Penghargaan tersebut, didapatkan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) dan menjadi capaian penting bagi Kota Malang, yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Ini sejalan dengan Dasa Bakti Unggulan kami, Ngalam Pinter, untuk meningkatkan derajat dan kualitas pendidikan di Kota Malang. Penghargaan ini kami persembahkan untuk warga Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai menerima penghargaan.

Program pendidikan inklusif, menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkan Kota Malang meraih penghargaan tersebut. Pemkot Malang menjalankan sejumlah inovasi transformasi sosial di bidang pendidikan, yang diantaranya program seragam sekolah gratis dan beasiswa pendidikan.

Menurutnya, kebijakan seragam gratis merupakan bentuk stimulus langsung bagi masyarakat agar siswa dapat belajar tanpa terbebani kebutuhan perlengkapan sekolah.

“Kita ingin masyarakat tenang menyekolahkan anaknya tanpa memikirkan biaya seragam maupun sarana pendukung lainnya,” tuturnya.

Baca juga :

Hingga saat ini, lebih dari 31 ribu paket seragam gratis telah disalurkan kepada siswa SD dan SMP di Kota Malang. Selain itu, Pemkot Malang juga menyediakan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan setiap tahun, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi guna memperluas akses pendidikan. Upaya tersebut turut mendorong Kota Malang meraih Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Terbaik 2025 kategori Tuntas Madya dengan skor 87,90.

“Penghargaan ini tidak sekadar simbol prestasi, melainkan refleksi dari proses pembenahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Di bawah kepemimpinan Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, arah pembangunan kota difokuskan pada percepatan transformasi sosial ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kreatif, serta optimalisasi pelayanan publik menuju visi Malang Mbois dan Berkelas.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif antar daerah melalui evaluasi kinerja, sistem penghargaan, dan mekanisme pembinaan berkelanjutan. “Kinerja semua daerah saling mempengaruhi dan berkontribusi pada kinerja nasional secara agregat,” ucap Mendagri Tito.

Dirinya juga menilai, bahwa ajang penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada kepala daerah, yang mampu menghadirkan inovasi nyata dan menghidupkan semangat otonomi daerah melalui pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. (pro/rsy/sit)

Audiensi dalam rangka konseling serta pendampingan secara langsung ke KPK RI, itu ditemui oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Elly Kusumastuti. Hal ini, sekaligus menjadi langkah penegasan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama KPK dan pemerintah daerah lainnya untuk mewujudkan good governance.

“Ini wujud komitmen kami (Pemerintah Kota Malang) untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tidak hanya berupaya mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Wali Kota Wahyu menyebutkan bahwa pertemuan kali ini juga merupakan bentuk komitmen pencegahan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Dengan semangat anti korupsi, kita berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Perlu kita ingat bersama, integritas merupakan satu nilai penting dalam pemerintahan yang bersih, karena dengan integritas yang tinggi maka lingkungan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi akan tercipta,” tambahnya.

Dari hasil diskusi, beberapa isu yang jadi fokus penguatan meliputi aspek pendapatan daerah, proyek strategis daerah, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) oleh pengembang (perumahan), manajemen Pokir DPRD dan pelayanan publik. Turut hadir dan mendampingi dalam pertemuan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, jajaran Wakil Ketua DPRD, Inspektur Kota Malang, Asisten I dan beberapa Kepala Badan serta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Malang. (kom/mlg/gie)

Pada saat menerima penghargaan dalam acara One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Pj Bupati Andriyanto berada satu panggung bersama para tokoh penerima penghargaan lain. Seperti, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Andriyanto mengatakan rasa terima kasih atas apresiasi yang disematkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sekaligus, mengungkapkan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda.   

Baca juga :

“Kami masih terus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk terus menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda. Diantaranya, dengan melakukan survei bersama dengan Pemprov Jatim. Juga akan menyempurnakan tata ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan,” katanya, sebagaimana disampaikannya kepada Kepala Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Heru Farianto.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024. Menurutnya, kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama. Diantaranya, kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kemenko Bidang Perekonomian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdapat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.

“Dalam pelaksanaannya, data KSP ini banyak digunakan dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pada akhir tahun 2023 kemarin telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043,” kata Pj Gubernur Adhy dalam rilis yang diterima Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan dari Biro Administrasi Pimpinan, Setda Provinsi Jawa Timur. (pro/pas/sit)