Memontum Malang Kota – Memperingati Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional, Aliansi Perjuangan Demokrasi (API) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (10/12) tadi. Bertajuk ‘Rebut Kembali Hak Asasi Yang Dirampas Tirani’, massa API menilai bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan. Sehingga, pada momen peringatan HAM, perlu diangkat sehingga kejadian tersebut tidak terus terulang kembali.

Koordinator Lapangan, Arafik Burhan, mengatakan bahwa persoalan HAM pada saat ini, banyak yang belum dituntaskan. “Sikap kami sebagai aliansi, ingin merebut kembali hak-hak asasi yang dirampas. Kami akan konsisten mengkampanyekan persoalan berkaitan dengan kebijakan yang tidak pro, kepada masyarakat,” ungkapnya seraya menambahkan, beberapa persoalan yang dimaksud, seperti tentang demokrasi, eksploitasi manusia dan eksploitasi hutan.

Arafik menambahkan, aksi ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi. Sehingga, perlu bersama untuk mengawal persoalan HAM.

Dalam aksi damai tersebut, API juga menyoroti adanya dua tipe baru pelanggaran HAM. Pertama, penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang memprioritaskan bisnis dan laba di kondisi pandemi saat ini. Ke dua, pelanggaran HAM berupa penindasan berdalih penanganan pandemi.

“Atas kenyataan itu, kami memandang bahwa tanpa gerakan massa, rakyat akan terus dikorbankan dan dirampas hak asasinya. Kami sangat berharap, perhatian Pemkot Malang dalam hal ini,” jelas alumni Universitas Wisnu Wardhana ini. (cw1/sit)

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan.

Pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota yang peduli HAM tersebut untuk memperingati Hari HAM Sedunia ke-70 tahun 2018.

Pada peringatan tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM mengangkat tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia”.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Jember dr Hj Faida, MMR.

“Penghargaan Ini merupakan peningkatan dari prestasi sebelumnya pada tahun 2016,” ujar Faida.

Dijelaskannya, pada tahun 2016 Kabupaten Jember mendapat peghargaan serupa dengan kategori cukup peduli. “Sementara, tahun ini mendapat penghargaan dengan kategori baik,” katanya

Faida menerangkan, Kategori paling tinggi dari penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan berbasis hak asasi manusia.

Ada beberapa kreteria untuk mendapatkan penghargaan tersebut sambung bupati perempuan ini, yang pertama di kreteria hak atas pendidikan, Jember mendapatkan nilai 90,27. Sedangkan hak atas kesehatan mendapat nilai 73,52.

“Kabupaten Jember mendapatkan penilaian tertinggi pada hak asasi manusia di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, ” terangnya. (yud/oso)