Sebagai salah satu program dalam penganggulangan dan pengentasan kemiskinan, PKH memiliki dua strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran dan fungsi pemberdayaan keluarga.

“Pendamping PKH diharapkan mampu berperan secara optimal sebagai konsultan bagi KPM dalam hal pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan keluarga. Dengan demikian tujuan dibentuknya program ini demi meningkatkan taraf hidup dari keluarga penerima manfaat bisa segera terwujud dan semakin banyak yang bisa graduasi mandiri,” ungkap Bupati, Senin (21/09/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan 3 arahan kepada seluruh pendamping PKH yang hadir. Arahan yang pertama adalah memastikan warga penerima PKH bisa teregistrasi kependudukannya dengan baik.

Mengingat selama ini penerima PKH menyentuh angka 8 persen masyarakat paling miskin yang belum memiliki dokumen adminduk dengan baik. “Baik itu Kartu Penduduk, Kartu Identitas Anak, nah ini saya minta semua warga yang mendapatkan PKH harus teregister kependudukannya,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini berharap pendamping PKH tidak sekedar bersifat memberikan bantuan. Namun juga memastikan outcome dari program PKH bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti dengan memperhatikan beberapa komponen-komponen yang menjadi syarat pertimbangan untuk bisa mendapatkan PKH.

“Harapanya kan tidak ada angka putus sekolah, harapannya kualitas anak-anaknya juga baik. Jadi pendamping PKH bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi harus memastikan bahwa outcome itu tercapai,” kata Bupati.

Sementara itu, Bupati Nur Arifin meminta semua bisa melakukan graduasi mandiri. Dengan penekanan bahwa setiap PKM PKH yang memulai bisnis, wajib bisnisnya dicatatkan kita beri perizinan secara gratis, kemudian dibantu untuk membuatkan laporan keuangan bulanan.

“Sehingga nanti ketika mereka sudah graduasi, bisa dapat kepercayaan bank untuk mengakses kredit usaha rakyat dengan bunga murah tanpa jaminan,” tutupnya. (mil/syn)

“Sebanyak 110 warga yang diwisuda ini menyatakan sudah merasa sejahtera, sehingga atas kesadaran sendiri merasa tidak berhak lagi untuk menerima bantuan,” kata Agus, Selasa (26/11/2019).

Selain itu, Agus berharap KPM yang telah diwisuda tersebut mampu menjadi contoh bagi 2.676 KPM lainnya di Kecamatan Sambeng, agar termotivasi untuk bisa naik kelas atau keluar dari program bantuan pemerintah untuk warga miskin.

“Pola pikir tentang kesadaran memang juga harus terus ditanamkan oleh pendamping PKH kepada masyarakat penerima, sehingga timbul kesadaran untuk keluar dari PKH bagi yang sudah mampu secara ekonomi,” Tegas Agus berharap.

Tak hanya itu, Agus mengungkapkan, untuk jumlah peserta graduasi mandiri PKH di Kecamatan Sambeng kini menjadi yang terbanyak se-Kabupaten Lamongan.

“Kalau untuk seluruh Lamongan, warga yang telah diwisuda, ada sebanyak 490 KPM,” Ujar Agus menandaskan. (aju/zen/yan)