Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

Mengawali sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan selamat dan sukses kepada PPPK Guru dan Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Secara keseluruhan jumlah PPPK Guru dan Tenaga Teknis Formasi tahun 2022 sebanyak 1.981 orang dengan penerimaan simbolis sebanyak 214 orang dan sejumlah 49 PNS yang purna tugas pada hari ini.

Baca juga:

Bupati Sanusi berpesan kepada PPPK, agar mengawali niat bekerja secara tulus dan ikhlas, dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya,  PPPK harus dapat memahami seluruh aturan kepegawaian.

“Hal ini penting, agar benar-benar mengetahui kewajiban dan larangan bagi seorang tenaga PPPK. Bahwa PPPK juga harus mampu memahami Tupoksi dimanapun ditugaskan, sehingga segala tujuan yang sudah digariskan pemerintah daerah melalui dinas terkait, dapat benar-benar diwujudkan,” papar Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menekankan kepada seluruh tenaga PPPK, agar dalam setiap melaksanakan tugas maupun kewajiban, senantiasa berupaya untuk berpikir cepat, kreatif, tegas, bekerja cerdas, dan berhati ikhlas. Sekaligus selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

“Khusus untuk PPPK Guru di lingkungan Pemkab Malang, saat ini perannya sangatlah strategis. Baik dalam upaya mencetak generasi yang cerdas, maupun dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Di era revolusi industri, paparnya, PPPK Guru haruslah selalu update dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta melek terhadap literasi digital. Dengan adanya perubahan paradigma dan penerapan inovasi disruptif yang cepat dan dinamis, juga harus mampu diakomodasi oleh PPPK Guru sebagai koridor terdepan sektor pendidikan. (pro/gie)

Perempuan yang kerap disapa Widayati, itu mengatakan bahwa ke depan di tahun 2024, gaji insentif untuk guru PAUD akan diproyeksikan mengalami kenaikan. Jika semula sebesar Rp 600 ribu, maka akan menjadi Rp 1 juta, atau dengan penambahan Rp 400 ribu di tiap bulannya.

“Mudah-mudahan tahun 2024, gaji para guru PAUD bisa naik menjadi Rp 1 juta. Pak Wali sudah menyetujui dan tinggal selanjutnya. Mudah-mudahan bisa berhasil,” kata Widayati, seusai mengikuti gebyar Hari Anak Nasional (HAN) di Stadion Gajayana Kota Malang, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Perhatian itu diberikan, paparnya, karena pendidikan siswa siswi PAUD menjadi kekuatan untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Sehingga, peran serta guru dalam mendidik siswa perlu diberikan apresiasi.

Senada dengan rencana itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa pihaknya yakin jika anggaran untuk gaji insentif guru PAUD nantinya dapat diakomodasi. Karena menurutnya, pendidikan dianggap sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.

“Saya yakin bisa dianggarkan. Karena kalau untuk pendidikan, saya yakin anggarannya pasti ada dan akan kami usahakan,” kata Suwarjana.

Kemudian, ditambahkan jika di Kota Malang sendiri memiliki 2.700 guru PAUD dan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan gaji insentif. Namun, hal tersebut akan dilakukan pendataan ulang agar valid dan tepat sasaran.

“Di kita ada 2.700 guru PAUD. Sehingga, kemungkinan nantinya akan ada anggaran alokasi dari Pemkot Malang sekitar Rp 27 miliar. Namun nantinya, akan kami lakukan pendataan ulang agar data yang digunakan nanti valid dan tepat sasaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Mas Dhito, pihaknya telah memperhitungkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk menambah insentif bagi ribuan guru honorer tersebut. Penambahan alokasi itu, cukup untuk meningkatkan insentif dari Rp 100 ribu menjadi Rp150 ribu.

“Sudah kita hitung dengan kemampuan anggaran yang ada. Maka di tahun 2024, kita naikkan sedikit lebih baik menjadi Rp 150 ribu,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga berpesan kepada 1525 pendidik PAUD, agar memperhatikan kebiasaan anak sejak dini. Pihaknya menilai,.terjadi fenomena penggunaan gadget yang tidak terkontrol.

Baca juga :

Alasannya, ditemukan anak sekolah yang lebih mementingkan penggunaan gadget ketimbang harus membeli kebutuhan sekolah seperti sepatu. Padahal, sepatu yang seharusnya menjadi kebutuhan primer, justru bergeser menjadi sekunder. Sebaliknya, gadget akhir-akhir ini dianggap menjadi kebutuhan primer.

“Jadi, tolong diingatkan orang tuanya. Supaya, tahu apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan,” terang Mas Dhito.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menambahkan bahwa nantinya insentif tersebut akan diberikan kepada guru TK, PAUD, serta Tapos non ASN dengan masa bhakti minimal 3 tahun. “Kita cut off di guru-guru yang sudah mengajar dari tahun 2021,” terangnya.

Adapun alokasi anggaran yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk peningkatan insentif, yaitu sebesar Rp1,5 miliar. Sementara untuk sasaran penerimanya, ada sebanyak 2156 Guru PAUD. (kom/pan/sit)

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, mengatakan bahwa terdapat 947 tenaga pendidik yang mengikuti workshop. Kegiatan workshop itu, akan dikemas melalui literasi belajar bernyanyi menyenangkan yang akan dipandu oleh Om Sinung, seorang praktisi Guru PAUD Nasional dari Jakarta.

“Tujuan dari kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, mencetak anak berkualitas, memberi edukasi kepada anak maupun orang tua dan mewujudkan Jember menjadi Kabupaten Layak Anak,” terang Kadisdik Hadi.

Baca Juga :

Dalam pembukaan workshop itu, hadir Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersama Bunda PAUD Kabupaten Jember, Hj Kasih Fajarini, beserta segenap undangan. Bupati Hendy menjelaskan, bahwa Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 yang mengambil tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, menjadi semangat untuk Pemkab Jember terus melakukan perbaikan di bidang pendidikan. Salah satunya, dengan memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik melalui workshop.

“Workshop Literasi Numerasi Guru TK ini memberikan pemantapan pola strategi edukasi dengan cara menyenangkan melalui model bernyanyi. Saya harap, segenap tenaga pendidik mengikuti workshop dengan seksama. Saya juga berpesan agar tenaga pendidik bisa saling rukun, memaafkan satu sama lain dan saling membantu karena hal tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa,” kata Bupati Hendy.

Bupati juga mengapresiasi kepada segenap elemen yang telah berdedikasi, dalam berbagai upaya kemajuan anak di Kabupaten Jember. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 dan Workshop Literasi Numerasi Guru TK secara resmi dibuka dan dimulai,” ujarnya. (kom/rio/gie)

Penyerahan SK secara langsung dan terbuka oleh Bupati Yuhronur, dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya pungutan-pungutan. Apalagi, pungutan liar (Pungli). “Bahwa SK ini diterima tanpa perantara siapapun. Sehingga saya ingatkan, saya yakinkan, saya pastikan tidak boleh ada pungutan-pungutan yang menyertai. Penyerahan SK ini semua telah dibiayai oleh negara,” kata Bupati Yuhronur.

Dirinya juga meminta, supaya para guru penerima SK PPPK ini menyatukan langkah membangun Kabupaten Lamongan. “Anda hari ini menjadi bagian dari ASN, menjadi bagian dari pemerintah daerah, menjadi bagian dari visi misi Pemda, menjadi bagian dari birokrasi. Untuk itu, mari kita satukan langkah dalam satu visi untuk menjadikan Lamongan berjaya dan berkeadilan,” tegasnya.

Baca juga:

Atmosfer bahagia, tercermin dari para Guru PPPK yang dilantik. Seperti satu satunya, Bambang Supeno (52), Guru BK asal SMPN 1 Sukodadi. Setelah mengabdi selama 18 tahun sebagai honorer di sebuah sekolah swasta, akhirnya dia kini telah menerima SK.

“Alhamdulillah, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada saya. Saya bersyukur sekali. Prosesnya kalau menurut saya lumayan rumit, tapi saya lakukan secara sabar karena memang ini adalah sebuah cita-cita. Walaupun rumit saya tetap menghadapi kesulitan-kesulitan itu dan alhamdulillah sampai sukses sekarang ini,” kata Supeno.

Kepala BKPSDM Lamongan, Shodikin, mengatakan bahwa formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 ini berjumlah 975 orang, dengan rincian 118 orang Guru Agama Islam, 39 Guru BK, 770 Guru Kelas, 29 Guru Penjaskes dan 19 orang Guru TIK. (zen/gie)

“Ada 345 SK PPPK yang dibagikan hari ini. Diantaranya SK yang diberikan, satu orang diantaranya meninggal dunia. Sehingga, tersisa 344 guru. Sementara dari jumlah tersebut, sebanyak 282 orang menduduki jabatan guru kelas, sebanyak 51 orang menjadi Guru Agama Islam, sebanyak 2 orang menjadi Guru Panjaskorkes, sebanyak 4 orang menjadi Guru Bahasa Indonesia dan sebanyak 5 orang menjadi Guru Bahasa Inggris. Adapun jumlah perempuan yang menerima SK PPPK sebanyak 235 orang, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 99 orang,” kata Bupati Karna.

Dirinya juga mengatakan, bahwa untuk satu orang yang meninggal dunia tesebut, tidak boleh digantikan. Sebab terkait PPPK, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mulai dari pendaftaran hingga di keluarkannya surat keputusan atau SK ini.

“Mau mengganti ternyata tidak boleh. Ini menandakan bahwa kelulusan PPPK sesuai formasi sudah paten dan tidak bisa ditawar-tawan lagi,” tambah Bupati Karna.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, dirinya juga meminta kepada 344 guru PPPK yang menerima SK, untuk bekerja secara profesional. Sehingga, nantinya bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan demi mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya).

“Kalian semuanya yang saat ini sudah menerima SK PPPK, berbahagialah. Untuk itu, saya berharap kalian bisa menjalani tugas ini dengan baik dan lakukan secara profesional sebagai bentuk syukur kalian,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut Bupati Karna menegaskan, bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk kembali melakukan rekrutmen PPPK tenaga fungsional guru dengan mengutamakan guru yang sudah lolos ambang batas nilai tes PPPK tahun 2022. “Namun, kita belum bisa dipastikan kapan rekrutmen PPPK bisa kembali dilakukan. Tapi saya memastikan, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan,” tuturnya.

Bupati Situbondo mengatakan, terkait dengan UU Nomor 1 tahun 2022 bahwa pengangkatan ASN tidak boleh melampaui belanja pegawai 30 persen. Semoga tahun depan Pemkab Situbondo bisa merekrut kembali PPPK. “Semoga tahun depan kita bisa melakukan rekrutmen PPPK kembali,” papar Bupati Situbondo.

Seorang penerima SK, Achmad Fahrur Rozi, dalam kesempatan itu mengaku bangga dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang sangat mendukung terhadap proses rekrutmen PPPK sampai kepada pemberian SK yang diserahkan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi. “Saya bangga kepada pemerintah, karena tidak ada pungutan dalam mendapatkan SK,” ujarnya. (her/sit)

Salah satu desainer Kota Malang, Agus Sunandar, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program dari Kemendikbud Ristek, Dirjen SMK, yakni Upskilling dan Reskilling (meningkatkan dan menumbuhkan kembali keahlian,red). Kota Malang, dipilih menjadi salah satu tempat pembinaan buat mereka.

“Jadi dari ribuan SMK di Indonesia, salah satunya yang terpilih itu di SMKN 3 Kota Malang dan penyelenggaranya pun difokuskan di situ, sebagai pusat belajar,” kata Agus Sunandar.

Baca juga:

Kemudian, dalam pelaksanaan program tersebut yakni selama 11 hari. Dimana pada kegiatan pertama, yaitu dilakukan pembuatan desain fesyen, kemudian kedua dilakukan produksi, dan ketiga presentasi dengan peragaan busana. “Jadi yang ditampilkan disini adalah bentuk presentasi dari mereka, dan ini merupakan karya otentik asli dari mereka semua,” tambahnya.

Untuk tema yang difokuskan dari peragaan busana tersebut, yaitu jenis atasan dengan ciri khas Indonesia. Tentunya, para peserta diberikan kebebasan untuk mengekspor sesuai dengan keinginannya.

“Kebetulan ini bikin blouse atau baju khusus buat perempuan cenderung untuk atasan. Tapi tetap dia eskpor dengan tema-tema indonesia. Mereka diberikan kebebasan. Sama seperti inklusivitas kurikulum sekarang merdeka,” katanya.

Sebagai informasi, dari 20 guru tersebut mereka diberikan pembinaan oleh empat desainer ternama. Yaitu, Samsuga, Almira Handmade, YC Fashion Design, dan Han’s Tailor. Tentu dengan karakter masing-masing yang berbeda. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Yuhronur mengaku bangga atas terselenggaranya PGP. Dimana, bahwa guru penggerak dapat memberdayakan dan membangun peradaban.

“Pendidikan tidak hanya sekedar mengajar dan pendidikan tidak hanya menuai hasil belajar. Tetapi lebih dari itu, bahwa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar adalah melahirkan generasi bangsa, generasi pembaharu yang tentu akan menjawab tantangan zaman. Untuk itu sebagai tugas pendidik adalah membangun peradaban,” paparnya.

Seiring dengan Program PGP, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus konsen pada pembangunan sumber daya manusia yang diwujudkan dengan Program Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis). Termasuk, pemberian beasiswa bagi guru berprestasi.

Di hadapan seluruh peserta CGP Lamongan, Bupati Yuhronur juga menyampaikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. “Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyakarat. Sehingga, untuk mencapai sesuatu yang diimpikan atau dicita-citakan, perlunya merawat dan mengembangkan benih-benih tersebut,” jelasnya.

Baca juga :

Benih-benih tersebut, paparnya, ibarat anak didik. Jadi, perlunya dididik agar memiliki wawasan luas yang pada saatnya nanti akan membangun negeri ini menjadi bangsa yang maju.

“Untuk itu, kita juga harus fokus dalam mensukseskan guru-gurunya. Salah satunya, dengan Program PGP ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), Abu Khaer, mengatakan bahwa Program PGP merupakan program Kementrian Pendidikan RI, yang ditujukan kepada guru-guru terbaik bangsa. Guru yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu melalui program ini, dirinya mengajak tenaga pendidik untuk memperbaharui dan meningkatkan mindset, skill set dan toolset.

“Seorang pendidik harus terus mengupgrade dan mengupdate kemampuannya. Melalui Program PGP yang dilakukan selama enam bulan dengan pelatihan daring, lokakarya dan pendampingan individu yang diikuti lintas guru jenjang TK hingga SMA. Diharapkan, ini dapat menjadikan guru menjadi lebih berdaya dan teladan bagi guru lainnya,” tuturnya. 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, H Munif Syarif, serta kepala OPD terkait. (zen/gie)