Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, pada Selasa (06/04) malam. Penyerahan itu, bersamaan dengan Agenda Three In One yaitu Penyerahan Penghargaan Kepada Bupati/ Wali Kota selaku Pembina K3 dan Perusahaan Yang Mencapai Kecelakaan Nihil, SMK3 serta Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penghargaan Kepada Mitra Kerja, Institusi, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Timur. Serta Penyerahan Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 56.

Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, sendiri dinilai sebagai Inovator Posyandu Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja seluruh pengelola dan pembina Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot Peterongan. Termasuk Forkopimcam, Kades Bongkot, Kader Kesehatan Jiwa Bongkot dan semua unsur pendukung berlangsungnya Posyandu Kesehatan Jiwa. Sehingga, mampu dan berhasil mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, yang diberikan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke 56.

“Semoga apresiasi ini semakin memotivasi dan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat untuk dapat berinovasi dan berkontribusi disegala sektor di Kabupaten Jombang, guna mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing,” kata Bupati Jombang. (kom/zul/sit)

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengungkapkan bahwa peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional. 

“Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” jelasnya dengan raut wajah bahagia.

Pakde Karwo menjelaskan bagaimana proses perumusan hingga menemukan titik akhir. Setelah tiga kali pembahasan di Grahadi, akhirnya disepakati peraturan terakhir yang tentunya menyerap aspirasi masyarakat online dan non online. Dalam setiap perumusan termasuk pergub, dua pihak ini juga selalu dilibatkan.

“Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai,” terangnya.

Menurutnya, sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Dimana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan. Efisiensi adalah tuntutan jaman, tapi yang tidak efisien tak boleh kalah sehingga pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi. 

Pemerintahan yang baik, lanjutnya, tak bisa membiarkan yang kalah itu mati sehingga bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan angkutan online sebagai bentuk kegotongroyongan dan kepedulian terhadap yang kecil. 

“Budaya tanding seperti demonstrasi itu melelahkan. Kita tidak membutuhkan budaya tanding tapi kebersamaan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Peresmian ini, tambahnya, merupakan bentuk dialog antara kedua belah pihak. Sehingga, bila sudah dirumuskan tidak ada lagi yang tidak sependapat karena semua sudah dilibatkan. Terkait pengaturan bagi kendaraan online roda dua, akan diatur  lebih lanjut. 

Berdasarkan Pergub Jatim nomor. 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

“Bila kuota bertambah akan bangkrut, karena demand dan supply tidak sesuai, jadi ini tugas pemerintah untuk mengatur agar kehidupan masyarakat teratur,” jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, terdapat 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan  sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan.

Untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus ini dibagi menjadi delapan wilayah sesuai Perda Jatim nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delapan wilayah ini meliputi Germakertosusila Plus, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, serta Kediri dan sekitarnya. Juga, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya dan Banyuwangi.

Mengenai tarif kendaraan on line ini, tambahnya, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah. 

Dalam kesempatan yang sama, Kadishub Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, peresmian ini menandakan bahwa mulai hari ini angkutan online dan angkutan konvensional sepakat untuk bersama sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Wahid menjelaskan, dalam menentukan kuota selain menggunakan rumusan ilmiah, juga hasil dari kesepakatan bersama atara perusahaan aplikasi, pengemudi angkutan online dan angkutan konvensional. 

Terkait wilayah operasi, selain delapan wilayah yang sudah ditentukan tersebut, angkutan online boleh membawa penumpang keluar wilayah operasi dengan syarat tidak boleh membawa penumpang saat kembali. Ditambahkannya, angkutan sewa online diberi waktu selama tiga bulan untuk sosialisasi dan pengurusan ijin serta kelengkapan. Pada Februari mendatang rencananya akan dilakukan penindakan bagi yang tidak berijin. Salah satunya angkutan online tidak boleh orang per orang tetapi harus berbadan hukum yakni melalui koperasi.

“Kami berharap kendaraan yang sudah dikeluarkan ijin prinsipnya untuk kemudian menindaklanjuti dengan ijin lainnya termasuk uji KIR. Untuk penegakan hukum akan diserahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini kepolisian,” jelasnya.

Ia juga meminta agar para pengusaha dan pengemudi angkutan online mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 yang memuat tentang kewajiban pelayanan dan syarat-syarat kendaraan angkutan sewa khusus/online.

Ditambahkannya,  Dishub Jatim menyiapkan ruang konsultasi khusus dan pendaftaran izin secara online pada website: sipa.jatimprov.go.id. Selain itu,  dalam rangka mengembangkan SDM, Dishub Jatim bekerjasama dengan Poltekbang Surabaya untuk mendidik 100 orang pengemudi online agar terampil mengemudikan kendaraan angkutan online ini sampai memperoleh SIM A umum.

Dalam acara ini turut dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan CSR dari perusahaan angkutan online kepada angkutan kota/angkot. Seperti UBER yang menyerahkan bantuan free wifi dan ban kendaraan untuk 50 angkot, serta GO CAR yang menyerahkan stiker untuk 50 angkot dengan kompensasi 600 ribu rupiah selama enam bulan dan fasilitas bengkel gratis senilai 300 ribu rupiah untuk 50 angkot. Juga GRAB Car yang memberikan bantuan fasilitas BPJS gratis selama satu bulan pertama untuk 500 angkot, 1 liter oli untuk 200 angkot dan cek aki gratis untuk 500 angkot. (dew/nhs/yan)

]]> 17679