Memontum Kota Malang – Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Jatim berharap program Jawa Timur Park Grup melaunching fasilitas antar jemput gratis bagi wisawatan Jatim Park 3, Jumat (16/11/2018) kemarin bukanlah pengalihan isu atas protes yang saat ini dikeluhkan oleh warga Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo.

Menurut Sudarno, Direktur GGAA Jatim, lembaganya tidak menginginkan jika tujuan JTPG untuk hal tersebut. Karena dalam beberapa catatan GGAA setiap mendirikan wahana usaha baru cenderung bermasalah dengan ijin, lingkungan sekitar dan selalu bersinggungan dengan pihak desa.

Contohnya, saat pembangunan Predator Fun Park di Desa Tlekung silam, lalu awal pembangunan Dino Park / Jatim Park III ada masalah soal aset tanah kas Desa Beji. Terbaru, persengketaan Dino Park dalam pembangunan tembok diatas Kali Watu yang berimbas pada debit air yang mengaliri areal persawahan para petani di Desa Junrejo menurun drastis.

” Yang saya Khawatirkan, program ini hanya pengalihan isu adanya sengketa dengan masyarakat/petani Desa Junrejo serta Pemdes Junrejo. Permasalahan ini harus dikawal dengan baik. Ujian keberpihakan pemerintah bisa terlihat apakah mengakomodir keluhan warga atau lebih berat sama investor,” ungkap Sudarno, Minggu (18/11/2018).

Terpisah, Basuki Ketua Tim Kali Watu mengaku geram terkait kedatangan Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Ketua DPRD, serta Forkompinda dalam acara waktu itu. Basuki mewakili warga mempertanyakan kenapa saat warga sidak bersama pihak management pihak pemerintah,terkesan tidak mendukung bahkan ikut turun langsung di lapangan.

” Tuntutan kami kenapa pemerintah dalam hal ini wali kota bersama jajaranya terkesan lebih berat pada investor bukan pada warga selaku anaknya sendiri. Toh wali kota itu ibarat orang tua bagi kami,hal itu sangat kami sayangkan”ungkap Basuki.

Seharusnya, ungkap Sudarno Direktur Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Jatim, transisi kepemimpinan dari wali kota sebelumnya Eddy Rumpoko kepada Dewanti Rumpoko dalam 100 hari usai menjabat ada program prioritas yang cepat diwujudkan. Masyarakat memiliki harapan besar pemimpin baru kotanya memiliki responsif yang bagus dan jiwa kepemimpinan/leadership yang handal.

” Pemkot harus cepat tanggap jika ada keluhan masyarakat harus ditangani cepat dan segera dicarikan solusi. Seperti sering terjadi macet, jalan berlubang, berkurangnya lahan pertanian secara cepat dll, ” ungkap Sudarno Minggu (15/4/2018).

Kondisi sekarang, tambah Sudarno, jika masyarakat mengeluh harus memberikan penekanan atau protes terlebih dahulu supaya direspon oleh pemerintah dalam hal ini wali kota.

” Protes atau penekanan adalah wujud tidak adanya respon dari pemerintah atas keluhan masyarakat. Problematika di masyarakat harus dikelola dengan baik. Banyak harapan besar membumbung tinggi dari masyarakat kepada pemimpin baru yaitu Bu Dewanti dan Pak Punjul, ” imbuh Sudarno.

GGAA menilai, program/kebijakan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat adalah hasil ide atau karya wali kota sebelumnya.

Kemudian tentang masa transisi ini, tambah Sudarno, apakah wali kota sudah menjalanakan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi. Wali kota baru wajib menjalankan apa yang tertuang. Jika sudah, sangat penting kebijakan RPJMD transisi ini dipublikasikan ke masyarakat bahwa capaian yang menjadi target dalam RPJMD transisi sudah dikerjakan.