Dalam rekrutmen tersebut Kabupaten Situbondo mengajukan penambahan kuota guru. Dari yang awalnya 603 menjadi 830. Dengan rincian 718 guru SD dan 112 guru SMP. 

“Penambahan kuota tersebut telah dikordinasikan dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait usulan penambahan kuota rekrutmen PPPK di Situbondo,” ujar Kepala BKPSDM Situbondo Fatkhor Rakhman, Rabu (13/01). 

Menurut Fatkhor Rahman, penambahan kuota tersebut tidak terlepas dari banyaknya jumlah guru sukwan yang terdata di Dapodik Kemendikbud.

“Kita prioritaskan yang terdata di Dapodik kebetulan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu kita ajukan penambahan,” ucapnya. 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo ini mengatakan, untuk teknis pelaksanaannya masih dalam pembahasan Kemenpan-RB dan BKN. Ia menegaskan BKPSDM Kabupaten Situbondo siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Pemerintah pusat. 

“Teknis pelaksanaannya dalam pembahasan, semoga secepatnya tuntas,” tutupnya. (her/ed2)

“Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mensukseskan pendidikan mengingat hal ini sudah termaktub dalam UUD 1945. Kami berharap Pemprov Jatim dengan nahkodanya yang baru mampu memberikan yang terbaik bagi pendidikan di Jatim,” harap Alimin, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, Senin (21/1/2019).

Anggota dewan kelahiran Tulungagung ini mengatakan pihaknya yakin, bahwa duet Khofifah-Emil dalam memimpin Jatim empat tahun ke depan, dapat membuahkan terobosan dan percepatan yang lebih baik dalam pengelolaan sekolah di Jatim.

Menurutnya, guna mempercepat realisasi pendidikan di Jatim, Alimin menyebut perlu adanya ketersediaan anggaran yang cukup. Dengan hal itu, maka tak menutup kemungkinan sektor pendidikan di Jatim akan berkembang seperti yang diharapkan masyarakat.

“Perlu ada peningkatan manajemen sekolah maupun ketersediaan anggaran yang cukup dalam pelayanan sekaligus dalam pembiayaan pendidikan di Jatim,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Alimin optimis bahwa nantinya Khofifah bisa mewujudkan janji-janjinya saat kampanye, seperti halnya pendidikan gratis di Jatim. Pasalnya, dengan majunya sektor pendidikan di Jatim, maka dapat pula meminimalisir angka kemiskinan.

“Berkurangnya kemiskinan dilihat dari bagaimana suatu daerah dalam mensukseskan pendidikan dan hal ini merupakan mata rantai yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, ”pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi E yang lainnya H. Gunawan mengatakan, nasib gaji para Guru Madrasah Diniyah (Madin) saat ini masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Menurutnya dengan realita seperti itu, seharusnya hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Gunawan mengaku terenyuh melihat fakta di lapangan terkait para gaji Guru Madin tersebut. Karena menurutnya peran guru madin dalam membentuk karakter anak sholeh dan beriman sangat besar sekali.

“Saya selalu berjuang menyuarakan nasib para guru madin sampai nasib mereka benar benar terjamin sesuai kebutuhan yang layak, karena guru agama agar kita bisa mengerti tentang keagamaan” ujar Gunawan.

Hingga kini Politisi PDI Perjuangan ini masih mendapati nasib para guru yang mengajar di pesantren-pesantren. Baik di tingkat Madin maupun Madrasah Ibtididaiyah (MI) belum mendapat perhatian yang intensif dari pemerintah.

Sehingga, ia menambahkan kebutuhan kesejahteraan para guru tersebut masih sangat minim sekali. Diketahui, para pengajar keagamaan itu digaji hanya Rp 300 ribu saja.

“Coba bayangkan hingga kini gaji yang diterima para guru Madin berkisar hanya 300 ribu saja. Mana cukup itu kebutuhan hidup,“ cetus Gunawan. (sur/ano/yan)

]]> 74406