Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan bahwa persiapan menghadapi kemarau sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Yakni melalui kegiatan penanaman pohon di berbagai lokasi milik pemerintah daerah.

“Sejak Oktober lalu kami rutin melakukan penanaman pohon, baik di tanah milik Pemkot, area makam, maupun kawasan Rusunawa Kuturan,” ujar Raymond, Senin (27/04/2026) tadi.

Memasuki masa peralihan menuju kemarau, menurutnya DLH memprioritaskan perempesan pohon guna mengantisipasi risiko pohon tumbang akibat angin kencang yang lazim terjadi saat musim kering. Menurutnya, kegiatan perempesan dilakukan hampir setiap hari, termasuk akhir pekan, karena tingginya antrean permintaan dari masyarakat maupun hasil pemantauan internal petugas.

Baca juga :

“Pada Agustus 2025 lalu, antrean perempesan tercatat mencapai sekitar 400 permohonan. Saat ini jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 124 antrean. Sementara antrean penebangan pohon turun dari sekitar 150 permohonan menjadi sekitar 52 antrean,” tuturnya.

Raymond menjelaskan, banyaknya antrean tidak lepas dari jumlah pohon di Kota Malang yang mencapai sekitar 12.600 batang. Dengan tiga regu petugas, dalam sehari maksimal hanya tiga hingga empat pohon yang dapat ditangani, bahkan satu pohon tertentu bisa membutuhkan waktu pengerjaan hingga dua hari.

Selain perempesan, DLH juga mulai meningkatkan perawatan tanaman melalui penyiraman rutin. Langkah itu dilakukan karena selama musim hujan sebelumnya tanaman tidak memerlukan penyiraman tambahan.

“Kalau musim kemarau tentu intensitas penyiraman ditambah. Jadwalnya keliling karena tangki penyiraman kami masih terbatas,” ucapnya.

Saat ini DLH hanya memiliki tiga unit tangki penyiraman yang difokuskan pada tanaman hias di koridor jalan utama seperti Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Ijenbdan Jalan Veteran. Tanaman hias diprioritaskan karena membutuhkan suplai air lebih rutin dibanding pohon besar yang memiliki daya tahan lebih lama. (rsy/sit)

Dalam kegiatan itu, terungkap sebuah pergeseran terminologi yang signifikan terkait status kerawanan wilayah. Kabupaten Jember, diketahui kini didefinisikan sebagai ‘supermarket bencana’, sebuah istilah teknis yang merujuk pada tingginya diversitas dan intensitas kejadian bencana yang terjadi secara simultan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan dalam laporannya bahwa integritas data penanganan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sejak periode 2 Januari hingga penutupan Maret 2026, tercatat sebanyak 276 insiden kedaruratan yang berhasil dimitigasi.

“Secara proporsional, 243 diantaranya merupakan murni fenomena alam yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem. Secara formal, kami BPBD mengategorikan dominasi kejadian ini pada sektor hidrometeorologi, yang meliputi banjir luapan, tanah longsor di kawasan lereng, serta terjangan angin kencang yang bersifat destruktif,” katanya.

Baca juga :

Secara teknis-administratif, tambahnya, lonjakan kejadian ini merupakan implikasi langsung dari puncak musim penghujan yang disertai petir dan tekanan angin tinggi. Analisis dampak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur publik dan sektor ekonomi warga, seperti gudang tembakau di Kecamatan Wuluhan, menjadi bukti nyata besarnya risiko yang dihadapi.

Pemerintah daerah menekankan, bahwa penanganan masif 51 pohon tumbang dalam waktu singkat di Desa Kesilir dan Tanjungrejo, yang merupakan hasil dari standardisasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah teruji.

Menanggapi dinamika ini, pemerintah daerah menekankan urgensi penguatan kebijakan mitigasi mandiri. Transformasi dari pola responsif menuju preventif menjadi pilar utama dalam mengurangi beban anggaran daerah akibat bencana.

Edy Budi Susilo menggarisbawahi, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat dicapai, apabila masyarakat mampu mengenali potensi risiko di level mikrokosmos. Termasuk, menjaga kelestarian vegetasi sebagai sabuk pengaman alami, serta menjaga jalur komunikasi pelaporan yang valid dengan otoritas terkait.

“Sinergi formal antara birokrasi, relawan terlatih dan elemen sipil, menjadi kunci utama untuk mereduksi status supermarket bencana menuju daerah yang memiliki resiliensi tinggi di masa depan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa dalam hal ini telah dilakukan koordinasi bersama dengan Perum Bulog, terkait distribusi Minyakita yang belakangan dikeluhkan pedagang karena sulit diperoleh. “Memang beberapa pedagang menyampaikan Minyakita agak sulit didapatkan. Kami akan koordinasi lagi dan segera cek di lapangan untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (20/04/2026) tadi.

Selain itu, Pemkot Malang juga mulai mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang perlahan merangkak naik. Dalam hal ini, nantinya akan dilakukan pemantauan langsung ke pasar.

“Nanti kami bersama TPID akan melihat langsung, harga apa yang naik signifikan dan apa penyebabnya. Dari situ nanti kita lakukan intervensi,” tuturnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kondisi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah, turut memberi dampak terhadap harga pangan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, TPID Kota Malang telah menyiapkan sejumlah skenario pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian subsidi harga bahan pokok melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Intervensinya bisa berupa subsidi untuk beberapa komoditas agar harga bisa ditekan. Tapi pelaksanaannya tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, anggaran BTT memang dicadangkan untuk kondisi tertentu, termasuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat apabila terjadi gejolak harga. “BTT ini bisa digunakan untuk situasi darurat, termasuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Menurutnya, arah mitigasi bencana kini bergeser dari penanganan dampak hujan menuju antisipasi musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. “Ke depan lebih ditekankan pada mitigasi kemarau. Dengan El Nino otomatis potensi titik panas dan kebakaran akan meningkat,” ujar Prayitno, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Dalam hal ini, BPBD Kota Malang mendorong langkah mitigasi sederhana di tingkat masyarakat, seperti kerja bakti lingkungan, pembersihan sedimentasi saluran air, serta peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Meskipun, memang dalam penanganan kebakaran lahan maupun permukiman menjadi kewenangan utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di bawah Satpol PP.

Baca juga :

“Kalau kebakaran lebih banyak ditangani Damkar. BPBD lebih pada edukasi mitigasi kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa Kota Malang tidak memiliki kawasan hutan luas. Sehingga, potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) relatif kecil. Risiko kebakaran lebih banyak muncul di area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), rumpun bambu, maupun permukiman padat akibat kelalaian penggunaan sumber api atau korsleting listrik.

“Tentu kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan mengenai edukasi mitigasi kebakaran juga bisa diakses melalui kanal informasi Damkar,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Pemkot Malang telah mendapatkan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan menghadapi potensi bencana. Koordinasi juga terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kita tetap melakukan antisipasi. Walaupun dari kajian provinsi tingkat kerawanan Kota Malang termasuk ringan, tetapi prediksi bisa saja berubah, sehingga kita harus tetap siap,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (14/04/2026) tadi.

Menurutnya, potensi bencana yang paling diwaspadai saat musim kemarau adalah tanah longsor di sejumlah wilayah tertentu. Pemkot Malang pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang kerap meningkat saat cuaca panas. Dirinya menilai faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan permukiman padat.

“Kami juga meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama penggunaan kompor gas maupun instalasi listrik. PLN juga kami dorong untuk terus melakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko kelistrikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa Pemkot Malang telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penguatan kesiapan relawan kebencanaan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam waktu dekat, kesiapsiagaan tersebut akan kembali diperkuat melalui apel siaga bencana.

“Nanti kita apelkan lagi lebih lebih dini untuk kesiapan menghadapi bencana,” lanjutnya.

Tak hanya itu, penyusunan peta rawan bencana berbasis wilayah hingga tingkat RT juga terus diprogreskan. Peta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

“Progresnya sudah berjalan. Tidak hanya relawan, masyarakat juga mulai memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa selama satu tahun terakhir pasokan air bagi pertanian di Kota Malang berjalan lancar dan baik saat musim hujan maupun kemarau. “Alhamdulillah selama satu tahun penuh ini ketersediaan air di Kota Malang cukup lancar, sehingga kebutuhan air pertanian tetap terpenuhi,” ujar Slamet, Jumat (10/04/2026) tadi.

Slamet menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Timur tahun ini diperkirakan masuk kategori sedang. Bahkan, hingga akhir April potensi hujan masih terjadi di wilayah Kota Malang.

Baca juga :

Kondisi tersebut, turut menjaga ketersediaan debit air di lima aliran sungai yang menjadi penopang utama suplai air pertanian, khususnya untuk komoditas padi. “Pertanian di Kota Malang terbantu dengan keberadaan lima sungai. Selain itu, seluruh jaringan irigasi yang ada merupakan irigasi teknis, sehingga distribusi air relatif stabil,” jelasnya.

Terkait potensi fenomena El Nino, Slamet menilai dampaknya terhadap pertanian Kota Malang tidak akan terlalu signifikan. “Dengan kategori musim kemarau sedang, pengaruh El Nino tidak terlalu besar. Ketersediaan air masih aman, sehingga petani, khususnya penanam padi, tetap mendapatkan suplai air yang cukup,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Dikatakan Bupati Ipuk, dari pengecekan itu diketahui bahwa stok bahan pokok di Banyuwangi masih surplus dan bahkan memenuhi kebutuhan daerah lain. “Alhamdulillah dari hasil pengecekan kami hari ini, stok beras, minyak goreng maupun BBM dan gas elpiji di Banyuwangi sangat cukup. Harga terkendali,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menambahkan, pemerintah daerah akan rutin memantau perkembangan stok dan distribusi bahan pokok, serta energi secara berkelanjutan untuk mencegah adanya permainan harga di tingkat pasar. “Kami terus melakukan pengawasan bersama Tim TPID, Satgas Pangan Polresta, juga Bulog. Selain untuk menjaga stabilitas harga, kita juga bersama-sama mengawasi agar tidak ada permainan dari para tengkulak,” ujar Bupati Ipuk.

Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, menyebut bila stok beras di Gudang Bulog Banyuwangi saat ini ada sebanyak 97 ribu ton. Stok tersebut sangat cukup, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi selama Ramadan dan Lebaran. Bahkan, Bulog Banyuwangi bisa mensuplai daerah Indonesia bagian timur yang defisit beras. Seperti Papua dan NTT.

“Realisasi penyerapan, kami sudah mencapai sekitar 28 persen dari target, padahal masih Februari ya. Artinya tren penyerapan cukup bagus dan stok cadangan akan terus bertambah,” jelas Dwiana.

Baca juga :

Terpantau di Pasar Blambangan, harga beras premium kemasan 5 kg sebesar Rp 75 ribu, beras kualitas medium kemasan 5 kg sebesar Rp 68 ribu. Selain beras, Bulog juga memastikan ketersediaan minyak goreng. Saat ini stok minyak goreng di gudang mencapai sekitar 38.000 liter.

Dalam waktu dekat, Bulog juga akan menerima tambahan pasokan sekitar 100 ribu liter. Stok komoditas pangan lain juga tersedia di Bulog, seperti gula sebanyak 85 ton.

“Untuk menjaga stabilitas harga, kami bersama Pemkab dan TPID rutin menggelar pasar murah setiap harinya di tiap kecamatan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Cadangan pangan Banyuwangi sangat aman,” tambahnya.

Integrated Terminal Manager Tanjungwangi PT Pertamina Patra Niaga, Alia Anggraini, mengatakan jika ketersediaan BBM dan LPG mencukupi selama Ramadan dan Lebaran. Konsumsi harian BBM Banyuwangi yang dilayani pihaknya, mencapai sekitar 2.300 – 2.500 kiloliter perhari untuk seluruh produk. Menjelang periode mudik, kebutuhan biasanya meningkat menjadi sekitar 2.700 – 2.800 kiloliter perhari.

Kenaikan konsumsi paling terlihat pada biosolar dan pertalite. Khusus pertalite, peningkatan biasanya terjadi sekitar H-7 Lebaran dengan tren kenaikan sekitar 3-5 persen dibandingkan hari normal.

“Sementara dari sisi cadangan, kapasitas tangki BBM seperti pertalite di kami itu mencapai sekitar 32.000 kiloliter dengan kapasitas tangki di atas 20 hari. Jadi stok aman,” kata Alia.

Begitupun dengan LPG, kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi mencapai 200 metrik ton per hari. Sementara kapasitas tangki yang dimiliki, mencapai 10 ribu metrik ton.

“Stok LPG juga aman. Sementara kita tidak melakukan extra dropping, karena alokasi yang ada masih cukup,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Kegiatan ini, menjadi momentum evaluasi capaian anggaran 2025 sekaligus penyiapan strategi menghadapi tekanan fiskal 2026. Hadir langsung dalam pelaksanaan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta BUMD dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menggagas pelaksanaan Jatim Retreat 2026, yang diikuti oleh 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Jawa Timur. “Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini hanya akan terjadi jika kita mampu memberi teladan serta kontrol hingga ke UPT-UPT agar pelaksanaan kebijakan benar-benar efektif,” kata Gubernur Jatim.

Sementara itu, Sekdaprov Adhy Karyono mengatakan bahwa secara kinerja, realisasi program dan anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.

“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Sekdaprov Adhy.

Namun, menurutnya, Pemprov Jatim menghadapi tantangan pada 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya, dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.

Selain itu, kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah juga berdampak signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp 2,8 triliun.

“Kondisi ini membuat kita tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik tetapi juga harus tetap penyesuaian, tapi itu tidak cukup membiayai semua itu,” ujarnya.

Baca juga :

Menghadapi situasi tersebut, Sekdaprov Adhy mengatakan Pemprov Jatim mulai mendorong perubahan pola pikir menuju creative financing dan value for money. Strategi ini, diarahkan untuk menggali potensi pendapatan baru di luar sumber konvensional.

Sekdaprov Adhy menjelaskan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp 61 triliun, namun dinilai belum produktif.

“Aset kita sangat besar Rp 61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau nol koma malah. Jadi ini kan masih punya banyak peluang untuk bisa mendayagunakan aset untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama, pemanfaatan dan sebagainya,” katanya.

Sumber lain yang menjadi perhatian, adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.

“Kita bedah semua ke depan harus seperti apa, untuk beberapa BUMD di luar Bank Jatim, kita melakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, kita hitung kembali. Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan biaya pendukung yang lebih efisien.

“Kami merubah mindset bahwa kita bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi juga sedikit banyaknya bisa sebagai penghasil,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pembersihan saluran dilakukan melalui kerja bakti bersama masyarakat di tingkat RT. Beberapa hari setelah kegiatan tersebut dan terjadi hujan, menurutnya tidak menimbulkan genangan maupun banjir di sejumlah titik rawan.

“Alhamdulillah, setelah kerja bakti bersama RT dan beberapa hari kemudian turun hujan, tidak terjadi banjir. Artinya saluran sudah bersih dan berfungsi dengan baik,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (19/12/2025) tadi.

Meski demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap siaga menghadapi potensi banjir. Itu karena, Kota Malang merupakan wilayah cekungan yang berada di dataran lebih rendah. Sehingga, tetap berisiko terdampak banjir kiriman dari daerah sekitar meskipun tidak diguyur hujan.

Baca juga :

“Kita sudah mengantisipasi dengan membersihkan saluran dan menyiapkan sarana prasarana. Namun jika intensitas hujan sangat tinggi, terutama di wilayah atas, Kota Malang tetap bisa terdampak,” ucapnya.

Karena itu, Wali Kota Wahyu menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, tidak hanya di Kota Malang, tetapi juga secara regional di wilayah Malang Raya. Menurutnya, konsistensi menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama dalam mitigasi banjir.

Selain penanganan saluran, Pemkot Malang juga akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran air. Wali Kota Wahyu menyebut, ada sejumlah bangunan tersebut berada di lahan yang bukan milik Pemkot Malang, seperti aset milik KAI maupun pihak lain.

“Kami akan inventarisir dan mengingatkan pemilik bangunan, karena mendirikan bangunan di atas saluran air tidak diperbolehkan sesuai ketentuan,” imbuhnya. (rsy/sit)