Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengatakan bahwa skema angkutan pelajar dinilai mampu memperbaiki kesejahteraan sopir yang selama ini hanya mengandalkan tarif umum dengan pendapatan terbatas. Menurutnya, pihak Angkot mengusulkan tarif layanan sebesar Rp 6.000 per kilometer, dengan hitungan jarak tempuh minimal 16 kilometer.

“Per hari sopir Angkot dapat memperoleh sekitar Rp 90 ribu. Kalau dihitung satu bulan mengikuti hari sekolah, pendapatan sopir bisa mencapai Rp 1,8 juta. Ini tentu sangat membantu karena selama ini pemasukan sopir relatif kecil,” ujar Ipung-sapaannya, Senin (18/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, tarif tersebut bukan semata untuk meningkatkan keuntungan, melainkan agar sopir memiliki pendapatan layak sehingga mampu menjaga kualitas layanan dan kondisi armada. Selama ini, menurutnya banyak sopir hanya memperoleh pemasukan dari pelajar sekitar Rp 2 ribu tanpa memperhitungkan jarak perjalanan, sehingga kesejahteraan sopir sulit meningkat.

“Dengan pendapatan yang lebih pasti, sopir bisa melakukan perawatan kendaraan dan pelayanan kepada pelajar juga akan lebih baik,” tegasnya.

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga akan menerapkan sistem kontrak kerja bagi sopir Angkot. Skema tersebut memastikan pengemudi mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan koperasi angkutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pembahasan teknis angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap akhir. Ada sekitar 70 hingga 80 armada Angkot untuk program tersebut. “Kemungkinan akan beroperasi dalam waktu dekat setelah dasar hukum berupa SK Gubernur Jawa Timur diterbitkan,” imbuh Jaya, sapaannya. (rsy/sit)

Sejak digulirkan pada 2014, program pelayanan kesehatan mata gratis ini, telah berhasil mengoperasi katarak lebih dari 4.500 warga. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 718 warga telah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak gratis yang berlangsung selama lima hari, atau sejak Selasa (28/04/2026) hingga Sabtu (02/05/2026) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa bakti sosial operasi katarak tahap pertama ini ditargetkan mampu menjangkau 300 hingga 350 pasien. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI Banyuwangi dan John Fawcett Foundation yang terus konsisten memberikan layanan ini,” kata Sekda Guntur, saat membuka acara operasi katarak gratis.

Dirinya menambahkan, program operasi katarak gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu memulihkan penglihatan warga, bakti sosial ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga program ini terus berkelanjutan agar semakin banyak warga yang terbantu,” tambah Sekda Guntur.

Selain operasi katarak gratis, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan mata gratis kepada 1.500-2.000 orang, penanganan 151 pasien refraksi, serta penggantian bola mata palsu (protesa) kepada 15 pasien. Bakti sosial ini, melibatkan 7 dokter spesialis mata, 32 tenaga medis, serta relawan dari Dinas Kesehatan, PMI dan berbagai lintas sektor. Sementara pelaksanaan operasi sendiri, dilakukan di dua lokasi, yakni Markas PMI Banyuwangi dan RSUD Blambangan.

Baca juga :

Ketua JFF Indonesia, I Gede Bingin, menyampaikan bahwa John Fawcett Foundation berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kebutaan, khususnya yang disebabkan oleh katarak. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan senantiasa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan oleh JFF Australia Board Member dr Joss Meyer. Dirinya mengaku sangat senang dapat hadir di Banyuwangi dan terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Australia, Indonesia, John Fawcett Foundation dan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih kepada para pasien dan keluarga atas kepercayaannya. Kami sangat menantikan hasil positif dari kegiatan ini bagi kesehatan mata warga,” ungkap dr Joss.

Salah satu pasien operasi katarak, Sayunah (52), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, mengaku telah menderita katarak pada mata kirinya selama 3 tahun terakhir. Selama itu pula, dirinya kerap mengeluhkan kondisi mata yang terus berair. “Saya sangat bersyukur bisa ikut operasi karena pelayanan ini gratis. Ini sangat membantu warga seperti saya. Semoga setelah ini saya bisa melihat dengan normal kembali,” ujarnya.

Manfaat program ini, juga dirasakan oleh M Misbahul Munir (32), warga Tulungagung ini rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi untuk menjalani prosedur pemasangan bola mata palsu. Ini merupakan kali kedua Munir mengikuti Program JFF, setelah sebelumnya pernah ikut pada tahun 2023.

Munir menceritakan bahwa kerusakan matanya bermula dari kecelakaan kerja saat terkena percikan las. Dirinya mengetahui informasi program gratis ini melalui Facebook dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan demi mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat bersyukur ada program ini. Saya sempat bertanya ke rumah sakit di Tulungagung, biaya pemasangan bola mata palsu itu paling murah sekitar Rp 6-8 juta, bahkan yang kualitas bagus bisa mencapai Rp 15 juta,” ungkap Munir. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sehingga, hanya dapat menjangkau sekitar seribuan siswa prasejahtera.

“Yang jelas, tahun ini yang sudah ada di anggaran kami baru seragam gratis untuk anak prasejahtera,” ujar Suwarjana, Rabu (22/04/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, penerima bantuan tidak ditetapkan langsung oleh Disdikbud, melainkan melalui pengajuan dari masing-masing sekolah yang mengetahui kondisi ekonomi siswanya. “Prasejahtera itu ada syaratnya. Yang mengajukan adalah sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu siswa tersebut layak atau tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Jika pada tahun sebelumnya program seragam gratis menjangkau lebih luas, termasuk rencana perluasan ke sekolah swasta, tahun ini cakupan bantuan harus dipersempit. Suwarjana menyebut, anggaran pengadaan seragam mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi.

“Sekarang sekitar Rp 2 miliar. Kalau dahulu sekitar Rp 8 miliar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, maka program seragam gratis tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa baru, seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk mekanisme penyaluran bantuan, tetap dilakukan melalui sekolah.

Seragamnya sendiri, rencana dibagikan setelah kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai. Disdikbud juga mengupayakan, bahwa bantuan diberikan dalam bentuk seragam jadi, atau bukan kain seperti beberapa program sebelumnya.

“Kami usahakan jadi. Untuk siswa SD misalnya mendapat dua stel, yakni merah putih dan pramuka. Kemudian juga lengkap dengan atribut dasar seperti dasi dan kelengkapan lainnya, meski tidak bisa seperti kemarin yang sampai mencantumkan nama sekolah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa kegiatan skrining kanker serviks merupakan bagian dari program nasional pencegahan penyakit tidak menular yang menyasar kaum perempuan di Kota Malang. “Hari ini kita melaksanakan program rutin setiap tahun untuk pencegahan kanker serviks pada ibu-ibu. Ini bagian dari upaya menekan risiko kejadian kanker serviks di masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut, dilakukan serentak di 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan temuan awal, pemerintah telah menyiapkan alur penanganan berjenjang.

“Kalau hasilnya grade 1 bisa langsung ditangani di tiga puskesmas yang sudah disiapkan. Tapi kalau grade 2 atau grade 3 akan dirujuk ke rumah sakit umum,” jelasnya.

Pemkot Malang menargetkan sebanyak 2.500 perempuan mengikuti skrining tahun ini. Seluruh layanan diberikan secara gratis karena dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Baca juga :

“Kami targetkan 2.500 warga dan ini gratis bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa program skrining dilakukan selama sepekan secara serentak di seluruh puskesmas. Sebelumnya, sudah ada sebanyak 1.800 peserta yang telah mendaftar untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

“Tahun 2025 lalu kami memeriksa 2.500 perempuan dan ditemukan 40 hasil positif. Seluruhnya masih grade 1 sehingga bisa ditangani melalui tindakan cryotherapy di Puskesmas Kedungkandang, Ciptomulyo dan Cisadea tanpa perlu rujukan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut disampaikan, untuk kelompok usia peserta pemeriksaan, rata-rata berada pada rentang 29 hingga 40 tahun sesuai persyaratan pemeriksaan IVA. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun lalu tercatat ada sekitar 50 kasus kanker serviks terdeteksi di Kota Malang. Pasien yang terdeteksi akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai tingkat keparahan penyakit. Menurutnya, kanker serviks masih memiliki peluang sembuh apabila ditemukan sejak dini melalui skrining rutin.

“Faktornya salah satunya infeksi virus, yang berkaitan dengan kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, serta pola hidup,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Lumajang, Rasmin, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti valid terkait adanya juru parkir (Jukir) yang menarik biaya dari pengguna parkir berlangganan. “Jadi, ini mungkin ada informasi yang belum utuh. Kami belum menemukan bukti bahwa juru parkir memungut biaya dari pengguna yang sudah berlangganan,” ujarnya, Jumat (27/03/2026) tadi.

Meski demikian, Dishub tidak menutup kemungkinan adanya kejadian di lapangan yang belum terlaporkan secara lengkap. Karena itu, verifikasi terus dilakukan agar setiap informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.

Program Parkir Berlangganan sendiri, telah diberlakukan sejak Januari 2026, untuk seluruh jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang. Melalui sistem ini, pemilik kendaraan yang telah terdaftar tidak perlu lagi membayar tarif parkir di ruas jalan protokol. Kebijakan tersebut, dirancang untuk meningkatkan ketertiban, transparansi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Baca juga :

Data Dishub Lumajang menunjukkan, hingga Maret 2026 jumlah pengguna parkir berlangganan mencapai 30.143 unit sepeda motor, 4.545 mobil kecil dan 792 mobil besar. Angka ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem parkir yang lebih tertib.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah daerah memastikan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran oleh oknum juru parkir yang tidak menjalankan aturan. “Kami akan bertindak tegas jika ada pelanggaran. Karena itu, kami juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan laporan yang disertai bukti agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Rasmin.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Partisipasi aktif warga dalam memberikan laporan yang akurat dinilai sangat membantu dalam menjaga ketertiban di lapangan.

“Jika memang ada kejadian, silakan didokumentasikan agar kami bisa menindaklanjuti secara cepat dan tepat,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa parkir berlangganan merupakan upaya bersama untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik, transparan dan nyaman bagi masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan pengawasan bersama, diharapkan program ini dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Lumajang. (kom/adi/gie)

“Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meringankan beban biaya transportasi bagi warga yang akan melaksanakan mudik ke luar wilayah Kabupaten Malang. Adapun tujuan dari kegiatan ini, adalah untuk meminimalisir risiko keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran. Sehingga, perjalanan dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan tertib,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, total peserta mudik tercatat sebanyak 385 orang, dengan komposisi 86 persen merupakan warga Kabupaten Malang dan 14 persen berasal dari luar Kabupaten Malang. Sementara untuk mendukung kelancaran kegiatan, disediakan sebanyak tujuh unit bus sebagai armada pengangkut pemudik, dengan kapasitas masing-masing bus sebanyak 55 tempat duduk.

Adapun rute perjalanan Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026, telah ditetapkan dengan tujuan ke beberapa terminal di wilayah Jawa Timur. Diantaranya,Terminal Arya Wiraraja Sumenep, dengan rute Malang – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep. Terminal Kertonegoro Ngawi, dengan rute Malang – Nganjuk – Madiun – Ngawi. Terminal Brawijaya Banyuwangi, dengan rute Malang – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.

Baca juga :

Kemudian, juga ada Terminal Pacitan, dengan rute Malang – Trenggalek – Ponorogo – Pacitan. Termasuk, Terminal Bondowoso, dengan rute Malang – Probolinggo – Jember – Bondowoso.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang menghadirkan Program Mudik Gratis ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. “Program ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya perjalanan, tetapi juga bertujuan memberikan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Sehingga, masyarakat dapat pulang kampung dengan tenang,” urainya.

Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Malang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan selama arus mudik Lebaran. “Oleh karena itu, saya berpesan agar seluruh peserta mudik selalu menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta menjaga ketertiban selama perjalanan. Gunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik agar tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Malang juga meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan, agar pada pelaksanaan Mudik Gratis di tahun mendatang dapat dilakukan penambahan jumlah armada maupun kuota peserta. Hal ini, diharapkan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program tersebut. (pro/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa program mudik gratis ini merupakan agenda rutin Pemkot Malang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. “Hari ini bersama Forkopimda, kami memberangkatkan sembilan bus dengan 332 orang pemudik. Mudik gratis ini dibantu oleh perbankan, perusahaan otobus dan juga perguruan tinggi di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dengan adanya program tersebut, dirinya berharap dapat bisa mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas saat arus mudik. Terutama, bagi masyarakat yang biasanya pulang kampung menggunakan sepeda motor.

“Kami berharap, dengan mudik gratis ini bisa meminimalisir potensi kecelakaan. Biasanya mereka menggunakan kendaraan roda dua untuk kembali ke kampung halaman, tetapi sekarang difasilitasi dengan bus,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Wahyu, program tersebut juga menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa tujuan terbanyak pemudik dalam program tersebut adalah ke Ponorogo dan Banyuwangi. Hampir seluruh bus yang diberangkatkan terisi oleh peserta mudik.

Baca juga :

“Paling banyak menuju ke tujuan Ponorogo dan Banyuwangi. Banyuwangi lewat Situbondo, Banyuwangi lewat Jember. Itu penuh semuanya,” kata Jaya-sapaannya.

Hanya saja, menurutnya untuk tujuan ke Bangkalan, Madura akan menjadi bahan evaluasi. Karena jumlah peminatnya tidak sebanyak rute lain. Hal tersebut terjadi karena sebagian calon pemudik menginginkan perjalanan langsung hingga daerah yang lebih jauh di Madura seperti Pamekasan atau Sumenep.

“Masih banyak peserta mudik yang ingin sampai Pamekasan atau Sumenep, sementara bantuan bus yang kami terima hanya sampai Sampang,” ucapnya.

Jaya juga menjelaskan, bahwa tidak semua kursi bus diisi penuh. Hal tersebut dilakukan secara sengaja, demi menjaga kenyamanan pemudik selama perjalanan. Menurutnya, satu bus sebenarnya memiliki kapasitas sekitar 50 hingga 54 penumpang.

“Jumlah penumpang kami batasi sekitar 40 orang, agar mereka tidak berdesakan, terutama karena terdapat bayi dan anak kecil yang ikut dalam perjalanan. Terlebih, tagline-nya kan Mudik Nyaman, Keluarga Bahagia, jadi kami tidak ingin penumpang duduk berdesakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, salah satu peserta mudik tujuan Bojonegoro, Soleh (50), mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis tersebut. Dirinya berangkat bersama istri dan anaknya untuk pulang ke kampung halaman.

“Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya mudik gratis ini. Saya berangkat bertiga dengan keluarga. Tahun lalu pulang pakai travel, baru tahun ini memanfaatkan mudik gratis,” imbuh Soleh. (rsy/sit/adv)

Dalam pelaksanaan itu, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati, Ulfiah. Diketahui, bahwa program ini diluncurkan guna membantu mobilitas masyarakat kepulauan saat arus mudik Lebaran. Turut hadir di pelaksanaan itu, unsur Forkopimda dan pejabat instansi vertikal, diantaranya Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, Dandim 0823, Letkol Inf Tri Wiratno, Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, serta Dankodaeral V, Laksda TNI Ali Triswanto.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa program mudik gratis ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya warga kepulauan. “Program Mudik Lebaran Gratis 2026 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, dapat merayakan Idul Fitri dengan sukacita tanpa terbebani biaya transportasi yang mahal,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Dirinya juga mengimbau para pemudik, agar mematuhi aturan pelayaran demi keselamatan selama perjalanan. Pada program mudik tahun ini, pemerintah menyiapkan armada Kapal Feri Dharma Wicit a 1 yang melayani rute Jangkar menuju Pulau Raas dan Pulau Sapudi.

Selama periode angkutan Lebaran, kapal tersebut dijadwalkan melakukan 12 kali pelayaran dengan kapasitas sekitar 300 penumpang dan 100 unit sepeda motor pada setiap perjalanan. Seluruh biaya transportasi dalam program ini, ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jatim.

Sementara itu, Bupati Rio mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan konektivitas wilayah kepulauan di daerahnya. Menurutnya, program mudik gratis tidak hanya membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Jangkar.

“Semoga ini memberikan dampak untuk masyarakat,” katanya.

Kegiatan peluncuran sendiri, ditutup dengan pemberangkatan perdana para pemudik yang tampak antusias memenuhi geladak kapal untuk menyeberangi Selat Madura menuju kampung halaman. (her/gie)