Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyowati SKepNs MMKes, menuturkan bahwa ada lokasi sendiri untuk vaksinasi terpisah dengan pelayanan umum.

“Ini extra ordinary ya, karena pelayanan vaksinasi tidak jadi satu dengan pelayanan umum. Jadi, kita siapkan tempatnya. Rencananya, untuk tempatnya di ruangan dekat rumah Dinas Puskesmas Janti, belakang sini,” ungkapnya.

Sebelum lakukan vaksinasi, Endang mengatakan, bahwa akan dilaksanakan juga simulasi. Sebelum itu, pihaknya sudah mengirimkan dua tenaga kesehatan (nakes) untuk menjalani pelatihan berkaitan dengan vaksinasi sinovac.

“Sudah ada pelatihannya kemarin, saya kirim dua orang. Yakni, Penanggung Jawab Imunisasi dan Dokter Umum. Lalu setelah pelatihan, mereka mensosialisasikan secara internal ke teman-teman di sini. Kemudian, nanti ketika sudah didistribusikan ke masing-masing puskesmas akan kita lakukan simulasi dulu,” paparnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah Puskesmas Janti, sudah menyiapkan segala keperluan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Jumlah pegawai di Puskesmas Janti sendiri ada 50 orang, dengan rincian 10 orang Nakes non ASN (Aparatur Sipil Negara), 37 orang Nakes ASN, dan 3 penunjang layanan kesehatan (CS, administrasi). Dari semua pegawai di Puskesmas Janti, diakui Endang, sudah mendapat sms dari Peduli Lindungi berkaitan dengan penerimaan vaksin tahap pertama.

“Sudah, setelah kami mendaftar, kami dapat sms,” imbuhnya.

Ke depan, tambahnya, akan ada pelatihan kembali di akhir Januari. Pihaknya pun, sudah mengirim tiga nama yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan yang berbeda dari pelatihan pertama.

Menambahkan hal tersebut, Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi Sinovac, Kartika Ekapaksi AMD, yang menjadi peserta pelatihan tahap pertama angkat bicara.

“Kemarin akhir November 2020, saya ikut pelatihan secara daring selama 4 hari, tapi belum dijelaskan secara rinci karena Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) belum keluar. Kemudian, di bulan Desember baru terbit Permenkes no 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” jelasnya. Pelatihan yang diterima, urainya, mencangkup teknis pelaksanaan mulai dari perencanaan, pendataan, evaluasi setelah vaksinasi. Usai keluar Permenkes 84 Tahun 2020, disusul dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dari Kemenkes (Kementrian Kesehatan).

“Barulah awal Januari kami susun persiapan pelaksanaan. Nanti kita akan pakai beberapa aplikasi, karena ini top-down, semua dari pusat,” tambahnya.

Data penerima vaksin akan masuk satu pintu melalui KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). “Jadi yang tahu pusat, bukan kami. Pusat yang mendata nanti di break-down ke kota dan kabupaten bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jadi siapa saja yang kita vaksinasi tergantung dari BPJS,” terangnya. Sehingga, menurut keterangan Kartika, pihak puskesmas baru tahu siapa saja yang akan divaksinasi saat H-1 melalui aplikasi dari BPJS.(cw1/sit)

Hal ini diakui Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, Surnarko. Menurut Sunarko, menjelang penilaian kelayakan atau akreditasi puskesmas pada November mendatang, pihaknya kekurang beberapa fasilitas pelayanan. Salah satunya alat pendeteksi jantung.

“Penilaian kan sudah tinggal sekitar 10 hari lagi. Namun untuk saat ini, kita memang masih kekurangan beberapa fasilitas di puskesmas yang akan diakreditasi”, kata Sunarko, Minggu (22/10/2017).

Lebih lanjut Sunarko menjelaskan, untuk ketersediaan fasilitas dasar di 3 puskesmas yang ada di Kota Blitar, berdasarkan dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 sudah sesuai. Hanya saja untuk jumlah satuan alat penunjang tambahan guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat masih minim.

“Karena ketersediaan anggaran yang terbatas, membuat pengadaan alat penunjang kesehatan di 3 puskesmas yang ada di Kota Blitar tak bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi saya pastikan, kebutuhan alat penunjang kesehatan akan segera dipenuhi secara bertahap”, tandas Sunarko.

Ditambahkannya, meskipun beberapa fasilitas masih minim, namun dia mengaku, jika pihaknya sudah siap untuk menghadapi akreditasi pada November mendatang. Karena setidaknya untuk penilaian kelayakan puskesmas sudah disiapkan sejak 2016 lalu. “Meski ada yang kurang, saya siap dan optimis menghadapi penilaian ini”, tegas Sunarko. (fjr/yan)