Ketua DPC GMPK Probolinggo, Harizal Afnani, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk meminimalisir menurunnya etika dan pengetahuan. Sehingga, perlu kiranya kembali diingatkan melalui seminar kebangsaan.

“Melalui seminar ini, diharapkan bisa kembali mengingatkan muda mudi mengenai nilai-nilai kebangsaan dan etika kita di masyarakat. Sehingga, perilaku tidak etis, seperti pacaran dengan memanfaatkan fasilitas umum atau hal yang melanggar, bisa diminimalisir sejak dini. Apalagi, dengan keilmuan yang dimiliki tentunya harus memberikan contoh positif,” ujarnya Jumat (30/06/2023) tadi.

Baca juga:

Selain itu, menurut Harizal, dengan adanya seminar kebangsaan itu, maka akan memberikan pemahaman tentang perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sehingga, para pemuda penerus bangsa dapat menjaga marwah perjuangan para pejuang bangsa dengan berperilaku baik dan menjaga idiologi kebangsaan di dalam dirinya masing-masing.

“Sekarang ini banyak pemuda bahkan mahasiswa, yang sudah terbawa arus perkembangan zaman atau globalisasi. Yang mereka kenal sekarang adalah game online, bahkan mereka mendalami hal itu. Dan yang lebih larahnya lagi, sampai tidak hafal dengan Sila di Pancasila,” paparnya.

Salah satu peserta, Radid Afandi (17), mengaku sangat menyambut positif gelaran seminar. Sehingga, sebagai pelajar atau calon penerus bangsa, harus selalu ingat mengenai nilai-nilai bangsa sendiri. Apalagi, seiring perkembangan zaman, pelajar justru lebih sibuk dengan game online dari pada pertemanan.

“Di lingkungan saya sendiri saja, sudah banyak yang sibuk sama hpnya sendiri. Teman yang seharusnya bisa diajak diskusi, mempererat silaturahmi, malah mulai cenderung menurun,” ujarnya. (nun/pix/sit)

Menurutnya, proses pemilihan Rektor di Unisma yang tetap dilanjutkan, padahal sebelumnya sudah diminta untuk dihentikan sementara oleh PBNU, itu adalah bentuk nyata dan perlawanan Pimpinan Universitas terhadap Romo Kyai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, yang notabene pemimpin Ormas terbesar di Indonesia. “Unisma sebagai institusi Perguruan Tinggi yang mambawa nama Nahdlatul Ulama (NU), malah memberi contoh buruk,” tegas Aziz, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (KAUM-PTKIN) Se-Indonesia.

Pastinya, lanjut Aziz, PBNU akan mengambil langkah tegas. Salah satunya, melakukan komunikasi dengan Kemendikbud dan Kemenag soal administrasi dan keabsahan pimpinan Perguruan Tinggi tersebut. Termasuk, dimungkinkan mengambil langkah hukum atas penggunaan produk hukum yang patut diduga ilegal dalam proses pemilihan Rektor hingga pelantikan yang dipaksakan.

“Apa yang dilakukan Saudara Masykuri, tidak menggambarkan kematangan sebagai seorang pemimpin. Harusnya, diujung karirnya memberikan teladan yang baik pada segenap Civitas Akademika, juga Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang tersebar di seluruh tanah air. Paling tidak, taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Sudah tahu hanya dua periode malah merubah menjadi tidak mengenal periodeisasi,” kata Aziz, yang juga Advokat & Legal Consultant dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW.

Pria yang aktif sebagai Mediator lulusan Pusat Mediasi Nasional (PMN) lisensi Mahkamah Agung (MA) ini juga mengatakan, Masykuri seharusnya taat kepada AD/ART dan Statuta (2018), yang di dalamnya mengatur jabatan Rektor dua periode, dan merubah Statuta yang kemudian mencalonkan sebagai Rektor kembali.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Fatalnya, ia mengabaikan dua surat PBNU, yakni penundaan proses Pilrek, dan penetapan Profesor M Nuh sebagai pejabat sementara Rektor hingga tiga bulan ke depan, bahkan tidak peduli bahwa di dalam ketiga surat itu, ada tanda tangan Rais Am PBNU, yang menjadi panutan dan nasehat-nasehatnya ditaati warga NU di negeri ini,” katanya.

Terkait situasi dan kondisi penyelenggaraan Pilrek Unisma yang diduga bermasalah dalam regulasi dan prosesnya, sambungnya, Aziz mengaku sudah komunikasi langsung dengan Rais Am PBNU, Kyai Miftachul Akhyar maupun dengan Tim Tabayyun Klarifikasi (Tabayyun), yang dipimpin M Nuh. “Jadi, pemilihan rektor ini patut diduga menggunakan produk hukum yang ilegal. Sehingga, turunan hasilnya automatically (secara otomatis) tidak sah secara hukum. Dewan Pembina yang seharusnya dilibatkan secara keseluruhan, termasuk ex officio dua orang dari LP Ma’arif PBNU, tetapi faktanya dalam rapat yang digelar Dewan Pembina sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 02, 16 dan 26 November 2022, sesuai hasil klarifikasi, PBNU tidak pernah dilibatkan. Padahal, keputusan itu diambil atas dasar 2/3 dari jumlah Dewan Pembina sebelas orang itu,” tuturnya.

Sedangkan isu akan terjadi kekosongan rektor di Unisma itu, Aziz berpendapat, tidak akan terjadi. Sebab, sebelumnya sudah ada rapat dan keputusan PBNU yang hasilnya menugaskan Prof Muhammad Nuh menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma dan dalam hal ini sudah diketahui oleh Masykuri. “Bahkan, disebutkan bahwa Masykuri sudah tahu dan setuju terhadap hasil rapat tersebut,” katanya. Tetapi faktanya, tetap memaksakan melanjutkan proses pemilihan rektor hingga pelantikan. “Terus terang, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Nahdliyin, saya prihatin atas realitas Pilrek di Unisma yang potensial melabrak demokrasi dan menutup adanya regenerasi. Saya syok (kaget) pada Senin lalu itu, ada demonstrasi bakar ban dari para aktivis mahasiswa yang mendesak untuk segera dilakukan pelantikan Rektor. Tentu, publik bisa menilai dengan jernih soal demo tersebut seperti apa,” ujar Aziz menyesalkan kejadian itu.

Menurut Aziz, proses penyelenggaraan pemilihan Rektor tahun 2022 di Unisma itu, dapat dikualifikasi sebagai preseden buruk karena berpedoman pada statuta yang dibuat tidak mengenal periodeisasi lagi. “Ini memang tak lazim, ya. Mana ada jabatan tak dibatasi. Bahaya, itu. Sebelum Pilrek digelar, statuta dirubah tanpa melibatkan PBNU sebagai bagian dari Dewan Pembina dan pelantikan Rektor pun terkesan diam-diam dan dipaksakan di tengah Tim Klarifikasi PBNU bekerja secara profesional dan progresif. Unisma ini mestinya menjadi contoh, malah sebaliknya,” paparnya. (sit)

Memontum Probolinggo – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/08) tadi. Kedatangan itu, untuk melakukan audensi atau hearing bersama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Beberapa hal yang menjadi poin penyampaian, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menakut-nakuti warga kalau tidak di vaksin, maka bantuan akan diputus. Sehingga, hal itu memunculkan kegelisahan, bingung dan ketakutan di warga.

baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketua DPD GMPK Probolinggo, Sholehhudin, pun mengatakan kepada Ketua DPRD, untuk anggota dewan turun ke lapangan guna mengecek terkait dengan pelaksanaan vaksin. Karena selama ini, yang terjadi pelaksanaan vaksin tersebut bukan menguntungkan masyarakat. Namun, membuat ketakutan masyarakat,

“Banyaknya pelanggaran pelaksaanan vaksin yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, karna yang terjadi selama ini terkesan pemaksaan yang mereka lakukan. Banyaknya keluhan yang disampaikan ke GMPK, sehingga mau tidak mau kami melakukan audensi dengan para wakil rakyat untuk mencari solusi. Dengan begitu, masyarakat tidak tertekan dengan perekonomian,” jelasnya.

Tujuan kami, tambahnya, bagaimana pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prosedur yang sekiranya masyarakat tidak tertekan serta ketakutan dengan adanya vaksin seperti ini. Sehingga, vaksin ini berjalan lancar.

“Masyarakat tidak perlu lagi di paksa untuk vaksin. Kami berharap apa yang sudah menjadi hak-hak masyarakat segera direalisasikan tanpa ada embel-embel yang merugikan mereka. Kami sangat mendukung adanya program vaksinasi tersebut dengan catatan pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur,” ujar Sholehudin

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi, menyampaikan bahwa ketika masyarakat tidak memungkinkan untuk di vaksin, harus meminta surat pernyataan dari petugas vaksin. Bahwa orang tersebut tidak dapat di vaksin karena kesehatan yang tidak memungkinkan,” terangnya. (geo/sit)

Wakil Ketua BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Asyfin, mengatakan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk memberi pengetahuan serta pemahaman akan pentingnya dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gandeng LKDN Probolinggo Imbau Pekerja Ikut BPJS

Beberapa program bagi penerima upah di BPJS Ketegakerjaan, terdapat empat program. Diantaranya, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).

“Bagi penerima upah, dianjurkan setidaknya untuk mengikuti program JKK dan JKM, agar terlindungi dalam keselamatan kerja,” ujarnya.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Probolinggo, Sholehudin, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya terpanggil dengan nasib tenaga kerja terkait kesejahteraan. Dirinya tidak hanya komitmen untuk memerangi korupsi, tetapi juga mampu berbuat untuk orang banyak.

“Harapannya nanti, paska kegiatan ini, semua pengurus mampu menjadi pioner untuk menginformasi program BPJS,” ujarnya.

Program BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya, bukan hanya diikuti oleh pekerja kantoran semata. Tetapi bisa diikuti oleh semua bidang pekerjaan dan usaha. (geo/sit)

Supaya roda pemerintahaan di Pemkot Malang tidak stagnan. Dua langkah itu sekiraanya bisa menyelamatkan ribuan kepetingan warga Kota Malang dari pada harus mengantung seperti sekarang ini.

Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto Ph.D usai menghadiri pembukaan kantor Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi (GMPK) Jatim di Jalan Candi III, No 16, Kota Malang menjelaskan, upaya yang dilakukan KPK untuk menegakan hukum di Kota Malang sudah benar.

Selama ada alat bukti, keterangan saksi. Maka KPK berhak menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. “Saya tidak akan mengomentari tindakan KPK di Kota Malang pasti semua berdasar,” sebutnya, Kamis (12/4/2018) siang.

Dalam masalah ini perlu ada revisi UU Pilkada dan Pemilu. Mestinya siapa saja calon kepala daerah yang terjerat masalah tindak pidana korupsi harus mengundurkan diri dari pencalonannya.

Demikian halnya dengan anggota DPR, DPRD yang terjerat masalah tindak pidana korupsi secara legowo segera mengundurkan diri dari jabatannya. Supaya segera ada penggantinya digedung dewan.

“Kalau harus menunggu hasil keputusan pengadilan tipokor. Maka negara menjadi tersandra. Calon kepala daerah yang tersandung masalah korupsi harusnya mundur. Tapi UU Pilkada belum mengatur masalah itu. Jadi UU Pilkada harus direvisi demi kebaikan masyarakat,” tandas Bibit.

Ucapan senada dilontarkan oleh pakar hukum Unversitas Brawijaya (UB) Prof Achmad Shodiqi. Katanya walaupun terasa pahit. Lebih baik 19 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK mengundurkan diri.

Daripada menunggu kepastian hukum yang belum jelas ujung pangkalnya. “Ini terkait dengan etika politik. Kalau 19 anggota dewan yang ditahan KPK tidak mengundurkan diri. Parpol tidak bisa segera melakukan PAW. Akhirnya pimpinan DPRD kosong. Rapat anggota dewan tidak pernah kuorum,” jelasnya.

Kata Shodiqi dalam persoalan ini yang jadi korban warga Kota Malang. Akibat ulah dari 19 anggota dewan itu. Maka agenda digedung dewan terbengkalai.

“Kemendagri harus segera merespon persoalan yang terjadi di Kota Malang. Supaya roda pemerintahan tetap berjalan. Walaupun unsur pimpinan DPRD Kota Malang tidak ada,” tambah dia.

Praktisi hukum Gunadi Handoko menyatakan, harus ada bukti tertulis untuk menguatkan kebijakan yang ditempuh Kemendagri untuk mengatasi masalah di Kota Malang.

Tidak bisa hanya sekedar dengan perintah lisan. Nanti dikemudian hari bisa menimbulkan masalah baru lagi. “Jawaban paling cepat untuk mengatasi di Kota Malang anggota DPRD yang tersandung masalah pidana korupsi harus mengundurkan diri. Supaya segeta ada PAW dan tidak terjadi kekosongan jabatan digedung dewan,” pungkasnya. (man/nay)