Penghargaan itu dianugerahkan, atas capaian Kabupaten Malang dalam pengembangan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi konkret dan berdampak bagi masyarakat. IGA sendiri menjadi ajang strategis bagi pemerintah daerah, untuk memperkuat pertukaran gagasan, menggali potensi, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di tingkat daerah.

Kabupaten Malang sendiri, sebelumnya juga tampil aktif dalam proses penilaian IGA 2025, dengan menghadirkan sejumlah inovasi unggulan. Diantaranya, aplikasi SiPanji (pajak digital) dan program Suling (Subuh Keliling untuk layanan publik). Inovasi-inovasi tersebut, berhasil membawa Kabupaten Malang memasuki tahap validasi lapangan oleh tim penilai pusat. Prestasi yang diperoleh di penghujung tahun ini, sekaligus melanjutkan capaian manis pada 2024, ketika Kabupaten Malang juga dinobatkan sebagai salah satu daerah paling inovatif.

Sementara penghargaan IGA 2025 sendiri, diterima langsung Bupati Malang, HM Sanusi. Sedangkan dalam momen itu, juga turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Akhmad Wiyagus yang mewakili Mendagri, jajaran pejabat Kemendagri, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah se-Indonesia.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam berinovasi. Dirinya menegaskan, bahwa hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah harus diumumkan kepada publik, agar menjadi acuan dan pemacu bagi daerah-daerah yang masih perlu meningkatkan skor indeksnya.

“Inovasi itu penting dalam kehidupan yang terus berkembang dinamis, termasuk dalam pemerintahan. Namun inovasi yang dihasilkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Harapannya, inovasi dapat menciptakan sistem yang lebih baik. Saya ucapkan selamat kepada para penerima Innovative Government Award 2025,” katanya.

Ditambahkannya, pelaksanaan IGA yang telah dilaksanakan sejak 2007, merupakan bentuk apresiasi Kemendagri kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan pembaruan dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui inovasi. Kegiatan ini, diikuti secara luring dan daring oleh seluruh kepala daerah serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

Proses penilaian IGA 2025, ujarnya, dilakukan melalui empat tahapan utama. Yakni penjaringan, pengukuran, penilaian, validasi lapangan, serta penetapan dan penganugerahan penghargaan. (pro/sit)

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Irawati, mengatakan bahwa survei penilaian integritas (SPI) Kabupaten Lamongan sudah masuk dalam kategori bagus. Sehingga, perlu adanya penguatan menjaga dan menghindari potensi resiko korupsi. Dengan begitu, dampak multiplayer efek yang timbul seperti kemiskinan, kerusakan alam dan biaya ekonomi tinggi tidak terjadi di Lamongan.

“SPI Lamongan sudah bagus. Di 2023 sudah 80,4 dan sudah terjaga bulan ini sampai Oktober. Sedangkan ini bulan-bulannya melakukan survei integritas. Kalau monitoring center for prevention (MCP) input dan proses, SPI output dan outcome-nya,” kata Irawati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan sementara, Abdul Ghofur, mengatakan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk pencegahan korupsi di daerah. Itu karena, di DPRD memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Adanya kegiatan sosialisasi anti korupsi dan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi legislatif dan eksekutif ini, tentunya merupakan langkah positif. Sehingga, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan dapat mengetahui dimana area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, bisa untuk melawan dan mengantisipasi kejahatan korupsi,” ujarnya.

Baca juga :

Bupati Yuhronur dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk langkah kongkrit pencegahan korupsi dan implementasi nilai-nilai integritas dari penyelenggara negara baik di eksekutif maupun di legislatif, dapat dilihat dari kepatuhannya dalam pelaporan LHKPN. Di tahun 2023 dan 2024, laporan LHKPN eksekutif dan legislatif di Lamongan telah 100 persen dan diumumkan lengkap.

Selain itu, ujarnya, di tahun 2023 indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan naik menjadi BB. Kemudian, indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, SAKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan A enam kali berturut-turut, Opini BPK Pemkab Lamongan WTP (wajar tanpa pengecualian) enam kali berturut-turut.

Sedangkan implementasi indikator-indikator MCP dalam manajemen pemerintahan, lanjutnya, sebagai tolak ukur komitmen dalam pencegahan korupsi. MCP Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2018 hingga 2024 dinamis.

Pada tahun 2022, Kabupaten Lamongan berada di peringkat 7 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2024 per 16 Agustus, indeks MCP Lamongan berada dalam peringkat 6 nasional dan tetap di peringkat 1 untuk Provinsi Jawa Timur dengan nilai 58. Tidak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. di tahun 2023, nilai SPI Kabupaten Lamongan sebesar 80,41 berada pada peringkat 3 Jawa Timur.

“Capaian tersebut sebagai wujud komitmen kami bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui fasilitasi dan pendampingan dari tim Korsupgah KPK-RI, kami terus berupaya melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah disusun,” ujarnya. (son/sit)