilah, yang juga memiliki peran garda terdepan kepada masyarakat. Termasuk, dalam membantu sosialisasi penurunan stunting,” paparnya. (sit)

Kegiatan yang digelar di Wisata Tambuh Raya Idaman, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, diikuti oleh ratusan peserta dari 15 peserta SMA/sederajat dan 13 peserta Quick a SMP/ sederajat.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa kegiatan Jumbara merupakan salah satu kegiatan yang bisa melindungi anak dari pengaruh Narkoba. Itu dikarenakan, banyak sekali pendidikan karakter yang diberikan dalam Jumbara.

“Kalian adalah anak-anaknya Bunda yang sehat, anak-anak yang ikut PMR (Palang Merah Remaja, red) dan tidak akan terkena Narkoba,” kata Bunda Indah.

Baca juga:

Selain itu, tambahnya, dalam kegiatan ini juga diajarkan untuk kepekaan sosial dan gotong royong membantu sesama.

“Jadi, kegiatan ini juga mengajarkan jiwa kepemimpinan, gotong royong dan jiwa sosial yang tinggi. Maka, nantinya kalau ada lomba tentang hal tersebut, maka akan terlihat siapa yang terampil,” terangnya.

Bunda Indah juga berpesan, agar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan Jumbara, bisa mengikuti kegiatan dengan seksama dan memberikan usaha maksimal.

“PMR mengajarkan hal-hal yang positif. PMR mengajarkan anak-anak menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Terus belajar, terus memberikan usaha yang terbaik,” paparnya. (kom/adi/gie)