Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa proses mutasi nantinya akan tetap berjalan. Namun, dilakukan seiring implementasi manajemen talenta yang segera diberlakukan. “Kita sambil jalan. Mutasi tetap berjalan, tetapi disesuaikan dengan manajemen talenta yang segera berlaku,” jelas Wali Kota Wahyu, Jumat (01/05/2026) tadi.

Melalui sistem baru tersebut, mutasi dan pelantikan pejabat dipastikan dapat berlangsung lebih cepat. Sebab, manajemen talenta dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini cukup panjang dalam pengisian jabatan.

Baca juga :

“Kalau manajemen talenta sudah berjalan, kita tidak perlu izin lagi setiap kali melakukan penataan. Semua sudah berbasis rekomendasi BKN,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, kepala daerah menurutnya dapat melakukan pelantikan maupun rotasi jabatan secara lebih fleksibel karena data kompetensi ASN telah tervalidasi melalui pemetaan talenta. “Satu hari bisa melantik, besok juga bisa melantik lagi atau mengganti jabatan karena semuanya sudah berbasis talenta,” imbuhnya.

Selain mempercepat mutasi, manajemen talenta juga membuka peluang kerja sama antar daerah maupun instansi pemerintah dalam pengisian jabatan strategis sesuai kebutuhan kompetensi. Pemkot Malang nantinya cukup melihat posisi pegawai dalam pemetaan talenta sebelum melakukan penempatan jabatan, tanpa harus melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) yang selama ini membutuhkan waktu relatif lama. (rsy/sit)

Untuk itu, Pemkab Banyuwangi secara rutin menggelar Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu), sebagai upaya memelihara aliran sungai dengan melibatkan lembaga pendidikan. Program Sekardadu ini, menjaga dan merawat kebersihan sungai, mulai daerah tangkapan air (hulu) hingga hilir dengan melibatkan ribuan pelajar.

“Sungai yang bersih akan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia, lingkungan dan perekonomian. Sebaliknya, sungai yang tercemar dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, merusak ekosistem dan mengganggu aktivitas manusia,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Minggu (22/06/2025) tadi.

Hingga tahun 2024, tambahnya, Program Sekardadu melibatkan 27.780 pelajar SD hingga SMA dan berhasil merawat 65 sungai dan saluran air sepanjang 100.300 meter. “Ini adalah program peduli lingkungan yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai daerah pariwisata, menjaga kebersihan sungai dan saluran air adalah bagian dari komitmen Banyuwangi dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa program ini secara khusus juga punya misi untuk membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Karenanya, melibatkan pelajar sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dan perguruan tinggi.

“Pelibatan pelajar dan mahasiswa di program ini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter,” ujarnya.

Pada praktiknya, di Program Sekardadu pelajar sekolah (SD-SMA) diberikan tanggung jawab merawat aliran sungai yang ada di sekitar lokasi mereka. Mereka rutin membersihkan serta mengedukasi warga sekitar untuk menjaga sungai seperti tidak membuang sampah ke sungai.

“Nantinya sekolah yang terlibat akan melaporkan aktivitas mereka lewat Aplikasi Sekardadu. Jadi akan terpantau keaktivan pelaksanaan program juga sungai mana saja yang telah diintevensi,” imbuh Bupati Ipuk.

Ditambahkan Sekretaris Dinas Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahrobi, pada Program Sekardadu tahun ini melibatkan 170 sekolah SD,SMP dan SMA hingga perguruan tinggi. Mereka diberi tugas untuk merawat sungai dan saluran air. Penilaiannya meliputi kegiatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. (kom/bwi/gie)

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Ibrahim Hadi Wibowo, mengatakan bahwa pemberian program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat. Melalui bantuan itu, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan.

“Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 akan diberikan kepada pekerja aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan cut off 30 April 2025,” katanya.

Diterangkan, bahwa calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang, mencapai angka kurang lebih 63 ribu peserta. Dari total itu, nantinya akan diseleksi dan ditarik datanya untuk diverifikasi oleh Kemenaker.

Baca juga :

“Data akan diserahkan ke Kementrian Tenaga Kerja dan akan dilakukan pengecekan untuk memastikan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) bukan berasal dari ASN, TNI POLRI serta tidak menerima bantuan lain seperti PKH,” imbuhnya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa nominal BSU yang akan diterima pekerja pada 2025 sebesar Rp 600 ribu. “Besaran nominal BSU Rp 300 ribu perbulan dan diterimakan langsung dua bulan. Jadi, penerima BSU menerima sebesar Rp 600 ribj dan ditargetkan penyaluran sudah selesai pada akhir Juni,” terangnya.

Dirinya juga mengurai, bahwa penerima program BSU harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025. “Adapun beberapa persyaratan penerima BSU 2025, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan NIK, Peserta Aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025, menerima gaji paling banyak Rp 3.500.000. Kemudian, diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program PKH pada tahun anggaran berjalan serta dikecualikan bagi ASN, Prajurit TNI dan anggota Kepolisian,” paparnya.

Untuk itu, bagi para pekerja formal untuk cek dan update data rekeningnya secara berkala di link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau melalui aplikasi JMO yang dapat download melalui playstore. (azl/sit)

Perlu diketahui, bahwa kegiatan ‘Pelatihan Tata Kecantikan Rambut’, ini merupakan gelaran ke tiga yang dilakukan Disnaker, setelah sebelumnya menggelar ‘Pelatihan Menjahit’ di Kecamatan Poncokusumo dan ‘Pelatihan Processing Produk Pertanian (Bakery)’ di Kecamatan Tajinan. Dalam pertemuan hari pertama pelatihan itu, turut hadir sebagai nara sumber, yaitu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dan peruntukan anggaran DBHCHT, pemanfaatan yang dilakukan Disnaker adalah pada bidang kesejahteraan masyarakat. Karenanya, hal yang dilakukan adalah dengan membekali petani tembakau melalui pelatihan yang sudah terprogram.

“Dalam pelatihan kali ini, sesuai ketentuan bahwa pesertanya adalah dari petani tembakau. Sementara, untuk jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ada sebanyak sekitar 20 orang atau peserta, yang terdiri dari pria dan perempuan,” kata Plt Disnaker Kabupaten Malang.

Baca juga :

Ditambahkan Yudhi, sesuai jadwal yang sudah disiapkan, pelaksanaan pelatihan akan berlangsung selama 19 hari. Selama pelatihan, peserta akan diberikan teori dan praktek. Sementara untuk bahan dasar atau bahan baku hingga alat, sudah disiapkan selama proses pelatihan berlangsung. Sehingga, peserta sudah tidak disibukkan dengan alat atau perlengkapan lain.

“Selama pelatihan, peserta nantinya akan diberikan materi oleh petugas dari lembaga penyuluh kerja (LPK). Begitu juga sebaliknya, selesai pelatihan juga akan mendapat sertifikat uji kompetensi, sebagaimana salah satu sasaran dari pelaksanaan pelatihan. Termasuk, target lainnya yaitu bisa membuka usaha sendiri dari keberhasilan mengikuti pelatihan,” terang Yudhi.

Dalam pertemuan pertama pelaksanaan pelatihan, imbuh Plt Kadisnaker, sejumlah peserta mendapatkan motivasi luar biasa dari sejumlah nara sumber. Salah satunya, seperti yang disampaikan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Pada momen itu, peserta diberikan kemudahan berusaha atau izin, tatkala ketika nanti ingin mengembangkan usaha tata kecantikan rambut atau barbershop. Bahkan tidak hanya itu, pinjaman ringan juga bisa dilakukan peserta, ketika dalam pelatihan lulus dan ingin membuka usaha.

“Bahkan, tadi dari Pak Zia (Ketua Komisi IV), juga mempersilahkan peserta yang ingin melakukan magang di tempatnya membuka barbershop. Termasuk, tadi juga menjanjikan pinjaman ringan, jika memang ingin serius membuka usaha barbershop,” ujarnya. (sit/adv)

Gus Fawait-sapaan Bupati Fawait menjelaskan bahwa Program Bunga Desa akan dilaksanakan di Kecamatan Tanggul, pada minggu ke dua Mei. Terobosan terbaru ini, bertujuan untuk mendekatkan antara pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat desa.

Bupati Fawait juga menyampaikan, terkait sosialisasi Koperasi Merah Putih yang telah tuntas di 31 kecamatan dan 132 desa atau kelurahan se Kabupaten Jember. “Kita akan terus bergerak. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih bisa menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak,” imbuh Gus Fawait.

Baca juga :

Kepada sejumlah awak media, bupati juga menyampaikan beberapa rencana Pemkab Jember ke depan. Diantaranya, reaktivasi Bandara Notohadinegoro, Program Pembelajaran Interaktif dan Terpadu bagi ASN (ASN Jember Pintar), kesiapan Kabupaten Jember menjadi tuan rumah penyelenggaraan tes PPPK Tahap II, verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya data kematian dan data pindah domisili hingga Program Reboisasi Lahan Kritis dan Sumber Air di wilayah Tanggul.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fawait juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bulog beserta jajaran. “Berkat kerja sama yang apik antara berbagai pihak, kami memberikan apresiasi kepada Perum Bulog atas tercapainya serapan gabah dan beras tertinggi se-Jawa Timur. Dari target serapan sebanyak 118 ribu ton, terealisasi sebesar 122 ribu ton gabah atau setara 61 ribu ton beras. Kami ucapkan selamat,” terang Gus Fawait. (kom/rio/gie)

Momentum tersebut, menjadi refleksi awal untuk membangun fondasi pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kita adalah pelayan rakyat dan bukan sebaliknya. Karena itu, layani rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus,” tegasnya, kepada peserta Musrenbang yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah, perwakilan masyarakat dan stakeholder pembangunan daerah.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang juga menekankan akan pentingnya perubahan mindset ASN, dari pola pikir birokratis menjadi agen pelayanan yang proaktif. Karenanya, guna mendukung hal tersebut, Pemkab Lumajang telah menggulirkan tagline ‘Ikhlas Melayani Rakyat’ sebagai pengingat moral dan etika kerja bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

Baca juga :

“Tagline ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen. Kita akan pasang di setiap kantor pelayanan publik, agar setiap ASN yang masuk kantor selalu diingatkan akan tanggung jawabnya melayani dengan ikhlas,” tambahnya.

Selain peneguhan komitmen pelayanan, Bunda Indah menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan blusukan. Hal ini dilakukan, untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang kerap luput dari jangkauan birokrasi.

“Kami tidak akan hanya duduk di kantor. Kami akan terus turun ke lapangan, menyapa rakyat, mendengar langsung keluhan mereka dan hadir memberikan solusi,” tambahnya.

Musrenbang RPJMD 2025-2029, menjadi wadah penting bagi Pemkab Lumajang untuk merumuskan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, menjadi salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (kom/adi/gie)

Kepala Disdikbud Jombang melalui Kepala Seksi (Kasi) PTKSD, Heri Mujiono, mengatakan bahwa pemberian beasiswa kepada lulusan SLTA di Kabupaten Jombang tersebut merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh jenjang strata 1 (S1). Karenanya, bea siswa diberikan dengan harapan bisa untuk meningkatkan SDM.

“Syarat untuk penerima beasiswa, yaitu harus dari keluarga tidak mampu dengan bukti memberikan surat pernyataan dari desa. Kemudian, maksimal berusia 21 tahun serta mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, pemilihan kampus untuk beasiswa kuliah menggunakan sistem seleksi, dengan berbagai ketentuan seperti memiliki program studi (Prodi) terakreditasi baik sekali. Termasuk, mempunyai komitmen membimbing siswa hingga tamat kuliah serta yang mempunyai dana sharing untuk membantu mahasiswa tuntas kuliah tanpa biaya sedikit pun.

“Terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah kami seleksi, yakni Universitas Darul Ulum Jombang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes), serta Universitas PGRI Jombang (UPJB). Tapi insyaallah pada 2025, beasiswa dipegang oleh UPJB,” ujarnya.

Lebih lanjut Heri mengurai, bahwa kuota yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang ada sebanyak 30 mahasiswa dengan 10 Prodi yang ada di UPJB Jombang. “ Kami berharap, program ini dapat didukung oleh semua elemen masyarakat karena kita berinvestasi untuk sumber daya manusia kedepannya,” ungkapnya.

Heri juga mengatakan, bahwa seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa kuliah dilaksanakan dari 29 April 2025 hingga 13 mei 2025. Selanjutnya, ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru oleh Bupati Jombang pada 21 hingga 23 Mei 2025. Lalu, pengumuman penerima beasiswa kuliah dilaksanakan pada 26 mei 2025. (azl/sit)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sudah melakukan efisiensi anggaran, termasuk membatalkan pengadaan mobil-mobil dinas. Sementara salah satu hasil efisiensi, akan digunakan untuk memperbaiki jalan.

“Pemkab Jember juga membutuhkan bantuan masyarakat. Jika melihat jalan yang rusak atau berlubang, segera laporkan dan juga memberikan foto serta titik lokasi agar memudahkan tim unit reaksi cepat untuk perbaikan,” kata Bupati Jember.

Ditambahkannya, bahwa mulai pada Minggu ini, direncanakan sudah bakal melakukan penambalan jalan yang berlubang. “Mulai Minggu ini, Pemerintah Kabupaten Jember akan menambal jalan-jalan yang berlubang dan melakukan pengaspalan. Sedangkan data kiriman warga, akan dijadikan patokan perbaikan jalan selama 5 tahun ke depan,” tambah Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Tidak hanya infrastruktur, Gus Fawait juga menambahkan bahwa pemerintah akan berfokus terhadap berbagai program prioritas pemerintah pusat. Mulai memastikan pupuk subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat, hingga membentuk Koperasi Merah Putih.

Bahkan, dirinya juga memastikan jika tahun ini pihaknya bisa merealisasikan honor guru ngaji sebelum akhir tahun. “Saya juga menyampaikan kepada OPD yang bertanggung jawab, selain kecepatan penanganan, yang paling penting adalah mekanisme penyaluran. Karenanya, agar dilakukan dengan terhormat,” tegas Gus Fawait.

Selanjutnya, Bupati Jember juga mengatakan bahwa sesuai visi-misi yang telah disampaikan, sebanyak 20 ribu anak-anak Jember akan diberikan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan, bupati bakal memberikan uang saku bulanan kepada setiap penerima beasiswa. (kom/rio/gie)

Rencananya, masing-masing akan menerima sebesar Rp 400 ribu. Sementara Bupati Hendy, dalam momen itu menyampaikan bahwa hak masyarakat kurang mampu tidak boleh ditunda-tunda lagi.

“Hari ini pertama kali, maka saya yang membuka langsung penyaluran BLT kepada bapak dan ibu semua. Pemkab Jember terus konsisten memberikan haknya masyarakat Jember. Perkara waktunya yang bergeser, itu biasa. Yang penting, tetap haknya masyarakat Jember diberikan. BLT ini haknya anda, insyaallah setiap tahun terus mendapatkan,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Dirinya kemudian juga meminta para penerima BLT, untuk berbagi kepada sesama. “Jangan tangan di bawah terus. Sekali-kali tangan anda di atas, setuju? Siapa yang mau tangannya di atas? Beneran ya! Kalau begitu saat ini dapat Rp 400 ribu. Nanti sampai rumah, sisihkan minimal Rp 10 ribu diberikan kepada saudara atau tetangga, mau ya?” ucap Bupati Hendy, yang direspon masyarakat dengan menjawab ‘mau’.

Bupati Hendy melanjutkan, selain Bansos, dirinya juga akan mengaktifkan juga honor guru ngaji yang juga sempat ditunda. “Ada juga Bansos guru ngaji dan honor guru ngaji. Besok, insyaallah Rabu depan akan dibagikan dan ini ada Kabag Kesra. Insyaallah hari rabu (11/12/2024),” lanjutnya.

Bupati Hendy juga kemudian mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada masyarakat Jember. “Saya sebagai pribadi dan juga mewakili Gus Firjaun, mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin, insyaallah Jih Hendy dan Gus Firjaun satu gudang salahnya, satu gunung salahnya, saya minta maaf lahir batin,” ujar Bupati Jember Hendy.

Sebelumnya, pada 15 Oktober 2024, Sekda Kabupaten Jember nonaktif, Hadi Sasmito, menyetop sementara penyaluran Bansos, saat Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Gus Firjaun menjalani cuti kerja. Alhasil, masyarakat Jember tidak menerima bantuan sosial sejak kebijakan itu diputuskan. (kom/rio/sit)