Diketahui, Kabupaten Jember memiliki karakteristik geografis yang sangat menantang. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 3.200 kilometer persegi, jarak antara desa-desa di pinggir hutan atau pesisir pantai menuju pusat kota, sering kali menjadi tembok besar dalam akses pelayanan publik.

Secara faktual, inovasi ini adalah jawaban atas keluhan menahun warga Jember di wilayah pinggiran. Selama puluhan tahun, warga dari Kecamatan Jombang di ujung barat atau Kecamatan Mayang di timur, harus menghabiskan waktu hingga 4 jam pulang-pergi hanya untuk menandatangani satu lembar dokumen di kantor kabupaten.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa secara konstitusional, setiap warga negara adalah pembayar pajak yang berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi kualitas layanan hanya karena perbedaan domisili.

Dirinyapun telah menetapkan tiga titik awal, sebagai lokasi strategis Pemkab Mini. Pertama, Kecamatan Jombang disiapkan untuk mengcover wilayah Jember Barat bagian Selatan. Kedua, Kecamatan Tanggul sebagai pusat layanan wilayah barat bagian Utara. Ketiga, Kecamatan Mayang yang akan melayani kebutuhan administrasi warga di wilayah Timur bagian Selatan.

Baca juga :

Sementara itu, untuk menjangkau masyarakat di wilayah Utara, pemerintah daerah tengah mematangkan rencana di Kecamatan Kalisat. “Konsep Pemkab Mini ini didesain sebagai one stop service. Artinya, berbagai urusan dinas tidak lagi terpusat di pusat kota. Di kantor perwakilan ini, warga bisa mengakses layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk urusan perizinan usaha. Selain itu, fungsi pencetakan dokumen kependudukan (Adminduk) diperluas, sehingga cetak KTP atau Kartu Keluarga bisa tuntas di lokasi tersebut,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Tidak kalah penting, perbaikan data kemiskinan dan verifikasi bantuan sosial, kini bisa dilakukan lebih dekat dengan domisili warga, dibantu oleh integrasi layanan Bapenda untuk pembayaran pajak daerah. Gus Fawait mengatakan, bahwa kehadiran Pemkab Mini adalah bentuk kehadiran negara di setiap sudut kabupaten.

“Saya tidak ingin birokrasi menjadi penghalang produktivitas rakyat. Dengan memindahkan sebagian fungsi ‘kantor bupati’ ke kecamatan-kecamatan strategis, biaya transportasi dan waktu yang dibuang oleh warga dapat ditekan secara signifikan,” ujar Gus Fawait.

Rencananya, dalam waktu dekat, Gus Fawait akan turun langsung meninjau kesiapan infrastruktur dan SDM di tiga kecamatan tersebut guna memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga sebagaimana layanan di pusat kota. (rio/gie/adv)

Dalam konteks kopi, IG berfungsi untuk melindungi identitas kopi suatu daerah. Tujuannya, untuk memastikan bahwa hanya kopi yang benar-benar berasal dari daerah tersebut yang dapat menggunakan nama yang terkait.

Untuk mendapatkan status itu, sebelumnya Pemkab Banyuwangi telah mendaftarkan kopi robusta Banyuwangi untuk segera mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dari Kemenkumham RI.

Tim Kemenkumham yang dipimpin Tim Ahli Indikasi Geografis (IG) Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Djoko Soemarno, melakukan verifikasi lapang ke Banyuwangi untuk uji IG kopi robusta. “Semua dokumen yang dikirimkan untuk pendaftaran Indikasi Geografis, telah memenuhi persyaratan. Kali ini tim datang ke Banyuwangi untuk verifikasi lapangan,” kata Djoko Soemarno, saat didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (30/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Indikasi Geografis (IG) adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual,.yang merupakan suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang atau produk berdasar faktor lingkungan geografis. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

“Dengan mendapatkan sertfifikat IG, maka bisa meningkatkan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau jasa yang dihasilkan. Hal ini, dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik hingga bisa meningkatkan nilai jual,” ujarnya.

Baca juga :

Joko menambahkan, verifikasi akan berlangsung selama tiga hari mulai hari ini 30 Juli sampai 1 Agustus. Pihaknya juga akan bertemu langsung dengan sejumlah pelaku Kopi Banyuwangi di sejumlah sentra perkebunan kopi. Diantaranya, seperti di Kecamatan Kalipuro, Songgon dan Kalibaru.

Verifikasi yang dilakukan antara lain memastikan semua proses penanaman hingga pengolahan kopi sesuai dengan kaidah berkebun kopi yang baik sesuai dengan yang tertera di dokumen saat mendaftar. “Mulai jenis dan varietas kopinya, cara tanamnya, proses perawatannya, panen hingga pengolahan dan pemasaran. Apakah sesuai dengan yang tertera didokumen. Setelahnya, dilakukan sidang penetapan oleh 15 tim ahli IG,” terangnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani dalam momen itu mengatakan dengan mendaftarkan sertifikat IG untuk Kopi Robusta Banyuwangi, maka ini adalah upaya Pemkab Banyuwangi dalam memberikan perlindungan hukum bagi produsen kopi. “Menurut kami ini tidak hanya proteksi bagi produsen kopi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kopi di pasaran. Kopi sendiri telah lekat dengan budaya Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, bahwa saat ini luasan perkebunan kopi Banyuwangi mencapai 15.000 hektar, dengan mayoritasnya adalah perkebunan rakyat. Pemkab Banyuwangi juga terus mendukung upaya promosi kopi lokal dengan menggelar sejumlah even kopi setiap tahun seperti Festival Ngopi Sepuluh Ewu hingga Banyuwangi Coffee Week Festival

“Kami berharap nantinya indikasi geografis bisa berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk kopi lokal,” papar Bupati Ipuk. (kom/sit)