Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran moral dan nilai-nilai integritas yang ditanamkan sejak usia dini, khususnya kepada generasi pelajar.

“Anak-anak sekolah perlu dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Pendidikan antikorupsi sejak dini penting agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam kuat dalam diri mereka,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat peringatan Hakordia 2025 di GOR Wira Bhakti Lumajang, Senin (22/12/2025) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, keterlibatan pelajar dalam agenda Hakordia, bukan sekadar simbolis. Akan tetapi, menjadi sarana pembelajaran sosial. Anak-anak diharapkan tumbuh dengan keberanian bersikap jujur, menolak praktik tidak benar, serta menjadi pengingat moral di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Edukasi antikorupsi sejak dini, diarahkan untuk membangun karakter yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan nilai-nilai tersebut, generasi muda dipersiapkan menjadi agen perubahan yang mampu menjaga integritas dalam berbagai peran sosial di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai bahwa kesadaran moral generasi muda akan membentuk kontrol sosial yang kuat dan berkelanjutan. Ketika integritas menjadi norma bersama, praktik koruptif tidak hanya ditolak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan budaya.

Melalui momentum Hakordia 2025, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Dengan menanamkan nilai integritas sejak dini, pemerintah berharap tercipta masyarakat Lumajang yang beretika, berani berkata tidak pada korupsi, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupan pemerintahan dan sosial. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dengan mengajak para pemuda menjadi upaya untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini. Termasuk, juga memperkuat kesadaran publik terhadap pencegahan praktik korupsi di birokrasi.

“Biasanya pemuda ini sulit menerima sosialisasi satu arah. Dengan diskusi, mereka bisa lebih memahami bagaimana mengantisipasi korupsi sejak awal,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Malang, kini juga mulai terlihat dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Survei Penilaian Integritas (SPI) kita naik, MCSP juga insyaallah meningkat. Ini menunjukkan ada kesadaran ASN dan masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang lebih baik,” tambahnya.

Menurutnya, Hakordia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat gerakan antikorupsi di seluruh lini. Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 12 Desember, termasuk pelayanan publik terpadu dari sejumlah instansi.

Baca juga :

“Harapannya nanti semua masyarakat, pemerintah, bisa sadar terkait dengan antikorupsi. Karena ada beberapa hal yang harus menjadi target kita,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Pemkot Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa peringatan antikorupsi kerap hanya menjadi kegiatan simbolis. Namun, di tahun ini Pemkot Malang mencoba merancang format dengan lebih substansial. “Kenapa dimulai dari pemuda? Karena budaya antikorupsi harus dibangun dari bawah. Tahun ini baru pertama kali modelnya seperti ini, nanti kami evaluasi agar lebih baik,” jelas Dwi.

Selain itu, pihaknya juga terus mempercepat tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan BPK. Upaya ini dilakukan agar Pemkot Malang menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah korupsi.

“Setiap temuan dari Inspektorat maupun BPK segera kami tindak lanjuti. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan antikorupsi,” ucapnya.

Terkait penyelamatan aset atau Barang Milik Daerah (BMD), Dwi menyebut ada beberapa kasus yang sedang dalam pendampingan Kejaksaan. Namun, nilai kerugian belum dapat disampaikan karena belum inkracht. “Angkanya belum bisa disebutkan. Itu ranah Pak Wali untuk menyampaikan,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Kegiatan ini, dilakukan secara kolektif dan bersama-sama dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Hadir pula dalam deklarasi ini, Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, seluruh Asisten dan Staf Ahli, Inspektur, Rachmat Syarifudin serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan komitmen bersama tersebut, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.  

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, dengan ini menyatakan tekad dan komitmen bersama. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme meliputi suap, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran. Maupun tindakan lain yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah,” kata Wabup Pasuruan.

Baca juga :

Lebih lanjut Wakil Bupati menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal itu, diikuti dengan pelaksanaan tugas dengan integritas, profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pelayanan publik.

“Pemkab Pasuruan juga mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat Memberikan layanan yang cepat, tepat, bebas Pungli, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berikut, menguatkan sistem pencegahan korupsi dengan meningkatkan pengawasan internal, menerapkan sistem pengendalian yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekaligus memastikan keterbukaan informasi publik,” urainya. 

Masih dalam agenda yang sama, Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan, juga mendeklarasikan sikap ASN sebagai suri tauladan dalam integritas. Mulai dari pucuk pimpinan hingga seluruh ASN yang berkewajiban menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, sederhana dan anti korupsi. Baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari.

“Dengan ini kami berkomitmen. Bersama mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang bersih dari korupsi, menuju pemerintahan yang berintegritas, amanah dan melayani,” tegasnya. (kom/pas/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan pentingnya kolaborasi dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. Apalagi, di tahun ini mengangkat tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.

“Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak moral dan sosial. Hal ini berdampak pada hilangnya dana pembangunan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan lima pesan penting, di mana pertama seluruh pejabat publik diminta untuk tertib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, sebagai bentuk transparansi. Kemudian, dalam pengelolaan administrasi publik dan anggaran harus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga :

“Selain itu pendidikan mengenai bahaya korupsi harus ditanamkan sejak dini di sekolah hingga masyarakat. Kemudian, juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pelaporan tindak korupsi, serta tegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku dengan adil dan setimpal bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera,” tambahnya.

Dengan upaya bersama, Pj Wali Kota Iwan meyakini bahwa Pemerintah Kota Malang dapat mendorong tindakan nyata dalam memerangi korupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih, serta berintegritas. Tentunya demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut diramaikan dengan senam pagi bersama masyarakat. Selain itu, juga tersedia berbagai gerai layanan publik dari sejumlah instansi, seperti Dispussipda, Bapenda, Disnaker PMPTSP, Dinas Kesehatan, Perumda Tugu Tirta, Samsat Kota Malang, Dispenduk Kota Malang dan Kantor Imigrasi Malang.

Layanan yang disediakan tersebut meliputi administrasi kependudukan, cek kesehatan gratis, pengurusan perizinan berusaha (NIB), perpustakaan keliling, pembayaran pajak daerah, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga pembuatan atau penggantian paspor. (rsy/sit)

Kegiatan Hakordia 2022 ini mengusung tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi’. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa agenda seperti pemberian penghargaan, peluncuran program Kampanye Antikorupsi dan peluncuran pilot project desa Antikorupsi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi,” tegasnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. Hakordia ditetapkan tanggal 9 Desember sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya ceremonial belaka, namun seluruh jajaran wajib mengamalkan secara nyata nilai anti korupsi pada saat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi nya masing-masing.

Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah dan melawan bahaya korupsi. Salah satunya dengan membagikan stiker-stiker imbauan di pusat-pusat keramaian. “Kami memberikan imbauan-imbaun ke masyarakat untuk ikut peduli, bersama-sama mencegah dan melawan bahaya korupsi,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang. (gie)

Pejabat Lelang KPNL Surabaya, Feri Hidayat menjelaskan barang gratifikasi merupakan barang yang didapatkan oleh penyelenggara negara dan telah dilaporkan sehingga menjadi barang milik negara. Adapun pihak-pihak yang telah menyerahkan barang gratifikasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Ini adalah bentuk kepatuhan terhadap integritas. Uangnya akan diserahkan kepada kas negara seluruhnya sehingga selain bapak/ibu membeli barang juga membantu penerimaan negara bukan pajak,” kata Feri.

Adapun peserta yang mengikuti lelang harus mendaftar dan memberikan uang jaminan. Nantinya uang jaminan tersebut akan dikalkulasikan dengan harga penawaran tertinggi untuk dilakukan pelunasan. Sementara bagi peserta yang tidak menang lelang maka uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya.

Baca Juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Pada sesi pertama, terdapat tujuh barang yang dilelang dengan hasil terjual, tas wanita merk Coach Rp 1.300.000, sepatu pria merk Hush Puppies Rp 935.000, Samsung Galaxy 4 classic watch Rp 2.100.000, jam tangan couple merk Alexandre Christie 8653LD dan MD Rp 920.000, dan Parfum The Perfection HMnS Rp 400.000. Sementara Kain Batik Riana Kesuma dan Galaxy Buds Pro tidak dilelang karena tidak ada peserta.

Pada sesi kedua juga ada tujuh barang yang dilelang terjual di harga, Kemeja Batik Danar Hadi Rp1.410.000, Jersey Timnas Indonesia tahun 2020 Rp 510.000, Parfume ORGSM HMNS Rp 900.000; Handphone Samsung Galaxy Note 20 Rp 9.800.000, cincin emas 16K 9,45gram Rp 6.500.000, dan Jam Tangan Alexandre Christie 9601 MC Rp 2.150.000. Sementara Kain Batik Merk Riana Kesuma tidak dilelang karena tidak ada peserta.

Feri menjelaskan, seluruh pemenang lelang hari ini wajib melakukan pelunasan pembayaran melalui mekanisme yang berlaku maksimal lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Tentunya, lelang kali ini merupakan langkah KPK dalam melakukan asset recovery bagi keuangan negara.

Lelang ini dilakukan dalam rangka Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Harkodia) di Kota Surabaya. Mengambil tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi, KPK mengajak masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk berkolaborasi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (hms/gie)

Pameran tersebut merupakan rangkaian acara pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. Pemerintah Kota Probolinggo turut andil dalam gelaran pameran yang berlangsung sejak 1 hingga 2 Desember 2022.

Layanan publik prima dan bebas korupsi yang dipamerkan yaitu aplikasi Portal Emas dari Diskominfo, Dukcapil Gool dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengamanan Aset dan Olah Data Melalui Aplikasi Siasad dari BPPKAD, Praktik Baik Implementasi Pendidikan AntiKorupsi dan aplikasi Si Ijol dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian ada Sistem Merit dari BKPSDM, ETPD PBB dan BPHTB dari BPPKAD bidang PBB dan BPHTB, E-SPTPD dari BPPKAD bidang Pendapatan, UMIK HEBAT dan E-Retribusi Non Tunai dari DKUPP. Serta promosi produk UMKM berupa makanan dan batik khas Kota Probolinggo.

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun berkunjung ke stan Pemkot Probolinggo untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga sempat mencicipi makanan UMKM di stan tersebut.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Wali Kota Habib Hadi mengapresiasi tampilan dalam stan dengan mencoba beberapa aplikasi layanan publik prima dan bebas korupsi. Sebelum meninggalkan stan pameran, ia berpesan agar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) ini menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah praktek tindak korupsi. “Hakordia sebagai momentum untuk bersama-sama menjaga dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara, khususnya di wilayah Kota Probolinggo,” pesannya.    

Mendukung upaya tersebut, Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo, Murtojo, menyampaikan keikutsertaan Pemkot Probolinggo dalam pameran ini sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat terkait program-program pencegahan praktek korupsi di wilayah Kota Probolinggo.

“Aplikasi tersebut menggambarkan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat karena dilakukan secara online dan non tunai untuk mengurangi atau meminimalisir calo atau pungutan-pungutan yang tidak jelas,” ujarnya.

Salah satu pengunjung stan dari Kabupaten Jember mengaku tertarik masuk ke stan Pemkot Probolinggo, karena tampilan produk UMKM dan aplikasi layanan publik yang menarik. “Saran saya, semoga Kota Probolinggo semakin dipercantik baik infrastruktur, tata kota, manajemen dan semuanya. Kota Probolinggo ke depan semakin luar biasa,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kegiatan pameran Hakordia tahun 2022 diikuti 11 kabupaten/kota di Jatim, 5 Perangkat Daerah Pemprov Jatim, instansi vertikal, Bank Jatim, Pemprov DIY, Pemprov Jateng, Pemprov Kaltim, Pemprov Kalteng, dan Pemprov Kalimantan Selatan. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (kom/pix/gie)

Memontum Kota Malang – Sebanyak 159 aset Pemkot Malang baik berupa tanah dan bangunanan berhasil terselematkan. Aset yang dikuasai oleh pihak lain ini berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang selama Tahun 2020.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Andi Darmawangsa SH MH. Pencapaian ini disampaikan oleh Andi saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang tepat jatuh pada 9 Desember 2020.

“Tahun 2020, prestasi dibidang Pidsus melakukan penidikan satu kasus, satu tersangka. Melakukan penuntutan dua perkara, eksekusi satu perkara. Juga perlu digaris bawahi telah menyelamatkan keuangan negara dari dua aspek. Yakni menyelamatkan aset Pemkot Malang sebanyak 159 aset dengan nilai Rp 182.069.082.188.89. Dari aspek penanganan perkara sejumlah Rp 275.545.000,” ujar Andi.

Dijelaskan pula aset berupa tanah dan rumah ditemukan di beberapa lokasi dikuasai pihak lain. “Asetnya Pemkot Malang yang dikuasai pihak lain. Setelah kita lakukan pendekatan, masing-masing pihak menyerahkan sukarela kepada kami. Kemudian kami serahkan ke Pemkot Malang. Semoga masih ada tambahan lagi. Harapan kami supaya aset yang kita selamatkan dilakukan sertifikasi,” ujar Andi.

Di Hakordia 2020 ini seluruh Kasi dan anggota di Kejaksaan Negeri Kota Malang dilibatkan dalam pemasangan spanduk dan pembagian stiker. Yakni spanduk dan stiker ajakan tidak melakukan korupsi. Spanduk itu terpasang di beberapa temoat salah satunya di sekitaran Balai Kota Malang. (gie)