Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan bahwa persiapan menghadapi kemarau sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Yakni melalui kegiatan penanaman pohon di berbagai lokasi milik pemerintah daerah.

“Sejak Oktober lalu kami rutin melakukan penanaman pohon, baik di tanah milik Pemkot, area makam, maupun kawasan Rusunawa Kuturan,” ujar Raymond, Senin (27/04/2026) tadi.

Memasuki masa peralihan menuju kemarau, menurutnya DLH memprioritaskan perempesan pohon guna mengantisipasi risiko pohon tumbang akibat angin kencang yang lazim terjadi saat musim kering. Menurutnya, kegiatan perempesan dilakukan hampir setiap hari, termasuk akhir pekan, karena tingginya antrean permintaan dari masyarakat maupun hasil pemantauan internal petugas.

Baca juga :

“Pada Agustus 2025 lalu, antrean perempesan tercatat mencapai sekitar 400 permohonan. Saat ini jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 124 antrean. Sementara antrean penebangan pohon turun dari sekitar 150 permohonan menjadi sekitar 52 antrean,” tuturnya.

Raymond menjelaskan, banyaknya antrean tidak lepas dari jumlah pohon di Kota Malang yang mencapai sekitar 12.600 batang. Dengan tiga regu petugas, dalam sehari maksimal hanya tiga hingga empat pohon yang dapat ditangani, bahkan satu pohon tertentu bisa membutuhkan waktu pengerjaan hingga dua hari.

Selain perempesan, DLH juga mulai meningkatkan perawatan tanaman melalui penyiraman rutin. Langkah itu dilakukan karena selama musim hujan sebelumnya tanaman tidak memerlukan penyiraman tambahan.

“Kalau musim kemarau tentu intensitas penyiraman ditambah. Jadwalnya keliling karena tangki penyiraman kami masih terbatas,” ucapnya.

Saat ini DLH hanya memiliki tiga unit tangki penyiraman yang difokuskan pada tanaman hias di koridor jalan utama seperti Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Ijenbdan Jalan Veteran. Tanaman hias diprioritaskan karena membutuhkan suplai air lebih rutin dibanding pohon besar yang memiliki daya tahan lebih lama. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan akan pentingnya menghasilkan produk sendiri dari potensi daerah, khususnya komoditas unggulan seperti kelapa sawit. Dirinya menyebut, seluruh proses produksi minyak goreng BMP dilakukan di Bengkulu, mulai dari bahan baku hingga pengolahan akhir menjadi minyak goreng siap konsumsi.

“Kita ingin daerah kita menghasilkan produk sendiri dari SDA kita, seperti sawit. Ini produk Bengkulu, bahan bakunya dari Bengkulu dan diolah menjadi minyak goreng Bumi Merah Putih,” kata Gubernur Helmi.

Baca juga :

Dirinya juga mengajak masyarakat, untuk menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah. Menurutnya, kebanggaan terhadap produk daerah harus dibangun melalui penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mendorong kemandirian ekonomi, Gubernur Helmi juga menyampaikan bahwa industri ini turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar, tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat, sehingga membantu menekan angka pengangguran.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen, untuk terus mendukung pengembangan produk ini agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ke luar daerah. Ke depan, berbagai produk turunan seperti sabun, perawatan kulit, dan parfum juga akan dikembangkan di bawah label Merah Putih sebagai bagian dari penguatan industri lokal. (kom/bkl/sit)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, melalui Kasubid Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa berbagai upaya jemput bola tetap dilakukan untuk mendorong capaian target tersebut. Salah satunya, melalui program Sambang Kelurahan, Sobo RW, hingga Singgah Perumahan.

“Upaya kami tetap sama dengan tahun lalu, yaitu jemput bola itu terus kami lakukan. Dalam satu tahun sekitar 300 titik lebih yang kami sambangi, meliputi kelurahan, perumahan, hingga tingkat RW/RT,” kata Nico, Senin (09/03/2026) tadi.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan penagihan rutin setiap tahun agar masyarakat tetap ingat untuk membayar PBB. Nico menegaskan bahwa jatuh tempo pembayaran PBB masih sama, yakni pada Juli.

“Pada Maret ini, belum menjadwalkan kegiatan sambang ke lapangan. Kemungkinan antara April atau Mei kami mulai menentukan lokasi mana saja yang perlu didatangi untuk penagihan,” jelasnya.

Baca juga :

Nico menambahkan, pembayaran PBB sendiri sudah dibuka sejak Januari dengan batas waktu hingga Juli. Setelah itu, biasanya ada program penghapusan denda pada Agustus hingga Oktober. Sejauh ini, partisipasi wajib pajak pada awal 2026 tergolong cukup baik.

“Sejauh ini masyarakat cukup patuh. Tapi mungkin ada yang menunda karena kebutuhan menjelang hari raya, sehingga kemungkinan setelah lebaran baru banyak yang melakukan pembayaran,” ucapnya.

Nico juga menegaskan, bahwa saat ini pembayaran PBB semakin mudah karena tidak harus datang ke kantor. Warga cukup mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) untuk melakukan transaksi melalui berbagai kanal pembayaran.

“Pembayaran bisa melalui QRIS, Bank Jatim, BCA, BNI, Mandiri, Kantor Pos hingga Indomaret dan Alfamart. Jadi sekarang jauh lebih simpel,” tuturnya.

Selain itu, Bapenda juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui program Agen Laku Pandai Bank Jatim di tingkat RW atau kelompok warga. Melalui skema tersebut, warga dapat membantu penagihan sekaligus penyetoran pembayaran secara langsung.

“Semacam door to door. Kami juga punya sistem untuk memetakan wilayah mana saja yang serapannya masih rendah, sehingga program sambang bisa lebih tepat sasaran,” imbuh Nico. (rsy/sit/adv)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa beberapa titik tersebut, diantaranya di kawasan Ki Ageng Gribig dan Jalan I R Rais. “Drainase yang dari APBD, ada puluhan titik. Sekarang yang sedang berjalan tinggal lima, yang lain sudah selesai. Di Ki Ageng Gribig dan I R Rais itu yang masih proses,” ujar Dandung, Senin (28/10/2025) tadi.

Selain dua titik tersebut, pengerjaan drainase di Jalan LA Sucipto hari ini memasuki tahap pengecoran. Meski panjang pengerjaan hanya sekitar 20 meter, proyek tersebut sempat menyita perhatian warga karena lokasinya tepat di depan rumah Ketua RW.

Baca juga :

“Itu cuma 20 meter, posisinya di depan RW. Saya kira ratusan meter, ternyata hanya segitu. Hari ini saya perintahkan untuk dicor,” tambahnya.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, bahwa pihaknya menargetkan semua pekerjaan drainase yang tersisa bisa rampung sebelum kontrak berakhir pada 28 November 2025. Dandung optimis, target tersebut nantinya bisa tercapai.

“Target kami akhir November sudah selesai semua, paling lambat tanggal 28 sesuai kontrak. Kami terus pantau agar tidak ada keterlambatan,” imbuh Dandung.

Sebagai informasi, proyek drainase yang ada di Kawasan LA Sucipto sempat menjadi sorotan warga di media sosial. Warga mengeluhkan, karena pengerjaan tidak kunjung jelas penyelesaiannya. Berdasarkan informasi yang beredar, sosialiasi pada warga dilakukan pada 12 Agustus 2025, kemudian 7 September 2025 disebut material pertama datang dan penggalian dilakukan pada 24 September 2025. Namun, hingga kini pekerjaan tersebut belum rampung sepenuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dari total 57 kelurahan di Kota Malang, saat ini sudah ada 31 kelurahan yang mendeklarasikan STBM 5 Pilar. Sehingga, hanya tersisa 18 kelurahan, untuk mencapai status paripurna.

“Kalau sudah paripurna, berarti persoalan kesehatan di tiap wilayah sudah bisa terjamin. Karena sanitasi itu sangat berpengaruh terhadap timbulnya berbagai penyakit,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, keberhasilan STBM tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat. Karena, perubahan dilakukan melalui kesadaran diri sendiri, bukan karena disosialisasikan terus-menerus.

Baca juga :

“Sehingga, ini yang membuat program bisa bertahan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa hingga saat ini total 39 kelurahan telah mencapai STBM 5 Pilar. Termasuk delapan kelurahan yang lebih dulu paripurna pada tahun 2023.

“Masih ada 18 kelurahan lagi yang akan dijadwalkan deklarasi di tahun 2026. Indikator STBM mencakup ODF 100 persen, cuci tangan, pengelolaan air minum dan sampah minimal 70 persen, serta air limbah domestik 30 persen,” jelasnya.

Husnul juga menegaskan, pentingnya sinergi lintas sektor. Karena program STBM 5 Pilar, tidak bisa dijalankan oleh Dinas Kesehatan saja, tetapi perlu dukungan dari DPUPRPKP, DLH, Bappeda dan Kominfo.

“Kuncinya kolaborasi. Dengan sinergi semua pihak, Kota Malang bisa mencapai target sebagai Kota STBM 5 Pilar Paripurna pada 2026,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Dalam acara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, nampak terlihat mendampingi Menteri PKP. “Jujur, saya senang sekali di sini. Kepala daerahnya, bupati dan wakil bupati sangat membantu, pengembang bagus kompak, banknya kompak, demandnya atau permintaan pasar tinggi. Jadi, perlu digas lagi nih Pak Wabup ya. Mari cetak sejarah bersama-sama,” kata Menteri PKP Ara.

Dijelaskan Ara, dari data yang didapat, di Pasuruan ada 150 ribu orang tidak punya rumah, atau sekitar 26 ribu keluarga di Kabupaten Pasuruan, yang belum memiliki rumah. Karenanya, Menteri PKP Ara meminta Wabup dan Pemkab Pasuruan, untuk menggenjot kinerja agar semua masyarakat punya rumah.

“Kalau 1 ribu rumah pertahun, butuh waktu 25 tahun atau 5 ratus rumah pertahun bisa selesai 50 tahun. Saya bantu pak, mari sama-sama tuntaskan dan jamin masyarakat bisa punya rumah semua dalam 5 tahun, dengan skenario 5 ribu kepala keluarga dapat rumah setiap tahunnya,” urainya.

Menteri Ara juga mengatakan, pihaknya siap memberikan kuota 5 ribu FLPP di tahun 2026. Dirinya juga mengaku, akan mencoba periode pertama 2 ribu rumah di pertengahan tahun depan dan sisanya diserahkan akhir tahun depan.

Menteri Ara optimis, bahwa Pasuruan bisa menjadi kabupaten percontohan. “Kalau bisa, 5 tahun ke depan, sudah 0 persen. Tidak ada keluarga di Pasuruan, yang tidak punya rumah. Semuanya punya rumah dengan memanfaatkan program dari Presiden Prabowo. Di Pasuruan ini komplit, pemerintah mendukung, pengembangnya keren, permintaan tinggi,” imbuhnya.

Menteri Ara juga mengaku senang, karena malam ini di Pasuruan, sudah ada kebijakan konkret yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Kementrian akan support. Daerah tinggal siapkan lahan, regulasinya, pengembang membangun dan masyarakat bisa mendapat manfaat dalam program ini,” ujarnya.

Dalam acara penyerahan kunci itu, Menteri Ara sempat berkeliling ke lingkungan perumahan sebelum dirinya mengecek beberapa rumah subsidi yang sudah dimiliki masyarakat. Di perumahan ini, ada 118 rumah subsidi yang sudah laku terjual dalam waktu 2 bulan.

Baca juga :

Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, mengaku akan berusaha maksimal menjalankan amanah dari Menteri PKP. Karenanya, pirantinya harus disiapkan. Mulai regulasi, lahan, kesiapan pengembang dan lainnya.

“Prinsipnya, kalau menyangkut program presiden atau program pusat, kami akan berusaha maksimal untuk menerapkan di daerah. Termasuk Program Rumah Subsidi untuk MBR ini. Kami sangat menyambut baik dan mendukung kesuksesan program ini,” kata Wabup Pasuruan.

Bahkan, lanjutnya, sebagai wujud komitmen menjalankan amanat ini, ada beberapa penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melancarkan program ini. Misal, pembebasan retribusi PBG, pembebasan BPHTB, pendataan untuk MBR dan lain sebagainya.

“Bagi penerima manfaat, saya ucapkan selamat. Semoga rumah ini menjadi tempat kebahagiaan. Selain itu, mejadi tempat membangun harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Mendapat rumah layak, bisa hidup dan terus berkembang adalah hak seluruh warga negara,” imbuhnya.

Wabup Pasuruan juga melaporkan, di tahun 2025 ini, ada 157 perumahan dengan 111 pengembang yang akan dibangun di Pasuruan. Sebagian besarnya, pembangunan berada di barat Pasuruan. Diantaranya, 77 perumahan itu ditujukkan untuk MBR. Bahkan 1 bulan lalu, ada juga pengembang yang silaturahmi ke Bupati Pasuruan dan berniat membangun perumahan untuk ASN.

Salah satu penerima manfaat, Sri Sultonia, tidak kuasa menahan rasa bahagianya bertemu Menteri PKP Ara. Di hadapan menteri, Sri bercerita tentang cerita bahagianya bisa punya rumah perumahan.

Setiap hari, Sri mengatakan bekerja sebagai sales sebuah produk susu. Gajinya yang UMR, itu dirasa cukup untuk menjadi bekalnya memiliki rumah idaman. “Senang, pak. Bagus rumahnya. Allhamdulillah saya bisa rumah,” katanya.

Salah satu penerima manfaat lainnya, Fajar Bima Restu, seorang ojek online (Ojol) juga mengaku bangga dan bersyukur karena bisa mendapat kesempatan punya rumah. “Gaji saya itu berkisar Rp 3 hingga Rp 4 jutaan perbulan. Kalau tidak ada program ini, punya rumah di perumahan itu hanya sebuah mimpi. Tapi, karena ada Program Rumah Subsidi, punya rumah di perumahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Alhamdulilah, saya bisa punya rumah di sini,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perawat di RSUD Bangil, Sari, juga mengaku bersyukur punya rumah. Dirinya mengaku memilih rumah ini, karena dekat dengan lokasi kerjanya. Sehingga, dirinya hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit, untuk sampai ke lokasi kerjanya dari rumah.

“Selain itu, angsurannya juga murah,” katanya. (kom/pas/gie)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa hingga bulan September ini telah menemukan sekitar 1.800 kasus. Berbagai upaya penemuan TBC juga terus dilakukan.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya penemuan TBC secara aktif. Hingga saat ini sudah ada hampir 1.800 temuan dari target 3.000 kasus. Harapannya, sisa waktu September–Desember mendatang bisa mendekati target,” ujar Husnul, Selasa (30/09/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pencapaian target tersebut sangat penting karena berkaitan dengan prevalensi TBC di Kota Malang. Prevalensi itu sendiri dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kasus TBC sesuai jumlah penduduk.

“Kalau kita bisa menemukan hingga 3.000 kasus, artinya kita dapat memutus rantai penularan, baik di satu keluarga maupun di komunitas tertentu,” tambahnya.

Dinkes Kota Malang pun memastikan akan terus mengaktifkan sistem pengawasan dan penemuan kasus secara berkesinambungan. Hal itu, sebagai langkah nyata untuk menekan beban TBC di Kota Malang agar tidak semakin tinggi. (rsy/sit)

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa saat ini capaian kepesertaan baru di angka 42 persen. Meskipun sudah melampaui target tahunan, angka tersebut masih jauh dari 100 persen.

“Kalau kami hitung bersama BPJS Ketenagakerjaan, proyeksinya tahun 2035 nanti Kota Malang bisa tercapai penuh. Itu juga, didorong dengan kewajiban bagi investor agar pekerjanya tercover BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Arif, Selasa (09/09/2025) tadi.

Pada tahun 2025 ini, Pemkot Malang mengalokasikan Rp 5,3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 25 ribu pekerja rentan. Mulai dari ojek online, kelompok tani, sopir angkot, tukang parkir, hingga Tagana.

Baca juga :

“Iuran preminya itu sebesar Rp 16.800 perorang perbulan, mereka mendapatkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa jumlah penerima tersebut di tahun berikutnya bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila ada penerima yang meninggal, maka dapat diganti dengan nama lain yang memenuhi kriteria.

“Di tahun 2026 kami harap minimal tetap 25 ribu peserta. Kalau bisa ditambah, tentu lebih baik. Proyeksinya nanti di angka 44-45 persen,” ujarnya.

Dalam hal ini, Pemkot Malang akan mengusulkan dana DBHCHT naik sebesar Rp 1 miliar, di tahun depan untuk mendukung program UCJ. “Tahun ini Rp 5,3 miliar, tahun depan kami usulkan naik jadi Rp 6,3 miliar. Daripada dana hasil cukai tidak terserap dan masuk Silpa, lebih baik digunakan untuk melindungi pekerja rentan Kota Malang,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Setelah sukses di periode pertama dengan membuka titik layanan di setiap kantor kecamatan, inovasi kembali dilakukan di periode dua. Adalah Gercep Sahaja (gerak cepat satu hari jadi) Adminduk, yang menjadi bagian dari 17 program prioritas Mas Dhito.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan bahwa program Gercep Sahaja ini menjadikan layanan Adminduk menjadi lebih dekat, mudah dan cepat. Untuk merealisasikan, pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah desa.

“Pemerintah desa hanya menyediakan perangkat komputer atau laptop, printer, internet dan petugas pelayanan,” kata Wirawan, Minggu (03/08/2025) tadi.

Dengan dukungan penuh dari Mas Dhito, lanjutnya, Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri memberikan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan di tiap desa, termasuk menyediakan aplikasi pelayanan. Dengan ini, desa sudah bisa melayani kepengurusan KTP, KIA, Kartu Keluarga (KK) akta kelahiran maupun akta kematian.

Baca juga :

Pencetakan dokumen Adminduk, pun sudah bisa dilakukan di tingkat desa. Terkecuali, untuk KTP maupun KIA yang memerlukan blangko khusus, sehingga pencetakan baru bisa dilakukan di kantor kecamatan.

“Hingga kini, program ini sudah berjalan di 326 desa (dari total 344),” ujarnya.

Program yang mulai berjalan di triwulan pertama pasca Mas Dhito dilantik di periode kedua, ini pun diakui Wirawan mendapat antusias dari pemerintah desa. Melalui program ini pula, masyarakat tidak perlu jauh dan menunggu lama untuk kepengurusan Adminduk.

“Ketika data dan syarat sudah lengkap, pengurusan semua dokumen tersebut dalam satu hari sudah bisa jadi dan siap dicetak,” tambahnya.

Disdukcapil sendiri, menurut Wirawan, terus berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Kominfo maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), supaya desa yang masih memiliki kendala seperti jaringan maupun SDM segera menyusul. Diharapkan, pada tahun 2025 ini, semua desa bisa memberikan layanan adminduk. (kom/pan/sit)