Dalam kunjungan ke lokasi Minggu (11/05/2025) malam itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memastikan bahwa mobilisasi alat berat akan segera dilakukan mulai Senin (12/05/2025) besok. Beberapa penambang lokal yang memiliki alat berat, pun telah siap membantu proses teknis perbaikan darurat.

“Besok beberapa penambang akan menggerakkan alat beratnya untuk mengalihkan arus sungai dan mengangkat batu-batu untuk menutup bagian talud yang terkikis,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Penanganan darurat yang dilakukan ini, mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam melindungi infrastruktur vital dan keselamatan warga. Selain penanganan langsung di lapangan, Pemkab Lumajang juga melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Proses administrasi berupa surat tanggap darurat telah disiapkan dan ditandatangani langsung oleh Bupati untuk mempercepat dukungan perbaikan dari provinsi. “Saya sudah laporkan ke Ibu Gubernur dan beliau siap membantu. Malam ini saya tandatangani surat tanggap darurat agar proses perbaikan dari provinsi bisa segera berjalan,” tambah Bunda Indah.

Langkah ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah kabupaten, sektor swasta (penambang) dan pemerintah provinsi, dalam penanganan infrastruktur strategis yang terdampak bencana. Diharapkan, kolaborasi ini akan mempercepat proses perbaikan dan mencegah risiko kerusakan lebih lanjut yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Pemkab Lumajang mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan, sambil memastikan seluruh upaya teknis dan logistik berjalan sesuai prosedur tanggap darurat. (kom/adi/sit)

Upacara HKN sendiri, merupakan agenda rutin yang digelar setiap tanggal 17 setiap bulannya. Momen ini, selain digunakan sebagai momen silaturahmi, juga menjadi ajang untuk merecharge semangat bagi para PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Wabup Mujiono mengatakan, di tingkat global, baru-baru ini tengah terjadi perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang yang terwujud dalam perang tarif antara kedua negara tersebut, tentunya akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional dan juga daerah.

“Sambil menunggu respon kebijakan-kebijakan makro yang diambil oleh pemerintah pusat, maka kita di daerah perlu melakukan antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi salah satunya dengan memperkuat UMKM dan produk lokal yang ada,” kata Wabup Banyuwangi.

Baca juga :

Pemkab Banyuwangi sendiri, tambahnya, selama ini telah melakukan berbagai program penguatan UMKM dan produk lokal. Seperti Program Ongkos Kirim Gratis untuk UMKM, UMKM Naik Kelas, Teman Usaha Rakyat, Jagoan Banyuwangi dan program-program lainnya.

“ASN diharapkan juga mampu memahami dinamika global dan mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah. Salah satunya, turut menggerakkan perekonomian daerah dengan ikut mempromosikan dan membeli produk-produk lokal UMKM. Berbelanja di warung atau toko-toko terdekat dari rumah juga menjadi cara untuk terus menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.

Dirinya melanjutkan, bahwa tantangan lainnya yang dihadapi saat ini adalah kebijakan efisiensi yang berpengaruh terhadap berbagai bidang pembangunan. Namun, di tengah tantangan kebijakan efisiensi tersebut, Pemkab Banyuwangi tetap berupaya untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap melakukan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur.

Di tahun 2025 ini, setidaknya akan dilakukan rehabilitasi dan pembangunan jalan sepanjang 700 km dan jembatan sebanyak 23 unit. “Mari kita berharap dan berdoa, di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, program pengembangan infrastruktur ini bisa terlaksana dengan baik,” papar Mujiono. (kom/bwi/gie)

Untuk mulai menarik peternak supaya beralih ke penggunaan LPG non subsidi, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, berkolaborasi dengan Pertamina, Hiswana Migas dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Kediri. Langkah yang diambil, yakni para peternak ayam potong di Kabupaten Kediri, dipinjami tabung non subsidi supaya tidak terlalu terbebani di masa peralihan. Adapun harga LPG non subsidi, Pertamina memberikan harga paling rendah sekitar Rp 16.700 perKg.

Sebagaimana arahan Mas Dhito, pendistribusian tabung LPG non subsidi kepada peternak ayam di Kabupaten Kediri, dimulai di Desa Joho, Kecamatan Wates, Senin (14/08/2023) tadi. “Alhamdulilah sudah mulai terealisasi, khususnya bagi peternak yang besuk kebetulan ada check in DOC,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih.

Baca juga:

Melalui upaya yang dilakukan, lanjut Tutik, bupati berharap para peternak yang sebelumnya masih menggunakan LPG bersubsidi mau beralih ke non subsidi. Hal ini, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022 dimana sektor peternakan menjadi salah satu yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi.

Sebagaimana diketahui, para peternak ayam menggunakan LPG sebagai pemanas DOC atau anakan ayam selama 14 hari di awal pemeliharaan. Sejauh ini, dari sekitar 230 peternak ayam yang terdata di DKPP Kabupaten Kediri, sudah ada 160 peternak yang berada di 11 kecamatan mengajukan untuk beralih ke LPG non subsidi.

“Ini patut kami apresiasi teman-teman peternak broiler yang kemarin telah mengajukan (peminjaman tabung) dan ini akan terus kami ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Bagi peternak yang nantinya akan menukarkan tabung melon ke non subsidi, menurut Tutik, tetap akan dilayani. Adanya kolaborasi itu, pendistribusian LPG non subsidi akan dilakukan langsung ke peternak.

Sementara itu, Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, menyebut ketersediaan peternak di Kabupaten Kediri untuk mau beralih ke LPG non subsidi patut diapresiasi. “Yang menyatakan bersedia beralih dari LPG subsidi ke non subsidi baru di Kabupaten Kediri (untuk Jawa Timur, red). Ini pionernya bisa untuk percontohan dan akan kita laporkan ke provinsi,” tuturnya.

Untuk peminjaman tabung LPG non subsidi itu, David mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan 3.200 tabung. Melalui peminjaman tabung itu, diharapkan peternak tidak merasa terbebani.

Di sisi lain, melalui kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kadin, Hiswana Migas dan Pertamina, itu diharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan LPG subsidi di masyarakat.

Sementara itu, Ali Mustofa, salah satu peternak ayam yang bersedia beralih ke LPG non subsidi mengaku terbantu dengan kebijakan peminjaman tabung tersebut. Sebagai peternak, dirinya menyadari penggunaan LPG subsidi dilarang.

“Peraturannyakan sudah berubah (dilarang) jadi supaya lebih aman mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.

Ali mengaku, dirinya memelihara ayam dengan total kapasitas 5000 ekor. Berdasarkan yang telah dijalankan untuk penggunaan LPG subsidi satu periode pemeliharaan, setidaknya dibutuhkan 60 tabung. (kom/pan/sit)