Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum penyelenggaraan angkutan pelajar telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses harmonisasi. Karena itu, program tersebut ditargetkan bisa segera diluncurkan.

“Sudah disetujui kemarin oleh provinsi terkait Perwalnya. Dalam waktu dekat akan beroperasi. Targetnya pada tahun ajaran baru ini,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (07/07/2026) tadi.

Dikatakannya, keberadaan angkutan pelajar nantinya akan menjadi layanan feeder bagi para siswa dengan memanfaatkan jaringan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Sementara, keberadaan Bus Halokes milik Pemkot Malang akan dievaluasi setelah program baru tersebut berjalan.

“Nanti kita lihat dulu penerapan feeder angkutan pelajar ini. Kalau memang nantinya masih diperlukan untuk mengatasi persoalan di lapangan, bus sekolah akan kita manfaatkan kembali. Tapi sementara kita evaluasi dulu,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pihaknya kini tinggal menunggu Perwal diundangkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Malang. Di sisi lain, Dishub juga terus melakukan sosialisasi kepada para pengemudi Angkot yang akan bergabung dalam program tersebut, terutama terkait penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Sekarang tinggal menunggu Perwal diundangkan. Selain itu kami masih melakukan sosialisasi kepada para pengemudi mengenai SOP. Minggu ini juga akan kami undang lagi untuk finalisasi,” kata Jaya, sapaannya.

Lebih lanjut Jaya menegaskan, bahwa layanan angkutan pelajar tidak dipungut biaya bagi siswa. Sebagai gantinya, Pemkot Malang akan membeli jasa angkutan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dibayarkan kepada koperasi Angkot, bukan langsung kepada sopir.

“Tarif untuk pelajar gratis. Pemerintah nanti membayar berdasarkan BOK sekitar Rp 6.700 perkilometer melalui koperasi. Ketentuannya memang tidak boleh dibayarkan langsung kepada sopir,” tegasnya.

Untuk rute angkutan pelajar, nantinya akan memanfaatkan trayek angkot yang sudah ada. Namun, Dishub juga menambahkan jalur menuju sekolah-sekolah yang selama ini belum terlayani angkutan umum.

“Rutenya menggunakan trayek eksisting, kemudian ditambah ke sekolah-sekolah yang belum terjangkau. Misalnya ada sekolah yang selama ini belum ter-cover, maka angkot akan masuk sampai ke lokasi tersebut,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, membenarkan bahwa seluruh layanan SPPG tidak beroperasi selama periode libur semester. Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan Program MBG selama masa libur sekolah.

“Betul, sesuai Surat Edaran Nomor 12 BGN, SPPG tidak beroperasi selama libur semester ganjil,” ujar pria yang akrab disapa Atok, Senin (22/06/2026) tadi.

Selama operasional dihentikan, sebagian besar relawan dan petugas lapangan juga diliburkan. Namun, sejumlah personel inti tetap bertugas di masing-masing dapur SPPG.

Baca juga :

“Untuk relawan mengikuti libur operasional SPPG, kecuali staf BGN yang berada di SPPG,” katanya.

Atok menjelaskan, personel yang tetap bekerja terdiri atas Kepala SPPG, tenaga akuntan dan ahli gizi. Mereka bertugas menyelesaikan administrasi, pelaporan, serta berbagai kebutuhan teknis selama layanan MBG tidak beroperasi.

Dikatakannya, bahwa penghentian sementara operasional SPPG juga menjadi bagian dari persiapan audit yang akan dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN). Selama masa tersebut, seluruh layanan pemenuhan gizi bagi peserta didik maupun kelompok sasaran lainnya dihentikan sementara hingga ada arahan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Nantinya program MBG dijadwalkan kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir atau sesuai kebijakan terbaru yang diterbitkan BGN,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa akses transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi pelajar. “Saat ini layanan angkutan pelajar gratis telah berjalan pada sejumlah jalur dan ke depan akan diperluas melalui penambahan rute baru yang menjangkau lebih banyak siswa,” kata Bupati Lumajang, seusai rapat di Kantor Bupati Lumajang, Jumat (12/06/2026) tadi.

Disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, bahwa dua rute yang akan ditambah yakni Pasirian – Lumajang dan Tempeh – Lumajang. Kedua rute itu, diharapkan dapat membantu pelajar yang menempuh pendidikan di kawasan perkotaan.

Baca juga :

“Program ini kami hadirkan untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi bagi para pelajar,” tambahnya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa keberadaan angkutan pelajar gratis tidak hanya mendukung mobilitas siswa, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi harian. Langkah tersebut, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan semakin luasnya jangkauan layanan angkutan pelajar gratis, diharapkan semakin banyak siswa yang dapat memperoleh manfaat dan lebih fokus dalam menjalani proses belajar. (kom/lmj/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa program tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pengemudi. Pada hari pertama, Kamis (11/06/2026) kemarin, jumlah peserta pemeriksaan kesehatan mencapai sekitar 400 orang, sedangkan pada hari kedua telah diikuti lebih dari 200 pengemudi dan diperkirakan masih akan terus bertambah.

“Hari ini saya cek ke markasnya Gojek untuk melihat driver yang mengikuti cek kesehatan gratis. Bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kota Malang selama dua hari, mulai kemarin dan hari ini,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selama dua hari, ditemukan bahwa hipertensi dan diabetes menjadi dua penyakit yang paling banyak dialami para pengemudi Ojol. “Yang mendominasi adalah darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah diabetes,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menjelaskan, tingginya kasus hipertensi, diduga dipengaruhi oleh pola kerja pengemudi yang kerap kurang beristirahat, kelelahan akibat banyak berada di jalan, serta pola makan yang kurang teratur. Sementara, tingginya kasus diabetes diduga berkaitan dengan kebiasaan mengonsumsi minuman manis saat menunggu orderan.

“Karena mungkin saat menunggu banyak minum kopi atau minuman manis, akhirnya diabetes. Itu dua yang mendominasi hasil cek kesehatan,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, pada hari kedua pemeriksaan kesehatan turut disediakan layanan Elektrokardiogram (EKG) untuk mendeteksi kondisi jantung para pengemudi. Hingga siang tadi, terdapat tujuh pengemudi yang direkomendasikan menjalani pemeriksaan jantung lebih lanjut berdasarkan hasil skrining kesehatan yang dilakukan dokter.

“Karena kemarin ditemukan hipertensi dan diabetes, hari ini kita mendatangkan EKG untuk melihat kondisi jantung mereka. Tadi ada tujuh orang yang disarankan menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Melalui kegiatan tersebut, para pengemudi diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini dan segera mendapatkan penanganan apabila ditemukan gangguan kesehatan. “Paling tidak mereka sudah mendapatkan hasil pemeriksaan untuk bisa menjaga kesehatannya agar lebih baik lagi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengatakan bahwa skema angkutan pelajar dinilai mampu memperbaiki kesejahteraan sopir yang selama ini hanya mengandalkan tarif umum dengan pendapatan terbatas. Menurutnya, pihak Angkot mengusulkan tarif layanan sebesar Rp 6.000 per kilometer, dengan hitungan jarak tempuh minimal 16 kilometer.

“Per hari sopir Angkot dapat memperoleh sekitar Rp 90 ribu. Kalau dihitung satu bulan mengikuti hari sekolah, pendapatan sopir bisa mencapai Rp 1,8 juta. Ini tentu sangat membantu karena selama ini pemasukan sopir relatif kecil,” ujar Ipung-sapaannya, Senin (18/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, tarif tersebut bukan semata untuk meningkatkan keuntungan, melainkan agar sopir memiliki pendapatan layak sehingga mampu menjaga kualitas layanan dan kondisi armada. Selama ini, menurutnya banyak sopir hanya memperoleh pemasukan dari pelajar sekitar Rp 2 ribu tanpa memperhitungkan jarak perjalanan, sehingga kesejahteraan sopir sulit meningkat.

“Dengan pendapatan yang lebih pasti, sopir bisa melakukan perawatan kendaraan dan pelayanan kepada pelajar juga akan lebih baik,” tegasnya.

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga akan menerapkan sistem kontrak kerja bagi sopir Angkot. Skema tersebut memastikan pengemudi mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan koperasi angkutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pembahasan teknis angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap akhir. Ada sekitar 70 hingga 80 armada Angkot untuk program tersebut. “Kemungkinan akan beroperasi dalam waktu dekat setelah dasar hukum berupa SK Gubernur Jawa Timur diterbitkan,” imbuh Jaya, sapaannya. (rsy/sit)

Sejak digulirkan pada 2014, program pelayanan kesehatan mata gratis ini, telah berhasil mengoperasi katarak lebih dari 4.500 warga. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 718 warga telah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak gratis yang berlangsung selama lima hari, atau sejak Selasa (28/04/2026) hingga Sabtu (02/05/2026) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa bakti sosial operasi katarak tahap pertama ini ditargetkan mampu menjangkau 300 hingga 350 pasien. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI Banyuwangi dan John Fawcett Foundation yang terus konsisten memberikan layanan ini,” kata Sekda Guntur, saat membuka acara operasi katarak gratis.

Dirinya menambahkan, program operasi katarak gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu memulihkan penglihatan warga, bakti sosial ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga program ini terus berkelanjutan agar semakin banyak warga yang terbantu,” tambah Sekda Guntur.

Selain operasi katarak gratis, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan mata gratis kepada 1.500-2.000 orang, penanganan 151 pasien refraksi, serta penggantian bola mata palsu (protesa) kepada 15 pasien. Bakti sosial ini, melibatkan 7 dokter spesialis mata, 32 tenaga medis, serta relawan dari Dinas Kesehatan, PMI dan berbagai lintas sektor. Sementara pelaksanaan operasi sendiri, dilakukan di dua lokasi, yakni Markas PMI Banyuwangi dan RSUD Blambangan.

Baca juga :

Ketua JFF Indonesia, I Gede Bingin, menyampaikan bahwa John Fawcett Foundation berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kebutaan, khususnya yang disebabkan oleh katarak. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan senantiasa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan oleh JFF Australia Board Member dr Joss Meyer. Dirinya mengaku sangat senang dapat hadir di Banyuwangi dan terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Australia, Indonesia, John Fawcett Foundation dan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih kepada para pasien dan keluarga atas kepercayaannya. Kami sangat menantikan hasil positif dari kegiatan ini bagi kesehatan mata warga,” ungkap dr Joss.

Salah satu pasien operasi katarak, Sayunah (52), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, mengaku telah menderita katarak pada mata kirinya selama 3 tahun terakhir. Selama itu pula, dirinya kerap mengeluhkan kondisi mata yang terus berair. “Saya sangat bersyukur bisa ikut operasi karena pelayanan ini gratis. Ini sangat membantu warga seperti saya. Semoga setelah ini saya bisa melihat dengan normal kembali,” ujarnya.

Manfaat program ini, juga dirasakan oleh M Misbahul Munir (32), warga Tulungagung ini rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi untuk menjalani prosedur pemasangan bola mata palsu. Ini merupakan kali kedua Munir mengikuti Program JFF, setelah sebelumnya pernah ikut pada tahun 2023.

Munir menceritakan bahwa kerusakan matanya bermula dari kecelakaan kerja saat terkena percikan las. Dirinya mengetahui informasi program gratis ini melalui Facebook dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan demi mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat bersyukur ada program ini. Saya sempat bertanya ke rumah sakit di Tulungagung, biaya pemasangan bola mata palsu itu paling murah sekitar Rp 6-8 juta, bahkan yang kualitas bagus bisa mencapai Rp 15 juta,” ungkap Munir. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sehingga, hanya dapat menjangkau sekitar seribuan siswa prasejahtera.

“Yang jelas, tahun ini yang sudah ada di anggaran kami baru seragam gratis untuk anak prasejahtera,” ujar Suwarjana, Rabu (22/04/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, penerima bantuan tidak ditetapkan langsung oleh Disdikbud, melainkan melalui pengajuan dari masing-masing sekolah yang mengetahui kondisi ekonomi siswanya. “Prasejahtera itu ada syaratnya. Yang mengajukan adalah sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu siswa tersebut layak atau tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Jika pada tahun sebelumnya program seragam gratis menjangkau lebih luas, termasuk rencana perluasan ke sekolah swasta, tahun ini cakupan bantuan harus dipersempit. Suwarjana menyebut, anggaran pengadaan seragam mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi.

“Sekarang sekitar Rp 2 miliar. Kalau dahulu sekitar Rp 8 miliar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, maka program seragam gratis tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa baru, seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk mekanisme penyaluran bantuan, tetap dilakukan melalui sekolah.

Seragamnya sendiri, rencana dibagikan setelah kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai. Disdikbud juga mengupayakan, bahwa bantuan diberikan dalam bentuk seragam jadi, atau bukan kain seperti beberapa program sebelumnya.

“Kami usahakan jadi. Untuk siswa SD misalnya mendapat dua stel, yakni merah putih dan pramuka. Kemudian juga lengkap dengan atribut dasar seperti dasi dan kelengkapan lainnya, meski tidak bisa seperti kemarin yang sampai mencantumkan nama sekolah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa kegiatan skrining kanker serviks merupakan bagian dari program nasional pencegahan penyakit tidak menular yang menyasar kaum perempuan di Kota Malang. “Hari ini kita melaksanakan program rutin setiap tahun untuk pencegahan kanker serviks pada ibu-ibu. Ini bagian dari upaya menekan risiko kejadian kanker serviks di masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut, dilakukan serentak di 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan temuan awal, pemerintah telah menyiapkan alur penanganan berjenjang.

“Kalau hasilnya grade 1 bisa langsung ditangani di tiga puskesmas yang sudah disiapkan. Tapi kalau grade 2 atau grade 3 akan dirujuk ke rumah sakit umum,” jelasnya.

Pemkot Malang menargetkan sebanyak 2.500 perempuan mengikuti skrining tahun ini. Seluruh layanan diberikan secara gratis karena dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Baca juga :

“Kami targetkan 2.500 warga dan ini gratis bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa program skrining dilakukan selama sepekan secara serentak di seluruh puskesmas. Sebelumnya, sudah ada sebanyak 1.800 peserta yang telah mendaftar untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

“Tahun 2025 lalu kami memeriksa 2.500 perempuan dan ditemukan 40 hasil positif. Seluruhnya masih grade 1 sehingga bisa ditangani melalui tindakan cryotherapy di Puskesmas Kedungkandang, Ciptomulyo dan Cisadea tanpa perlu rujukan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut disampaikan, untuk kelompok usia peserta pemeriksaan, rata-rata berada pada rentang 29 hingga 40 tahun sesuai persyaratan pemeriksaan IVA. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun lalu tercatat ada sekitar 50 kasus kanker serviks terdeteksi di Kota Malang. Pasien yang terdeteksi akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai tingkat keparahan penyakit. Menurutnya, kanker serviks masih memiliki peluang sembuh apabila ditemukan sejak dini melalui skrining rutin.

“Faktornya salah satunya infeksi virus, yang berkaitan dengan kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, serta pola hidup,” imbuh Husnul. (rsy/sit)