Diuraikannya, tantangan di era digital tidak hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi. Namun, juga bagaimana generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

“Teknologi harus tumbuh bersama karakter dan akhlak yang baik. Karena kecerdasan tanpa nilai moral, maka dapat kehilangan arah,” ujarnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa kegiatan robotika tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan etika dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, Pemkab Lumajang berharap pengembangan teknologi di kalangan generasi muda dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh, yakni cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan sosial.

“Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, penguatan karakter menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmunya,” katanya. (kom/lmj/gie)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pihak legislatif sejak awal telah memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Malang melalui rapat kerja hingga pembahasan kamus standar harga. Menurutnya, penyusunan satuan harga harus tetap realistis dengan mempertimbangkan inflasi, namun tidak boleh serta-merta menggunakan batas harga tertinggi dalam proses pengadaan.

“Kami sudah sampaikan ke eksekutif, kalau menyusun kamus harga itu harus reasonable. Ada range minimum sampai maksimum, tapi jangan kemudian selalu mengambil harga maksimum,” tegas Mia-sapaannya, Selasa (07/04/2026) tadi.

Mia menilai, pengadaan barang pemerintah seharusnya mengutamakan efisiensi dengan memilih harga terbaik untuk spesifikasi barang yang sama. “Kalau ada pilihan harga yang lebih bagus dan lebih terjangkau, kenapa harus ambil yang paling mahal? Itu yang selalu kami tekankan supaya ada efisiensi belanja pemerintah,” ujarnya.

Baca juga :

Menurutnya, efisiensi anggaran justru menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian kondisi fiskal nasional maupun potensi guncangan ekonomi ke depan. Mia mencontohkan pengelolaan anggaran pemerintah harus layaknya pengelolaan rumah tangga yang tetap menyiapkan cadangan menghadapi kondisi tak terduga.

“Kalau nanti muncul Silpa karena efisiensi itu tidak masalah. Yang penting bukan karena tidak mampu membelanjakan, tapi karena memang ada penghematan,” katanya.

Selain soal harga, DPRD juga memberikan sejumlah catatan terhadap dampak anggaran program RT Berkelas terhadap sektor lain. Mia mengakui terdapat penyesuaian anggaran, meski bukan dalam konteks pergeseran besar.

“Pasti ada penyesuaian. Tapi kami tekankan jangan sampai mengganggu pelayanan publik yang menyangkut standar pelayanan minimum seperti kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Mia, bahwa program RT Berkelas harus benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat di tingkat paling bawah, yakni rukun tetangga (RT), bukan sekadar program simbolik. “RT ini unit terkecil masyarakat. Programnya harus rinci, sesuai aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Itu yang menjadi perhatian utama DPRD,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa kendaraan dinas hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk perjalanan pribadi selama libur Ramadan maupun Lebaran. “Ya, kita melarang mobil dinas digunakan untuk mudik. Jadi silakan menggunakan mobil pribadi, tetapi jangan menggunakan mobil dinas,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (14/03/2026) tadi.

Terkait pengawasan, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa kontrol penggunaan kendaraan dinas diserahkan kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para kepala dinas, juga diminta melakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah tanggung jawabnya.

“Pengawasannya di kepala dinas masing-masing. Saya memberi tugas kepada kepala OPD untuk cek dan ricek. Nanti akan terlihat dari situ, dan saya minta ada laporan di grup terkait penggunaan kendaraan,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, laporan juga dapat dilengkapi dengan dokumentasi foto mengenai posisi kendaraan saat libur Lebaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apabila nantinya ditemukan ASN yang tetap menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka akan dikenakan sanksi.

“Iya, nanti akan kita sanksi,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk ASN yang ingin memarkir kendaraan dinas di area Balai Kota Malang dipersilahkan. Namun, apabila kapasitas tidak mencukupi, kendaraan bisa disimpan di lokasi lain selama tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Yang penting jangan digunakan. Mau diganti pelatnya juga nanti akan ketahuan,” ungkakap Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Filianingsih menegaskan, angka tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian target nasional QRIS 2025 dan menjadi indikator kuatnya ekosistem ekonomi keuangan digital di wilayah kerja BI Malang. “Di forum internasional sering dikatakan digitalisasi hanya milik kalangan menengah ke atas. Di Indonesia tidak demikian. QRIS justru tumbuh dari masyarakat subsisten dan pelaku UMKM,” ujar Filianingsih.

Baca juga :

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong perluasan pasar UMKM dan efisiensi sistem pembayaran. Bahkan, pemanfaatan QRIS dinilai mampu memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Malang, Pasuruandan Probolinggo telah berada pada tahap digital, level tertinggi dalam klasifikasi nasional. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” tuturnya.

Menurutnya, Bank Indonesia pun menyiapkan program Katalis yang memungkinkan pemerintah daerah saling berbagi praktik terbaik dalam optimalisasi digitalisasi, termasuk untuk retribusi, pajak daerah dan sektor pariwisata. “Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan PAD. Nanti kami akan fasilitasi daerah-daerah yang sukses agar bisa menjadi rujukan nasional,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 5 miliar. Besarnya anggaran tersebut, sejalan dengan perubahan desain dan spesifikasi konstruksi, termasuk penggunaan material precast beton.

“Konstruksi jembatan baru ini berbeda dengan jembatan lama. Kami bangun lebih tinggi dan lebih lebar, serta menggunakan material yang lebih bagus, yakni precast beton. Karena kualitasnya lebih baik, anggarannya juga menyesuaikan,” ujar Dandung, Jumat (23/01/2026) tadi.

Penggunaan precast beton dipilih, ujarnya, karena dinilai memiliki kekuatan struktur yang lebih baik, mutu terkontrol, serta daya tahan jangka panjang dibandingkan konstruksi sebelumnya. Material tersebut, juga diharapkan mampu meminimalkan risiko kerusakan serupa di masa yang akan datang.

Baca juga :

“Nantinya Jembatan Sonokembang akan memiliki panjang sekitar 17 meter, dengan lebar ditingkatkan dari 5,5 meter menjadi 9 meter. Selain itu, ketinggian jembatan juga akan disesuaikan dengan elevasi jalan di sekitarnya guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Jembatan Sonokembang sebelumnya ambrol pada Oktober 2025 lalu. Setelah lebih dari tiga bulan menggunakan Jembatan Bailey sebagai jembatan darurat, Pemkot Malang kini memastikan pembangunan permanen segera dilakukan.

Dandung menegaskan, selama proses pembangunan berlangsung, arus lalu lintas tetap dapat berjalan normal. Hal ini karena Jembatan Bailey akan tetap difungsikan hingga jembatan baru selesai dan resmi dioperasikan.

“Jembatan Bailey tetap digunakan sampai jembatan baru beroperasi, sehingga tidak ada penutupan total akses jalan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa pembinaan kali ini menyasar para koordinator parkir, yang dianggap memiliki peran penting dalam mengoordinasikan Jukir di lapangan. “Pembinaan ini untuk meningkatkan pemahaman mereka sebagai pelayan publik. Bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan SOP parkir, serta meningkatkan sinergi dalam mendukung retribusi daerah,” ujar Jaya-sapaannya.

Menurutnya, retribusi parkir merupakan salah satu sektor potensial dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan Jukir harus berjalan seiring.

“Mereka ini mitra kami. Tidak bisa satu semangat dan yang lain tidak. Harus seiring agar dampaknya terhadap pendapatan daerah bisa maksimal,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Dishub telah menerapkan Sistem Parkir Kota Malang (Sisparma), sebuah aplikasi berbasis digital yang mulai diuji coba sejak September 2025. Melalui sistem tersebut, koordinator dan jukir dapat memantau potensi parkir, kewajiban retribusi, hingga status pembayaran secara transparan.

Baca juga :

“Dengan Sisparma, mereka bisa tahu berapa besar potensi dan kewajibannya. Jadi tidak ada alasan tidak tahu atau tidak jelas. Semua data terekam, termasuk titik lokasi dan status kehadiran,” tegasnya.

Jaya menambahkan, penerapan Sisparma juga mendorong efisiensi sumber daya manusia. Sebelum sistem diberlakukan, Dishub memiliki sekitar 15 juru pungut yang harus berkeliling ke lebih dari 750 titik parkir. Kini, jumlah tersebut berkurang menjadi lima orang, dan difokuskan sebagai pengawas lapangan.

“Dengan sistem VA dan Sisparma, juru pungut beralih peran menjadi pengawas. Mereka memastikan setiap titik parkir menyelesaikan kewajibannya. Kalau capaian di bawah 90 persen, akan dilakukan monitoring,” tambahnya.

Meski begitu, Jaya mengakui bahwa penerapan sistem baru ini masih menghadapi tantangan. Dari total 806 titik parkir, baru kurang dari 10 persen yang aktif menggunakan Sisparma.

“Karena ini masih baru, kami terus lakukan sosialisasi. Kadang jukir masih kesulitan beradaptasi, tapi mau tidak mau kita harus menuju ke arah sistem digital,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Bupati KH Kholilurrahman mengatakan, bahwa pelaksanaan upacara ini menggunakan bahasa Madura. Tujuannya, sebagai salah satu upaya melestarikan identitas daerah.

“Peringatan Hari Jadi ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengenang perjalanan sejarah dan melestarikan budaya lokal,” katanya. Ditambahkannya, Peringatan Hari Jadi ini merupakan ajakan untuk memahami sejarah Pamekasan, bukan sekadar seremonial belaka tanpa tujuan jelas. Oleh karena itu, para pihak untuk mengambil pelajaran atas pelaksanaan tersebut.

Baca juga :

“Hari Jadi ini mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah. Di dalamnya ada banyak pelajaran yang bisa menjadi panduan bagi masa depan kita,” tambahnya.

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, penggunaan bahasa Madura dalam Upacara Hari Jadi ini lantaran bahasa memiliki peran strategis dalam menjaga jati diri masyarakat. Apalagi, Pamekasan saat ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat karena konsisten melestarikan bahasa daerah.

“Pamekasan masuk salah satu dari sepuluh daerah di Indonesia, yang mendapat apresiasi itu. Bahasa Madura adalah bagian dari identitas kita. Jika bahasa ini ditinggalkan, perlahan identitas itu juga akan hilang,” terangnya.

Dirunya berharap, masyarakat tidak menghilangkan karakter budaya daerahnya di tengah perkembangan zaman. Karena local wisdom itu menjadi salah satu kekuatan daerah. “Bahasa dan budaya adalah fondasi peradaban yang harus kita rawat. Ayo kita rawat bersama,” harapnya. (azm/gie)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi siswa yang beragama Islam. Sedangkan bagi pelajar non-Muslim, dapat menyesuaikan dengan busana yang sopan sesuai keyakinannya.

“Kami mengimbau siswa yang beragama Islam mengenakan busana muslim selama tiga hari dalam rangka HSN. Untuk yang non-Muslim, menyesuaikan saja,” ujar Suwarjana, Selasa (21/10/2025) tadi.

Tidak hanya itu, para pelajar menurutnya juga diperbolehkan menggunakan sarung dan aksesoris lainnya yang bernuansa islami. “Kalau memakai sarung silakan, alas kaki menyesuaikan saja. Kalau pakai sarung sebaiknya jangan memakai sepatu, tapi kalau tetap ingin memakai sepatu juga tidak masalah,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, momentum HSN ini bukan sekadar seremonial saja. Melainkan memiliki makna mendalam dalam menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan di kalangan pelajar.

“Santri itu juga murid. Jadi melalui momentum HSN ini, kami ingin menanamkan nilai iman dan takwa, bahwa seorang santri harus mengikuti aturan dan nasihat gurunya. Karena guru atau kiai pasti mengajarkan kebaikan,” katanya.

Lebih lanjut Suwarjana juga menyinggung, akan pentingnya pembentukan karakter di tengah tantangan pergaulan modern, terutama dengan maraknya konten negatif di media sosial. “Kalau melihat kondisi sekarang, anak-anak perlu pembatasan dan penguatan karakter positif. Karena banyak konten yang tidak pantas ditonton. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Kominfo, untuk bisa membatasi atau memblokir konten negatif bagi pelajar,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa penertiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rotator dan sirene hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan tertentu, yang sangat spesifik.

“Aturan ini wajib dan mutlak berlaku untuk ambulans dan pemadam kebakaran. Tidak ada pengecualian sama sekali, keduanya harus tetap menggunakan sirene saat bertugas karena menyangkut nyawa dan keselamatan,” kata Jaya-sapaannya, Senin (22/09/2025) tadi.

Penegasan ini, tambahnya, sekaligus menanggapi gerakan viral Stop Tot Tot Wuk Wuk, yang menolak penyalahgunaan sirene dan strobo oleh kendaraan pribadi maupun oknum pejabat. Jaya memastikan, bahwa pejabat Pemkot Malang tidak akan lagi menggunakan pengawalan prioritas harian.

“Pak Wali juga sudah menegaskan, tidak akan memakai rotator maupun sirene. Kalau macet, ya dinikmati saja,” tambahnya.

Baca juga :

Saat disinggung mengenai kebijakan untuk pengawalan tamu VVIP dan penggunaan sirene oleh armada Dishub, Jaya mengatakan bahwa penggunaannya akan diminimalkan secara drastis. Untuk sementara, pengawalan tamu (yang tidak mendesak) tidak akan menggunakan sirene.

“Armada Dishub sendiri selama ini sudah sangat jarang memakainya, kecuali dalam kondisi yang benar-benar amat urgen. Contohnya kondisi yang urgent itu untuk pengawalan tamu kenegaraan setingkat presiden, menteri, atau delegasi resmi negara. Penggunaan dalam situasi tersebut, masih diizinkan oleh undang-undang, tetapi kami akan patuh pada aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga memastikan bahwa dirinya tidak akan menggunakan sirene dan rotaror. Hal itu diungkap, melalui video yang tersebar di akun sosial media milik pribadinya.

“Mulai hari ini pengawalan saya jangan menggunakam sirene dan rotator, kecuali dalam keadaan emergency atau darurat,” imbuh Wahyu, dalam video tersebut. (rsy/sit)