Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Malang, Anton Viera, mengatakan bahwa langkah penertiban dilakukan setelah pihaknya menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur. Mulai dari sosialisasi hingga pemberian tiga kali surat peringatan.

“Kami melakukan penertiban terhadap pemulung yang menaruh barang-barang rongsokan di bawah Jembatan Buk Gluduk. Prosesnya sudah kami lalui dengan memberikan sosialisasi, peringatan pertama, kedua, sampai ketiga sesuai SOP. Namun sampai hari ini tidak ada tindakan dari yang bersangkutan, sehingga kami melakukan penertiban secara paksa,” jelas Anton.

Dirinya menjelaskan, bahwa surat peringatan ketiga telah diberikan pada 12 Mei 2026. Meski secara aturan penertiban bisa dilakukan dua hari setelah peringatan terakhir, Satpol PP masih memberikan waktu tambahan agar pemilik barang segera memindahkan sendiri rongsokannya.

“Karena sampai hari ini tidak ada reaksi, akhirnya barang-barang tersebut kami amankan agar lokasi menjadi bersih,” katanya.

Ditambahkannya, keberadaan tumpukan rongsokan tersebut menempati fasilitas umum yang sebagian merupakan aset Pemerintah Kota Malang dan sebagian lainnya berada di area milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Aktivitas tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan lebih dari lima tahun.

Baca juga :

Selain melanggar ketentuan penggunaan fasilitas umum, kondisi tersebut juga dianggap menimbulkan persoalan lingkungan. Tumpukan barang bekas yang berada di bawah jembatan membuat kawasan terlihat kumuh dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kondisi ini berkaitan dengan lingkungan kumuh. Sesuai Perda Kota Malang Nomor 12 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, lokasi ini perlu ditertibkan dan dibersihkan,” tuturnya.

Satpol PP juga menerima sejumlah aduan masyarakat terkait keberadaan rongsokan tersebut. Selain mengurangi estetika kawasan, aktivitas di lokasi itu dinilai mempersempit badan jalan yang sudah sempit dan berpotensi menambah kemacetan.

“Kami menerima keluhan dari masyarakat. Jalan di sini sempit, kemudian ada aktivitas di lokasi tersebut sehingga menambah kepadatan lalu lintas. Dari sisi lingkungan juga terlihat kumuh,” tambahnya.

Di akhir, Anton mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat penyimpanan barang maupun aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan.

“Kami mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menaruh barang di fasilitas umum sehingga fungsi ruang publik tetap terjaga,” imbuh Anton. (rsy/sit)

Bahkan, Bupati Hendy menyempat diri untuk meninjau pekerjaan pelebaran jalan di sela melaksanakan giat Program Jember Bersadaqoh di Kecamatan Patrang tersebut, Sabtu (30/03/2024) tadi. Selain pelebaran jalan, Pemkab Jember juga akan melakukan pelebaran jembatan di kawasan itu.

Bupati Hendy mengatakan, bahwa terdapat sekolah di atas Dusun Gluduk Mojan. Sehingga, untuk mendukung itu sekaligus dilakukan pelebaran.

Baca juga :

“Ada sekolahan di atas awan di puncak Dusun Gluduk Mojan. Yaitu, SDN Bintoro 5, SMP 15 Bintoro. Sehingga, dengan dilebarkan jalan, semoga mereka lebih semangat lagi belajar,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang telah mewakafkan tanahnya untuk keperluan pelebaran jalan. Dirinya juga bercerita, bahwa sejak dahulu Dusun Gluduk Mojan, bisa dikatakan terisolir. Itu karena, akses hanya jalan setapak dengan lebar 1 meter. Padahal, ada beberapa keluarga yang tinggal di sana.

Di samping itu, lanjutnya, sekolah yang ditempatkan di atas Dusun Mojan, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Mengingat, kawasan ini memang berada di pelosok.

“Jadi yang sekolah itu, kebanyakan harus jalan kaki dari bawah. Mereka jalan kaki sekitar 800 meter menuju sekolahnya di atas puncak Dusun Gluduk Mojan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika penerapan rekayasa tersebut akan dikemas lebih baik lagi. Terlebih, treatment penerapan tersebut berbeda dengan rekayasa lalu lintas yang sebelumnya telah diterapkan di Jalan Untung Suropati.

“Karena di situ juga jalan nasional, di mana tingkat kepadatannya juga sangat tinggi. Sehingga, perlu meminimalisir risiko. Memang, kita rencananya eksekusi di tanggal 25 September 2023 ini. Tetapi rencananya, itu kita perlu mempelajari lagi, memperdalam di forum lalin. Intinya sosialisasi diperpanjang sampai nanti dinilai maksimal di forum lalin,” kata Jaya di Balai Kota Malang, Senin (25/09/2023) tadi.

Selain itu, ujarnya, pihaknya juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Dimungkinkan, dalam skema rekayasa lalin yang telah dirancang tersebut, juga belum dapat dipastikan berubah.

Baca juga :

“Masih kita diskusikan dengan forum Lalin dan tim ahli. Karena petunjuknya dari beliau (Pj Wali Kota Malang), harus dikaitkan dengan masterplan yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa secara sekilas laporan terkait rekayasa lalin di Buk Gluduk, telah diterima. Namun, masih butuh waktu lebih untuk bisa diterapkan. Karena itu, pihaknya meminta kepada Sekda Kota Malang, agar segera dijadwalkan untuk rapat koordinasi (rakor) dengan Forum Lalin.

“Untuk kepentingan arus transportasi, tidak hanya cukup memperhatikan satu ruas jalan. Namun, harus ada data-datanya. Harus ada ruas yang lain dan saya minta Sekda agar diagendakan dengan forum Lalin,” imbuh Wahyu.

Dirinya berharap, hal itu bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan, menurutnya akan lebih bagus jika pembahasan terkait rekayasa Lalin di kawasan Buk Gluduk bersama FLLAJ, bisa dilakukan dalam pekan ini.

“Saya kalau bisa tidak usah minggu depan. Kalau memang rapatnya tengah malam, ya kita lakukan saja. Tidak perlu nunggu minggu depan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika hal tersebut akan dilakukan, namun dengan treatment (perlakuan) yang berbeda. Jika sebelumnya di Jalan Untung Suropati Utara, telah diberlakukan dengan memasang rambu tidak boleh belok (dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Untung Suropati Utara), kini di Persimpangan Jalan Trunojoyo tersebut akan diberlakukan dengan sistem jam.

“Jadi nanti yang dilakukan itu dari arah barat ke selatan (Jalan Embong Brantas ke boldi) ke kanan itu tidak boleh, di jam tertentu. Kemudian dari utara Jalan Trunojoyo belok kanan ke SPBU di Jalan Trunojoyo juga tidak boleh dan sama itu di jam tertentu, nanti akan kita atur. Rencana nanti akan kita diskusikan lagi, mungkin di sekitar pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB,” kata Jaya-sapannya, Jumat (08/09/2023) tadi.

Namun, rencana tersebut nantinya akan di sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Pihaknya, memperkirakan jika sosialisasi tersebut nantinya dapat memakan waktu hingga dua minggu.

Baca juga :

“Kami lakukan terlebih dahulu memberikan informasi jauh-jauh hari mungkin selama dua minggu, mulai minggu depan kita lakukan,” tambahnya.

Selain itu, terbatasnya infrastruktur juga menjadi bahan pertimbangan uji coba yang hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Kemudian nantinya juga akan dipasang Rambu-Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ), himbaun mulai simpang SPBU dan di stasiun juga diberikan, mulai jauh-jauh hari.

“Kita memakai di jam-jam tertentu karena ini masalah teknis. Kalau ditutup sehari bisa tambah ruwet, karena kita infrastruktur juga terbatas. Maka sosialisasi dulu yang belok kanan itu tidak boleh dalam jam sibuk saja,” ucapnya.

Perlu diketahui bahwa lalu lintas yang ada di kawasan Buk Gluduk terutama di simpang Jalan Trunojoyo sering dikeluhkan pengguna jalan. Bukan hanya karena padatnya arus kendaraan saja, namun juga banyaknya angkutan besar yang melintas dan memenuhi badan jalan.

“Tentu akan kita lakukan sosialisasi dulu karena kan berat dan berbeda, sosialisainya lebih panjang. Namun yang terpenting kita ada upaya, dari pada tidak ada sama sekali, karena sudah berpuluh-puluh tahun kondisinya begitu,” imbuh Jaya. (rsy/sit)