Bahkan untuk mengungkap kasus ini, dia berani begadang hingga dini hari untuk memantau tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat hiburan hingar bingar alias diskotik maupun karaoke.

“Untuk mengungkap kasus ini, saya siap begadang 24 jam untuk memantau tempat-tempat tersebut,” ungkapnya.

Raja Sengon mengatakan, rata-rata tempat diskotik maupun Karaoke yang baru buka itu tidak memiliki ijin. Menurutnya, sesuai pernyataan bupati Abdullah Azwar Anas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak akan memberi ijin pendirian karaoke maupun diskotik.

“Saya sangat percaya dengan ucapan pak bupati dan saya sangat mendukung Banyuwangi terbebas dari tempat hiburan seperti itu,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia tempat karaoke yang baru dibuka tersebut diduga tidak memiliki ijin, dan sangat merugikan Pemkab Banyuwangi.

“Kalau Karaoke yang tidak berijin tetap buka siapa yang dirugikan, jelas Pemkab Banyuwangi dan rakyat Banyuwangi karena tidak bayar pajak. Dan tidak bisa menambah PAD Banyuwangi,” paparnya.

Hasil pantauan ini, kata Raja Sengon akan dilaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta dilaporkan ke Satpol PP Banyuwangi.

BACA : Pesan Paket Makanan Restoran GR, Bonus Room Karaoke dan Purel Bahenol ?

“Saya tahu, ada tempat karaoke berkedok hotel dan restoran yang bukanya hingga larut malam. Padahal sesuai ketentuannya karaoke itu harus tutup pukul 23.00. Tapi tempat karaoke tersebut buka hingga pukul 03.00, ” jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, Wahyu Widodo alias Raja Sengon mendatangi Kasatpol PP Anacleto da Silva. Dalam pertemuan tersebut, Raja Sengon memberikan informasi adanya tempat karaoke berkedok hotel dan restoran yang ada di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi.

BACA JUGA : Raja Sengon Desak Pol PP Tindak Karaoke Berkedok Hotel dan Restoran

Hasilnya, Kasatpol PP akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh raja Sengon. Dan akan menyurati pemilik Hotel dan Restoran Grand Royal yang diduga menjalankan bisnis tidak sesuai dengan perijinannya.

“Kalau saya aurati tidak direspon, biar bupati langsung yang menyurati. Jika surat bupati tidak direspon, kami akan menutup tempat karaoke tersebut,” kata Kasatpol PP, Anacleto da Silva. (ras/oso)

Pria berperawakan tinggi besar ini, tanpa didampingi anggota GAM menuju ruang Kasatpol PP, Anacleto da Silva. Ia mendesak kepada Satpol PP Banyuwangi bertindak tegas menindak restoran yang menyediakan room karaoke yang berada di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran yang diduga menjalankan bisnis tidak sesuai dengan perijinannya.

“Saya meminta kepada Satpol PP segera menindak restoran Grand Royal. Saya duga restoran itu sudah banyak pelanggarannya, dan menyalahi aturan, serta menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan ijinnya,” tegas Raja Sengon.

Selain menyikapi hotel dan restoran Grand Royal, Raja Sengon juga menyikapi keberadaan rumah kos atau kos-kosan dan homestay yang saat ini tumbuh subur di kabupaten paling timur pulau Jawa ini. Menurutnya, saat ini banyak kos-kosan yang disulap seperti homestay, dan homestay disulap menjadi hotel.

“Inikan akal-akalannya pemilik kos-kosan dan homestay agar tidak bayar pajak, maka dari itu saya minta kepada PolPP bertindak dengan cepat dan tegas. Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” ungkapnya.

Agar PolPP Banyuwangi bisa menindak hotel dan restoran serta tempat kos-kosan yang disulap menjadi homestay, dirinya akan memberi informasi berikut data-datanya.

“Apakah ijin hotel dan restoran Grand Royal itu ada tempat karaokenya. Jika tidak ada ya harus ditindak. Begitu juga dengan kos-kosan yang disulap menjadi homestay, kalau hal seperti ini dibiarkan, PAD Banyuwangi kapan meningkatnya,” katanya.

Apalagi, lanjut Raja Sengon bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan tegas menyatakan tidak akan memberi ijin tempat hiburan karaoke. Dan karaoke yang sudah ada waktu bukanya juga dibatasi.

“Pak bupati tidak memberi ijin tempat karaoke, dan keterangan ini sering diucapkan oleh pak Anas. Maka dari itu, saya mohon kepada Kasatpol PP tindak tempat karaoke yang berkedok hotel dan restoran itu,” tandasnya.

Sementara Kasatpol PP, Anacleto da Silva mengatakan terkait keberadaan hotel dan restoran Grand Royal yang dipersoalkan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.

Jika hotel dan restoran Grand Royal menjalan usaha tidak sesuai dengan ijin dan melanggar pihaknya akan menyurati sampai tiga kali. Terkait masalah ini dirinya akan berkoordinasi dengan bupati.

“Kami sudah koordinasi dengan Dispar untuk melihat perijinan Gran Royal tersebut, kalau jelas jelas melanggar pasti kami menyurati. Jika tidak mengindahkan surat yang kami layangkan, dan tetap melanggar, biar bupati yang menyurati sampai 3X. Dan surat bupati ini masih tidak dihiraukan, akan dicabut ijinnya,” kata Kasatpol PP Anacleto da Silva usai menerima ketua GAM, Wahyu Widodo alias Raja Sengon. (ras/oso)