Acara yang berlangsung dimulai pukul 19.00 WIB itu, bertujuan untuk menyuarakan pentingnya demokrasi melalui seni yang diharapkan mudah diterima masyarakat. Berbagai seni seperti tari teatrikal, musik dan puisi yang menggambarkan ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang, turut dihadirkan.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, dalam kesempatan itu menekankan bahwa seni dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan penting terkait demokrasi. “Kami berharap, pesan demokrasi ini bisa sampai ke masyarakat melalui seni mural,” kata Nanang.

Selain itu, tambahnya, di sebelah kanan lokasi juga terdapat acara mural di sepanjang tembok yang dibuat oleh 15 seniman. Mural ini, mengajak warga untuk tidak Golput dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada nanti.

Baca juga :

Nanang juga menegaskan, bahwa KPU Kabupaten Kediri ingin terbuka dalam mensosialisasikan demokrasi melalui berbagai bentuk seni dan budaya. Serangkaian acara sendiri, turut dihadiri budayawan dan komunitas literasi yang mengikuti sesi ‘ngopi bareng’, menjadikan suasana lebih santai dan inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang bersama musisi Samsul dan wartawan turut menyumbangkan suara mereka dengan menyanyikan lagu-lagu legendaris seperti ‘Bongkar’ karya Iwan Fals dan ‘Rumah Kita’ ciptaan God Bless, yang menambah semarak acara.

Seniman musik, Gatot Drengez, menyampaikan apresiasinya terhadap acara ini dan berharap perhatian lebih diberikan kepada nasib para seniman. “Melalui teater dan lagu, kami menyampaikan pesan penting, terutama soal negara,” ungkap Gatot.

Melalui gelaran ini, KPU Kabupaten Kediri berharap bisa mendekatkan demokrasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. (pan/sit/adv)

Sebelum mencoblos, Bupati Situbondo itu menyempatkan diri untuk menyapa dan menyalami warga yang hadir. Dalam kesempatan itu, Bung Karna menyampaikan agar sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya dirinya beserta keluarga menggunakan hak pilihnya.

“Karena suara kita menentukan nasib Bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Oleh karena itu, jangan Golput,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

Pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini pun mengajak masyarakat Situbondo, untuk berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Ini dalam rangka menentukan pemimpin Bangsa Indonesia ke depan. Di sisi lain juga memilih wakil rakyat kita yang bisa dipercaya untuk membawa aspirasi masyarakat di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Bupati Situbondo berharap, Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. “Semoga bisa membawa manfaat untuk masyarakat dan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi,” imbuhnya. Sebagai informasi, data dari KPU Situbondo di Pemilu 2024 ini, ada 514.814 masyarakat yang masuk dalam DPT. Jumlah tersebut tersebar di 2.015 TPS. (kom/her/gie)

Menurutnya, tidak menyalurkan aspirasi atau Golput, bukanlah bentuk protes yang efektif. Justru, dapat merugikan demokrasi dengan mengurangi legitimasi hasil Pemilu. Seperti diketahui, istilah Golput atau golongan putih yang diidentikkan dengan sikap cuek, apatis atau tidak mau ikut campur dalam politik, yang pada akhirnya tidak mau memilih dan berangkat ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

Made Cahyana menjelaskan, partisipasi aktif pemilih dalam Pemilu adalah cara terbaik untuk mengekspresikan keinginan dan aspirasi politik masyarakat. “Itu memang hak, tapi hak memilih merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Makanya, Golput bukanlah pilihan yang tepat,” jelasnya.

Made pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024 yang waktu pelaksanaannya sudah tinggal menunggu beberapa jam tersebut. Menurutnya, pilihan masyarakat pada Pemilu 2024 bisa menentukan arah masa depan negara dan daerah.

Baca juga :

Bahkan, dirinya juga mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan daerah.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses demokrasi dan peran mereka dalam menjaga kestabilan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat secara signifikan.

Made menambahkan, Golput bukanlah pilihan yang bijaksana. Karenanya, dirinya berharap agar setiap warga Kabupaten Banyuwangi, dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan memilih dalam Pemilu 2024 besok.

Pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan demokrasi. Dengan memilih, setiap warga turut berpartisipasi dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi negara dan daerah,” tambahnya. (kom/gie)

Disampaikan Bupati Ipuk, bahwa satu suara dari rakyat sangat berharga untuk menentukan pemimpin dan nasib Indonesia lima tahun ke depan. “Warga Banyuwangi yang sudah mempunyai hak pilih, ayo datang ke TPS pada 14 Februari. Jangan sampai Golput,” tegasnya.

Bupati Ipuk juga menambahkan, dengan menggunakan hak pilihnya di TPS, maka warga turut mensukseskan perhelatan pesta demokrasi tahun 2024. “Kita laksanakan Pemilu dengan riang gembira. Karena ini adalah pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Banyuwangi,” tambahnya.

baca juga;

Ipuk juga berpesan kepada personel gabungan pengamanan Pemilu di Banyuwangi, seperti TNI-Polri, Satpol PP, hingga Linmas yang hadir dalam apel gelar pasukan, agar menjaga kesehatan. “Cuaca sekarang tidak menentu, kadang hujan dan kadang panas. Kesehatan itu penting, agar mereka bertugas dengan baik di lapangan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses,” paparnya.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono, menambahkan bahwa selama pelaksanaan Pemilu, sebanyak 11.942 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Sejumlah personel tersebut, mengikuti persiapan akhir dalam Apel Operasi Mantap Brata Semeru 2024.

“Apel ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel beserta kelengkapannya dalam mengamankan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024,” kata Kapolresta Banyuwangi.

Kapolresta menjelaskan, bahwa salah satu yang diprioritaskan adalah TPS, yaitu harus benar-benar dijaga dari segala gangguan agar proses demokrasi ini bisa berjalan lancar. Sebanyak 11. 942 personel tersebut akan bertugas mengamankan 5.135 TPS se-Banyuwangi.

“Setelah apel ini, maka seluruh personel segera bergeser ke lokasi tugas masing-masing. Mereka akan bertugas mulai 13 hingga 15 Februari, untuk mengamankan proses pungut dan hitung suara,” tambah Kapolresta.

Personel tersebut, paparnya, terdiri dari 900 personel Polresta, 367 personel Kodim, 100 personel Lanal, ditambah back up 100 personel Polda Jatim, 1 SST Brimobda Jatim, 200 personel Satpol PP, 30 Dishub serta 10.270 personel Linmas. “Pengamanan TPS sudah kami petakan sesuai dengan tingkat kerawanannya. Kami berharap, semuanya berjalan lancar, tertib dan aman,” ujarnya. (kom/gie)

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, saat pelaksanaan tentunya masyarakat harus datang ke TPS. Karena, Pemilu ini adalah bertujuan untuk menentukan nasib bangsa dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

“Harapan dari kami, tentu masyarakat saat pelaksanaan di 14 Februari nanti, itu berbondong-bondong menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin negara atau presiden dan wakil presiden. Sekaligus, juga wakil-wakil mereka atau masyarakat,” kata H Akhmat, Senin (29/01/2024) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga meminta, agar masyarakat juga selektif dalam memilih wakil-wakil mereka ke depan. Seperti, betul-betul peduli bisa membawa aspirasi. Karena, momentum Pemilu ini adalah momentum lima tahunan yang mana harus kita salurkan aspirasi ini.

“Jadi jangan sampai Golput. Karena, begitu kita Golput atau tidak menyalurkan aspirasi, maka bukan siapa-siapa yang rugi. Tetapi justru diri kita sendiri yang rugi. Jadi harapan saya, mari salurkan hak pilih kita, mari kita jaga kerukunan, kita jaga perdamaian dan kita hormati perbedaan, khususnya semua masyarakat yang di Kabupaten Lumajang,” paparnya.

Lebih lanjut H Akhmat mengatakan, bahwa apapun nanti hasilnya, sudah pasti harus juga dihormati dan dijaga. Sehingga, apapun hasil keputusannya memang kehendak yang diharapkan oleh masyarakat. (adi/sit)

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, menyampaikan bahwa pada Selasa (14/02/2023), merupakan 1 tahun menuju coblosan Pemilu 2024 atau 365 hari menjelang hari kasih suara. Dimana Kirab Pemilu tahun 2024, dimulai sejak 14 Februari 2023 hingga 25 November 2023.

“Secara berkelanjutan tahapan demi tahapan bisa kita ikuti bersama. Semoga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, bisa berjalan lancar, aman dan sukses,” katanya.

Menurut Hudri-panggilan akrabnya, pihaknya kali ini mencoba untuk melakukan optimalisasi publikasi dan aspek kehumasan lainnya, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi secara utuh, terkait tahapan-tahapan Pemilu. “Tidak hanya tanggal pemungutan suaranya saja, tapi juga semua rangkaian tahapan, supaya masyarakat dapat informasi dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Tahapan demi tahapan itu, sudah di mulai sejak tahun lalu yakni pendaftaran Parpol, hingga penetapan 18 Parpol nasional dan 6 Parpol lokal. Selain itu KPU Kota Probolinggo juga telah menyelesaikan proses penataan alokasi daerah pemilihan (Dapil).

“Nah ini yang menarik. Karena sejarah panjang, penataan pemilihan daerah di sini pada pelaksanaan Pemilu mendatang, tidak lagi gabungan kecamatan. Melainkan masing-masing kecamatan sudah menjadi Dapilnya,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan Kota Probolinggo ada 5 Dapil.

Yakni secara berurutan dengan 8 kursi yaitu zdapil 1 Kanigaran dan Dapil 2 Mayangan, Dapil 3 Wonoasih dengan 4 kursi. Berikutnya, masing-masing 5 kursi untuk Dapil 4 Kedopok dan Dapil 5 Kademangan.

“Untuk menciptakan tata kelola pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang baik, kami berharap Pemkot bisa turut serta mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu pada masyarakat, agar lebih pro aktif. Apalagi khususnya saat ini sedang berlangsung proses pemutakhiran data pemilih di tiap TPS,” harapnya.

Terkait peluncuran Kirab Pemilu 2024 itu sendiri, Hudri menerangkan bahwa Kota Probolinggo tidak termasuk dalam kota yang dilewati kirab. Namun demikian, pelaksanaan kirab tetap bisa disaksikan bersama-sama melalui Youtube.

Pelaksanaan kirab bakal dilakukan di tujuh kota, yakni mengawali start hari ini di Kantor KPU Aceh menuju Kantor KPU Batam, Kantor KPU Pontianak Kalimantan Barat, Kantor KPU Bulungan Kalimantan Utara, Kantor KPU Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kantor KPU Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kantor KPU Jayapura Provinsi Papua. Selanjutnya akan finish di Jakarta pada tanggal 25 November 2023. Dengan diikuti total sebanyak 305 kota/kabupaten di 38 provinsi di tanah air.

Ditemui usai giat yang berlangsung sekira pukul 14.00, Sekda Ninik mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang ke TPS. “Yang pasti harapannya Pemilu ini diadakan secara jujur. Yang sudah memenuhi persyaratan, ayo datang ke TPS, jangan Golput!,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Ariawan pada giat yang disaksikan melalui layar proyektor itu melaporkan, kegiatan peluncuran ini bertujuan mensosialisasikan dan mengenalkan partai politik peserta emilu tahun 2024 seluas-luasnya kepada masyarakat.

 Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di tahun 2024, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan deklarasi Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang dipimpin oleh Ketua KPU, RI Hasyim Asy’ari dan diikuti oleh semua tamu undangan. (kom/pix/gie)

Imbauan itu disampaikan bupati saat melakukan pemantauan Pemilu di TPS 16, 17, dan 18 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember saat melakukan pemantauan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jember H. Ponco Hartanto, SH, MH, Dandim 0824 Jember Kol. Inf. Arif Munawar dan Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo.

Selasa (16/4/2019) malam, Faida saat dikonfirmasi Memontum.com mengatakan, Warga yang menyalurkan hak pilihnya merupakan tindakan untuk menentukan nasib masa depan bangsa, meski di bilik suara hanya sesaat.

“Jangan golput, jangan tidak nyoblos, luangkan waktu, tidak setiap saat, tetapi sesaat ini menentukan nasib masa depan bangsa kita,” ajaknya.

Lebih lanjut Faida menyampaikan, Gunakan hak pilih anda karena penyelenggara telah menyediakan pelayanan terbaik. Demikian pula dengan TNI dan Polri telah mengawal Pemilu ini aman dan damai.

Selain mengunjungi TPS, rombongan Forkopimda juga mengunjungi kantor KPU dan terakhir kantor Bawaslu Kabupaten Jember. (yud/oso)

Bahkan dalam aksi ini, puluhan massa melakukan aksi bakar ban mobil sebagai simbul perlawanan terhadap masyarakat yang Golput.

Longmartc dari Untag Banyuwangi ke DPRD Kabupaten Banyuwangi, kemudian dilanjutkan doa bersama untuk negeri di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, sembari melakukan orasi menentang adanya kelompok Golput.

Massa BEM Untag Banyuwangi saat menggelar aksi demo menentang Golput, di DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan di depan Kantor bupati Banyuwangi, Sabtu (13/4/2019) siang (ras)

Dalam orasinya, Ketua BEM Untag, Rifqi Nuril Huda mengajak masyarakat Banyuwangi untuk mensukseskan Pemilu 2019 ini, dan memilih Caleg dan Capres – Cawapres yang baik, untuk menentukan arah bangsa Indonesia yang lebih baik.

” Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang tidak jelas, sehingga ada kompetisi nasional, obyektif dan siap menang maupun kalah,” ujar Rifqi.

Agar bangsa Indonesia ini dipimpin orang yang berkompeten dan mempunyai wakil rakyat yang baik, BEM Untag Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Banyuwangi tidak menjadi bagian orang yang Golput.

“Sikap apatis ini karena mahasiswa merasakan, memilih atau tidak memilih, uang SPP tetap tidak turun dan harus dibayar. Jadi dampak kebijakan pemimpin terpilih nantinya tidak langsung dirasakan oleh mahasiswa. Selain itu, menurut mereka, mereka kurang mengerti bagaimana untuk mendapatkan hak pilih, khususnya bagi mahasiswa perantauan. Sosialisasi KPU terkait hal itu juga dirasa kurang,” jelas Andhyka Muttaqin MPA, dosen jurusan administrasi publik FIA UB, saat menjadi narasumber Bonsai (bincang dan obrolan santai) bertemakan Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus, di ruang jamuan UB gedung Rektorat lantai 6, Rabu (6/2/2019) siang.

Komisioner Bawaslu Kota Malang, Rusmifahrizal Rustam, SH, menerima cinderamata dari Kasubag Humas dan Kearsipan Kotok Gurito. (rhd)

Andhyka menambahkan, diperkirakan sekitar 27.500 mahasiswa dari 55.000 mahasiswa UB, akan menjadi golput administratif jika tak diwadahi dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini lantaran mereka berasal dari luar daerah dan luar propinsi. “Mau pulang sehari untuk coblosan saja, mereka sudah mikir ongkos transportasi. Contohnya 40 persen mahasiswa UB dari Jadebotabek. Sudah kebayang kan ongkos pulang pergi? Belum lagi kampus lainnya. Kalau semisalnya diwadahi dibuatkan TPS dan sosialisasi di kampus, setidaknya cukup meminimalisir golput,” terang Andhyka.

Dari penjajakan kepada mahasiswa, lanjut Andhyka, aturan dilarang kampanye di kampus menjadi stagnya pembelajaran politik bagi mahasiswa. Banyak peraturan yang kurang tersosialisasi dengan baik. Sehingga hal ini turut menyumbang angka golput dari mahasiswa karena sikap apatis, cuek dan antipati.

Senada, dosen FISIP UB, Maulina Pia Wulandari, mengkritisi beberapa aturan yang tak jelas yang diibaratkan pasal karet. Saat dosen yang notabene sebagai ASN dilarang ikut kampanye atau berpolitik, dosen akan lebih berhati-hati. Sikap tersebut secara tidak langsung juga tidak mengedukasi mahasiswa agar ikut berpolitik dengan hak suaranya. Sehingga keduanya sama-sama apatis.