Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang antusias hadir dalam sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. Hal ini, menunjukkan kepedulian dan dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan program pemerintah.

“Dalam sosialisasi ini, nantinya akan dijelaskan pengetahuan umum tentang rokok ilegal beserta ciri-cirinya,” ujar bupati.

Ditambahkan Bupati Mundjidah, rokok merupakan kebutuhan dari masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak bisa lepas dari rokok. Jadi, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk meminimalisir pembelian atau penggunaan rokok ilegal dalam masyarakat. Terlebih, lagi pemasukan cukai ke pemerintah cukup besar. “Untuk Kabupaten Jombang, pemasukan hasil cukai tembakau berasal dari 25 kecamatan. Salah satunya, Kecamatan Plandaan,” jelasnya.

Baca juga :

Perwakilan Kantor Bea Cukai Kediri Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Kediri, Rudi Suprianto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai serta rokok yang dilekati pita cukai tetapi palsu. Bagi orang yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sedangkan bagi pengedar atau penjual, akan dikenakan Pasal 54 serta bagi pemalsu pita cukai atau pita cukai bekas dikenakan Pasal 55.

“Sanksi bagi yang pembuat rokok ilegal dipenjara minimal 1 sampai 5 tahun penjara dan ditambah denda minimal 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Bagi pengedar atau penjual juga sama, dikenakan sanksi penjara 1 sampai 5 tahun dan ditambah denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Membuat pita cukai palsu dikenakan sanksi 1 sampai 8 tahun penjara dan ditambah denda 10 sampai 20 kali nilai cukai yang harus dibayar,” terang Rudi.

Dampak dari rokok ilegal, ujarnya, selain kepada kesehatan karena campurannya yang tidak jelas, juga untuk negara. Selain pemasukan, juga akan menyebabkan pabrik rokok legal bangkrut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Thonsom Pranggono, menambahkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Surat Edaran Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, BC 2022 tentang Pedoman Kerja sama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah. “Tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai adalah untuk meningkatkan optimalisasi alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai yang hasil tembakau. Sehingga, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya. (azl/gie)

Tidak ubahnya seperti pelaksanaan sehari sebelumnya, dalam sosialisasi kali ini, sebanyak dua pasar tradisional yang dijadikan sasaran. Yakni, Wonosari dan Kromengan. Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan upaya dalam minimalisir rokok ilegal dan cukai ilegal, bisa berkurang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Matodang, mengatakan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung, itu sangat penting. Sehingga, masyarakat akan kian paham dan memiliki peran, dalam meminimalisir peredaran rokok ilegal.

“Keberadaan rokok ilegal ini, pastinya sangat merugikan negara. Karenanya, langkah pencegahan harus terus ditekan dan diberantas. Maka dari itu, pemahaman terhadap masyarakat Kabupaten Malang, harus terus diberikan dan ditingkatkan,” tegas Kasatpol PP Kabupaten Malang, Rabu (07/12/2022) tadi.

Selain itu, tambah Firmando, melalui edukasi dan sosialisasi ini, masyarakat atau perokok, pun juga memahami perannya. Seperti salah satunya, tidak membeli produk ilegal. Karena selain tidak bisa memberikan kontribusi untuk negara dan pemerintah daerah, rokok ilegal secara kesehatan tentunya sangat diragukan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Harapan kami, masyarakat Kabupaten Malang, khususnya perokok menjadi kian paham. Setidaknya, seperti seorang perokok, itu akan merokok atau menggunakan produk legal. Karena, dari pembelian rokok itu, juga memberikan masukan atau pendapatan untuk negara. Jadi, perokok legal memberikan andil untuk pendapatan daerah,” paparnya.

Sementara itu, Staf Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Wendi Dwinata, mengatakan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi ini akan terus dilakukan secara masif. Sehingga, melalui kolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Malang dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang, maka akan memberikan dampak positif dalam menekan peredaran rokok ilegal.

“Di tahun 2022 ini, kita mendapatkan dana sebesar kurang lebih Rp 81 miliar. Yang mana, sepuluh persen untuk penegakan hukum atau salah satu kegiatannya penegakan hukum. Dalam sosialisasi ini, kita beri nama Sobo Pasar. Jadi, dalam kegiatan sosialisasi ini, ada yang melakukan di atas panggung dan ada juga yang keliling untuk memberikan edukasi langsung kepada pedagang,” ujarnya.

Wendi juga menjelaskan, bahwa cara paling mudah dalam mengenali rokok ilegal, itu ada empat jenis. Diantaranya, dilihat dari pita cukainya. Apabila tidak ada pita cukai, maka dipastikan rokok ilegal atau merupakan rokok polos. “Kemudian, ada yang berpitai cukai, tapi dilihat asli atau tidak. Itu, bisa dilihat dari hologramnya. Kalau digoyang, hologram akan mengkilat atau bercahaya, sehingga kemungkinan besar adalah asli,” terangnya.

Selanjutnya, dirinya pun juga menjelaskan, bahwa ada rokok yang berpita cukai, tapi bekas rokok. “Ini, sebenarnya pita cukainya asli, tapi menggunakan bekas rokok lain. Cara mudahnya, kalau rokok pita cukai lama, itu pasti kusut dan tidak seperti yang baru,” terangnya. (sit/adv)

Pihaknya, pun akan terus berkomitmen bersama semua elemen masyarakat untuk selalu membrantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang. “Kita berkomitmen bersama-sama, untuk semangat gempur rokok ilegal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Indah juga berpesan kepada peserta yang hadir agar benar-benar mengikuti acara sosialisasi tersebut, dan nantinya materi yang telah disampaikan oleh narasumber bisa disampaikan kepada warga di sekitarnya. “Ini kewajiban kita semua untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat kembali menginformasikannya kepada tetangga di sekitar tempat tinggalnya,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disampaikan Bunda Indah, bahwa warga yang menjual rokok ilegal atau barang lain yang bercukai, namun tanpa ada pita cukai atau barang ilegal, akan mendapatkan sanksi serius dari pihak berwenang. Dirinya juga menambahkan, bahwa banyak sekali manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Diantaranya yakni, kegiatan sosialisasi cukai, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit, untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

“Jadi orang yang membayar cukai, nanti dananya dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, dan digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini, untuk membeli alat-alat kesehatan di rumah sakit,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, Mat Alibilogo dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang barang kena cukai. “Tujuannya agar peserta mengerti akan barang kena cukai dan bisa memberikan sumbangsih terhadap pemberantasan barang kena cukai,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Agar suasana sedikit berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya, kegiatan pun dikemas dengan dalam bentuk kegiatan sarasehan. Termasuk, pada sesi sosialisasi juga diisi dengan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.

Dalam sosialisasi itu, sedikitnya 100 peserta dilibatkan dalam pelaksanaan sarasehan. Kesemuanya, adalah mulai dari pedagang, tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa, tokoh agama hingga pelajar. Sementara, agar pelaksanaan sarasehan maksimal, juga turut hadir sebagai nara sumber yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama Kantor Bea dan Cukai Malang, Agnita Adityawardani.

Kepada peserta sarasehan, Agnita merinci secara gamblang mengenai ciri-ciri atau perbedaan rokok ilegal dan cukai ilegal dengan rokok bukan ilegal. Termasuk dalam momen itu, juga memberikan nomor pengaduan yang bisa dilakukan warga masyarakat, saat mencurigai peredaran rokok ilegal.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Bahwa rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Lalu, ada juga rokok yang dilekati pita cukai, namun itu tidak sesuai serta rokok yang dilekati pita cukai tetapi palsu,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Malang, Formando H Matondang, melalui Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satpol PP, Teddi Wiryawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini adalah rangkaian dari sejumlah pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai, yang anggaran pelaksanaannya adalah dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT). Melalui sosialisasi langsung dengan masyarakat atau dengan pedagang, diharapkan akan lebih memantapkan langkah dalam mengantisipasi peredaran rokok dan cukai ilegal.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan mulai pedagang hingga masyarakat, kian paham mengenai apa itu cukai. Termasuk, bisa membedakan antara rokok ilegal dan rokok legal,” ujarnya.

Ketika masyarakat sudah paham, tambah Teddi, tentunya diharapkan peran sertanya dalam meminimalisir peredaran rokok dan cukai ilegal. Karena, adanya barang ilegal, sudah pasti akan merugikan negara. Termasuk, berdampak pada sektor lapangan kerja dan pendapatan daerah.

“Ketika masyarakat atau pedagang paham, maka ketika menemukan dugaan rokok atau cukai ilegal, segera memberikan laporan untuk kemudian ditindaklanjuti. Karenanya, secara masif sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat,” tegasnya. (sit/adv)

Operasi gabungan yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ini rutin dilakukan untuk penindakan hukum peredaran rokok ilegal atau tanpa dilengkapi pita cukai. Bahkan, dalam seminggu bisa sampai tiga kali melakukan operasi gabungan.

Kasatpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyo Budi, mengatakan bahwa operasi gabungan tersebut, menyasar sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar. Diantaranya, Kecamatan Sutojayan, Selopuro, Srengat dan Kecamatan Wonodadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dalam pelaksanaan operasi ini, petugas mendatangi toko-toko atau pedagang penjual rokok, khususnya yang diduga menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal,” kata Rustin Tri Setyo Budi, Minggu (20/11/2022) tadi.

Lebih lanjut Rustin menyampaikan, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan ribuan batang rokok ilegal yang didapati dari beberapa toko atau kelontong penjual rokok. “Para penjual yang kedapatan menjual rokok ilegal, sementara hanya diberikan sanksi tertulis. Namun, apabila dikemudian masih menjalankan aktifitas yang sama, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU di bidang cukai,” ujar mantan Camat Sutojayan ini. (jar/gie)

Wabup yang akrab dipanggil Bunda Indah, ini menyampaikan agar masyarakat bisa membedakan rokok legal dan rokok ilegal. Salah satunya, yakni bisa dilihat dari harga jual rokok. Karena, rokok ilegal biasanya memiliki harga yang jauh di bawah rokok legal.

“Biasanya antara yang bercukai sama yang tidak bercukai, itu harganya selisih jauh. Makanya, harus ekstra hati-hati. Baik itu untuk yang menjual dan masyarakat yang membelinya,” kata Bunda Indah.

Untuk masyarakat yang menjual, Bunda Indah menyampaikan, agar tidak menjual atau memasarkan rokok ilegal. Sementara untuk pembeli, pun harus ekstra hati-hati. Karena seperti untuk para penjual rokok ilegal, akan mendapatkan sanksi berupa hukum pidana dengan ancaman satu tahun penjara.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga meminta, agar mayarakat turut berpartisipasi aktif melaporkan jika mendapati ada praktek jual beli rokok ilegal. Baik di sekitar lingkungan, atau di mana pun di wilayah Kabupaten Lumajang.

“Kalau bisa, masyarakat juga membantu. Karena, pendapatan dari keberadaan rokok legal, akan membantu negara dan peruntukkannya untuk masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Lumajang, Matali Bilogo, menjelaskan bahwa sosialisasi Barang Kena Cukai dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak sembarangan membeli, mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan barang-barang yang tidak memiliki cukai resmi. Salah satunya, seperti rokok ilegal.

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mengenai rokok ilegal dan legal. Sehingga, masyarakat paham dan mampu memberikan sumbangsih atau pun oengawasan terhadap rokok iegal,” paparnya. (kom/adi/gie)

Sosialisasi yang dilaksanakan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Blitar tersebut, dilakukan melalui pagelaran Wayang Kulit di Pendopo Kecamatan Sutojayan, Minggu (10/09/2022) malam. Kegiatan tersebut, dilaksanakan dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setya Budi, mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-215/PMK.07/2021, Satpol PP berperan sebagai fungsi penegakan hukum, membina dan mengajak masyarakat agar tidak menjual rokok ilegal atau rokok yang tidak berpita cukai. “Saya mengajak pedagang, warung kelontong agar tidak menjual rokok ilegal, rokok yang tidak ada pita cukainya,” kata Rustin Tri Setya Budi.

Lebih lanjut Rustin menyampaikan, dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dalam menyalurkan dan menjual rokok ilegal, merupakan pidana dan dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling banyak lima tahun. Serta, denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Saya menghimbau kepada masyarakat Lodoyo dan Kabupaten Blitar, agar tidak menjual rokok ilegal. Jangan mudah dibujuk rayu oleh sales pengedar rokok bodong. Tolak rokok ilegal. Karena barang siapa yang menjual mengedarkan rokok ilegal dapat dikenakan sangsi pidana,” jelasnya.

Rustin menambahkan, pelanggaran Undang-undang Cukai, diantaranya bisa rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok polos atau tanpa pita cukai. “Sanksi penjual rokok ilegal yaitu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan denda 3 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mantan Camat Sutojayan ini menjelaskan, untuk memaksimalkan tugas sebagai fungsi hukum, Satpol PP Kabupaten Blitar, akan terus gencar melakukan sosialisasi terhadap Barang Kena Cukai (BKC). Sosialisasi tersebut, diantaranya melalui budaya seperti wayang kulit, kemudian dengan cara langsung tatap muka dengan pedagang kelontong, asonga.

“Saya rasa dengan kegiatan ini, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar bisa cegah,” ujarnya.

Tahun 2022 ini, Satpol PP menargetkan operasi lebih masif dan sering. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ribuan rokok ilegal. “Ini sebagai bentuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Ayo Gempur rokok ilegal,” tegasnya.

Bupati Blitar, Rini Syatifah melaui Kepala Dinas Disporbudpora Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, dalam kesempatan itu mengajak segenap elemen masyarakat bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal. “Rokok ilegal merugikan negara. Untuk itu mari kita perangi dan gempur peredaran rokok ilegal,” ajaknya.

Lebih lanjut Suhendro menyampaikan, untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pemerintah Kabupaten Blitar akan banyak menggelar berbagai event yang bisa dijadikan sarana mengangkat pertumbuhan ekonomi terutama produk UMKM di Kabupaten Blitar. “Untuk memutar roda perekonomian, karena sebagai daerah yang kaya akan seni budaya, maka setiap Minggu akan diadakan pentas budaya di masing masing Kecamatan, seperti Kecamatan Sutojayan ini,” jelasnya.

Suhendro menambahkan, melalui Disporbudpora, pihaknya akan mengagendakan pentas seni. “Sebentar lagi ada agenda Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah. Di masa endemi ini, kami akan banyak mengundang semua kalangan utuk mengangkat pertumbuhan ekonomi terutama produk UMKM di Kabupaten Blitar,” jelas Suhendro, yang hadir dalam malam sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai.

Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Blitar, Krisna Swanda Dwi Putra, mengatakan bahwa sesuai Tupoksi, pihaknya selalu melaksanakan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan cukai. Kemudian, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

“Atas kinerja Sarpol PP sebagai Satgas Bidang Hukum, Bea Cukai Blitar, kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal dan memerangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar,” ujarnya. (jar/gie/adv)

Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menyampaikan bahwa penggunaan DBHCHT (Dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau) di Kota Probolinggo, diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat. “Jadi, anggaran DBHCHT untuk tahun ini dapat Rp 18,8 miliar. Dimana 75 persen anggaran itu, dipergunakan untuk program UHC, Universal Health Coverage,” terang mantan Camat Kademangan itu.

Kepala Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo, Andi Hermawan, dalam pemaparan materinya juga menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Tim Bea Cukai Probolinggo bersama dengan pemerintah kota setempat untuk menggempur rokok ilegal. Salah satu yang terbaru adalah operasi bersama di wilayah Wonoasih.

“Operasi bersama pemerintah kota dan kebetulan kemarin kami dapatkan di daerah Wonoasih, masih terdapat warung yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai,” jelas Andi.

Dalam sosialisasi itu, juga diisi materi Kasubag Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Sofiatus Sholihah. Dalam pemaparannya, dirinya menjelaskan mengenai besaran pembagian DBHCHT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“40 persen untuk pemerintah provinsi (Jawa Timur), 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil. Jadi, kabupaten/kota yang punya pabrik rokok punya tembakau atau punya salah satunya, dapat dan 20 persen untuk kabupaten/kota lainnya,” ungkap Sofiatus.

Menurut Sofiatus, fokus penggunaan DBHCHT selain untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau, juga diprioritaskan untuk kesehatan dan pembangunan ekonomi daerah. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan fokusnya yang pertama sasarannya adalah untuk petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, kemudian prioritas yang lain adalah untuk kesehatan kedua pemulihan ekonomi daerah, fokus di situ,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, salah satu peserta bernama Samsudin sepakat bahwa semua pihak harus bersama-sama menggempur rokok ilegal. “Ini pribadi saya, jadi cukai (rokok) positifnya itu memberi kontribusi pada negara dan rokok ilegal itu merugikan negara, itu saja” kata pedagang rokok asal Curahgrinting itu.

Pada agenda sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai kali kesembilan ini beberapa pejabat Pemkot yang hadir antara lain Kepala DPMPTSP, M Abbas yang sekaligus Plt Camat Mayangan, Kabag Perekonomian, Heri Astuti serta Camat Kanigaran, Agus Rianto. (kom/pix/sit)

Kepala Disperdagin, Edi Wiyono, mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha menekan peredaran rokok ilegal demi kemaslahatan bersama. “Pedagang diperkenalkan ini, karena terkait dengan akibatnya. Kemudian, sekaligus mengimbau untuk tidak melakukan jual beli,” ujarnya, Selasa (19/10/2021).

Lebih lanjut Edi Wiyono menjelaskan, salah satu upaya untuk memerangi rokok ilegal adalah dengan mengenali jenisnya. “Kemudian tidak memperjual belikan dan melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan adanya peredaran barang tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Pemda, Sentot Sugiyono, mengatakan bahwa pendekatan awal yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan peredaran rokok Ilegal, sementara ini masih bersifat humanis.

“Kami mengedukasi masyarakat supaya tidak memperjual belikan rokok ilegal. Dan bagi yang terlanjur membelinya, dipersilakan untuk mengembalikannya,” ucapnya.
Di sisi lain, peserta sosialisasi, Bunadi, mengatakan bahwa dirinya mulai mengetahui ciri-ciri rokok ilegal dari kegiatan ini.

“Dengan begitu, saya bisa membedakan mana rokok yang boleh diperjualbelikan dan mana yang tidak,” tuturnya. Bunadi menambahkan, sosialisasi ini sangat membantu pedagang dalam mengenali rokok ilegal.

“Tadi saya sempat mencatat pemaparan narasumber, kalau ada ancaman Pasal 54 UU nomor 39 tahun 2007 bagi pedagang yang menjual rokok ilegal,” imbuhnya. (her/sit)