Diuraikan Pj Wali Kota Wahyu, meskipun secara resmi surat undangan belum diterimanya, namun dirinya sangat siap apabila sewaktu-waktu mendapatkan panggilan untuk menghadiri pelantikan tersebut. “Iya, memang besok (Sabtu, red) diagendakan pelantikan Pj baru di Grahadi, Jawa Timur. Tetapi saya, itu belum menerima undangan secara resmi. Namun, saya sudah siap-siap apabila besok langsung diberi undangan dan pelantikan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa informasi mengenai pelantikan Pj baru itu diterima dari hasil rapat bersama dengan Biro Administrasi Pemerintahan di Pemprov Jawa Timur. Sementara untuk sosok Pj pengganti sebagai Pj Wali Kota Malang, masih belum diketahuinya.

Baca juga :

“Jika surat dari Mendagri turun besok, maka sore harinya kami akan ke sana untuk pelantikan. Tapi kalau suratnya tidak turun, maka pelantikan mungkin akan mundur. Kami hanya disuruh bersiap, apabila surat itu tiba,” jelasnya.

Dirinya berharap, agar pelantikan Pj Wali Kota baru dapat segera dilaksanakan. Sehingga, dirinya bisa fokus pada agenda politik yang akan dilakukan. “Saya berharap, lebih cepat tentunya lebih baik,” tambah pria yang malam itu disebut-sebut baru tiba dari Jakarta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terkait rencana pelantikan pergantian Pj baru, dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso. Dirinya menjelaskan, bahwa surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pj pengganti sudah turun dan pada Sabtu (10/08/2024) malam, akan dilakukan pelantikan Pj pengganti di Gedung Grahadi, Surabaya. (rsy/sit)

Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto, didampingi oleh Dirintelkam Polda Jatim, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, juga para Kepala OPD Pemperov Jatim hadir dalam silaturahmi dan tahlil bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan.

Selain itu turut mengantar dan mendampingi keluarga korban Kanjuruhan dari Malang ke Surabaya, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Soebroto dan Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa takziah dan berkunjung ke rumah korban satu per satu. Namun, ia meyakinkan bahwa doanya untuk para korban tragedi Kanjuruhan akan terus mengalir hingga saat ini.

“Terimakasih sudah berkenan datang ke Grahadi, karena saat itu saya tidak bisa takziah satu per satu. Waktu itu saya menunggu tim DVI sampai selesai di RSUD Saiful Anwar Malang. Yang ada di rumah sakit sudah bisa bertemu langsung, tapi tetap tidak bisa bertemu semua. Kami mohon maaf tapi doa saya terus mengalir untuk keluarga panjenengan semua,” ungkap Khofifah.

Untuk para keluarga korban Kanjuruhan, Khofifah juga akan memberikan prioritas untuk diterima di SMA/SMK Negeri. Hal ini karena SMA dan SMK Negeri ada di bawah kewenangan Pemprov Jatim. “Monggo dikoordinasikan ketua paguyubannya, sehingga ini harus betul-betul dari keluarga para korban. Jadi baik putra maupun putrinya dari keluarga korban Kanjuruhan,” tambahnya.

Tak hanya akses prioritas masuk SMA/SMK negeri, bagi keluarga korban yang berdomisili di Kabupaten dan Kota Malang, Gubernur Khofifah bersama Baznas Jatim juga akan memberikan bantuan usaha ayam crispy yakni ‘Z-Chicken’. Bantuan ini berupa gerobak, modal usaha dan pelatihan terkait teknisnya seperti bumbu dan cara memasaknya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi gerobaknya ini sudah permanen. Selain gerobak nanti juga akan ditraining cara lmemasaknya termasuk bumbu dan tepungnya. Karena ayam krispi memang ada cara khusus memasaknya. Nanti monggo didata melalui ketua paguyubannya, sehingga bisa dimanage lokasi berjualannya,” terangnya.

Khofifah juga bercerita, saat Upacara Hari Jadi ke-77 Provinsi Jatim pada 12 Oktober 2022 lalu, saat momen mengheningkan cipta, selain ditujukan untuk para pahlawan juga dilakukan kepada para korban tragedi Kanjuruhan Malang, serta meniadakan perayaan HUT Provinsi Jatim tersebut.

“Untuk masuk dalam kategori doa hening cipta biasanya untuk pahlawan dan pejuang bangsa, tapi saya masukkan dalam hening cipta doa bagi para korban tragedi Kanjuruhan. Artinya rasa duka cita dan doa itu mengalir di mana-mana bagi mereka para korban yang sudah dipanggil Allah SWT, semoga dalam keadaan Husnul Khatimah,” katanya.

Sementara itu Ketua Paguyuban Korban Tragedi Kanjuruhan Malang, Vincensius Sahri mengatakan, ia bersama para keluarga korban yang lain terus saling menguatkan satu dengan yang lain agar bangkit bersama.

“Kami melalui fase ini sangat-sangat sulit sekali. Jadi kami berusaha untuk kumpul bangkit bersama-sama. Dari satu pintu ke pintu yang lain untuk mengajak rekan-rekan bangkit bersama. Kami tidak pernah lagi menoleh ke belakang tapi jalan di depan masih panjang,” katanya.

Acara ini kemudian ditutup depan salah berjamaah dan pemberian santuan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, beserta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Untuk diketahui, 120 orang perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini berasal dari berbagai daerah seperti Malang Raya, Jombang, Jember, Tulungagung dan Magetan. (gie)

Juru Bicara Aliansi Gerakan Serikat Pekerja (Gesper) Jawa Timur, Jazuli, mengatakan bahwa massa buruh yang datang didominasi daerah ring-1 Jatim, yakni, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Jazuli menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jatim jangan bersilat lidah dengan memanipulasi dan membodohi buruh Jawa Timur terkait Putusan MK tersebut. Karena, terkait putusan MK, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Masih berlakukanya UU No. 11/2020 tersebut, untuk kebijakan-kebijakan yang tidak startegis dan tidak berdampak luas.

“Jadi, amar putusan MK No.4 tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal penetapan upah minimum di Jawa Timur,” jelas Jazuli.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Berdasarkan uraian keputusan MK tersebut, beberapa hal didesak oleh buruh kepada Gubernur Jawa Timur. Yakni pertama, hentikan politik upah murah untul menarik investasi tetapi buruh diekspoitasi.

Lalu kedua, para buruh meminta

kembalikan usulan atau rekomendasi UMK tahun 2022 ke Bupati ata Walikota agar dilakukan pembahasan ulang di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota tanpa menggunakan PP No. 36/2021.

Hal itu, tentang pengupahan, kecuali rekomendasi Bupati atau Walikota yang telah merekomendasikan kenaikan upah di luar ketentuan PP. No. 36/2021 dan telah merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022.

Kemudian, ketiga tetapkan dan berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022. Keempat, revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Pemprov Jatim tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa menggunakan PP No. 36/2021. “Lakukan pembahasan ulang dengan mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” jelasnya. (ade/sit)

“Ini sama dengan menghina buruh Jatim. Rumangsane (mereka kira, red) buruh Jatim, gelem dikei (mau dikasih, red) Rp 700. Buat apa Rp 700 itu. Ini merupakan kebijakan yang tidak bijak,” kata salah satu orator.

Selain itu, mereka juga mengumpulkan uang recehan saat menggelar aksi unjuk rasa, terkait kenaikan UMP yang hanya 1,2 persen.

Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menegaskan bahwa pengumpulan uang receh itu dilakukan sebagai peringatan kepada Gubernur Khofifah, yang dianggap telah mengingkari komitmen yang telah dibuat bersama buruh.

“Jadi, ini merupakan warning. Kita punya komitmen politik saat audiensi di DPRD Provinsi, pada intinya gubernur dalam menetapkan upah minimum berkeadilan, selain menggunakan PP 36B juga mempertimbangkan kenaikan upah tahun-tahun sebelumnya. Ini diingkari sama gubernur,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Nuruddin menjelaskan, bahwa buruh berharap, Gubernur Khofifah segera merevisi kenaikan UMP 1,2 persen menjadi 13 persen. Dengan pertimbangan, kenaikan upah di tahun-tahun sebelumnya, ketika masih dipimpin Gubernur Soekarwo.

“Artinya, kalau Bu Gubernur tetap menetapkan UMP menggunakan PP 36, besar kemungkinan UMK nanti menggunakan PP 36, maka ada 9 daerah yang berpotensi tidak naik, khususnya ring 1,” jelasnya.

Lebih lanjut Nuruddin menegaskan, pada saat bersamaan mereka menggelar demo, pimpinan buruh di Jatim tengah mempersiapkan rapat guna menggelar aksi lebih besar dan melakukan aksi mogok kerja, apabila Gubernur Khofifah tidak segera melakukan revisi dan memenuhi keinginan buruh.

“Ini secara simbolis kita mengumpulkan koin, karena kenaikan Rp 22 ribu, jika di kurs per harinya ketemu 700 rupiah. Jadi, koin ini sebagai simbol penolakan kita terhadap UMP. Kita kembalikan lagi ke gubernur,” terangnya. (ade/sit)