Dalam aksinya itu, warga menuntut penghentian sementara operasional tambak udang di wilayah tersebut hingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dibangun dan perizinan tambak terpenuhi. Tuntutan ini muncul, setelah mereka merasa lingkungan tempat tinggal mereka tercemar dan kesehatan warga mulai terdampak akibat limbah yang mengalir langsung ke sungai tanpa pengolahan.

Koordinator Aksi Damai, Hanung Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah serius untuk mengatasi persoalan limbah tambak udang. “Kami sudah bertahun-tahun merasakan bau busuk ini, tapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Kami menuntut agar tambak ini dihentikan sementara sampai IPAL terpasang dan perizinannya lengkap,” ujarnya, Kamis (10/10/2024) tadi.

Selain itu, dampaknya dari limbah tersebut, membuat aliran sungai air payau di bibir pantai menjadi keruh dan berbau. Kemudian warga dan nelayan , juga sering mengeluhkan gatal bila terkena air itu. Pencemaran ini, juga menyebabkan biota seperti Kepiting, Sidat dan beberapa jenis biota yang lain sulit dijumpai. Tangkapan ikan juga semakin jauh, karena ikan semakin menjauh akibat pencemaran.

“Belum lagi saat ini sudah mulai musim penghujan. Ditakutkan sungai meluap atau terjadi banjir, sehingga mengakibatkan pencemaran semakin meluas dan mengganggu kesehatan warga,” imbuh Hanung.

Baca juga :

Dalam aksi itu, warga juga menyebut bahwa salah satu pengusaha tambak udang di daerah tersebut, juga sudah memiliki memiliki izin. Hanya saja, untuk pengelolaan limbahnya tidak memadai. Selain itu, ada juga yang tidak memiliki izin namun sudah beroperasi. Situasi ini, pun memicu perdebatan sengit antara warga dan pemerintah daerah yang hadir di lokasi aksi.

Pjs Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati, menanggapi keluhan warga mengatakan bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memverifikasi masalah ini. “Kami berjanji, dalam waktu seminggu ke depan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambak. Kami akan memastikan apakah pengelolaan limbah sudah sesuai aturan atau tidak,” katanya.

Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, menanggapi soal perizinan tambak, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jatim ini menyampaikan untuk kondisi perizinan sendiri dari lima usaha tambak di Munjungan, dari angka itu ada empat sudah berizin dan yang satunya sudah berproses. “Untuk yang sudah berizin, tentu saja kita perhatikan IPALnya. Langkah terdekat kita langsung ke lapangan. Dan dalam kurun waktu yang kita sepakati tadi, kita akan melakukan satu keputusan. Untuk satu yang belum berizin tadi, kita akan menutup usahanya. Sedangkan untuk yang berizin tadi, kita beri waktu untuk seminggu ini dan kemudian menutup usahanya,” papar Pjs Bupati Trenggalek.

Perlu diketahui, aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap lambatnya respon pemerintah daerah terkait persoalan limbah tambak udang yang sudah berlarut-larut. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas demi menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan di Kecamatan Munjungan. (mil/sit)

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD), Puryono, mengatakan jika Mas Ipin adalah harga mati untuk maju di Trenggalek. “Kedatangan kami ke sini untuk meminta agar Mas Ipin tetap melanjutkan perjuangannya menjadi Bupati Trenggalek. Mas Ipin adalah harga mati untuk Trenggalek. Dan kami ingin, Mas Ipin kembali daftar menjadi Bupati dalam Pilkada 2024,” katanya, Rabu (28/08/2024) tadi.

Dengan lantang, Puryono pun meminta agar Mas Ipin dan Syah Natanegara atau pasangan petahana, melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek hari ini. “Kami tidak akan meninggalkan pendopo ini, sebelum Mas Ipin mendaftar ke KPU hari ini juga. Kami juga tidak ingin Mas Ipin meninggalkan Trenggalek, meski ada kabar yang beredar di luar sana yang meminta beliau menjadi bacawagub Jatim. Kami tidak rela,” tegas Puryono.

Baca juga :

Pria yang menjabat sebagai Kades Karangturi, Kecamatan Munjungan, ini mengungkapkan alasannya tetap mendukung pasangan Ipin-Syah dalam perhelatan 27 November 2024 mendatang. “Selama masa pemerintahannya, Mas Ipin-Syah sudah membuat banyak kebijakan yang pro kepada rakyat. Selain itu Mas Ipin – Syah juga merangkul semua elemen bahkan sampai ke desa-desa,” imbuhnya.

Selain menggelar aksi di Kantor Bupati, para demonstran juga menyampaikan pesan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Sukarno Putri. Mereka berharap, Ketum PDI-Perjuangan tidak memberikan restu kepada Mas Ipin untuk meninggalkan Trenggalek demi jabatan yang lebih tinggi.

“Saat ini semua partai politik juga sudah mendukung. Dengan rekomendasi yang diberikan kepada pasangan Ipin-Syah, menjadi bukti kecintaan masyarakat kepada pasangan ini,” papar Puryono.

Perlu diketahui, seluruh partai politik di Trenggalek telah memberikan rekomendasi untuk pasangan Ipin-Syah dalam Pilkada 2024. Sehingga kemungkinannya, mereka akan melawan kotak kosong. Dengan dukungan penuh dari partai besar seperti Gerindra, PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, Demokrat, Hanura, PAN dan PKS, pasangan Ipin – Syah sudah memiliki pijakan kuat untuk kembali memimpin Trenggalek. (mil/sit)

Kegiatan yang dikemas dalam agenda audiensi parlemen anak, ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Sahlawi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Situbondo. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo, Imam Darmaji.

Ketua Komisi IV mengatakan, setidaknya ada 29 poin rekmendasi yang disampaikan saat audiensi. Dimana semua poinnya, merupakan isu terkait kasus maupun permasalahan yang berkaitan dengan anak sebagai subjeknya.

“Dalam 29 poin itu, terdapat beberapa fokus. Diantaranya, permasalahan kekerasan pada anak, perkawinan dini terhadap anak, kawasan layak aman anak serta bullying terhadap anak,” ujar Sahlawi.

Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat ini mengungkapkan rekomendasi yang sudah diterimanya nantinya akan disebarkan dan ditindaklanjuti ke berbagai instansi terkait. Sehingga, bisa menjadi pertimbangan bersama dalam merumuskan kebijakan.

“Kami akan sebarkan dan sampaikan rekomendasi ini kepada instansi terkait agar bersama-sama nantinya ditindaklanjuti dalam membuat suatu kebijakan. Acuanya mempertimbangkan kebutuhan anak di Kabupaten Situbondo,” bebernya.

Baca Juga :

Sahlawi menambahkan, apa yang dilakukan oleh forum anak itu perlu untuk diapresiasi. Sebab, dirinya mengaku baru pertama kali ada forum anak-anak hebat di Kabupaten Situbondo yang berani menyampaikan pendapat secara langsung dalam bentuk rekomendasi.

“Ini sangat luar biasa. Anak-anak sudah berani menyuarakan apa yang menjadi keluhan mereka di masyarakat. Ini baru pertama kalinya, apalagi sampai tersusun rapi dalam bentuk rekomendasi,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu siswa yang tergabung dalam Forum Anak Kabupaten Situbondo, Dhiyaul Auliyah, mengatakan bahwa kedatangnya bersama puluhan temannya tersebut membawa harapan semua anak-anak di Kabupaten Situbondo. Terutama, persoalan kekerasan pada anak dan kawasan yang masih dirasa layak untuk anak-anak. “Masih banyak kekerasan oleh orang tua terhadap anak yang terjadi, maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait permasalahan ini,” ujar Siswa kelas XI SMAN 1 Asembagus itu.

Diceritakannya, bahwa pernah terjadi kasus bullying terjadi kepada temannya sendiri. Sehingga, ini mengakibatan temannya tersebut mencoba untuk bunuh diri.

“Kejahatan psikologis dalam bentuk bullying atau perundungan dikalangan siswa masih banyak. Bahkan tidak sedikit yang korbannya takut untuk sekolah hingga memutuskan untuk bunuh diri,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Auriel Cahya, Siswa SMAN 2 Situbondo, menjelaskan jika masih banyak kawasan umum yang tidak layak untuk anak. Hal tersebut dirinya buktikan, dengan masih banyaknya orang dewasa yang merokok di kawasan umum walaupun banyak anak di sekitarnya.

“Peraturan terkait kawasan bebas rokok harus dibuat dan disahkan segera. Ini untuk kepentingan kesehatan anak. Selain itu, masih banyak tempat wisata yang tidak dilengkapi fasilitasi keaman untuk anak, entah itu rambu-rambu khusus maupun dalam bentuk imbauan,” beber Auriel.

Dirinya berharap, DPRD Situbondo serta Pemerintah Kabupaten Situbondo, bisa merealisasikan 29 rekomendasi yang mereka ajukan. Semua itu, menurutnya untuk kepentingan semua anak-anak di Kabupaten Situbondo. (her/gie)

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Saiful Bahri, mengatakan bahwa aksi turun jalan tersebut dilakukan karena pihak pengelola pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) tidak memberdayakan warga setempat. Selain itu, juga memasok bahan material dari pertambangan di luar Kabupaten Probolinggo. Sehingga, masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan tol tersebut.

“Intinya, kami tetap mendukung pembangunan tol ini. Dan, menolak penggunaan material timbunan dari pertambangan luar daerah. Karena itu, tidak akan memberikan kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Selain itu, pihaknya menuntut agar pihak PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Akset Indonusa Tbk dan PT Nindiya Karya Kso, untuk memperkerjakan warga setempat sebagai pekerja lokal. “Kami meminta, agar warga setempat menjadi pekerja lokal dalam pembangunan Tol Probowangi,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Humas Kantor Sekretariat Bersama Tiga Maincont Pembangunan Tol Paket Dua, Jhon Mayer Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan warga untuk kelancaran proses pembangunan Tol Probowangi. “Tuntutan merekakan melarang untuk memasok material dari luar kabupaten, sedangkan kami harus tetap melakukan proses pembangunan. Proses kita harus tetap berjalan dan tidak mungkin kita harus menunggu-menunggu. Sehingga, akan berdampak pada progres kita yang terhambat,” terangnya.

Lebih lanjut Jhon mempersilahkan, jika warga setempat untuk menjadi tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan Tol Probowangi. “Silahkan jika mengajukannya kepada kami. Tentunya, kami akan memberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kami tetap menjaga komunikasi agar tetap terjalin baik,” jelasnya. (nun/pix/gie)

“Kedatangan kita ke sini, yang pertama adalah dalam rangka memprotes apa yang sudah dilakukan Satpol PP. Kali ini, Satpol PP Trenggalek dinilai menciderai apa yang sudah menjadi kesepakatan di Gedung Bawarasa Trenggalek. Dimana dalam pertemuan itu, ada beberapa pengurus partai yang menyatakan jika Satpol PP mau membredel (menertibkan, red) gambar (baliho), harus memberi tahu partai yang bersangkutan,” kata Sekretaris DPD Partai Nasdem, Asmadi, saat dikonfirmasi Selasa (11/04/2023) siang.

Akan tetapi, tambahnya, kenyataan Satpol PP tidak menghiraukan dari kesepakatan bersama itu. Dan, justru melepas semua gambar-gambar milik Partai Nasdem, bukan dengan pihak partai politik yang lain. Tentu, ini ada diskriminasi.

“Pada dasarnya, kami ( kader Partai Nasdem, red) senantiasa untuk mendukung penegakan Perda di Kabupaten Trenggalek. Seperti yang disampaikan Plt Kasatpol PP Trenggalek, menurut audiensi dengan KPK, tingkat kebocoran PAD yang paling besar terkait retribusi reklame,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung apa yang menjadi kewajiban Satpol PP, dalam menegakkan Perda. Sebagai masukan di luar penertiban baliho, dirinya juga meminta agar toko-toko retail yang tidak mengantongi izin juga perlu ditertibkan.

Disinggung soal salah satu anggota Satpol PP Trenggalek yang dinilai arogan terhadap kader Partai Nasdem, dirinya menyebut, sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perlu diketahui, pengancaman dari salah satu oknum Satpol PP, ini berkaitan dengan protes baliho Partai Nasdem yang ditertibkan. Sebagai catatan, sebelum ada pemasangan baliho partai politik, semua kader partai politik di Kabupaten Trenggalek, dikumpulkan dan membuat kesepakatan bersama. Yakni, jika ada baliho tidak berizin, maka Satpol PP selaku penegak Perda harus melepas dan menertibkan.

Penertiban itu, juga dengan syarat diantaranya mengirim surat kepada partai yang bersangkutan sebelum melakukan penertiban. Dan, baliho itu tidak berizin karena non komersil.

“Sebenarnya, ini bukan masalah izin atau apapun. Melainkan, kesepakatan yang sudah dibuat. Sedangkan yang mengatur baliho dan sebagainya, itu adalah Peraturan KPU. Makanya, itu bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Trenggalek, Subagya, menghargai apa yang menjadi aspirasi kader Partai Nasdem. “Kami menerima dan menghargai apa yang menjadi aspirasi para kader Partai Nasdem. Ini hanya kesalahpahaman kedua belah pihak,” ujar Subagya.

Ke depan, ujarnya, pihak Satpol PP akan mengajak seluruh kader Parpol yang ada di Trenggalek, untuk melakukan penertiban baliho-baliho sesuai jadwal yang ada. Karena, keterbatasan anggota di lapangan, maka penertiban ini dilakukan secara bertahap.

“Artinya, penertiban kemarin itu hanya di sekitar kita saja. Dan belum menjangkau yang ada di pelosok-pelosok,” paparnya. (mil/sit)

Dalam aksi itu, awalnya Kepala Dinas PKPLH, membiarkan massa perwakilan warga Kecamatan Watulimo, berada di luar. Hingga akhirnya, massa pun sempat menutup jalan yang ada di depan kantor dinas, dengan memarkirkan kendaraan pickup melintang dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kami Melawan Karena Sudah Keterlaluan, Desa Kami Bukan TPA, Yang Selalu Dikasih Bau Busuk dan Udara Tercemar, Sehatmu Tidak Dapat Ditukar Uang’.

Hal tersebut, sontak membuat jalan Sumber, Kecamatan Karangan macet. Selang beberapa waktu, Kepala Dinas PKPLH didampingi OPD terkait, pun akhirnya keluar menemui aksi masa yang geram atas kinerja pemerintah yang tidak maksimal. “Pada dasarnya, pasca hearing di Kantor DPRD (Trenggalek, red) beberapa waktu lalu, kami mulai membahas solusi atas permasalahan ini. Dan saya pikir, aksi yang dilakukan di depan Kantor PKPLH, ini kurang pas. Karena kita undang mereka dengan baik-baik untuk bersama-sama mencari solusi. Tetapi, mereka seakan-akan menuduh kinerja kita yang tidak maksimal,” ungkap Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyoto Piranata, Selasa (07/02/2023) siang.

Dirinya menegaskan, jika dalam hearing di Kantor DPRD, ada dua solusi yang telah disepakati. Yang pertama, di tahun 2023 ini, relokasi dilakukan pada limbah pemindangan. Kedua, di tahun 2024, semua usaha pemindangan yang ada di pemukiman harus direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan (Bengkorok).

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Makanya, hari ini kami mengundang mereka dan beberapa OPD terkait untuk menindaklanjuti kedua solusi yang disepakati sebelumnya. Dan aksi yang dilakukan di kantor kami ini, terkesan dipaksakan,” imbuhnya.

Muyoto menyampaikan, jika di tahun 2023, limbah pemindangan akan direlokasi ke IPAL Bengkorok dan di awal tahun 2024, semua usaha pemindangan harus direlokasi ke Bengkorok. Jika tidak dipenuhi, maka akan ditutup.

Melihat dari tugas dan fungsinya (Tusi), Dinas PKPLH tidak diperbolehkan mengangkut limbah pemindangan. Mengingat, Tusi Dinas PKPLH ini hanya pengawasan, pencegah dan penghentian. “Artinya, kita (PKPLH) tidak boleh melakukan relokasi dengan mengangkut limbah dari sini ke sana. Bahkan, pengambilan limbah itu harus ada ijinnya dan yang bertanggungjawab atas pengangkutan limbah itu adalah dari pihak pemindang (pemilik usaha),” terang Muyoto.

Jika memang Pemerintah Daerah ditunjuk untuk membantu pemindahan limbah, ini juga harus merujuk kebijakan Bupati Trenggalek. Kadis PKPLH ini menerangkan, solusi jangka pendek yang diminta perwakilan masyarakat Kecamatan Watulimo adalah relokasi limbah pemindangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang ditakutkan selama limbah tersebut diangkut ke Bengkorok, yakni kapasitas IPAL itu sendiri.

“Yang menjadi kekhawatiran saya saat ada produksi tinggi dan IPAL yang ada tidak mencukupi, maka akan memunculkan masalah baru. Tapi itu sudah menjadi kemauan mereka, jadi kita bantu angkut saja. Meski demikian akan kita upayakan agar itu nanti tidak kembali mencemari lingkungan,” paparnya. (mil/sit)

Berdasarkan keterangan salah satu perwakilan tenaga honorer Puskesmas, Istafiani, menyampaikan bahwa kedatangannya di Kantor Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan aspirasi ini. “Ya, kedatangan kami ke sini hanya untuk memastikan pendataan dari Kemenpan, terkait tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Pasalnya, saat ini tenaga honorer di Puskesmas-Puskesmas, tidak bisa masuk pendataan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/10/2022) sore.

Dirinya berharap, pemerintah bisa bersikap adil. Jika ada pendataan tenaga honorer, semua honorer termasuk Nakes dan non Nakes yang ada di Puskesmas juga ikut didata. “Harapannya pemerintah bisa adil. Kalau ada pendataan yang entah dibuat CPNS atau P3K, itu paling tidak kita juga di data. Tidak hanya, honorer dari instansi di luar Nakes saja yang bisa masuk pendataan,” tegas wanita berhijab ini.

Ista-sapaan akrabnya sangat menyayangkan adanya pembeda ketika ada pendataan uji publik untuk tenaga honorer. Menurutnya, tenaga honorer diketahui sama-sama bekerja dan mendapatkan gaji. Akan tetapi, untuk proses pendataan terlihat dibeda-bedakan.

Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek, Saeroni, secara terpisah mengatakan, permasalahan yang menyebabkan pegawai Puskesmas tidak bisa masuk pendataan uji publik, ini adalah sumber gajinya saja. “Kita tahu, jika pegawai Puskesmas itu digaji dari hasil Badan layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, sesuai edaran Kemenpan, honorer yang bisa masuk pendataan adalah mereka yang digaji dari APBD,” terangnya

Dikatakan Saeroni, pada dasarnya tenaga honorer dari BLUD belum tercantum di dalam data yang uji publik dari Kemenpan. Dan hal ini yang menjadi pertanyaan para tenaga honorer yang ada di BLUD.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Sesuai surat edaran dari Kemenpan yang ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu terkait dengan sumber anggaran yang digunakan untuk untuk memberikan honor yang disebut dari anggaran daerah (APBD),” kata Kadinkes Trenggalek.

Sedangkan tenaga BLUD dari Puskesmas, sambungnya, sumber anggarannya dari pendapatan BLUD. Sehingga ketika itu diaplikasikan ke dalam sistem, tidak bisa masuk dalam sistem Kemenpan.

Pihaknya juga menambahkan, terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada kesepakatan, saat ini BKD sudah menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian. BKD dan Dinkes juga sudah mengusulkan agar segera ada kebijakan baru. Sehingga tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan semuanya bisa masuk pendataan dari Kemenpan.

“Dari hasil kesepakatan masih menunggu karena dari hasil temuan tersebut sudah disampaikan ke Kemenpan. Dan kemarin diusulkan bahwa BLUD itu bisa dimasukkan ke dalam sistem pendataan, saat ini masih dikaji di kemenpan. Pada prinsipnya kami dari Dinas Kesehatan sudah mendata keseluruhan, baik pada Dinas Kesehatan maupun RSUD,” ujarnya.

Perlu diketahui, untuk tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Kabupaten Trenggalek jumlahnya sekitar 620. Jumlah tersebut, sudah masuk ke dalam pendataan di Kemenkes, akan tetapi yang bisa masuk dalam sistem Kemenpan hanya 161 saja.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang tidak masuk dalam pendataan pihaknya, masih menunggu keputusan dari pusat. “Kita masih menunggu keputusan lebih lanjut, semoga dalam waktu dekat ini ada kebijakan yang baru sehingga tenaga BLUD dari Puskesmas bisa masuk ke datanya Kemenpan,” jelas Saeroni. (mil/gie)

Kepala Desa Tugurejo, Supangat, mendampingi warga mengatakan bahwa ada sekitar 84 bidang yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran ganti untung. “Dari pertemuan tadi, informasi yang disampaikan pada kami bahwa November akan dicairkan. Namun, kami juga tetap akan mengawal agar pencairan ini dipercepat karena kasihan warga. Apalagi, dahulu janjinya dibayar April,” ujar Supangat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Diki Cobandono, yang turut menemui warga menyampaikan bahwa proses pencairan harus sesuai mekanisme yang ada. Walau pun, dirinya sendiri enggan merinci mekanisme seperti apa yang belum selesai dari proses ganti untung tersebut.

“Apapun yang terjadi, kalau mekanisme belum dilalui, maka kami tidak berani untuk membayar. Jadi, harus ada mekanisme dan harus selesai. Dan kalau mekanismenya sudah selesai di November, nanti tentu akan dibayarkan,” terang Diki Cobandono.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dirinya juga menambahkan, bahwa proses ganti untung tidak semudah seperti jual beli. “Ini tadi minta kepastian kapan dan kami sampaikan bahwa tidak bisa memberi langsung kepastian itu seperti jual beli. Karena, sekali lagi ada mekanismenya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Diki menjelaskan, pembebasan tanah sebenarnya sudah selesai semua. Namun dalam proses pembangunan, diperlukan tambahan tanah. “Pembangunan JLS ada beberapa tambahan. Tambahan ini, tentu sudah biasa. Nah, tambahan inilah yang sebenarnya belum terbayar. Kalau pembebasan secara keseluruhan, sebelumnya sudah selesai,” terangnya.

Diki menyebut, luasan lahan untuk tambahan JLS sekitar 3,5 hektare. “Kami akan cek kembali luasnya berapa. Termasuk, harganya berapa dan berapa tanda tangan. Baru kita minta rekomendasi. Dan satu lagi, karena JLS adalah proyek strategis nasional dan pihaknya berharap masyarakat mendukung. Kami yakin ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya. (jar/gie)

Tidak hanya itu, kedatangan Forkopimda yang secara berombongan, juga turut dikawal Tim Gultor Yonif 514 Raider, lengkap dengan senjata laras panjang. Nampak diantara sejumlah rombongan, diantaranya Ketua DPRD, Ahmad Dhafir, Kepala Kejaksaan Negeri, Tri Puji Asmoro, Komandan Kodim 0822, Komandan Yonif 54 Raider hingga Kepala OPD dan camat.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam kesempatan itu, tidak ketinggalan rombongan juga membawa tumpeng dan kue bertuliskan HUT Bhayangkara ke-76. Termasuk, menyanyikan lagu ‘Selamat Ulang Tahun’.

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, yang saat itu tengah mengikuti kegiatan internal, sontak dibuat terkejut dan terharu. Tanpa pikir panjang, Kapolres pun memeluk satu persatu sejumlah tamu.

“Saya berharap, sinergitas ini bisa terus terjalin. Utamanya, dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Yang tidak kalah pentingnya, kinerja Polri terus meningkat dalam melayani masyarakat. Bravo Polri,” papar Bupati Bondowoso. (zen/sit)