Dalam PAW itu, Usman dari Partai Hanura resmi dilantik dengan masa sisa jabatan sekitar enam bulan sampai Agustus 2024. Dirinya menggantikan Yudi Yanto, anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Baca Juga :

“Dengan diucapkannya sumpah janji, maka saudara resmi menjabat sebagai anggota DPRD sisa masa jabatan 2024,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat memimpin Pengambilan sumpah dan janji.

Ketua DPRD Lumajang juga berpesan kepada anggota yang baru dilantik, agar mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta mentaati tata tertib dan kode etik. “Selamat bertugas dan mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. (adi/sit)

Dalam pengajuan persyaratan itu, ada beberapa persyaratan yang kurang benar. Sehingga, perlu adanya perbaikan persyaratan.

“Berdasarkan pemeriksaan tim, berkas atau persyaratan Partai Hanura, dinyatakan lengkap. Tetapi, ada yang tidak benar dan harus diperbaiki,” kata anggota Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Situbondo, Iwan Suryadi.

Lebih lanjut Iwan Suryadi mengatakan, berkas yang diserahkan partai politik ke KPU Situbondo, secara fisik yakni model B Parpol dan yang ke dua daftar B bakal calon.

“Di model B bakal calon, harus disertai foto terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon oleh pimpinan pusat Parpol. Jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka kami kembalikan untuk dilengkapi,” tambah Iwan.

Baca Juga :

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri
• Bupati Jember Instruksikan Penindakan Tegas untuk Praktik Penyelewengan BBM Bersubsidi
• Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial, Pemkab Jember Gandeng Kalangan Pesantren
• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan, sambung Iwan, maka model pengajuan dalam bentuk fisik itulah yang harus benar dan lengkap. “Persyaratan Bacaleg kami nyatakan lengkap, tapi masih belum benar. Sehingga, kami kembalikan untuk diperbaiki,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Situbondo, H Zuhri Nirwana, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendaftar persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRD Situbondo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, pada tanggal 10, karena sesuai dengan Nomor urut Partai Hanura.

“Dalam pendaftaran ini, ada beberapa berkas yang harus kami lengkapi. Mungkin dalam satu-dua hari ini, kami akan kembali lagi ke KPU Situbondo, untuk melengkapi dan memperbaiki berkas yang kurang benar. Adapun berkas Bacaleg yang kami daftarkan, sebanyak 45 Bacaleg. Hanya ada, beberapa Baceleg yang kurang lengkap, yakni tes kesehatan, foto terbaru bacaleg, SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Situbondo,” jelasnya. (her/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan kesimpulan hearing hari ini, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten untuk lebih aktif.

“Hasil hearing hari ini kami meminta untuk mengaktifkan Pemerintahan Desa agar apa yang diharapkan masyarakat terkait adanya tanah kas desa yang sudah menjadi sertifikat atas nama orang lain,” ucap Husni saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (18/01/2021) siang.

Husni menyebut, agar desa yang dimaksud akan terdorong untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini kuncinya ada di pihak Pemerintahan Desa.

“Kenapa saya bilang kuncinya ada di Pemerintahan Desa, sebab dalam hal ini masyarakat tidak merasa dirugikan,” tegasnya.

Disinggung terkait pelaksanaan di lapangan, Politisi Partai Hanura ini mengungkap sejauh ini Pemerintah Desa dinilai kurang aktif.

“Oleh karena itu, Komisi I mendorong, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar menginventarisasi kembali kekuatan desa apabila ditemukan adanya kekayaan yang hilang,” tutur Husni.

Terkait 14 bidang yang dimaksud, Husni mengaku itu merupakan suatu kesepakatan terdahulu yang sudah dilakukan tukar guling. Dan tidak ada masalah atau sudah diselesaikan. Sedangkan yang dipermasalahkan hari ini adalah soal 1 bidang yang sudah menjadi atas nama perseorangan.

“Jadi di tahun 1996 lalu, tanah tersebut masih diakui sebagai tanah negara. Dan di tahun yang sama, juga disertifikatkan atas nama perseorangan dalam hal ini adalah Ahmad Jauzi Turseno. Sedangkan, pelimpahan suatu hak dari status tanah negara kepada seseorang itu harus ada pemberian hak berupa dokumen. Proses pengalihan hak ini juga harus ada pernyataan dari pemerintah kepada seseorang itu,” jelasnya.

Karena masyarakat tadi juga tidak mau diarahkan untuk melakukan proses hukum. Di samping itu, untuk melakukan proses hukum pun juga memakan biaya.

Oleh karena itu, Komisi I menekankan agar Pemerintahan Desa menilai ada yang tidak benar terkait kepemilikan yang berpindah. Maka hal itu bisa dituntut atau diminta pertanggungjawabannya.

“Untuk 1 bidang yang dipermasalahkan tadi, perlu ditegaskan jika itu sudah menjadi sertifikat. Jadi untuk membatalkan sertifikat itu ada 2 cara, yakni melalui proses pengadilan dengan mengambil alih kembali. Bentuk pengambilalihan ini bisa dibeli atau dihibahkan kembali dari pemilik tanah ke desa,” pungkas Husni. (mil/syn)

Dikonfirmasi terkait kedatangan ke kantor Hanura, Eko yang didampingi oleh istrinya adalah untuk bersilaturahmi dan mengambil formulir pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

“Kedatangan saya ke kantor Hanura Trenggalek ini adalah yang pertama untuk bersilaturahmi. Dan yang kedua adalah untuk mengambil formulir pendaftaran sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Trenggalek periode 2021 – 2026 melalui Partai Hanura,” katanya, Senin (16/3/2020) siang.

Sejauh ini pria yang dikenal sebagai Advokat (pengacara) ini sudah mendatangi 4 partai politik untuk mendapatkan rekomendasi sebagai Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek pada Pemilihan Kepala Daerah September 2020 mendatang.

“Yang pertama Gerindra, PKB, PAN dan hari ini Hanura,” imbuhnya.

Eko bertekad untuk menjadi Bupati Trenggalek bukan tanpa alasan. Akan tetapi ia juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme yang ada dari Partai.

“Terpilih atau tidak terpilih nantinya sebagai Bupati, saya akan memperjuangkan aspirasi saya untuk membawa Kabupaten Trenggalek menjadi lebih baik utamanya di bidang Kesehatan,” tegas Eko.

Ia juga akan berupaya agar program yang dijanjikan bisa terwujud, demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

“Kalau terpilih sebagai Bupati Trenggalek, dalam masa kepemimpinan 5 tahun kedepan, insyaallah saya akan membangun Rumah Sakit ke 2 Di Trenggalek. Tidak peduli anggaran dari mana, yang jelas harus ada RSUD di daerah selatan utamanya di Munjungan,” ucapnya.

Munjungan dipilih sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum ke 2 di Trenggalek lantaran lokasinya berada di tengah-tengah antara Kecamatan Panggul – Watulimo.

Disinggung terkait program di luar sektor kesehatan, Ketua Garuda Sakti Shooting Club ini juga akan mengutamakan perbaikan infrastruktur di Kota Keripik Tempe.

“Untuk program Advokad masuk desa ini tentu akan dilakukan. Setiap bulan akan digilir dari desa ke desa bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan digalakkan. Dan saya yakin, tujuan yang mulia sebagai advokat ini akan menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih nantinya,” pungkasnya. (mil/yan)

Selain itu, dirinya mengaku juga diberi mandat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Hal ini lantaran dirinya menduga kuat bakal mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Sidoarjo 23 September 2020 mendatang.

“Saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Hanura Jatim. Secara personal saya sudah mundur sebagai Ketua DPD Hanura Jatim. Tapi, untuk legalnya setelah Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan,” terang Kelana Aprilianto saat Cangkrukan Wartawan Sidoarjo Bareng H Kelana Aprilianto SE Bacabup Sidoarjo Dalam Rangka Hari Pers Nasional 2020, Selasa (4/2/2020).

Bagi Kelana dirinya memiliki kewajiban untuk mengantar Musda III Hanura Jatim. Kendati demikian, pihaknya memastikan jika dirinya tidak akan maju menjadi Calon Ketua DPD Hanura Jatim.

“Itu komitmen saya sebagai bentuk komitmen untuk bergabung dengan PDIP. Ini demi menjalin koalisi dengan partai lain,” ungkap Mas Kelana dihadapan puluhan wartawan Sidoarjo itu.

Selain itu, Mas Kelana juga menyempatkan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) dan meminta untuk terus bersinergi dengan Pemkab Sidoarjo untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik.

“Karena tugas media harus tetap kritis demi kemajuan Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara Ketua PWI Sidoarjo, Abdul Rouf menegaskan dalam momentum ini pihaknya bisa saling mengenal dan membangun silaturahmi dengan rekan-rekan media. Apalagi, selama ini baru Bacabup Sidoarjo baru Kelana yang bersilaturrahmi dengan wartawan se Sidoarjo.

“Kami sangat mengapresiasi acara ini. Karena sebagai kunjungan pertama Bacabup Sidoarjo. Kedepan wartawan bakal membangun silaturahmi dengan semua Bacabup Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

Ketua DPC Hanura Bangkalan, Mahmudi mengaku saat ini pihaknya belum membicarakan hal tersebut. Sebab, masih ada waktu untuk mengkomunikasikan hal itu usai pelantikan sabtu esok, Sabtu (24/8/2019).

“Masih ada waktu. Sabtu baru pelantikan, usai itu kita akan komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya juga tidak menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain. Ia bahkan akan menerima jika ada partai yang mengajak untuk berkoalisi.

“Jika ada partai yang mengajak berkoalisi, monggo kita akan terima. Kami juga terbuka untuk berkoalisi dengan siapa saja. Tidak harus ini itu. Yang penting kita komunikasikan dengan baik,” ucapnya, Kamis (22/8/2019).

Seperti diketahui, ada 11 partai yang berhasil menduduki kursi DPRD Bangkalan. Diantaranya yakni Gerindra 9 kursi, PDIP 8 kursi, PPP 7 kursi, PKB 6 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 3 kursi, Hanura 3 kursi, PKS 3 kursi, Golkar 2 kursi, Berkarya 2 kursi serta Perindo 1 kursi. (isn/nhs/yan)

Bertindak sebagai pemateri pembekalan caleg Hanura ini, selai Jus Usman Sumanegara, juga Benny Ramdani, Ketua Bidang Organisasi dan Hasan Badjeber, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura. Mereka memberikan pembekalan para calon anggota legislatif terkait strategi pemenangan maupun wawasan politik dalam rangka memenangkan kontestasi pileg.

Ketua DPD Hanura Jatim, H. Mas Kelana Aprilianto, SE menegaskan pentingnya pembekalan calon legislatif. Dalam arti pembekalan ini keniscayaan, dalam arti harus dilaksanakan sebab lebih kurang sekitar 50 persen para calon anggota legislatif wajah baru dalam dunia politik. “Mereka perlu arahan dan masukan menjadi politisi yang berhati nurani,” katanya.

Caleg-caleg Hanura harus menjadi politisi jujur dalam mengemban amanah, “Caleg Hanura harus menjadi politisi yang santun dan jujur, yang tidak mudah gagal faham,” tegas Mas Kelana.

Sebab pemilu 2019 nanti sangat berbeda dibandingkan pemilu 2014, antara lain cara penghitungan suara untuk memperoleh kursi dewan yang bersamaan pilpres. “Karena itu sering saya mengatakan di hadapan para kader, pemilu 2019 paling krusial sepanjang pemilu di Indonesia, karena untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan berbarengan antara Pileg dan pemilihan presiden,” terangnya.

Sementara menurut Ketua Panitia Mochamad Husen, SE, sebanyak 1921 orang caleg, terdiri 51 caleg DPR RI, 89 DPRD Provinsi dan 1231 orang caleg kabupaten/kota. (ono)

“Kami mendukung pasangan calon ini bukan tanpa alasan. Tetapi ada alasan kuat di dalamnya, terutama yang soal keinginan beliau yang akan membawa Sampang lebih baik daripada sebelumnya,” demikian tegas Mariyadi ketika mengomentari dukungannya, Selasa (9/1/2018).

Ia lanjutkan, pasangan calon H Hisan SE dan KH Abdullah Mansyur diusung oleh partai yang mumpuni. Antara lain koalisi dua parpol, Partai Demokrat (6 kursi) dan PAN (3 kursi) yang jumlah sebanyak 9 kursi. “Untuk maju sudah memenuhi aturan yang ada,” kata Mariyadi.

Pada Rabu (10/1/2018) pasangan ini akan mendaftarkan ke KPU Sampang. “Harapannya pada saat pendaftaran akan berjalan mulus sesuai rencana sebelumnya. Intinya kami meminta dukungan dari semua pihak untuk mendukung langkah mulia ini,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Sampang yang termasuk dalam rangkaian Pilkada serentak di Indonesia 2018 akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Bahkan mereka memilih pendaftaran dilakukan pada hari terakhir pendaftaran.

Adapun tiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung memperebutkan Sampang 1 antara lain H. Slamet Junaidi & H. Abdullah Hidayat dengan dukungan koalisi Parpol Nasdem (2 kursi), PPP (7kursi), PKS (2 kursi) dan PDIP (2kursi) jumlah 13.

Kemudian, paslon Drh. Hermanto Subaidi & H. Parto dengan dukungan koalisi Parpol ; PKB (8 kursi) dan Gerindra (8 Kursi) dengan jumlah 16 Kursi. Ketiga, bakal pasangan calon H. Hisan & KH. Abdullah Mansyur dengan dukungan koalisi Parpol Demokrat (6 kursi) dan PAN (3 kursi)berjumlah 9 kursi. (red/jun)

Sebagai penanggung jawab Turnamen Futsal Kelana Cup adalah Muhammad Yasin SE, menerangkan pertandingan dilaksanakan 3 babak. Pertama dilangsungkan di tingkat DPC, pemenang atau juara Babak I selanjutnya dipertandingkan pada Babak II dan III antar DPC di Surabaya untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3, dengan sistem gugur. Menurut Muhammad Yasin, pertandingan Babak III dibagi 8 zonasi, dan juara pertama selain mendapat hadiah Rp 50 juta plus trophy untuk juara 1, 2 dan 3.

Ketua DPD Partai Hanura Jatim Haji Mas Kelana Aprilianto SE

Ketua DPD Partai Hanura Jatim Haji Mas Kelana Aprilianto SE mengatakan, latar belakang dipilihnya futsal, karena saat ini menjadi komunitas tersendiri di masyarakat. Pasalnya ,pertandingan futsal melibatkan tim menuntut teknik dan kekompakan.

”Sebagaimana kita tahu futsal telah memasyarakat, dan hampir semua desa ada tempat maupun sarana futsal,” kata Mas Kelana di hotel Amaris Bintoro saat memimpin rapat, Koordinasi Persiapan Kegiatan HUT ke 11 dan Persiapan Verifikasi Perbaikan SIPOL KPU bersama 38 Ketua DPC dan Bappilu, Kamis (16/10/2017).

Oleh karena itu, tegas Mas Kelana futsal merupakan olahraga potensial sebagai sarana membangun komunikasi secara massif dengan masyarakat, guna meningkatkan popularitas serta meningkatkan elektabilitas Partai Hanura Jatim.

Mas Kelana Aprilianto, sebagai Ketua DPD Hanura Jatim dengan semangat juang yang tinggi berjuang tak pernah mengenal kata berhenti untuk membangun Partai Hanura Jatim yang besar ditengah masyarakat.