Ketua Komisi IV DPRD, Janur Sasra Ananda mengatakan, pendidikan salah satu visi-misi bupati. Sementara saat ini, masih ditemukan sejumlah permasalahan. Seperti infrastuktur belum memadai, belum meratanya penempatan guru garis depan (GGD) dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan masalah prostitusi. Janur berpendapat, dalam penegakan perda prostitusi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat kembali. Seperti dukungan anggaran untuk Satpol PP untuk keperluan penindakan.

Saat ini, alokasi anggaran pendidikan atau prostitusi di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sudah dilakukan pembahasan. Tetapi, masih ada peluang untuk dilakukan perubahan karena APBD induk belum disahkan.

Nah, jika nanti ada pembahasan lagi, Janur menegaskan, Fraksi Demokrat siap mengevaluasi anggaran untuk pendidikan dan prostitusi. Pos-pos yang perlu ditambah, akan ditambahkan.

“Kalau dibahas ulang, kami siap mendukung program bupati dalam penegakan perda dan meneyelesaikan masalah pendidikan,” ujar Janur.

Janur menerangkan, untuk masalah pendidikan, terjadi kesenjangan yang luar biasa antara lembaga di perkotaan dan di pelosok-pelosok desa. Tentu, ini perlu menjadi perhatian pemerintah selama dua tahun ke depan.

Sedangkan prostitusi, anggaran penertiban masih sangat minim sekali. Misalnya, ketika petugas satpol PP melaksanakan operasi ke sejumlah lokasi di Kabupaten Situbondo yang diduga sebagai tempat praktek prostitusi.

“Seharusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Nanti kami akan dorong pemerintah,” pungkas Janur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Fathor Rahkman mengatakan, pemerataan GGD akan menjadi perhatian. Untuk kepentingan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi (Kemenpan RB).

“Karena penempatannya dari kementerian. Kita minta ada pemerataan,” ujarnya.

Diterangkan Fathor, tenaga pengajar di lembaga pendidikan di pelosok-pelosok akan diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Dia mengaku, sudah ada rencana untuk menambah insentif kepada mereka.

“Karena perjuangannya luar biasa,” kata Fathor. (im/oso)

Kondisi SDN Filial Kerpang yang menginduk SDN 8 Curahtatal, Kabupaten Situbondo itu, menjadi potret buram dunia pendidikan di Kabupaten Situbondo. Bahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo.

Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, langsung menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan itu meminta agar Kemenpan RB mengevaluasi penempatan Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Situbondo.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Janur Sastra Ananda,SE mengatakan, pada tahun 2017 lalu, Kabupaten Situbondo, menerima sebanyak 279 Guru Garis Depan. Namun banyak sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Situbondo diketahui tidak ada guru garis depan.

”Padahal keberadaan GGD di proyeksikan untuk daerah terpencil,”ujar Janur Sastra, Selasa (13/08/2019).

Menurutnya, begitu mendapat informasi adanya mogok mengajar para guru SDN Kerpang, yang merupakan sekolah filial SDN 8 Curahtatal, pihaknya langsung turun ke sekolah SDN terpencil tersebut. Di tempat itu sebenarnya ada guru garis depan.

”Namun bukannya bertugas di sekolah filial melainkan mengajar di sekolah induknya,”bebernya.

Lebih jauh Janur menambahkan, karena penempatan GGD banyak yang tidak tepat sasaran, pihaknya Kemenpan RB untuk mengevaluasi penyebaran guru garis depan di Situbondo agar tepat sasaran.

”Karena kami tidak ingin ada lagi kejadian seperti di SDN Kerpang, yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar vakum karena ditinggal gurunya yang rata-rata honorer,”imbuhnya.

Janur menegaskan, untuk mencari solusi kasus SDN Filial Kerpang, seharusnya penempatan GGD itu digeser ke daerah terpencil, karena hak mendapatkan pendidikan layak merupakan hak dasar setiap warga.

”Saya datang ke Kemenpan RB tidak sendirian, melainkan bersama Asisten Pemkab Situbondo dan Inspektorat Pemkab Situbondo.

Selain itu, berdasarkan informasi di lapangan bahwa empat guru honorer di SDN Kerpang, ternyata diangkat Kepala Sekolah tanpa sepengetahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo,”pungkasnya. (im/oso)